SANCAnews.id

SANCAnews – Tengku Zulkarnain turut menanggapi soal istilah mabuk agama yang belakangan ini kembali disoroti. Secara spesifik, Tengku Zul menyiinggung soal pernyataan bahwa mabuk agama lebih berbahaya dari mabuk minuman keras (miras).

Menurutnya, pejuang kemerdekaan dulu mau berjuang melawan penjajah karena mabuk agama.

“Mereka berteriak bahwa mabok agama lebih berbahaya dari mabok miras. Kalian lupa, ya? Kalau dulu para pejuang kemerdekaan tidak mabok agama, mana mungkin mau berjuang memerdekakan Nusantara dari penjajah kafir?” tulis Tengku Zul di akun twitter-nya, @ustadztengkuzul pada rabu, 3 Maret 2021.

“Apa kalian lupa para pejuang berteriak Allahu Akbar? Atau kalian mabok,” lanjutnya.

Tengku Zul tidak menyebutkan siapa yang ia singgung dalam cuitan tersebut. Namun sebelumnya, Ferdinand Hutahaean pernah melontarkan pernyataan bahwa mabuk agama lebih berbahaya dibanding mabuk miras.

Menurut Ferdinand, tidak ada negara yang hancur karena mabuk miras, namun banyak negara yang hancur karena perang berdasar mabuk agama.

“Setahu saya, di muka bumi ini, belum ada satu negara pun yang hancur karena legalisasi minuman beralkohol, dan tidak ada satu pun yang luluh lantak karena mabuk alkohol,” tulisnya pada Minggu, 1 Maret 2021.

“Tapi setahu saya sudah banyak negara yang hancur karena perang yang didasari mabuk agama,” lanjutnya.

Dalam cuitannya yang lain lagi, Ferdinand kembali menyinggung bahwa orang munafik akan terus membela diri soal mabuk agama.

“Kaum munafik itu akan terus membela diri soal mabuk agama dengan mabuk miras. Saya paham dan bisa mengerti, karena memang begitulah orang munafik,” tulisnya pada Selasa, 2 Maret 2021.

Ferdinand bahkan mengatakan bahwa sepertinya neraka akan lebih banyak dihuni oleh orang yang mabuk agama ketimbang yang mabuk miras.

“Padahal kayaknya nih, neraka akan lebih banyak dihuni kaum munafik mabuk agama daripada orang yang mabuk miras,” lanjutnya. []

SANCAnews – Tiga personel kepolisian dari Polda Metro Jaya menjadi terlapor dalam penyelidikan kasus unlawfull killing peristiwa bentrok dengan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada akhir tahun lalu.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi menuturkan pihaknya sudah membuat laporan polisi (LP) pada pekan lalu.

"Kalau di unlawfull killing itu artinya adalah anggota Polri yang membawa empat orang," kata Andi Rian saat dihubungi wartawan, Rabu (3/3).

Andi mengungkapkan, nantinya kepolisian bakal menjalin koordinasi kembali dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan langkah penyelidikan lanjutan. Empat Laskar FPI diketahui masih hidup sebelum polisi membawanya ke dalam mobil.

Dalam rangkaian peristiwa itu, diketahui polisi menembak mati Laskar FPI yang tersisa lantaran diklaim melawan petugas.

Pasalnya, kata dia, kepolisian juga masih akan mendalami dan mencari bukti permulaan sehingga cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan.

"Kami lakukan penyelidikan dahulu untuk temukan bukti permulaan," ucap dia lagi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri meminta agar jajarannya memberi perhatian dan menuntaskan kasus itu segera.

Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 yang digelar pada Selasa (16/2) lalu, Listyo Sigit khusus meminta agar penuntasan kasus itu berpedoman pada hasil rekomendasi dan temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Karena sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, jadi tentunya kita harus selesaikan sesuai rekomendasi tersebut," kata Listyo.

Hasil investigasi Komnas HAM yang dirilis pada 7 Desember 2020 lalu itu menyimpulkan petugas polisi melanggar HAM karena membunuh 4 dari 6 orang anggota laskar tanpa upaya mencegah kematian dalam bentrokan.

Komnas HAM juga merekomendasikan agar kasus tersebut dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. []

SANCAnews – Ekonom Rizal Ramli kembali berkicau di media sosial. Dia mengaku senang-senang saja setelah tidak lagi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri.

Seperti diketahui, Rizal pernah mendapat jabatan Menko Kemaritiman selama 11 bulan pada 2015 lalu. Namun setelah itu, Jokowi menggeser Rizal dari posisinya tersebut.

Melalui akun Twitter @RamliRizal, Rabu (3/3/2021), Rizal menyebut bahwa dirinya sempat tiga kali menolak jabatan Menko Kemaritiman dari Jokowi. Namun akhirnya dia menerima tawaran itu pada 2015.

Menurut Rizal, ternyata Jokowi lemah terhadap intervensi luar. Rizal pun mengaku bersyukur usai dipecat Jokowi. dilansir Gelora.co

"RR malah happy2 aja. Karena RR menolak tawaran @jokowi utk mau jadi Menko Maritim 3x di istana Bogor bulan Agustus 2015. Baru setelah Jkw minta tolong dgn sangat, RR ok. Tapi ternyata Jkw lemah, atas tekanan taipan reklamasi & Peng-Peng, RR dipecat bersyukur krn jkw memble," tulis Rizal.

Pada kicauan sebelumnya, Rizal juga mengungkap alasan sehingga dipecat Jokowi dari jabatan Menko Kemaritiman. Rizal mengklaim dirinya selalu berpihak pada kepentingan rakyat sehingga disingkirkan.

"Kenapa sih RR harus dipecat ? RR Berpihak pada Rakyat dan Disingkirkan: Jejak Kerja Rizal Ramli di Kabinet Jokowi Selama 11 Bulan. RR telah laksanakan amanah untuk melaksanakan visi Trisakti & Nawacita demi rakyat-disingkirkan oligarki & Pengpeng," tulisnya. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas polemik yang melekat pada Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang investasi miras (alkohol).

Pakar Hukum dan Politik Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, menilai keputusan Jokowi mencabut Perpres itu dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).

"Jelas yang harus bertanggung jawab adalah Presiden, ini kan produk hukum berupa Peraturan Presiden," ujar Anam.

Penilaian demikian, disampaikan Anam lantaran menimbang aspek regulatif yang disusun berdasarkan kewenangan, dan kaitannya dengan peran pemimpin dalam mensejahterakan rakyat dan pembangunan bangsa.

"Presiden itu cerminan bagi rakyatnya, kalau Presiden melegalkan miras sama dengan ingin merusak moral rakyatnya," tuturnya.

Maka dari itu, Anam memiliki tiga kesimpulan dalam konteks polemik pencabutan lampiran Perpres 10/2021 soal investasi miras ini.

Pertama, kemungkinan lalainya Presiden karena tidak membaca draf Perpres yang akan disahkan, kedua sengaja membentuk atau meloloskan, dan ketiga Presiden ditelikung atau dibodihi oleh tim pembentuk yang dalam hal ini menteri yang berwenang.

"Bisa jadi main tanda tangan, tanpa melihat lebih jauh tentang isi dan prinsip yang terkandung dalam perpres," ucap Anam.

"Atau selain itu ada kemungkinan pihak yang berkepentingan sengaja menyembunyikan isi dari perpres, sehingga Jokowi terkecoh atas isi dari perpres tersebut," tandasnya. []