SANCAnews.id

SANCAnews – Antonius Benny Susetyo membantah pernyataannya yang mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir diberikan dengan atribusi sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

Romo Benny, begitu Ia disapa, mengaku keberadaannya dalam video di YouTube Chanel Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) sebagai budayawan.

“Saya diminta pandangan sebagai budayawan, kan saya banyak menulis mengenai keadaban alam sejak 1997 di media massa,” kata Romo Benny melalui pesan singkat, Selasa (23/2/2021).

“Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), minta maaf salah mengkutip atribut saya,” tambah Romo Benny.

Sementara itu, Lembaga Rumah Kebudayaan Nusantara melalui keterangan tertulis menyampaikan hal senada kepada Kompas.TV. Dalam klarifikasinya, RKN mengaku salah menuliskan atribusi Antonius Benny Susetyo.

“Dalam video tersebut, RKN Media keliru menulis jabatan Romo Benny sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam hal ini, kapasitasnya (Romo Benny red) sebagai budayawan,” jelas Wakil Ketua RKN Media, Filipus Reza.

“Atas dasar itu, Rumah Kebudayaan Nusantara menyampaikan permohonan maaf kepada Romo Benny Susestyo atas kekeliruan menulis jabatan sebagai anggota BPIP,” tambah Filipus Reza.

Sebelumnya, Kompas.TV menuliskan berita tentang pernyataan Romo Benny terkait banjir Jakarta. Romo Benny mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa belajar dan memperbaiki yang kurang dari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dalam penanganan banjir.

“Apa yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan seharusnya. Sehingga penataan kota Jakarta dalam mengatasi masalah banjir itu menyeluruh tidak parsial dan tidak sifatnya politis. Kalau sifatnya politis, ga akan selesai-selesai,” ujar Benny Susetyo seperti dikutip Kompas.TV, Senin (22/2/2021).

“Jangan kebijakan yang baik itu karena berbeda pandangan politik tidak diteruskan. Harusnya sesuatu yang sudah didesain dan memberi manfaat bagi keselamatan bagi banyak orang yang dilanjutkan,” tambah Benny.

Bagi Benny, persoalan banjir Jakarta juga terjadi karena tidak adanya political will dalam pengentasannya.

“Kalau ada kemauan politiknya dari pemimpinnya, elit-elitnya, maka penyelesaian banjir ini bisa diselesaikan tidak sektoral, tetapi menyeluruh,” kata Benny.

“Menyeluruh artinya harus ada sistem drainase ya, harus ada sistem pengaturan debit ya, maka harus dibangun bendungan,” imbuh Benny.

Benny menuturkan, zaman Ahok memimpin dalam upaya penanganan banjir Jakarta dilakukan pengerukan dan pembersihan drainase. Kemudian, pembersihan selokan hingga banyak pasukan oranye dan kuning yang siaga ketika curah hujan melebihi kapasitas.

“Ini kan masalah mendasarnya adalah bagaimana kebijakannya tidak pernah continue, dan tidak pernah kita serius mengatasi banjir Jakarta ini. Selama tidak ada keseriusan mengatasi banjir di Jakarta, ya akan terus terjadi,” ujarnya. (*)

SANCAnews – Banjir besar di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa sore kemarin, 23 Februari 2021, turut merendam kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. Apa reaksi Gubernur Ganjar?

Mendengar kantornya banjir, Ganjar Pranowo mengecek beberapa area untuk mencari tahu penyebab banjir di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Semarang tersebut.

Hujan deras yang turun selama kurang lebih dua jam pada Selasa petang (23/2) menyebabkan banjir di sebagian kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, menimbulkan genangan di halaman kantor, lantai 1 Gedung B, dan selasar penghubung ke Gedung A.

"Agak aneh, pada saat saya masih di Kudus dilapori kondisi kantor banjir itu, aneh menurut saya, karena di bagian parkir itu airnya enggak bisa keluar, itu impossible (tidak mungkin) pasti ada yang tersumbat," katanya usai melakukan pengecekan pada Selasa malam (23/2).

Setelah melakukan pengecekan, dia mengatakan bahwa tanggul dari pagar pengerjaan proyek gedung DPRD Jawa Tengah dan sedimentasi pada saluran air merupakan faktor penyebab banjir di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.

"Pembangunan gedung DPRD ini, ternyata ada tanggul kecil di situ, ada tanggul kecil yang menutup antara gedung ini sampai pagar sana, jadi betul-betul air enggak punya kesempatan lewat," katanya.

Ganjar sudah meminta pengelola proyek pembangunan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk tidak membuat tanggul di areal pagar proyek.

Dia juga memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengeruk sedimentasi pada saluran air di belakang kantor gubernur.

"Tadi saya minta untuk malam ini sampahnya dikeruk, sedimennya dikeruk. Saya khawatir enggak kelihatan itu yang masuk di sana di dalamnya tersumbat atau tidak," katanya.

"Kalau itu sudah bisa dibolong, terus kemudian bisa diambil sampahnya, mudah-mudahan lebih lancar," ia menambahkan.

Gubernur juga mendapat laporan mengenai genangan di kawasan Simpang Lima dan langsung menghubungi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan kepala daerah setempat untuk segera mengaktifkan seluruh pompa yang ada di Kota Semarang.

"Tadi saya juga sempat kontak Wali Kota Semarang dan BBWS agar semua pompa di-on-kan seluruh Semarang, maka kurang lebih satu jam yang Simpang Lima sudah surut," ujarnya.

Gubernur juga melakukan pengecekan di kawasan Jalan Menteri Supeno dekat Masjid At-Taqwa, yang juga diduga jadi sumber banjir di kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.

Saat Gubernur tiba di kantornya pada Selasa (23/2) sekitar pukul 20.00 WIB, banjir sudah mulai surut.

Dia kemudian mengecek area parkir di belakang Gedung B yang tergenang setinggi lutut kaki orang dewasa.

"Ini tadi dijebol Pak," kata seorang pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Bahasa Jawa sambil menunjuk tanggul pagar dari proyek pembangunan gedung DPRD Jawa Tengah yang dijebol guna memperlancar aliran air. (Atr)

SANCAnews – Video kegiatan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak disorot lantaran diduga menimbulkan kerumunan masyarakat. Pembagian souvenir yang dilakukan Jokowi melalui mobil terlihat telah menimbulkan kerumunan masyarakat.

Menyikapi ini, kuasa hukum Habib Rizieq, Kamil Pasha berharap hukum tegak tanpa pandang bulu.

"Seharusnya hukum  berlaku untuk semua, tidak pandang bulu," katanya kepada wartawan, Rabu (24/2).

Dia berharap Jokowi sebagai presiden bisa menjadi teladan bagi rakyat. Jika memang dia salah, maka dia harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

“Hukum harus diberlakukan sama pada setiap warga negara," demikian Kamil Pasha.

Dalam kunjungan Jokowi ke Maumere, NTT, tampak viral video Jokowi membagi-bagikan souvenir hingga mengakibatkan kerumunan masyarakat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan peristiwa ini. Katanya, video itu diambil saat presiden tiba di Maumere dan hendak melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete.

Jokowi dan rombongan sudah ditunggu masyarakat di pinggir jalan. Sementara saat rombongan melambat, masyarakat bergerak ke tengah jalan, sehingga membuat iring-iringan berhenti.

"Jadi sebenarnya itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Dan kebetulan mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka, sehingga presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," kata dia. (rmol)

SANCAnews – Lembaga advokasi Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) meminta maaf terkait unggahan pernyataan budayawan Romo Benny Susetyo ramai diperbincangkan. Romo Benny mengaku menerima permintaan maaf tersebut.

"Saya terima dengan baik (permintaan maafnya)," ujar Romo Benny saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).

Romo Benny mengatakan telah memaafkan pihak RKN. Menurutnya, permintaan maaf tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengutamakan nilai kebenaran dalam pemberitaan.

"Ia sesama manusia ada kesalahan dimaafkan, itu bentuk tangung jawab jurnalis yang mengutamakan nilai-nilai kebenaran," kata Romo Benny.

Dia menyebut, pihak RKN meminta dirinya hadir menjadi narasumber sebagai budayawan. Di mana dalam diskusi tersebut membahas terkait keadaan alam yang terjadi.

"Karena waktu saya diminta jadi narasumber sebagai budayawan. Dilakukan diskusi Minggu RKN banyak tulisan mengenai keadaan alam, kurang lebih 20 opini tersebar semua media nasional," kata Benny yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Ketua Dewa Pengarah BPIP.

Diketahui sebelumnya, pernyataan budayawan Romo Benny mengenai banjir Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial karena ditulis berkomentar sebagai perwakilan dari BPIP. Akun YouTube yang mengunggah pernyataan Romo Benny itu meminta maaf.

"Lembaga advokasi Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) mengklarifikasi video berjudul: Kenapa Banjir Masih Ada di Jakarta dengan narasumber budayawan Antonius Benny Susetyo," kata Wakil Ketua RKN, Filipus Reza, dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (23/2/2021).

Reza mengatakan pihaknya keliru menulis jabatan Romo Benny saat menyampaikan pandangannya mengenai banjir itu. Dia menjelaskan kapasitas Romo Benny dalam wawancara itu adalah sebagai budayawan.

"Dalam video tersebut, RKN Media keliru menulis jabatan Romo Benny sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dan dalam hal ini, dalam kapasitasnya sebagai budayawan, Romo Benny memberikan pandangan terkait bagaimana menyelesaikan persoalan banjir di Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta," kata dia.

Penjelasan Romo Benny terkait banjir itu diunggah oleh akun YouTube Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Media berjudul 'Kenapa Banjir Masih Ada di Jakarta!!!' yang diunggah, 21 Februari 2021. Dalam wawancara itu Romo Benny disebut sebagai perwakilan dari BPIP. Romo Benny telah mengizinkan pernyataan itu untuk dikutip. []

SANCAnews – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, menjadi pergunjingan jagad media sosial karena menimbulkan kerumunan.

Dalam video yang beredar luas, tampak masyarakat sekitar abai terhadap protokol kesehatan. Mereka abai dan tetap berkerumun demi bertemu langsung Presiden Joko Widodo.

Sementara, pada video lainnya menampilkan aksi saling dorong antara pasukan pengamanan presiden (Paspampres) dan TNI dengan warga yang hendak mendekat pada mobil yang ditumpangi Jokowi.

Bahkan, motor yang dikendarai Paspampres roboh bersama beberapa warga yang dihalau menjauh dari mobil.

Kondisi demikian, menjadi sorotan pegiat media sosial Syafruddin Azhar.

Bagi pemilik akun Twitter @didienAzhar ini, sangat mengherankan jika Jokowi tidak sadar banyak warga berjatuhan di luar mobilnya.

"Apakah Bapak Presiden Jokowi tidak peduli keselamatan rakyat dengan kondisi seperti ini?" katanya, Selasa (23/2).

Pun juga dengan penegakan pelanggaran protokol kesehatan. Dia mempertanyakan, apakah protokol kesehatan hanya berlaku bagi kritikus pemerintah.

"Apakah tatib prokes hanya untuk kelompok lain seperti Habib Rizieq Shihab saja?" tandasnya.

Berkenaan dengan peristiwa kerumunan tersebut, pihak istana negara telah buka suara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di Maumere saat Presiden Jokowi dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan Bendungan Napun Gete.

Saat dalam perjalanan, warga sekitar sudah menunggu di pinggir jalan dan mendekati mobil yang ditumpangi presiden.

"Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. Mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka, sehingga presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," kata Bey kepada wartawan. (rmol)