Latest Post



SANCAnews – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar meyakini aparat kepolisian tidak akan berani menindak Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

 

Hal ini berkaitan dengan video viral Presiden Jokowi yang melambaikan tangan di tengah kerumunan. Padahal, masih terjadi pandemi Covid-19.

 

"Enggak bakalan (polisi menindak Presiden Jokowi), hehehe," ujar Aziz kepada JPNN, Selasa (23/2) malam.

 

Dia lantas membandingkan dengan kejadian kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

 

Menurut dia, dengan kejadian ini semakin jelas bahwa penindakan yang dilakukan kepada Habib Rizieq karena faktor tidak suka.

 

"Makin terang-benderang kalau Habib Rizieq Shihab masalahnya adalah politik bukan hukum," tegas Aziz.

 

Diketahui, pengguna media sosial tengah dihebohkan sebuah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berada di tengah kerumunan saat berkunjung ke NTT.

 

Orang nomor satu di Indonesia itu lantas melambaikan tangan kepada ratusan warga yang ada di sekitarnya tanpa melakukan protokol kesehatan berupa jaga jarak. (*)




SANCAnews – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, menemukan bantuan Covid-19 senilai Rp 1,2 miliar berupa tenda lipat sebanyak 1.223 unit tidak disalurkan kepada para pedagang yang terdampak pandemi. Temuan tersebut berdasar hasil inspeksi mendadak Pansus Covid-19 DPRD Jember ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2).

 

”Saya khawatir tenda-tenda yang dibeli dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar itu rusak, karena menyimpannya ditumpuk begitu saja tanpa ada alas paletnya,” kata anggota Pansus DPRD Jember Agusta Jaka Purwana seperti dilansir dari Antara.

 

Dia mengatakan, tenda lipat yang seharusnya dibagikan kepada para pedagang terdampak pandemi tidak boleh ditumpuk begitu saja. Sebab, pipa penyangganya bisa bengkok akibat bebannya cukup berat.

 

Ketua Pansus Covid-19 David Handoko Seto sangat menyesalkan tidak terdistribusikannya tenda-tenda lipat seharga Rp 800 ribu per unit itu. Padahal tenda-tenda yang dibeli dengan uang rakyat itu seharusnya dibagikan dan dinikmati pedagang yang terdampak pandemi.

 

”Sampai sekarang data penerima bantuan tenda itu belum jelas baik nama maupun alamat. Bahkan kapan didistribusikan tidak jelas juga,” ujar David.

 

David meminta Satgas Covid-19 membuat kajian terkait bantuan tenda tersebut. Apalagi jumlah tenda itu sangat banyak dan minta mempertanggungjawabkan bantuan yang mangkrak itu.

 

Sekretaris Satgas Covid-10 Jember Mad Satuki mengatakan, tenda tersebut sebenarnya hendak dibagikan kepada para pedagang yang terdampak pandemi.

 

”Namun, kami khawatir lalu lintas akan terganggu jika para pedagang mendirikan tenda tersebut. Memang benar bantuan itu belum disalurkan karena perencanaan yang kurang matang,” kata Mad Satuki.

 

Satgas Covid-19 Jember membeli 1.600 unit tenda untuk pedagang pasar. Namun, hanya 377 tenda yang dibagikan kepada para pedagang di Pasar Tanjung Jember.

 

”Kami akan berkonsultasi lebih dulu kepada Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo untuk mendistribusikan tenda itu kepada para pedagang yang terdampak pandemi,” ujar Mad Satuki. (jpc)




SANCAnews – Kerumunan massa yang ditimbulkan saat Presiden Joko Widodo melintas di sebuah jalan di daerah Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

 

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera bahkan mencatat bahwa kerumunan ini bukan kali pertama yang dilakukan Presiden Jokowi saat pandemi muncul. Sebelumnya, Jokowi juga melakukan hal serupa saat hendak pulang ke Istana Bogor.

 

“Ini bukan yang pertama Pak Jokowi bagi-bagi souvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (24/2).

 

Politisi PKS ini juga menolak pembelaan dari pihak istana yang menyebut bahwa kerumunan yang terjadi merupakan spontanitas. Pasalnya, Jokowi sudah menyiapkan souvenir untuk dibagikan ke masyarakat dalam kendaraan yang ditumpangi.

 

“Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas. Harusnya istana bisa antisipasi dalam kunker ada potensi kerumunan,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu Jokowi telah mengutarakan kekecewaan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang belum efektif dan angka Covid-19 yang kian menanjak.

 

Singkatnya, Mardani menekankan bahwa pengendalian Covid-19 bisa dilakukan jika semua pihak kompak mematuhi protokol kesehatan. Sementara Presiden harus menjadi contoh teladan yang baik dalam hal ini.

 

“Indonesia masuk 19 besar Dunia yg terparah. Sudah lebih dari 1 juta terpapar, kasus aktif Covid-19 Indonesia tertinggi di Asia. Mari dukung prokes dan penegakkan disiplin,” tutupnya. (rmol)




SANCAnews – Mantan Sekum FPI Munarman menunggu inisiatif aparat penegak hukum untuk mengusut kerumunan di Maumere, NTT yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

 

Menurutnya, kasus kerumunan bersifat delik umum. Sehingga proses hukumnya harus menunggu inisiatif aparat, seperti yang dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab.

 

"Silahkan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS (Habib Rizieq Shihab), monggo. Rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut," kata Munarman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/2).

 

Pendiri Front Persaudaraan Islam ini menyayangkan, disatu sisi pemerintah sangat gencar memproklamirkan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

 

"Ini momentum yang tepat sekali ini untuk menunjukkan keadilan," kata Munarman.

 

Dalam video 30 detik yang viral itu, nampak Presiden ada di dalam mobil dan kerumunan warga di sekitarnya. Sementara masyarakat mengerubungi mobil berkelir hitam itu, Jokowi terlihat mengenakan masker hitam menjulurkan badannya lewat sunroof mobil dan melambaikan tangan kepada massa.

 

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan kejadian ini terjadi di Maumere, NTT. Saat dalam perjalanan, kata Bey, masyarakat sudah menunggu rangkaian presiden di pinggir jalan.

 

Menurut Bey, hal tersebut merupakan bentuk spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi.

 

"Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," tuturnya. rmol)




SANCAnews – Banjir parah melanda beberapa wilayah di Semarang akibat hujan deras sejak Selasa siang (23/2). Namun tak banyak yang menyorot, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

 

Dari video yang beredar di media sosial terutama Twitter, beberapa titik banjir di Semarang antara lain Kantor Gubernur Jawa Tengah, Hall Stasiun Semarang Tawang, Kelenteng Sam Po Kong hingga Simpang Lima Semarang.



Kemudian Jalan Gajah Mada Pekunden Semarang Tengah, Kampung Petelan (Dr Cipto), dan beberapa lokasi lain di Semarang yang videonya diunggah netizen.

 

“17.00: Parkiran motor kantor Gubernuran Jl Pahlawan Semarang. Hujan deras masih mengguyur Kota Semarang sejak jam 3 sore tadi. (Dok Red) #LalinSMG #Semarang #hujan #banjir” demikian unggahan Radio Idola Semarang di akun Twittenya @RadioIdolaSMG, Selasa (23/2).

 

Beberapa netizen lalu mempertanyakan, kenapa orang-orang yang menyorot Anies Baswedan, tak juga menyorot Ganjar Pranowo akibat banjir di Semarang ini.

 

“Mingkem Bae ..@psi_id,” kata akun @jibotwo.

 

“@psi_id mana suaramu ??? @TsamaraDKI loe kemane,” ungkap akun @AgungPr86423327.

 

Beberapa netizen yang lain juga meminta dan menautkan nama Faldo Maldini untuk memberikan komentar.

 

“Harusnya pak Ganjar belajar sama Ahok kalau soal penanganan banjir Betul kan bos @FaldoMaldini,” ungkap akun @HukumDan.

 

Seperti diketahui, Faldo Maldini merupakan politisi PSI, dulunya Faldo merupakan politisi PAN.

 

Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang pada Selasa (23/2) siang, mengakibatkan banjir kembali menggenangi Kota Semarang di beberapa titik.

 

Salah satunya, banjir kembali menggenangi Hall Stasiun Semarang Tawang setinggi 75 cm. Akses masuk di Jalan Tawang 55 cm dan halaman parkir Stasiun Tawang setinggi 40 cm.

 

Kondisi ini menyebabkan operasional perjalanan KA dari dan ke Stasiun Tawang untuk penumpang tidak bisa berfungsi.

 

Sehingga untuk sementara waktu Stasiun Semarang Tawang kembali di non aktifkan sebagai stasiun yang melayani naik dan turun penumpang.

 

“Kami dari PT KAI DAOP 4 Semarang mohon maaf yang sebesar-besarnya atas terganggunya perjalanan KA di Stasiun Tawang ini. Sementara penumpang kami alihkan ke Stasiun Poncol,” jelas Manager Humas PT KAI Daop 4, Krisbiyantoro, melalui siaran persnya, Selasa (23/2). (psid)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.