SANCAnews.id

SANCAnews – Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyebut ada yang alergi terhadap huruf FPI. Hal itu dia sampaikan terkait adanya eks anggota FPI yang ditertibkan saat akan menolong warga korban banjir di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur.

"Siapa pun dia, ternyata ada makhluk-makhluk yang alergi rupanya dengan huruf F, P, dan I. Karena kebodohan dan kedunguan akhirnya minta dihapus seluruh yang ada huruf F, P, dan I," ujar Munarman saat dihubungi detikcom, Senin (22/2/2021).

Menurutnya, relawan FPI yang sedang bekerja saat itu berasal dari Front Persaudaraan Islam, bukan Front Pembela Islam. Munarman menyebut orang-orang yang menertibkan mereka buta mata dan hati.

"Padahal FPI yang bekerja untuk kemanusiaan itu adalah Front Persaudaraan Islam. Cuma karena sudah buta mata dan buta hati, maka makhluk-makhluk itu tidak ingin ada huruf F, P, dan I ada," tuturnya.

"Yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan itu Front Persaudaraan Islam. Atribut yang digunakan adalah atribut dan logo Front Persaudaraan Islam. Memang saat ini ruwaibidhah merajalela dan merasa berkuasa," imbuh Munarman.

Sebelumnya, polisi menyebut relawan yang membantu evakuasi saat banjir Cipinang Melayu, Jakarta Timur, berasal dari Front Persaudaraan Islam. Polisi mengatakan tak ada keterangan 'persaudaraan' dalam atribut yang dipakai mereka.

"(Nggak ada Front Persaudaraan Islam) singkatan doang itu. Dipakai itu di perahu, segala macam. Singkatan 'FPI' doang itu. Lama itu. Orang lama itu," ujar Kapolsek Makasar Kompol Saiful Anwar saat dihubungi detikcom, Minggu (21/2).

Saiful mengatakan segala atribut yang digunakan para relawan eks FPI mencantumkan logo yang sudah dilarang pemerintah. Saiful memastikan mereka menggunakan atribut Front Pembela Islam, bukan Front Persaudaraan Islam.

"Ya kan itu bacaannya semuanya FPI semua. FPI semua. FPI lama itu. Relawannya sih kita nggak ada yang ngelarang dia mau bantu bersama-sama TNI-Polri. Tapi kita suruh buka atribut FPI-nya itu. Jangan sampai pakai itu. Itu saja sebenarnya. Karena FPI kita tahu, organisasi terlarang di Indonesia. Nggak boleh," tuturnya. (*)

SANCAnews – Ketua RT 2 RW 1 Rawa Buaya, Jakarta Barat, M Yusuf, menyebut kekurangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir cuma satu, yakni tak mempunyai buzzer.

PDIP heran atas pernyataan Ketua RT tersebut, "Harusnya dalam situasi rakyat Jakarta sedang mengalami kebanjiran, energi yang dimiliki oleh Pemprov digunakan semaksimal mungkin untuk mencari solusi mengatasi banjir ini, bukan ribut soal buzzer," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

Gembong mengaku pihaknya tidak mengetahui apakah Anies menggunakan buzzer atau tidak. Menurutnya, Anies memiliki dana operasional yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta.

"Soal kekurangan Pak Anies yang tidak memiliki buzzer, ya salahnya Pak Anies sendiri, kenapa tidak memakai buzzer? Wong Pak Anies memiliki dana operasional besar. Tapi apakah benar Pak Anies tidak punya buzzer? Biarlah rakyat Jakarta yang menilai," ucapnya.

Lebih lanjut, Gembong mempertanyakan soal penanganan banjir yang sudah dilakukan Anies. Dia menyebut, selama Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, belum ada program penanganan banjir yang terealisasi.

"Misalnya apa yang dikerjakan dalam penangan banjir, kan rakyat bisa merasakan. Tetapi yang kita sampaikan ini adalah fakta, selama tiga tahun apa yang dilakukan dalam konteks penanganan banjir, kan kagak ada, normalisasi kagak dijalankan, naturalisasi kagak dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, M Yusuf bercerita di hadapan Anies perihal banjir yang menerjang di wilayahnya. Di sela-sela pernyataannya, Yusuf menyebut Anies hanya punya satu kekurangan, yaitu tidak memiliki buzzer.

Awalnya, Anies meminta ketua RT dan RW bercerita soal surutnya banjir di wilayah mereka. Yusuf mulanya bercerita bahwa banjir mulai menerjang wilayahnya pada Sabtu (20/2) dan surut pada Minggu (21/2) malamnya. Yusuf menyebut pompa air berfungsi dengan baik.

"Kami sebagai pengurus wilayah mengatakan apa yang sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tanpa ada indikasi apa pun, bahwa pada saat banjir di wilayah kami, pada saat itu hari Sabtu tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena ada penanganan cepat, pompa air berfungsi dengan baik, ditambah dengan penyedotan damkar langsung 24 jam dan akhirnya warga antusias banget dengan penanganan Pemprov DKI," katanya.

Di sela-sela sambutannya, Yusuf mengungkap kekurangan Anies hanya satu, yaitu tidak punya buzzer. Yusuf mengatakan cerita yang ia ungkapkan hari ini tidak dibuat-buat dan tidak atur siapa pun.

"Itu kesaksian saya, karena ini cuma satu kekurangan Pak Anies, Pak Anies tidak punya buzzer, bahwa hari ini benar-benar surut dan tidak pernah ada setting-an apa pun," tuturnya. (dtk)

SANCAnews – Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan terkait polisi yang membubarkan FPI ketika membantu korban banjir di wilayah Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

"Kita tidak meributkan itu. Tentunya kita melihat bahwa FPI sebuah organisasi terlarang. jadi bukan kegiatanya, tapi organisasinya yang dilarang adalah organisasi tersebut," kata Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/2).

Untuk itu, sekali lagi ia menegaskan keputusan polisi saat itu didasari bukan melarang kegiatan FPI membantu korban banjir melainkan hanya tidak boleh membawa-bawa atribut organisasi FPI yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

"Jadi bukan melarang kegiatan tadi (bantu korban banjir). Tapi dia tidak boleh membawa-bawa atribut atau organisasi tersebut," pungkas Ahmad Ramadhan.

Sementara itu, Kapolsek Makasar Kompol Saiful Anwar mengklaim pihaknya tidak membubarkan relawan itu. Polisi, kata dia, mengimbau relawan untuk melepas atribut jika ingin membantu.

Ia mengatakan sejumlah orang kala itu menggunakan baju berlogo Front Pembela Islam dan membawa perahu, bendera, serta pelampung berlogo  Front Pembela Islam.

"Jadi itu bukan kita bubarkan. Mereka kan awalnya mau bantu. Tetapi kan segala bentuk kegiatan FPI sudah dilarang di Indonesia. Segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan FPI itu kan dilarang. Sehingga kemarin itu kami imbau kalau mereka mau bantu, lepaskan atribut FPI, jangan pakai atribut," kata Saiful Minggu (21/2). (rmol)

SANCAnews – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang 'Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Peluang Terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024' yang digelar pada 25-31 Januari 2021.

Salah satu temuannya, LSI mencatat tingkat kepercayaan terhadap lembaga terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati urutan pertama dengan kategori sangat percaya 25 persen dan cukup percaya 70 persen.

Disusul Gubernur dengan kategori sangat percaya 14 persen dan cukup percaya 77 persen. Lalu, Bupati/Walikota dengan sangat percaya 14 persen dan cukup percaya 76 persen.

Sementara itu, dibawah TNI, Gubernur, dan Bupati/Walikota ada Presiden dengan kategori sangat percaya 20 persen dan cukup percaya 68 persen.

"Secara umum mayoritas warga merasa sangat/cukup percaya dengan Lembaga-Lembaga politik yang ada. Saat ini TNI paling tinggi tingkat kepercayaannya, kemudian Gubernur, Bupati/Walikota, Presiden," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan saat merilis hasil survei tentang "Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Peluang Terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024" pada Senin (22/2).

Selanjutnya, ada Pemerintah Pusat dengan kategori sangat percaya 12 persen dan cukup percaya 73 persen.

Lalu ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurun setiap tahunnya. Berada di peringkat keenam, dengan yang menyatakan sangat percaya sebesar 17 persen dan cukup percaya sebanyak 66 persen.

Kemudian ada tingkat kepercayaan terhadap Polisi, Kejaksaan, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan Partai Politik berada diurutan paling buncit alias terakhir.

"Pemerintah pusat, KPK, Polisi, Kejaksaan, DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR, dan partai politik. Kepercayaan kepada DPR dan partai politik adalah yang terendah dibanding lembaga-lembaga lain," tandasnya. (*)

SANCAnews – Ketua RT 2/RW 1 Rawa Buaya, Jakarta Barat, M Yusuf bercerita di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal banjir yang menerjang di wilayahnya. Di sela-sela pernyataannya, Yusuf menyebut Anies hanya punya satu kekurangan yaitu tidak memiliki buzzer.

Awalnya, Anies meminta Ketua RT dan RW bercerita soal surutnya banjir di wilayah mereka. Yusuf mulanya bercerita bahwa banjir mulai menerjang wilayahnya pada Sabtu (20/2) dan surut pada Minggu (21/2) malamnya. Yusuf menyebut pompa air berfungsi dengan baik.

"Kami sebagai pengurus wilayah mengatakan apa yang sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tanpa ada indikasi apapun, bahwa pada saat banjir di wilayah kami, pada saat itu hari Sabtu tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena ada penanganan cepat, pompa air berfungsi dengan baik, ditambah dengan penyedotan damkar langsung 24 jam dan akhirnya warga antusias banget dengan penanganan Pemprov DKI," katanya.

Di sela-sela sambutannya, Yusuf mengungkap kekurangan Anies hanya satu yaitu tidak punya buzzer. Yusuf mengatakan cerita yang ia ungkapkan hari ini tidak dibuat-buat dan tidak atur siapapun.

"Itu kesaksian saya, karena ini cuman satu kekurangan Pak Anies, Pak Anies tidak punya buzzer, bahwa hari ini benar-benar surut dan tidak pernah ada setingan apapun," tuturnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta saat ini telah 100 persen surut. Anies berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras menangani banjir.

"Alhamdulillah atas izin Allah pada hari Minggu 1 hari kemudian 99,9 persen surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Kemudian, hari Senin dini hari, jam 03.00 WIB pagi tadi, dipastikan bahwa 100 persen sudah surut," kata Anies saat apel di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Anies menerangkan, saat ini roda perekonomian dan kegiatan pemerintahan telah berjalan normal kembali. Anies mengklaim hal itu karena upaya dari seluruh jajarannya yang mampu mengendalikan dampak dari curah hujan ekstrem beberapa hari lalu.

"Jadi alhamdulillah hari Senin pagi, seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan, bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun akibat curah hujan ekstrem pada hari Sabtu yang lalu," kata Anies. []