SANCAnews.id

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terus mengusahakan untuk mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota. Anies Baswedan mengatakan untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah provinsi saja.

Melainkan menurutnya, harus berkolaborasi dengan beberapa daerah penyangga, termasuk juga dengan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan dalam acara Kabar Petang, Minggu (21/2/2021).

Anies lantas mengatakan bahwa dalam hal ini, pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan persoalan banjir di Jakarta.

Menurutnnya, tanggung jawab dari pemerintah pusat adalah ada pada pengelolaan sungai-sungai lintas provinsi.

Seperti misalnya untuk sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.

Sedangkan tanggung jawab dari pemerintah provinsi adalah untuk sungai yang hanya lingkup provinsi saja.

"Tentu kolaborasi dengan semua, bahkan kalau sungai-sungai yang antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Anies.

"Jadi kalau ditanya wilayah tanggung jawab, sungai-sungai yang masuk ke dalam Jakarta antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat," jelasnya.

Maka dari itu, Anies mengatakan bahwa mau tidak mau harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat terkait sungai antar provinsi tersebut, termasuk kaitannya dengan program normalisasi.

"Jadi kita yang melakukan pengerukan tapi kita selalu permisi sebelum melakukan pengerukan di sungai-sungai," ungkap Anies.

"Karena secara peraturan aset itu adalah pengelolaannya di bawah Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBSCC)," imbuhnya.

Sementara itu terkait faktor penyebab banjir, Anies minta untuk tidak melupakan curah hujan yang terjadi.

Karena menurutnya, faktor curah hujan itulah yang sangat menentukan suatu daerah itu banjir atau tidak.

"Saya perlu garis bawahi di sini, banjir itu adalah fase kedua, fase pertamanya berapa curah hujan," kata Anies.

"Jadi kalau di gempa hampir pasti kita menanyakan berapa sekala ricther gempanya, baru kemudian bicara dampaknya pada gedung-gedung yang runtuh," tambahnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan curah hujan yang terjadi di Jakarta, khususnya yang menyebabkan banjir itu mencapai 225 mm per hari atau termasuk kategori hujan ekstrem.

Dirinya pun menyebut wajar ketika menyebabkan banjir karena sistem drainase yang tidak kuat menampungnya.

"Saya sampaikan bahwa di Jakarta kita memiliki sistem drainase yang bisa mengendalikan air sekitar 50 mm, ada yang bisa sampai 100 mm per hari," ucapnya.

"Bila curah hujannya di atas 100 mm maka hampir pasti akan terjadi genangan," pungkasnya. []

SANCAnews – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo cukup baik jika dilihat secara umum. Tapi tidak menyeluruh jika diamati dari segmen pemilih (konstituen) partai politik.

Begitulah hasil dari survei Parameter Politik Indonesia yang digelar 3-8 Februari 2021 kepada 1.200 responden yang diwawancara melalui telpon, dan dirilis pada Senin (22/2).

Bedasarkan temuan umumnya, Parameter Politik Indonesia mencatat jelang 1,5 tahun kepemimpinan Jokowi jilid II tingkat kepuasan terhadap Presiden 65,4 persen. Sementara yang tidak puas cukup rendah yaitu 29,1 persen.

"Meski mayoritas merasa puas, namun ada beberapa segmen masyarakat yang cendrung besar ketidakpuasannya," terang Parameter Politik Indonesia dalam rilisnya.

Jika dirinci, segmen masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi ada  di tiga konstituen partai politik. Di antaranya, konstituen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 64,1 persen, konstituen Partai Gerindra 44,2 persen dan konstituen Partai Demokrat 46,1 persen.

Sementara itu, konstituen sembilan partai lainnya cendrung puas dengan kinerja Jokowi. Misalnya, sebanyak 88,2 persen konstituen PDIP puas, sementara 9,8 persen tidak puas.

Kemudian, 64,2 persen konstituen Partai Golkar puas dan 33,6 persen tidak puas. Dari konstituen PKB ada 77,2 persen puas dan 17,8 persen tidak puas. Para konstituen Nasdem 73 persen puas dan 19,9 persen tidak puas.

Adapun konstituen PAN 54,4 persen puas dan 39,7 persen tidak puas, PPP 60,7 persen puas dan 8,6 persen tidak puas, Perindo 60,7 persen puas dan 33,9 persen tidak puas, PSI 80,4 persen puas dan 15,5 persen tidak puas, serta Hanura 81,5 persen puas dan 7,2 persen tidak puas.

Selain dari segmen konstituen partai politik, ada satu kalangan lain serta tiga daerah dan organisasi massa yang juga tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Rincian persentasenya adalah, kalangan pendidikan 44,2 persen tidak puas, simpatisan FPI 66,6 persen, warga Muhammadiyah 50,2 persen serta organisasi kepemudaan 65 persen tidak puas.

Parameter Politik mencatat, margin of error survei yang dilakukan dengan metode telpon ini kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (rmol)

SANCAnews – Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengaku mendapatkan informasi bahwa dana haji dipakai pemerintah untuk menambal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat itu mengaku mendapatkan informasi tersebut dari grup WhatsApp (WA).  Andi Arief meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengklarifikasi informasi tersebut.

“Besrseliweran di group WA berita Dana Haji digunakan Pemerintahan Jokowi menambal APBN. MOHON klarifikasinya Ibu SMI,” kata Andi Arief dikutip  dari akun Twitter pribadinya, @Andiarief__, Senin (22/2).

Informasi dana haji dipakai pemerintah juga berseliweran di media sosial pada Juni 2020 lalu. Disebutkan, dana haji 2020 sebesar Rp 8,7 triliun akan dipakai perkuat rupiah.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. Dengan begitu, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.

BPKH telah mengklarifikasi informasi tersebut. BPKH memastikan dana haji akan aman di rekeningnya dan hanya akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji.

BPKH menyatakan dana haji memang tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, maka akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH.

“Dana konversi rupiah itu sendiri nantinya tetap akan tersedia dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji,” demikian keterangan resmi BPKH pada Rabu (3/6/2020).

Kepala BP-BPKH, Anggito Abimanyu menyebut per Mei 2020 dana yang dikelola senilai lebih dari Rp 135 triliun. Uang tersebut dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikelola secara professional pada instrumen syariah yang aman dan likuid.

Ia memberikan klarifikasi terkait dana haji sebesar US$ 600 juta untuk membantu memperkuat rupiah. Pemberitaan yang beredar mengenai dana US$ 600 juta BPKH dapat dipakai untuk memperkuat rupiah diucapkan di acara internal Halal Bihalal Bank Indonesia pada 26 Mei 2020, bukan setelah pemerintah mengumumkan haji ditunda pada 2 Juni 2020.

“Pernyataan tersebut adalah bagian dari ucapan silaturahmi secara online kepala BP-BPKH kepada Gubernur dan jajaran Deputi Gubernur BI,” jelas Anggito. []

SANCAnews – Kematian Erny Kusuma Sukma Dewi (33) tenaga kesehatan (nakes) RSUD Ngudi Waluyo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, ternyata terjadi paska disuntik vaksin COVID-19.

Kasus kematian tenaga kesehatan (Nakes) yang terjadi pada 14 Februari 2021 lalu, merupakan yang pertama sejak Kabupaten Blitar, melaksanakan vaksinasi tahap pertama dan kedua.

"Iya setelah vaksinasi," ujar Direktur RSUD Ngudi Waluyo, Endah Woro Utami kepada SINDOnews.com Minggu (21/2/2021).

Erny menjalani vaksinasi tahap pertama pada 28 Januari 2021. Sebelum disuntik vaksin Sinovac, ia juga menjalani pemeriksaan kesehatan seperti yang lain. Erny yang sehari-hari bekerja di ruang isolasi pasien positif COVID-19 RSUD Ngudi Waluyo, dinyatakan sehat.

Yang bersangkutan tidak memiliki penyakit penyerta. Suhu tubuh juga normal. "Dia lolos pemeriksaan kesehatan," tambah Woro menjelaskan. Pada tanggal 6 Februari 2021, atau sembilan hari setelah vaksinasi (tahap pertama), Erny tiba-tiba mengalami gejala sakit. Tubuhnya panas. Kemudian juga muncul sesak yang itu membuat yang bersangkutan langsung dilarikan ke rumah sakit. "Saat di swab ternyata positif (COVID-19) ," kata Woro.

Pihak rumah sakit sudah berusaha melakukan penanganan semaksimal mungkin. Namun nyawa Erny yang masih berstatus pegawai kontrak sejak tahun 2016 tersebut, tidak tertolong. Erny meninggal dunia. Woro mengatakan, sembilan hari setelah divaksin, antibodi untuk melawan virus COVID-19 , belum terbentuk.

Antibodi atau imun tubuh baru terbentuk empat belas hari setelah seseorang menerima suntikan tahap pertama. Disaat antibodi belum terbentuk itu, kata Woro seseorang yang meski sudah divaksin, masih bisa terinfeksi. "Masih kemungkinan terinfeksi. Siapapun itu," terang Woro. Lalu dari mana Erny terpapar, mengingat hasil swab testnya positif (paska divaksin), Woro mengatakan belum bisa memastikan.

Sebab paska disuntik vaksin tahap pertama, Erny tetap bekerja seperti biasa dan selalu disiplin mengenakan baju hazmat. Hasil tracing kepada rekan medis di lingkungan ruang isolasi juga tidak ditemukan kasus positif COVID-19.

"Kalau terpapar dari mana kita tidak tahu. Karena riwayatnya pernah pergi juga," terang Woro.

Dalam kasus kematian Erny paska divaksin, Woro mengatakan, tidak bisa menjelaskan, apakah penyebab kematian karena vaksin yang disuntikkan atau karena sebab lain. Dalam hal ini pihaknya telah melaporkan kepada ahli yang berwenang, yakni Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian Woro juga sempat menyinggung soal faktor gemuk atau obesitas dari yang bersangkutan.

Meskipun Woro juga kembali menegaskan faktor gemuk tidak menjadi persoalan, mengingat yang bersangkutan kenyataanya juga lolos screening. "Segala analisis dan kemungkinan kita kembalikan ke ahlinya, dalam hal ini provinsi," kata Woro. Terkait screening sebelum seseorang disuntik vaksin Sinovac , Woro juga mengatakan, tidak ada prosedur yang mengharuskan lebih dulu swab test.

Artinya, apakah seseorang yang akab disuntik vaksin positif atau negatif saat akan disuntik vaksin, tidak ada yang bisa memastikan. Menurut Woro tidak ada ketentuan dalam screening seseorang harus swab dulu. Di dalam ketentuan permenkes, tidak ada. Woro menambahkan, hal itu kemungkinan sudah dipertimbangkan para ahli.

Secara anggaran, kata Woro pemerintah juga akan mengeluarkan biaya yang besar jika harus melakukan swab dulu.

"Dari 750 karyawan kami yang divaksin, betulkah semuanya negatif?, tidak ada yang bisa menjawab karena memang tidak ada ketentuan swab test sebelum vaksin," terang Woro. Sementara tercatat hingga 20 Februari 2021 (akumulasi), jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 4.232 kasus.

Perinciannya, 3.639 orang sembuh, 335 orang meninggal dunia, 129 orang menjalani perawatan di rumah sakit, 64 orang menjalani isolasi mandiri dan 41 orang diisolasi di gedung isolasi. Pada 20 Februari 2021 terdapat tambahan 63 kasus positif COVID-19 baru, dan tiga orang meninggal dunia. Sementara tambahan jumlah pasien yang sembuh baru sebanyak 20 orang. []

SANCAnews – Petugas kepolisian bersama TNI membubarkan sekelompok sukarelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang hendak memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2).

Merespons hal itu, eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar memastikan organisasi itu sudah lama sudah tidak ada lag. Saat ini yang ada hanya Front Persaudaraan Islam atau FPI versi baru.

"Setahu saya Front Pembela Islam sudah tidak ada yang ada Front Persaudaraan Islam," ungkap Aziz kepada JPNN.com, Minggu (21/2) malam.

Aziz mempertanyakan aparat yang justru mempermasalahkan soal kecil seperrti logo dan atribut FPI versi baru.

"Jika yang dilarang logo dan atribut Front Persaudaraan Islam,maka mungkin beliau- beliau kurang piknik dan kurang membaca," sindirnya.

Sebelumnya, Kapolsek Makasar Kompol Saiful Anwar mengungkapkan alasan melakukan pembubaran terhadap sekelompkok orang sukarelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaran Islam pada Sabtu (20/2) kemarin.

Kompol Saiful beralasan langkah tegas itu dilakukan lantaran para sukarelawan memakai atribut Front Pembela Islam (FPI) yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Saiful menambahkan, saat itu pihaknya membolehkan kelompok relawan itu ikut berikan bantuan korban banjir asal tidak memakai atribut FPI.

Sebanyak sepuluh orang yang mengatasnamakan FPI itu dibubarkan. Tidak ada perlawanan dari kelompok tersebut, mereka bubar dan mencopot atribut FPI tersebut.[]