SANCAnews.id

SANCAnews – Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komunikasi yang baik dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya terdapat pengaturan investasi perdagangan minuman keras (miras) diyakini tidak akan keluar.

Pasalnya, Maruf Amin yang notabene adalah kiyai yang dituakan di NU-MUI serta sedang gencar mensosialisasikan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sudah pasti tidak menyetujui Perpres Investasi Miras tersebut.

"Persoalan mendasar paling mengemuka di periode kedua Jokowi ini adalah koordinasi, terutama dengan Wapres Maruf Amin, tentu disayangkan jika Jokowi terus berupaya one man show,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (3/3).

Menurut Dedi, imbas one man show itu justru terpercik ke muka sendiri pada akhirnya. Di mana gelombang penolakan kebijakan terkait investasi miras menjadi semakin masif.

Presiden Jokowi pada akhirnya seperti blunder karena tidak seharusnya membatalkan kebijakan yang telah diteken sendiri, "Karena reputasinya bisa dianggap amatir memunculkan kebijakan tanpa pertimbangan," pungkasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dimana dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.

"Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi dalam jumpa pers beberapa saat lalu, Selasa (2/3). []

SANCAnews – Keluarga enam laskar FPI menantang sejumlah pejabat Polri melakukan sumpah mubahalah pada Rabu, 3 Maret 2021. Surat tantangan untuk bersumpah ihwal kebenaran kepemilikan senjata api itu sudah dikirim Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI ke polisi pada 25 Februari lalu.

"Seluruh pihak keluarga korban pembunuhan enam laskar FPI sangat yakin bahwa anak-anak mereka sama sekali tidak memiliki senjata api sebagaimana dituduhkan oleh Polri," ujar Koordinator TP3, Abdullah Hehamahua dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 Maret 2021.

Tantangan bersumpah itu ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Briptu Fikri Ramadhan, Bripka Faisal Khasbi dan Bripka Adi Ismanto. Adapun tempat untuk melaksanakan sumpah, kata Abdullah, akan diinformasikan jika ada konfirmasi dari Kepolisian.

Penembakan terhadap enam laskar FPI terjadi pada 7 Desember 2020. Sebanyak dua laskar tewas karena diduga terlibat bentrok dan beradu senjata api dengan anggota kepolisian. Sementara penembakan empat laskar lainnya dinyatakan Komnas HAM sebagai unlawfull killing. (tempo)

SANCAnews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menduga ada kongkalikong aktor yang berada di dalam pemerintahan Joko Widodo dengan pengusaha dibalik terbitnya Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras (miras).

"Di pemerintah mungkin banyak aktor sehingga aturan tersebut keluar. Bisa saja dari aktor-aktor tersebut berkongkaling dengan para pengusaha," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).

Dengan begitu, Ujang menandaskan, kongkalikong ini hanya bertujuan untuk keuntungan pemerintah dan aktor-aktornya hanya demi meraup dollar.

Terkait kepala BPKM diduga aktor di balik keluarnya Perpres izin usaha miras ini, Ujang tidak mengetahui secara persis apakah ada permainan . Namun yang pasti, menurut Ujang, ada banyak aktor di balik keluarnya izin usaha miras ini.

"Saya tak tahu. Apakah dia (kepala BPKM Bahlil Lahadalia) bermain atau tidak. Ataukah Menkonya yang main. Sepertinya banyak aktor," kata Ujang.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit, Presiden Joko Widodo menyatakan mencabut lampiran Perpres 10/2021 yang mengatur Bidang Usaha Penanaman Modal khusus terkait investasi minuman keras (miras) beralkohol.

Jokowi mengungkap alasannya mencabut aturan tersebut karena menerima masukan dari MUI, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Pada awalnya, investasi minuman keras beralkohol ini masuk ke dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021, yang diatur di dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. []

SANCAnews – Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto berpandangan ada penumpang gelap dalam terbitnya investasi usaha aturan investasi minuman keras di dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penumpang gelap itu, sambung Satyo berusaha menyisipkan izin usaha terkait investasi minuman keras (miras) setelah wacana RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) tengah bergulir di DPR untuk disahkan menjadi UU.

"Ini mesti diusut, sebab potensi terjadinya pembangkangan terhadap kekuasan Presiden dan konstitusi. Kepala BKPM mesti diperiksa oleh Jaksa Agung," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses panjang dalam pembuatan aturan mengenai pembukaan investasi industri minuman keras (miras) ini.

Bahlil menjelaskan, dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sempat dinyatakan investasi pada industri minuman alkohol dibuka bagi investor dalam negeri dan asing.

Yang tertuang dalam lampiran III poin 31, 32, dan 33 pada beleid tersebut. Bahlil mengungkap, aturan itu disusun atas dasar masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat di sejumlah wilayah yang memang akrab dengan minuman beralkohol. Sebab, beberapa wilayah Indonesia memang memiliki miras sebagai kearifan lokal. []