Latest Post

 

SANCAnews – Kerumunan masyarakat terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2). Peristiwa itu tepatnya di Maumere.

 

Saking antusiasnya masyarakat menimbulkan kerumunan dan menjadi sorotan di media sosial.

 

Beberapa kalangan mengkritisi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang terjadi yakni kerumunan masa saat menyambut orang nomor satu di Indonesia itu.

 

Apalagi banyak masyarakat yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, misalnya tak memakai masker dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan.

 

Filsuf Rocky Gerung mengaku sempat tidak percaya kejadian itu.

 

"Itu bukannya hoaks? Saya kira itu hoaks. Saya pikir itu video lama kemudian diakali pakai masker, kemudian ada yang kena lemparan bansos. Polanyakan begitu jadi saya belum tahu itu hoaks atau bukan. Tergantung Istana," ujarnya di kanal YouTube Hersubeno Arief Point, Rabu (24/2).

 

Menurutnya peristiwa itu dramatis tetapi menjadi tragis. Alasannya, karena terjadi di masa pandemi Covid-19.

 

Ditambah lagi pemerintah tengah menerapkan PPKM Mikro untuk membatasi penularan Covid-19 yang angkanya sudah tembus sejuta kasus.

 

"Jadi sebetulnya itu dramatis sekali peristiwa itu tetapi akibatnya tragis karena ini di masa pandemi. Kalau enggak ada pandemi sih itu dramatis bisa menaikkan elektabilitas sang tokoh. Namun, jadi tragis karena ada pembandingnya," ujarnya.

 

Rocky menimpali, ketika melihat video tersebut dirinya mengira yang mengeluarkan kepala dari dalam mobil itu Habib Rizieq Shihab.

 

"Saya tadinya berpikir yang keluarin kepala di mobil itu Habib Rizieq seperti di bandara. Kan Habib Rizieq dulu begitu," katanya.

 

Peristiwa yang menggegerkan ini semestinya bukan hanya dijawab dengan keterangan istana saja. Karena publik pasti akan membandingkan dengan Habib Rizieq yang dipenjara gara-gara kasus kerumunan.

 

"Jadi kalau kita bikin perbandingan mestinya ada keterangan lain dari Istana. Perlu diterangkan kecurigaan publik atas peristiwa itu atau kejengkelan publik atas peristiwa itu. Jadi istana tidak cukup menerangkan bahwa peristiwa itu yang terjadi karena kesiagaan yang kurang dan antusiasme masyarakat yang berlebihan," bebernya.

 

Karena kalau melihat video itu artinya presiden memancing kerumunan dengan melemparkan benda-benda dari dalam mobil yang disebut hadiah.

 

"Itu kan artinya minta rakyat berkumpul, nih ada hadiah," sambungnya.

 

Kalau presiden merasa ini waktu masih pandemi mestinya diam saja di dalam mobil, lanjutnya, cukup melambaikan tangan, sehingga ada kesempatan Paspampres meluruskan arah mobil agar kerumunan tidak mendekat. Namun, justru presiden memancing dengan melempar hadiah.

 

"Mana ada orang dilempari hadiah malah menjauh, ya pasti mendekatlah," ucapnya.

 

Makanya tidak heran peristiwa ini dipersoalkan netizen, karena prinsip hukum itu equality before the law, ada persamaan di hadapan hukum. Asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.

 

"Yang terjadi adalah stupidity before the law, karena orang bandingkan langsung dengan Habib Rizieq yang juga dituduh melakukan kerumunan tapi dihukum," jelasnya.

 

Presiden menurut Rocky sebaiknya langsung melakukan klarifikasi tanpa perlu menunggu istana minta maaf.

 

"Oke, saya telah melakukan kesalahan karenanya saya akan membayar denda Rp50 juta, karena itu sebenarnya lebih beradab supaya kontroversi berhenti," pungkasnya. []


 


SANCAnews – Pengusaha Harry Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,28 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Jabodetabek.

 

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi sesuatu yaitu uang seluruhnya sebesar Rp 1.280.000.000, kepada Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial," ujar Jaksa KPK dalam dakwaannya di Jakarta, Rabu (24/2).

 

Jaksa menyebut, Harry Sidabukke menyuap Juliari lantaran mendapatkan pengerjaan paket sembako sebanyak 1.519.256 melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

 

Bahkan Harry Sidabukke juga didakwa memberikan uang suap kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang/jasa bansos Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos.

 

Ia didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

Atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (rmol)

 


SANCAnews – Usai digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rumah politisi PDIP Ihsan Yunus minum penerangan lampu, Rabu malam (24/2).

 

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL pada pukul 18.47 WIB, terlihat rumah Ihsan yang berada di Jalan Jalan Kayu Putih Selatan I, No. 16 RT. 06/06 Pulogadung, Jakarta Timur minim penerangan lampu.

 

Tidak terlihat adanya sinar penerangan dari dalam rumah yang terlihat dari sela-sela gerbang. Bahkan, tidak juga terlihat adanya penerangan dari dalam maupun luar di dua lantai rumah Ihsan ini.

 

Hanya terlihat lampu yang nyala berada di area parkir yang ada dua mobil terparkir. Dan juga hanya satu lampu di depan gerbang pintu samping yang berada di Jalan Kayu Putih Selatan IA.

 

Cuaca di daerah rumah Ihsan pun saat ini sedang turun hujan dengan intensitas sedang.

 

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Ihsan selama kurang lebih 2,5 jam lamanya.

 

Sebanyak 10 penyidik keluar dari rumah Ihsan. Dua diantaranya masing-masing membawa koper berwarna hitam yang langsung dimasukkan ke dalam mobil.

 

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait isi dua koper tersebut dan hasil penggeledahannya. []


 


SANCAnews – Kelompok relawan Jokowi Mania (Joman) menyesalkan pernyataan anggota DPR Partai Gerindra, Fadli Zon tentang kerumunan rakyat saat Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan untuk food estate di Maumere, NTT.

 

Apalagi pernyataan itu membandingkan aksi kerumunan yang sama dengan kedatangan Habib M. Rizieq Shihab beberapa waktu yang lalu.

 

Ketua Joman, Immanuel Ebenezer mengatakan, pernyataan Fadli selalu politis jika bicara terkait Presiden Jokowi. Harusnya, Fadli bisa melihat kehadiran rakyat di Maumere adalah spontanitas.

 

"Tidak ada seruan, tidak ada persiapan. Tidak ada mobilisasi," kata aktivis 98 ini kepada wartawan, Rabu (24/2).

 

Noel biasa dia disapa menambahkan, ini berbeda dengan kehadiran ribuan eks FPI yang menjemput HRS Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta.

 

Saat itu, kata Noel, ada kampanye di medsos, selebaran yang menyerukan agar massa eks FPI untuk hadir.

 

"Persiapan FPI matang. Kampanye beredar luas. Jadi beda dong dengan spontanitas rakyat yang hadir di food estate Maumere," ucap Noel.

 

Dirinya berharap agar Fadli Zon stop berkomentar yang tidak baik tentang Presiden Jokowi. Apalagi Partai Gerindra sudah masuk kabinet dan menjadi partai pendukung pemerintah.

 

Terakhir, Noel juga meminta Fadli Zon untuk melakukan kritik yang elegan dan cerdas yang bersifat konstruktif plus membangun.

 

"Kehadiran rakyat benar-benar spontan. Tidak ada mobilisasi. Mereka hadir karena mencintai Presiden," tukasnya. (rmol)


 

SANCAnews – Kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai kritik.

 

Politisi PKS Bukhori Yusuf menilai, kerumunan di Maumere itu menunjukkan bahwa sikap pemerintah terhadap upaya penegakan protokol kesehatan dalam rangka menekan angka kasus Covid-19 sangat tidak konsisten.

 

"Menunjukkan pemerintah memang tidak konsisten. Apa pun alasannya," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (24/2).

 

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyoroti sikap presiden yang terkesan membiarkan warga berkerumun di tengah pandemi Covid-19. Sikap presiden tersebut akan ditangkap masyarakat sebagai pihak yang mengingkari aturan protokol kesehatan Covid-19.

 

"(Presiden Jokowi) harusnya menjadi contoh dalam segalanya," pungkasnya.

 

Presiden Joko Widodo sebelumnya melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (24/2).

 

Jokowi meninjau program food estate di Desa Makata Keri, Kabupaten Sumba Tengah. Presiden lalu ke Kabupaten Sikka untuk meresmikan Bendungan Napun Gete di Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama.

 

Saat Jokowi rombongan berhenti di Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, ia berhenti menyapa masyarakat sekitar hingga menimbulkan kerumunan massa. Kepala negara pun berdiri sambil melambaikan tangan kepada warga yang sudah menanti. []


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.