SANCAnews.id

SANCAnews – Dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman Hery dan Ihsan Yunus, disebut mendapat jatah paket bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Hal itu terungkap saat jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial sekaligus tersangka Adi Wahyono. Adi dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

"Kemudian saudara sebagaimana dalam BAP nomor 53 setelah tahap 6 selesai pembayaran dan menjelang tahap 7 saya dan Matheus Joko Santoso dipanggil oleh menteri [Juliari Peter Batubara] di ruangannya. Saat itu juga hadir Kukuh Ari Wibowo, saat itu langsung ada arahan menteri kepada kami untuk pembagian kuota seperti yang saudara sebutkan tadi," kata jaksa membacakan BAP Adi Wahyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (8/3).

"Ya," jawab Adi.

Dalam BAP tersebut, jaksa mengungkapkan ada pembagian jatah kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Hery dan Ihsan Yunus.

"Satu juta paket diberikan kepada grup Herman Hery, Ivo Wongkaren [Direktur PT Mitra Energi Persada], Stefano, dan kawan-kawan. Dua, kuota sebanyak 400 ribu paket diberikan kepada grup Ihsan Yunus, Irman Ikram, dan kawan-kawan. Tiga, kuota 300 ribu Matheus Joko dikelola untuk kepentingan bina lingkungan. Empat, kuota 200 ribu diberikan kepada teman, kerabat, kolega dari Juliari Peter Batubara," tutur jaksa.

"Ini ya, BAP saudara?" lanjutnya.

"Iya," kata Adi.

Dalam kesempatan itu, jaksa juga menuturkan penggunaan uang sekitar Rp8 miliar yang diperoleh Juliari dari sejumlah rekanan penyedia bansos. Uang itu di antaranya untuk pembayaran sewa pesawat, pembayaran jasa pengacara Hotma Sitompul Rp3 miliar, kemudian Rp2 M diberikan melalui Eko (orang kepercayaan Juliari) ke Semarang dan dibayarkan kepada BPK Rp1 M.

"Sisanya disetor menteri langsung melalui Eko, Shelvy dan Kukuh. Itu Rp8 M tadi?" tanya jaksa.

"Iya," ujar Adi singkat. []

SANCAnews – Program rumah DP nol rupiah atau Rp 0 menjadi salah satu janji andalan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kini, pengadaan lahan untuk program tersebut tersandung perkara dugaan korupsi di KPK.

Setelah terpilih, Sandiaga yang kala itu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan warga DKI memiliki kesempatan untuk memiliki rumah lewat program rumah DP nol rupiah. Dia mengatakan warga tak lagi menjadi penyewa.

"Rumah DP Rp 0 itu sangat menarik karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk yang kita sebut bisa upward. Naik dari yang semula hanya bisa ngontrak jadi bisa memiliki," kata Sandiaga dalam acara Blak-blakan Anies dan Sandiaga di Markas detikcom, Kamis (5/4/2017).

Sandi mengatakan rumah dengan DP nol rupiah tersebut berbentuk rumah susun. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka (down payment). Masyarakat tidak perlu membayar DP.

Pemohon program disyaratkan menabung Rp 2,5 juta per bulan selama 6 bulan. Hal itu untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar memiliki kesanggupan membayar cicilan selama masa KPR.

"Jadi fokus kita di hunian vertikal (rumah susun) di tanah-tanah Pemprov. Itu yang kita arahkan terutama di lima wilayah. Fokusnya di tanah Pemprov yang selama ini tidak terutilisasi (menganggur)," ucapnya.

Rumah DP Nol Rupiah untuk Warga Berpenghasilan Rp 7 juta 

Meski program tersebut terkesan murah dengan embel-embel 'Rumah DP nol rupiah', rupanya program yang digagas pasangan Anies-Sandi itu untuk warga yang memiliki penghasilan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta.

"Yang partisipasi harus yang punya pendapatan atau penghasilan tertentu sehingga mereka bisa membayar cicilannya. Ini lagi dihitung ya, ancar-ancarnya antara Rp 7 sampai 10 juta," kata Sandiaga saat ditemui di Vihara Dharma Bakti, Jalan Kemenangan III, Petak Sembilan No 19, Glodok, Jakarta Barat, Rabu (12/7/2017).

Selain itu, Anies menjelaskan skema penghasilan DP nol rupiah ada di website Jakartamajubersama.com. Baginya program tersebut bukan lagi kampanye.

"Anda baca di Jakarta Maju Bersama, jangan sekedar gunakan stament saja. Tetapi rujuk dokumen tertulis, di situ ada (skema penghasilan). Ini bukan masa kampanye, kami akan langsung laksanakan," ujar Anies usai acara Halalbihalal di kantor DPD Demokrat, Jalan Bampu Apus Raya No 9, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (15/7/2017).

Anies menegaskan progam DP nol rupiah bukan isapan jempol. Dia mengklaim banyak perusahan properti yang berminat menyelenggarakan progamnya.

"Di kampanye kritiknya sangat luar biasa, seakan-akan enggak mungkin dilakukan. Tapi nyatanya, sekarang berbagai perusahaan-perusahaan private properties sudah selenggarakan DP nol rupiah. Jadi DP nol rupiah ini memungkinkan bisa dijalankan, dan sudah terbukti dijalankan di berbagai negara. Jakarta kita lakukan hal sama," paparnya.

Anies meminta masyarakat tidak membuat spekulasi atau membuat opini. Sebab kajian DP nol rupiah sudah dijelaskan di situs kampanye.

Peletakan Batu Pertama

Pada 18 Januari 2018, seminggu sebelum 100 hari pertama kerja, Anies meletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rencananya, pendaftaran pembelian rumah berkonsep vertikal itu akan dimulai pada April 2018 saat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) program rumah DP nol rupiah terbentuk.

"Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program tapi janji. Janji harus dilunansi, kalau program tidak dilaksanakan bisa pakai kata 'mohon maaf programnya terkendala karena A, B, C'," kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangunan, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2018).

Hari berganti, bulan April pun tiba. Namun, rumah DP nol rupiah di Pondok Kelapa gagal dirilis 3 bulan pasca-ground breaking. Alasannya, Peraturan Gubernur (Pergub) untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) program DP nol rupiah masih disusun dan skema pembiayaannya masih butuh finalisasi.

Bulan Juni 2018, Sandiaga Uno, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian mengatakan warga baru bisa mulai mendaftar sebagai peserta program rumah DP nol rupiah pada akhir Agustus. Sebab, skema pembiayaan program tersebut baru rampung awal Agustus 2018.

"Skema pembiayaannya itu beres, ya (di awal Agustus). Kita ingin bisa ditawarkan kepada publik segera, paling tidak, mungkin pertengahan atau akhir Agustus," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Agustus berselang, janji masih tinggal janji. Warga masih harus menunggu untuk bisa memesan rumah DP nol rupiah karena skema pembiayaan masih menjadi ganjalan. Meski demikian, PD Pembangunan Sarana Jaya tampak sudah mulai melakukan pembangunan hunian vertikal dengan target 7 tower itu.

Bulan September 2018, Pemprov kembali melempar janji. Melalui Dinas Perumahan DKI, Pemprov menjanjikan proyek Rumah DP nol rupiah, Klapa Village, diluncurkan pada bulan Oktober 2018, dengan tiga pergub sebagai dasar hukumnya.

Pergub tersebut mengatur mengenai skema pembiayaan, pembentukan BLUD, dan struktur organisasi yang akan ada di BLUD tersebut.

"Kami sedang menyusun di mana targetnya adalah di bulan Oktober sudah bisa di-launching mengenai DP Rp 0," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Meli Budiastuti dalam rapat KUPA PPAS di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

12 Oktober 2018, jelang setahun kepemimpinan, Anies meluncurkan program Rumah DP nol rupiah di Klapa Village. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program rumah DP nol rupiah menjadi 'Samawa' . Anies pun menyebut hunian tersebut sebagai janji kampanye yang sudah ditunaikan.

"Saya gariskan, semua yang jadi rencana program menjadi janji, kita akan tunaikan satu per satu. Hari ini janji DP nol rupiah kita tunaikan dan Insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies seusai peluncuran rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Nantinya, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembayaran DP atau uang muka maksimal 20% dari harga unit, dengan alokasi dana berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Cicilan rumah DP nol rupiah menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

Cicilan yang akan dikenakan pembeli berkisar Rp 2 juta per bulan dengan tenor 15 dan 20 tahun. Untuk jangka waktu 20 tahun estimasi penghasilan sekitar Rp 5,7 juta, sedangkan tenor 15 tahun estimasi penghasilan hampir Rp 7 juta.

Warga yang bisa memiliki hunian ini adalah warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun dengan penghasilan Rp 4-7 juta per bulan. Selain itu, orang tersebut belum pernah punya rumah, dan tidak boleh dipindahtangankan.

Pengadaan Lahan Tersandung Kasus Dugaan Korupsi 

KPK menetapkan Dirut PD Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontonan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta. Yoory kemudian dinonaktifkan dari jabatannya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Sekretaris BP BUMD Riyadi melalui keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).

Kasus yang menjerat Yoory ini diketauhi dari dokumen resmi KPK yang dilihatdetikcom. Dalam dokumen itutercantum lahan yang dimaksud berada di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Proses pengadaannya disebut dalam dokumen itu pada tahun 2019.

Dari dokumen resmi KPK itu diketahui nama-nama sebagai tersangka yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Identitas tersangka yang disebutkan jelas yaitu Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Diketahui nama Dirut PD Sarana Jaya yaitu Yoory Corneles Pinontoan.

Pada Senin, 8 Maret 2021 detikcom mengecek langsung lokasi itu masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga, dan pohon kelapa. Ada pula bagian lahan yang berupa lapangan voli.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum bicara banyak meski telah mengamini bila KPK saat ini sudah melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Namun Ali belum membeberkan dengan detail.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali.

Sementara itu, kaitan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP nol rupiah itu disampaikan Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. Dia juga menyebut ada dugaan penggelembungan dana saat pembelian lahan itu.

"Iya. Jadi proses pembelian tanah yang diduga adamark up.Jadimark upnya ini mungkin terindikasi, jadi ada kerugian negara. Dan pada saat rapat di banggar yang saya tahu Rp 5,2 juta per meter," kata Jupiter saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Jupiter juga menerangkan Pemprov DKI Jakarta mengamanahkan pembangunan rumah DP nol rupiah kepada PD Sarana Jaya. Khusus di Cipayung, luas pengadaan lahannya mencapai 4,1 hektare. Tanah ini, sebutnya, dibanderol dengan harga Rp 5,2 juta per meter.

"Untuk nol rupiah, jadi program DP nol rupiah adalah program dari Pemprov DKI tapi diberikan penugasan dibangun oleh BUMD, Sarana Jaya. Nah untuk objek program DP nol rupiah ini ada di kawasan Munjung, kelurahan Pondok Ranggon, itu di Kecamatan Cipayung ya, Jakarta Timur. Kurang-lebih pembelian tanahnya itu seluas 41.921 meter kubik (4,1 hektare)," ungkapnya.

Tak hanya itu, politikus NasDem ini menyampaikan, sejak 2018, pembangunan rumah DP nol rupiah ini juga dilakukan di sejumlah wilayah lainnya. Misalnya di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

"Di bandar Kemayoran di Jakarta Utara juga ada, kemudian dia di Cengkareng, Jakbar. Kemudian juga ada di Pondok Kelapa, (pembangunannya) sudah mencapai 57 persen," terangnya. (dtk)

SANCAnews – Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai telah bertentangan dengan konstitusi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf secara khusus mengkritik substansi yang dibawa pemerintah dengan menghilangkan frasa agama dalam visi pendidikan Indonesia 2035.

“Secara tersurat sangat tampak bahwa visi tersebut bertentangan konstitusi, yakni UUD Pasal 31 ayat 3. Padahal, konstitusi sudah jelas memandatkan pemerintah bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia," kata Bukhori Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/3).

"Lantas, apakah dengan mengusung gagasan tersebut, pemerintah secara perlahan hendak membuat republik ini menjadi sekuler melalui pendidikan sebagai pintu masuknya?” kritik politisi PKS ini.

Bukhori menegaskan, Indonesia adalah negara beragama. Artinya, agama ditempatkan dalam kedudukan sebagai sumber norma maupun tata nilai bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya, kedudukan agama tidak bisa dipersempit sebatas aktivitas upacara peribadatan semata, melainkan sumber ajaran yang menuntun umat mulai dari perkara bersuci hingga pengelolaan negara.

“Selain bermasalah secara substansi karena bertentangan dengan konstitusi, visi tersebut juga bermasalah secara filosofis karena mengesampingkan tujuan spiritual sebagai basis menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Beberapa hari terakhir terdapat dua pos organisasi masyarakat (ormas) di Tangerang Selatan dirusak orang tak dikenal (OTK) dengan cara dibakar.

Pos pertama yang dibakar orang tak dikenal terletak di Jalan Hankam, Parigi, Pondok Aren milik Forum Betawi Rempug (FBR) pada Jumat dini hari (5/3).

Bhabinkamtibmas Polsek Pondok Aren wilayah Parigi, Bripka Yamin pun, membenarkan kejadian pembakaran pos milik FBR.

"Memang pada saat itu ada informasi ke saya dari Yanto ketua pos (FBR) di sini yang mengabarkan kurang lebih jam 03.30 Jumat pagi. Saya langsung koordinasi dengan Pawas Polsek Pondok Aren dan langsung bertindak ke lokasi dan koordinasi dengan Polres Tangsel," ujar Yamin diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Senin (8/3).

Aksi perusakan tersebut sempat terekam kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di perumahan Redland District. Namun dalam rekaman tersebut, wajah pembakar pos serta kendaraan milik pelaku tidak terlihat jelas.

"Saat kejadian tidak ada saksi langsung. Adapun terlihat dari CCTV tidak begitu jelas baik pelaku maupun kendaraan kurang termonitor. Sempat terekam di CCTV perumahan sebelah," paparnya.

Berselang dua hari, pos milik Pemuda Pancasila di Jalan Pondok Kacang, Pondok Aren pada Minggu (7/3) dini hari juga hangus terbakar dan dilakukan oleh orang tak dikenal.

Salah seorang warga sekitar, Rohman (59) mengatakan, aksi pembakaran pos Pemuda Pancasila mengagetkan dirinya. Karena, sebelumnya wilayah di sekitar aman-aman saja.

"Menurut informasi kejadian jam 01.30 WIB malam. Saya pernah dengar sih ada gesekan antar ormas, cuma enggak disebutkan namanya apa. Karena di sini aman-aman saja, pas saya buka warung pagi-pagi kaget kok pos Pemuda Pancasila kebakar," demikian Rohman. []

SANCAnews – Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari Istana

"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain, Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD," kata Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Irwan lantas menjelaskan aksi Moeldoko yang terlibat KLB ilegal telah menjadi beban politik, sosial, hingga ekonomi bagi Presiden Jokowi. Terlebih posisi Indonesia, kata dia, yang saat ini tengah menghadapi pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi.

"Dengan peristiwa KLB Ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi COVID-19," ucapnya.

Irwan menilai dengan perbuatan Moeldoko ini berarti membuktikan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Dengan begitu, menurutnya ini bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

"Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan. Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga menyebut Kepala KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden sehingga bisa memberikan persepsi keliru pada publik. Seharusnya, kata dia, Moeldoko sebagai pejabat tinggi negara bisa memberikan contoh mengedepankan etika, norma, dan asa kepatutan dalam bersikap.

"Sosok KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden, sehingga bisa memberikan persepsi yang keliru kepada publik. Seharusnya, selaku pejabat tinggi negara, KSP Moeldoko memberikan contoh bagaimana kita mengedepankan etika, norma, dan asas kepatutan dalam bersikap. Bukannya memberikan contoh jelek dengan terlibat dalam GPK-PD, yang kuat nuansa abuse of powernya," ungkap Herzaky. (dtk)