SANCAnews.id

SANCAnews – Politisi PDIP, Ihsan Yunus disebut berada di dalam rumah kediamannya saat didatangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu sore (24/2).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, terdapat empat mobil penyidik KPK terparkir di depan rumah Ihsan yang berada di Jalan Kayu Putih Selatan I, No. 16, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Penyidik tiba di rumah Ihsan sekitar pukul 16.00 WIB. Hingga satu jam ini, penyidik masih berada di dalam rumah Ihsan. Terlihat pula dua anggota Kepolisian yang berjaga di gerbang pintu masuk rumah Ihsan.

Sementara berdasarkan keterangan pihak keamanan perumahan mengatakan bahwa Ihsan ada di dalam rumahnya saat penyidik sekitar lebih dari delapan orang masuk ke dalam rumah.

Kediamana Ihsan memiliki lantai dua dan dua unit kendaraan mobil yang terparkir di halaman parkir.

"Iya (Ihsan Yunus) ada di dalam," kata salah satu petugas keamanan perumahan yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (24/2).

Hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan keterangan terkait kegiatan penyidik KPK di rumah Ihsan.

Diduga kedatangan tim penyidik KPK terkait dengan perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial dan juga Wakil Bendahara DPP PDIP. []

SANCAnews – Sejumlah titik di Semarang sempat tergenang banjir pada Selasa (23/2/2021). Sejak kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus memberikan informasi terkait penanganan banjir di kota tersebut.

Melalui akun Twitter-nya, ganjar juga memperlihatkan stasiun pompa Kalibiru di Semarang. NamuA, seorang netizen justru memberikan respon tak terduga.

"Padahal kalau mau Pak @ganjarpranowo bisa menyalahkan walikota lalu salahkan air kiriman Ungaran Hahahahaha," komentar seorang netizen.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar justru mengatakan bahwa dirinya yang bersalah atas banjir yang terjadi di sejumlah titik Semarang. Ganjar juga menyebut pejabat lainnya sudah bekerja dengan baik.

"Saya yg salah. Yg lain sudah bekerja dg baik," kata Ganjar melalui akun Twitter-nya, Selasa (23/2/2021).

Ganjar juga mengajak masyarakat untuk menjaga alam dan selalu siaga bencana. "Biarkan alam bergerak, berevolusi. Kadang2 (mungkin sering) kita juga kontributornya. Ayo jaga bersama & selalu siaga bencana," kata Ganjar.

Banjir di Semarang juag menyebabkan Stasiun Tawang Semarang kembali dilanda banjir. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro mengatakan hujan deras menyebabkan genangan di akses masuk, halaman, serta hall stasiun.

Banjir juga menggenangi rel di stasiun tersebut dengan ketinggian mencapai 14 cm dari kopel. Aktivitas naik dan turun penumpang di Stasiun Tawang pun akhirnya dialihkan ke Stasiun Poncol.

Akibat lumpuhnya Stasiun Tawang, lanjut dia, perjalanan sejumlah KA juga perjalanannya dialihkan antara lain KA Jayabaya tujuan Malang-Jakarta dan KA Joglosemarkerto tujuan Solo maupun Purwokerto.

Ia menjelaskan penumpang kereta yang tertahan perjalanannya itu selanjutnya diangkut dengan menggunakan bus ke stasiun yang sudah disiapkan KA penggantinya. []

SANCAnews – Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Tengku Zulkarnain kembali berkicau di media sosial. Kali ini, Tengku Zulkarnain mengomentari kasus Permadi Arya alias Abu Janda.

 

Seperti diketahui, Abu Janda hingga kini tak kunjung ditahan meski sudah dilaporkan atas kasus penistaan agama Islam.

 

Melalui akun Twitter @ustadtengkuzul, Selasa (23/2/2021), Tengku Zulkarnain merasa heran lantaran penegak hukum bersikap 'lemah lembut' terhadap Abu Janda.

 

Bahkan, Tengku Zulkarnain mempertanyakan 'kesaktiannya' hingga kerap lolos dari jerat hukum kendati beberapa kali mendulang kecaman masyarakat.

 

"Timbul pertanyaan apa sih kesaktiannya Abu Janda sampai penegak hukum lemah lembut banget pada dia...? Beda dengan perlakuan atas Habib Riziq dan Ustadz Maher dll...Ada yg bisa bantu jawab...? Gejala apakah ini? Monggo...," cuit Tengku Zulkarnain.

 

Diketahui, Abu Janda dilaporkan atas dugaan kasus rasisme dan penistaan agama Islam. Hal itu buntut ocehannya di media sosial.

 

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya masih mencari bukti awal dari laporan terhadap Abu Janda.

 

"Proses tersebut masih didalami terus. Masih kumpulkan bukti-bukti," kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/2/2021).

 

Baca kicauan Tengku Zulkarnain selengkapnya di bawah ini:

Timbul pertanyaan apa sih kesaktiannya Abu Janda sampai penegak hukum lemah lembut banget pada dia...?
Beda dengan perlakuan atas Habib Riziq dan Ustadz Maher dll...
Ada yg bisa bantu jawab...?
Gejala apakah ini?
Monggo...

— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) February 23, 2021

SANCAnews – Buntut kerumunan massa saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa (23/2/2021) menimbulkan pro dan kontra di saat RI sedang berjuang mengatasi Pandemi Covid-19.

Sejumlah tokoh pun turut mengomentari beda perlakuan saat kerumunan terjadi antara Presiden Jokowi di NTT dengan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) di Petamburan yang dinilai tanpa protokol kesehatan.

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon pun mengkritisi kedatangan Jokowi yang memicu kerumunan massa.

"Kerumunan Jokowi dianggap spontanitas, kerumunan HRS di Bogor diganjar tersangka," twit Fadli Zon seperti yang dikutip pada Rabu (24/2/2021).

"Menurut saya, spontanitas seperti itu sulit dihindari. Itu pula yang terjadi dengan kedatangan Habib Rizieq dan acara pernikahan putrinya di Petamburan," kata Fadli Zon.

Fadli menyebut seharusnya kerumunan yang terjadi saat kedatangan Presiden Jokowi juga ditindak. Dengan begitu, kata dia, tidak ada standar ganda yang terjadi terkait protokol kesehatan.

"Kalau kerumunan ini tidak dipersoalkan, maka demi keadilan seharusnya Habib Rizieq dan para ulama yang kini ditahan sebaiknya dibebaskan saja, karena masyarakat akan menilai ada ketidakadilan dipertontonkan nyata, double standard dan tak memberi keteladanan," ujarnya.

Kemudian Fadli Zon juga menyoroti Presiden Jokowi yang menyambut spontanitas warga berkerumun di Maumere dengan berdiri sambil membuka kaca. Menurutnya, langkah Jokowi itu bisa diartikan sebagai approval atas kerumunan tersebut.

"Tapi Pak Jokowi juga berdiri menyambut spontanitas itu. Bisa diartikan approval," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai kerumunan yang timbul saat Presiden Jokowi tiba di Maumere, kemarin. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa saat itu warga sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan.

"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi pun, kata Bey, menyapa masyarakat dari atap mobil.

"Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena, kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," papar Bey. []

SANCAnews – Partai Demokrat (PD) turut bicara soal kerumunan saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). PD melempar sindiran tajam.

"Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali tidak untuk menegakkan hukum, ada nyali tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan Prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri," kata Waketum PD Benny K Harman kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan kerumunan itu menunjukkan kecintaan masyarakat NTT yang rela mengambil risiko terpapar COVID-19 demi melihat Presiden Jokowi. Namun pernyataan itu diikuti dengan sindiran.

"Dengan peristiwa ini, Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah Presiden yang beyond hukum, yang tidak tunduk pada hukum. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat langsung wajah Presiden, pemimpin yang mereka cintai," ujarnya.

Benny menilai kerumunan itu melanggar aturan. Dia meminta ada proses hukum, "Semua orang sama di depan hukum, equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan hukum apa pun kepada presiden," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai kerumunan yang timbul saat Presiden Jokowi tiba di Maumere, kemarin. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa saat itu warga sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan.

"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi pun, kata Bey, menyapa masyarakat dari atap mobil.

"Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena, kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," papar Bey. (dtk)