SANCAnews.id

SANCAnews – Kepercayaan publik kepada Joko Widodo diyakini akan semakin merosot jika mengingat kembali pernyataannya bahwa mengatasi banjir DKI Jakarta akan lebih mudah jika menjadi oresiden.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, jika memori publik dibuka kembali soal pernyataan Jokowi sebelum menjadi gubernur DKI dan sebelum menjadi presiden tentang banjir, maka yang terlihat hanya omong besar demi mendapat keuntungan elektoral.

Saat jadi walikota Solo, Jokowi pernah merasa bahwa menangani banjir DKI adalah hal mudah. Sementara saat jadi gubernur DKI, Jokowi mengatakan bahwa mengatasi banjir DKI akan lebih mudah jika menjadi presiden.

Faktanya, kata Ubedilah, ketika jadi gubernur DKI dan bahkan jadi presiden, Jokowi tidak mampu mengatasi banjir. Ibukota nyatanya masih tergenang banjir saat hujan lebat, walau Jokowi sudah memasuki periode kedua sebagai presiden.

"Padahal saat jadi gubernur dia mengatakan lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Setelah jadi presiden lebih dari 6 tahun ini dia tidak mampu atasi banjir, bahkan banyak menyalahkan hujan," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Ubedilah mentakan bahwa fenomena omong besar Jokowi dapat disebut sebagai bagian utama dari simulacra politik. Omong besar sebagai narasi citra, narasi semu demi mendapat citra an keuntungan elektoral.

Saat itu omong besar berhasil menaikan citra politiknya di level nasional. Ubedilah menyebutnya sebagai citra semu populisme."Kini omong besar Jokowi tidak terbukti," demikian Ubedilah. (rmol)

SANCAnews – Indonesia harus memperketat pintu masuk jalur udara dan mengurangi jumlah warga negara asing yang masuk. Hal ini guna menekan angka lonjakan kasus positif Covid-19.

Begitu saran pengamat penerbangan Alvin Lie menanggapi data bahwa ribuan orang yang datang ke tanah air terkonfirmasi positif Covid-19 terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 silam.

“Sebaiknya kita melakukan pengurangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Anggota Ombudsman RI ini mengurai bahwa Indonesia bisa tetap membuka diri bagi orang asing. Asalkan peraturan yang ada diperketat.

Contohnya, usai melakukan PCR, para pendatang dari luar negeri harus dikarantina agar benar-benar negatif dari Covid-19 sebelum memasuki pesawat.

“Itulah yang sering saya serukan, idealnya itu setelah dilakukan uji Covid-19 PCR orang itu sudah dikarantina dulu tidak ke mana-mana, tidak ketemu siapa-siapa sampai masuk ke pesawat,” katanya.

Namun hal itu sulit dilakukan lantaran butuh biaya besar untuk mereka yang hendak ke Indonesia.

“Tapi kan itu menjadi sangat tidak praktis dan mahal. Tapi kalau kita mau melindungi negara kita ya kita berlakukan seperti itu,” tandasnya. []

SANCAnews – Kapolsek Makasar Komisaris Saiful Anwar membenarkan bahwa pihaknya membubarkan tim relawan FPI di wilayah banjir Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pembubaran yang dilakukan pada Sabtu, 20 Februari 2021 itu dilakukan oleh polisi dan TNI.

"Mereka pakai atribut FPI, kan itu sudah dilarang," ujar Saiful saat dihubungi Tempo, Ahad, 21 Februari 2021.

Saiful mengatakan tim relawan yang berjumlah sekitar 10 orang itu datang dengan mengenakan rompi, bendera, hingga perahu karet bertuliskan FPI. Menurut Saiful, jika tim relawan memang akan memberikan bantuan ke korban banjir, mereka diminta melepas seluruh atribut tersebut.

"Ini yang larang negara, loh," kata dia.

Seperti diketahui,  pemerintah telah melarang penggunaan berbagai atribut FPI. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Pembubaran tim relawan di Cipinang Melayu itu kemudian mendapat protes dari eks Sekretaris Umum DPP FPI Munarman. Menurut Munarman kerja kemanusiaan tidak boleh diganggu oleh oknum. Apa lagi, tim yang terjun ke lapangan mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam bukan Front Pembela Islam seperti yang telah dilarang oleh pemerintah.

Ia pun kukuh menerjunkan tim relawan ke lokasi bencana banjir di Jakarta untuk menyalurkan bantuan walau mendapat penolakan dari aparat.

"Tetap (menerjunkan tim relawan), bantuan kemanusiaan akan tetap diberikan oleh FPI, korban-korban bencana sangat membutuhkan bantuan," ujar Munarman. []

SANCAnews – Aktivis Rocky Gerung mengaku diserbu para buzzer ketika menanggapi permintaan Presiden Jokowi untuk menyampaikan kritik. Padahal Rocky merasa hanya mengkritik cara berpikir presiden

”Saya justru membantu presiden untuk meluruskan cara berpikirnya, supaya logikanya sempurna,” kata dia dalam video terbaru di saluran youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (20/2/2021).

Menurut Rocky, pernyataan Presiden Jokowi soal kritik dan keinginannya untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menunjukkan ketidakpahaman pada hal mendasar yang menyebabkan masalah pada UU tersebut.

Bagi dia, UU ITE hanyalah persoalan di hilir, seperti halnya banjir pada isu lingkungan. Tetapi Jokowi tidak melihat masalah pada hulu, yaitu pada pemilihan presiden dan anggota DPR. Ambang batas pencalonan presiden itulah yang menurut Rocky pangkal masalahnya.

”Kebebasan dalam demokrasi kita itu dihambatnya di hulu melalui threshold. Karena itu bersihkan air demokrasi sejak di hulu supaya di hilir tidak ada problem,” ujar mantan dosen Jurusan Filsafat Universitas Indonesia itu.

Selama ada ambang batas, lanjut Rocky, oposisi tidak akan bisa bekerja. Sebab yang bisa masuk dalam kompetisi adalah mereka yang telah punya deal-deal dengan kekuasaan. ”Siapa yang bakal jadi presiden? Ya dua tiga partai yang bisa mencalonkan, PDIP, Golkar saja sehingga tidak ada sirkulasi elite. Ini yang membuat air kotor sejak di hulu mengalir ke hilir dijaga UU ITE,” katanya.

Rocky mengaku heran lontaran kalimatnya yang logis itu ternyata tidak ditangkap para buzzer. Sebaliknya, mereka menudingnya telah menghina presiden. ”Saya ingin presiden merevisi cara berpikirnya,” kata Rocky.

”Untungnya Jakarta banjir sehingga buzzer-buzzer itu hilang dari youtube saya. Biar Gubernur Anies yang mengurusi mereka,” ujar Rocky tertawa. (glc)

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan untuk menyimak dengan baik arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai banjir di Jakarta.

Saran itu disampaikan Kordinator Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.

“Gubernur DKI Anies Baswedan harus dengar dengan seksama arahan Presiden Jokowi (soal banjir),” ujarnya.

Untuk memperjelas arahan Presiden Jokowi yang dimaksudnya, Andi Sinulingga membagikan sebuah link berisi rekaman wawancara Jokowi di program Liputan6, SCTV.

Wawancara itu dilakukan beberapa tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Banjir di Jakarta ini airnya bukan berasal dari Jakarta. Airnya berasal dari provinsi yang lain, yang dari atas, dan gak mungkin kita menyelesaikan sendiri,” ujar Jokowi di awal rekaman itu.

Jokowi dalam rekaman wawancara juga menyebutkan, selain itu ada 13 sungai besar yang mengalir di Jakarta, seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter, yang alirannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Sehingga pengentasan masalah banjir ini memang harus bersama-sama, pemerintah pusat, DKI, kemudian provinsi yang lain. Percuma juga, semua sungai di sini (Jakarta) dinormalisasi, tetapi yang di atas tidak ada penghutanan kembali sehingga serapan air ke bawah semakin banyak,” demikian saran Jokowi. []