SANCAnews.id

SANCAnews – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran duit suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Salah satunya dengan memeriksa elit partai DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Semarang.

Dikutip melalui Solopos.com, Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang sekaligus Bupati Semarang yang baru saja dilantik, Ngesti Nugraha, siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Dia sebelumnya dijadwalkan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus korupsi atau dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-1 pada Kamis (25/2/2021). Namun demikian, ia tidak bisa memenuhi panggilan itu dan meminta penjadwalan ulang.

“Kemarin saya mengajukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaan itu. Hal itu karena bertepatan dengan acara pelantikan saya sebagai bupati terpilih bersama pak Basari sebagai Wakil Bupati Semarang terpilih,” jelas Ngesti, Jumat (26/2/2021).

Ngesti menegaskan sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya akan memenuhi panggilan KPK itu. Namun, kapan penjadwalan ulangnya ia hingga kini belum mengetahui. “Pasti saya akan datang. Tapi, saya minta penjadwalan ulang,” tegasnya.

Disinggung terkait pemeriksaan KPK itu, Ngesti enggan banyak berkomentar. Ia juga tidak mau beranda- andai dengan pemeriksaan tersebut. “Kan belum tahu bagaimana? Kita taat hukum saja dan akan selalu taat,” ujar Bupati Semarang.

 Panggilan dari KPK untuk Ngesti Nugraha tersebut terkait kasus pengadaan bansos Covid-19. Sudah ada lima tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus korupsi itu.

Selain mantan Mensos Juliari P. Batubara, KPK juga menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, sebagai tersangka. 

KPK juga menetapkan dua pihak swasta yang diduga memberikan suap sebagai tersangka yakni Ardian I.M. dan Harry Van Sidabukke.

Sementara itu, Ngesti resmi dilantik sebagai Bupati Semarang oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat pagi. (*)

SANCAnews – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar FPI yang tewas menyampaikan bahwa keluarga korban mengajak Kapolda Metro Jaya dan jajaranya untuk melakukan mubahala.

Mubahala ialah memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah/dusta, sebagai bukti kebenaran salah satu pihak.

"Seluruh pihak keluarga korban pembunuhan enam laskar FPI sangat yakin bahwa anak-anak mereka sama sekali tidak memiliki senjata api sebagaimana dituduhkan oleh Polri," kata koordinator TP3 Abdullah Hehamahua dalam keteranganya, Senin (1/3).

Sebaliknya, kata Abdullah, mereka sangat yakin bahwa anak-anaknya telah dibunuh dengan sengaja. Untuk membuktikan keyakinan tersebut, seluruh pihak keluarga enam laskar FPI menantang pihak terkait pada jajaran Polri untuk melakukan sumpah mubahalah.

Upaya ini, kata Abdullah dalam rangka mencari kebenaran dan menegakan keadilan, mengingat hingga saat ini tidak terlihat tanda-tanda pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut secara adil dan tersparan.

"TP3 pun tidak meyakini objektivitas laporan Komnas HAM atas kasus ini yang tampak telah menggiring opini publik dengan menyatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut hanya sebagai pelanggaran HAM biasa," tandas Abdullah.

Adapun undangan mubahala ini ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus bersama beberapa anggota Polda Metro Jaya yaitu Bripka Faisal Khasbi, Bripka Adi Ismanto dan Briptu Fikri Ramadhan.

Abdullah menjelaskan, pada saat konferensi persm Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan bahwa Polri telah menyita dua pucuk senjata dalam insiden baku tembak dengan laskar FPI. Yusri Yunus juga menyatakan Polda Metro Jaya memiliki bukti yang kuat bahwa dua pucuk senjata api tersebut adalah milik dua laskar FPI yang telah meninggal dunia.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan kuasa hukum keluarga korban, TP3 meyakini laskar FPI tidak mungkin melakukan penyerangan karena pada prinsipnya mereka tidak memiliki senjata api.

"Untuk meyakinkan kebenaran dan sikapnya, keluarga para korban pun telah siap untuk bersumpah melalui proses mubahalah dengan aparat kepolisian yang telah menuduh mereka memiliki senjata api," pungkas Abdullah. (rmol)

SANCAnews – Hasil polling "24 Tokoh Harapan 2024" oleh Kantor Berita Politik RMOL yang diikuti 62.628 pemilih menarik karena bisa jadi gambaran awal mengenai pondasi dukungan untuk tokoh-tokoh tersebut.

Di posisi tiga besar ada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (11.09 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (10.93 persen), dan Ketua KPK Firli Bahuri (10.62 persen).

Yang paling menarik dari hasil polling, dari 24 tokoh harapan 2024, Dr. Rizal Ramli masuk 10 besar. Ekonom senior itu satu-satunya bukan pejabat publik dan juga bukan pejabat partai.

Analis dan aktivis senior jebolan HMI-ITB, Muslim Arbi mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa masukan dan kritikan yang disampaikan RR selama ini sesuai dengan keinginan masyarakat.

Misalnya, di awal-awal pandemi Covid-19, RR sudah menyarankan ke pemerintah agar mengenjot bidang pertanian.

"RR sudah menyarankan ke pemerintah Jokowi dalam hadapi pandemi, pentingnya pembangunan pertanian secara masif agar kita bisa mandiri pangan, dan pembangunan kelautan agar kaum nelayan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Namun, kabinet Jokowi lelet dan lamban dalam merespon serta tak punya terobosan,'' kata Muslim Arbi menyangngkan, Senin (1/3).

Dia pun mendorong agar RR tampil pada Pilpres 2024. Punya modal sosial plus elektabiitas, RR juga seorang profesional, dekat dengan ormas Islam, bertanggung jawab, kredibel, yang yang terpenting pro rakyat miskin.

"RR itu sangat pantas jadi capres. Dia peduli sekali kepada rakyat miskin," ujar Muslim Arbi, alumnus MIPA-ITB yang terjun jadi aktivis sosial dan aktivis antikorupsi.

Menurutnya, tokoh nasional yang pro kaum kecil seperti RR sangat pantas untuk diperhitungkan dalam bursa kandidat cares mendatang.

"Terlebih lagi, saat ekonomi makin nyungsep dan utang sudah Rp 6.000 trilun, ribuan perusahaan dan sejenisnya bangkrut dan tutup. Asal tahu, RR adalah begawan ekonomi, memiliki banyak prestasi selama berada dalam pemerintahan sehingga dipastikan mampu memperbaiki bangsa," ucap Muslim Arbi.

Terakhir, dia mengajak sekaligus yakin akan banyak elemen yang mendorong RR maju sebagai capres 2024.

"Aktivis, ulama, intelektual, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah dan Kelompok Cipayung Plus akan memperkuat jaringan dengan buruh, petani, nelayan, intelektual, mahasiswa, cendekiawan NU dan Muhammadiyah yang gelisah dan cemas dengan kemerosotan ekonomi, dan menguatnya oligarki/neoliberalisme, akan mendukung RR," tutup Muslim Arbi.

Dewan Pendiri Koalisi Peduli Indonesia (KPI) Hilman Firmansyah sebelumnya mengatakan, RR layak untuk turut diperhitungkan dalam bursa kandidat calon presiden 2024.

"Sosok Rizal Ramli sangat layak untuk menjadi capres. Pengalamannya di pemerintahan sudah cukup untuk bisa berbuat untuk memperbaiki bangsa Indonesia," ujarnya, Kamis lalu (25/2).

Bagi KPI, banyaknya tokoh yang digadang akan maju di Pilpres 2024 merupakan hal yang wajar. Sebab semua masih memiliki peluang untuk maju.

Hal ini berkaca dari Pilpres 2014 lalu, di mana nama Jokowi muncul sebagai kandidat saat pilpres tinggal dua tahun lagi akan digelar.

"Untuk itu, KPI mendorong agar Rizal Ramli bisa tampil di pilpres," demikian Hilman.

KPI yakin Rizal Ramli bisa tampil. Hal ini didasarkan pada survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang pernah menempatkan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu di posisi ketiga dalam survei di tahun 2018.

Kala itu, Prabowo Subianto di peringkat pertama dengan tingkat elektabilitas tertinggi, yaitu mencapai 39,2 persen, disusul Jokowi 21,3 persen, dan Rizal Ramli 11,1 persen. []

SANCAnews – Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar diteror orang tidak dikenal (OTK), dua hari terakhir. Teror tersebut disampaikan lewat spanduk-spanduk yang isinya menyerang Buya Gusrizal Gazahar.

Kepada harianhaluan.com, Buya Gusrizal membenarkan kejadian tersebut. "Iya (diteror), mereka (oknum) memasang spanduk pada dua titik di Bukittinggi," kata Buya Gusrizal.

Dua titik itu antara lain di pintu gerbang masjid tempat Buya Gusrizal biasa memberi tausyiah dan di Simpang Jirek Bukittinggi. Menurut dia, kejadian tersebut terjadi pada tengah malam berdasarkan hasil pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi.

"Terlihat dari cctv diperkirakan pemasangan spanduk itu dilakukan jam 2 atau jam 3 malam," ucapnya.

Buya Gusrizal juga tidak mengetahui penyebab munculnya teror itu. Namun diduga teror yang diterima Buya Gusrizal, pasca ia menolak keputusan SKB 3 Mentri.

"Urusan penyebabnya, Allah SWT Maha Tahu dg isi hati manusia. Saya hanya melihat mereka itu tidak mengerti tentang tugas ulama dan kemaslahatan yang akan diperoleh oleh umat dari keistiqamahan para ulama. Wallahu a'lam," tuturnya.

Dalam dua spanduk itu bertuliskan "Selamat terpilih kembali Gusrizal Gazahar sebagai Ketua MUI Sumbar. Semoga menjadi manusia yang mendamaikan dan tidak lagi sebagai provokator pemecah belah umat yang bicara tidak sesuai bidang ilmunya".

Di spanduk lainnya bertuliskan "Manusia sok tau dan sok ahli dalam semua bidang ilmu terpilih kembali menjadi ketua MUI Sumbar". Lebih jauh ia mengatakan, tidak ingin memperpanjang urusan tersebut.

"Tentu ada saja yang tidak suka, tapi tak usahlah kita perpanjang. Itu sudah menjadi bagian yang harus dilalui oleh seorang ulama dan da'i kalau ia tetap istiqamah menyampaikan yang haq," ujarnya. (*)

SANCAnews – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar siang ini, Senin (1/3). Mahasiswa dari PMII menyuarakan agar dugaan penyelewenangan anggaran penanganan covid-19 Sumbar yang angkanya miliaran rupiah.

"Penggunaan dana penanganan covid harus transparan. Tidak boleh ada oknum memperkaya diri dari uang rakyat yang kehidupannya saat ini sedang susah," kata koordinator lapangan aksi Muharsyad.

Muharsyad menyebut, PMII ikut tergerak menyuarakan pendapat mereka dengan turun ke jalan setelah membaca berita Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kepatuhan penanganan covid-19.

Di mana terdapat temuan penggelembungan harga pengadaan handsanitizer senilai Rp 4,9 miliar dan juga ada kecurigaan Rp 49 miliar dimanfaatkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mahasiswa aksi juga menuntut agar KPK ikut turun tangan menangani dugaan korupsi dana covid-19 di Sumbar ini. "KPK perlu turun langsung, menangkap oknum pejabat yang terbukti melakukan korupsi sampai ke akar-akarnya,” katanya. (rol)