SANCAnews.id

SANCAnews – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku kaget kantornya terendam banjir. Tanggapan ini menuai komentar Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.

Hujan beberapa jam di Kota Semarang pada Selasa (23/2) siang hingga sore menyebabkan beberapa titik di kota ini mengalami banjir.

Dari video yang beredar di media sosial terutama Twitter, beberapa titik banjir di Semarang antara lain Kantor Gubernur Jawa Tengah, Hall Stasiun Semarang Tawang, Kelenteng Sam Po Kong hingga Simpang Lima Semarang.

Kemudian Jalan Gajah Mada Pekunden Semarang Tengah, Kampung Petelan (Dr Cipto), dan beberapa lokasi lain di Semarang yang videonya diunggah netizen.

Namun sorotannya bukan hanya tertuju pada luas area banjir, juga bukan soal kantor gubernur Jawa Tengah yang terendam.

Melainkan pada sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kaget lantaran kantornya tergenang.

Saat kantor terendam, Ganjar sedang dalam kunjungan ke Kabupaten Kudus yang sudah terendam banjir selama tiga pekan di beberapa lokasi.

Saat kembali ke kantornya, semua sudah tergenang, mulai lokasi parkiran motor, mobil hingga kantor bagian dalam.

“Tampak sibuk urus pencitraan menuju Istana, sementara rakyat kebanjiran dan banjir tak surut-surut,” tutur Iwan Sumule, Rabu (24/2).

Iwan Sumule secara satire menyebut bahwa Ganjar Pranowo sudah mirip dengan Presiden Joko Widodo yang terkadang kaget dengan apa yang terjadi.

“Lucunya, sudah mulai ikut kagetan seperti Presiden Jokowi. Berarti serius Mas Ganjar Pranowo ingin jadi presiden,” ujarnya.

Namun demikian, Iwan Sumule berharap agar isu yang digulirkan dalam rangka menuju RI 1 tidak berbau hal-hal yang memecah belah bangsa.

Isu muncul harus mendorong agar Indonesia bersatu dan menjadi lebih baik, “Ironi, kalau isunya masih radikal dan khilafah. Tak menyatukan, membelah,” tutupnya. (psid)

SANCAnews – Keberadaan romo yang berpolitik akan menjadi persoalan bagi organisasi gereja Katholik. Romo sebagai pemuka agama tidak boleh berpolitik atau menyampaikan pernyataan bernada politik di ruang publik.

Begitu kata tokoh nasional DR. Rizal Ramli menanggapi ramainya pemberitaan mengenai Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo yang mengkritik banjir Jakarta.

“Romo nggak boleh berpolitik. Apalagi politik kekuasaan,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (24/2).

Namun demikian, Rizal Ramli mengurai bahwa seorang romo bisa saja ikut terlibat dalam politik jika hal itu dilakukan untuk membela rakyat kecil. Dia kemudian mencontohkan apa yang terjadi di Amerika Selatan.

Di mana ada politik teologi pembebasan yang bertujuan untuk membela kaum marjinal. 

“Tapi kalau berpolitik teologi pembebasan ala Amerika Selatan bakal banyak simpati dari rakyat. Tapi bukan jilat penguasa,” tekannya.

Dalam hal ini, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mencontohkan dua nama romo yang bekerja untuk kemanusiaan dan rakyat. Keduanya adalah almarhum Romo JB. Mangunwidjaja dan Romo Sandyawan Sumardi, “Keduanya bukan rompol (romo politik),” demikian Rizal Ramli.

Pernyataan Romo Benny Susetyo mengenai banjir di Jakarta yang disampaikan dalam sebuah wawancara berjudul “Kenapa Banjir Masih Ada di Jakarta” di YouTube menuai kontroversi di media sosial.

Dalam kasus ini, Romo Benny menegaskan bahwa dia berbicara sebagai seorang budayawan sebagaimana undangan yang diberikan oleh pihak pewawancara. Bukan sebagai seorang romo, juga bukan sebagai orang BPIP.

“Kan saya bukan sebagai staf khusus (Dewan Pembina BPIP), saya sebagai budayawan. Saya bicara keadaban banjir, dan banjirnya kan tidak hanya Jakarta, tapi Kalimantan Selatan," ujar Romo Benny kepada wartawan. (rmol)

SANCAnews – Banjir yang merendam Kota Semarang pada Selasa sore (23/2) jadi sorotan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.

Namun sorotannya bukan hanya tertuju pada luas area banjir, juga bukan soal kantor gubernur Jawa Tengah yang terendam. Melainkan pada sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kaget lantaran kantornya tergenang.

“Tampak sibuk urus pencitraan menuju Istana, sementara rakyat kebanjiran dan banjir tak surut-surut,” tutur Iwan Sumule kepada redaksi, Rabu (24/2).

Iwan Sumule secara satire menyebut bahwa Ganjar Pranowo sudah mirip dengan Presiden Joko Widodo yang terkadang kaget dengan apa yang terjadi.

“Lucunya, sudah mulai ikut kagetan seperti Presiden Jokowi. Berarti serius Mas Ganjar Pranowo ingin jadi presiden,” ujarnya.

Namun demikian, Iwan Sumule berharap agar isu yang digulirkan dalam rangka menuju RI 1 tidak berbau hal-hal yang memecah belah bangsa. Isu muncul harus mendorong agar Indonesia bersatu dan menjadi lebih baik, “Ironi, kalau isunya masih radikal dan khilafah. Tak menyatukan, membelah,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Nusa tenggara Timur pada Selasa (23/2/2021) ternyata menimbulkan pro kontra publik. Antusiasme warga yang begitu tinggi untuk bertemu dan melihat langsung sosok presiden menimbulkan kerumunan yang dinilai abaikan protokol kesehatan.

Beberapa aksi tak terduga dilakukan warga yang sangat ingin melihat dan menyapa Presiden Jokowi. Paspampres pun dibuat kalang kabut dengan kenekatan para warga yang sangat bersemangat untuk bertemu presiden.

Berikut ini adalah fakta-fakta yang dirangkum Suara.com seputar kerumunan warga yang sangat antusias menyambut kedatangan Jokowi di NTT.

1. Bagikan kaus hingga masker

Dalam sebuah video yang viral, iring-iringan mobil Presiden Jokowi tampak disambut oleh para warga yang sangat antusias. Membalas antusiasme tersebut, Presiden Jokowi lantas melambaikan tangan dan menebar senyum untuk para warga.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga melakukan kebiasaannya saat menyapa rakyat yaitu membagikan cinderamata. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi membagi-bagikan kaus, masker, hingga buku pada para warga yang menyambutnya.

2. Dikecam publik

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT yang menyebabkan kerumunan ditanggapi negatif oleh beberapa warganet. Mereka mengecam kerumunan tersebut karena dinilai mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Melansir dari berbagai platform media sosial, sebagian besar warganet berkomentar dengan nada mengkritik. Mereka menyayangkan sikap warga dan tim presiden yang dinilai abai dalam menjalankan prokes.

"Aman aja kalau presiden membuat kerumunan. Boro-boro jarak satu meter.. Berhimpitan santai aja.. Korona yang salah," kata akun @mi***rasya.

"Aduuh protokol kesehatannya gimana itu..," tutur akun @bu***end.

3. Jokowi ingatkan warga pakai masker

Dalam sebuah keterangan yang disampaikan, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan kalau Jokowi sudah mengingatkan warga setempat untuk menggunakan masker.

Dijelaskan bahwa saat Presiden Jokowi menyapa warga dari mobil, ia sempat mengingatkan warga agar tak lupa mengenakan masker. Dalam sebuah video, tampak Presiden Jokowi menunjuk masker yang ia pakai sebagai isyarat bagi para warga agar tak lupa memakai masker.

4. Warga coba kejar mobil Jokowi

Dalam sebuah video yang diunggah akun @cetul.22, Rabu (24/2/2021) tampak seorang wanita mengejar mobil presiden. Wanita muda berbaju putih itu tampak berlari melewati beberapa kendaraan yang melintas di jalan sambil mengarahkan hp ke Presiden Jokowi.

Wanita tersebut tampak tak menghiraukan beberapa anggota paspampres yang menghalaunya. Kawalan ketat paspampres pun ia terjang demi mendapat foto Presiden Jokowi.

5. Paspampres kalang kabut

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter @Aryprasetyo85, Selasa (23/2/2021) tampak beberapa anggota paspampres lari kalang kabut untuk mengamankan Presiden Jokowi.

Hal itu terjadi karena para warga sekitar yang sangat antusias untuk bertemu dengan Jokowi merangsek mendekat ke arah mantan Wali Kota Solo itu. Akun tersebut juga menjelaskan bahwa sebelumnya Presiden Jokowi menghendaki untuk meninjau lokasi persawahan tanpa kawalan dari Paspampres.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi di sejumlah daerah di NTT memiliki beberapa agenda. Di antaranya adalah untuk meninjau lumbung pangan baru atau food estate di Kabupaten Sumba Tengah dan meresmikan Bendungan Napun Gete di kabupaten Sikka. [sc]

SANCAnews – Antonius Benny Susetyo membantah pernyataannya yang mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir diberikan dengan atribusi sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

Romo Benny, begitu Ia disapa, mengaku keberadaannya dalam video di YouTube Chanel Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) sebagai budayawan.

“Saya diminta pandangan sebagai budayawan, kan saya banyak menulis mengenai keadaban alam sejak 1997 di media massa,” kata Romo Benny melalui pesan singkat, Selasa (23/2/2021).

“Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), minta maaf salah mengkutip atribut saya,” tambah Romo Benny.

Sementara itu, Lembaga Rumah Kebudayaan Nusantara melalui keterangan tertulis menyampaikan hal senada kepada Kompas.TV. Dalam klarifikasinya, RKN mengaku salah menuliskan atribusi Antonius Benny Susetyo.

“Dalam video tersebut, RKN Media keliru menulis jabatan Romo Benny sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam hal ini, kapasitasnya (Romo Benny red) sebagai budayawan,” jelas Wakil Ketua RKN Media, Filipus Reza.

“Atas dasar itu, Rumah Kebudayaan Nusantara menyampaikan permohonan maaf kepada Romo Benny Susestyo atas kekeliruan menulis jabatan sebagai anggota BPIP,” tambah Filipus Reza.

Sebelumnya, Kompas.TV menuliskan berita tentang pernyataan Romo Benny terkait banjir Jakarta. Romo Benny mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa belajar dan memperbaiki yang kurang dari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dalam penanganan banjir.

“Apa yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan seharusnya. Sehingga penataan kota Jakarta dalam mengatasi masalah banjir itu menyeluruh tidak parsial dan tidak sifatnya politis. Kalau sifatnya politis, ga akan selesai-selesai,” ujar Benny Susetyo seperti dikutip Kompas.TV, Senin (22/2/2021).

“Jangan kebijakan yang baik itu karena berbeda pandangan politik tidak diteruskan. Harusnya sesuatu yang sudah didesain dan memberi manfaat bagi keselamatan bagi banyak orang yang dilanjutkan,” tambah Benny.

Bagi Benny, persoalan banjir Jakarta juga terjadi karena tidak adanya political will dalam pengentasannya.

“Kalau ada kemauan politiknya dari pemimpinnya, elit-elitnya, maka penyelesaian banjir ini bisa diselesaikan tidak sektoral, tetapi menyeluruh,” kata Benny.

“Menyeluruh artinya harus ada sistem drainase ya, harus ada sistem pengaturan debit ya, maka harus dibangun bendungan,” imbuh Benny.

Benny menuturkan, zaman Ahok memimpin dalam upaya penanganan banjir Jakarta dilakukan pengerukan dan pembersihan drainase. Kemudian, pembersihan selokan hingga banyak pasukan oranye dan kuning yang siaga ketika curah hujan melebihi kapasitas.

“Ini kan masalah mendasarnya adalah bagaimana kebijakannya tidak pernah continue, dan tidak pernah kita serius mengatasi banjir Jakarta ini. Selama tidak ada keseriusan mengatasi banjir di Jakarta, ya akan terus terjadi,” ujarnya. (*)