SANCAnews.id

SANCAnews – Belum terlihat ada program prioritas yang dilakukan Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden dua periode dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, termasuk ibukota DKI Jakarta.

Padahal, publik mengingat saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah menyatakan bahwa mengatasi banjir akan lebih mudah bila menjabat sebagai presiden.

Bahkan bila menarik ke belakang, Jokowi saat masih menjabat sebagai Walikota Solo tahun 2011 silam juga pernah mengklaim banjir Jakarta mudah diatasi.

Melihat fakta di lapangan, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto pun menjabarkan ada sejarah panjang yang telah dilakukan Belanda dalam mengendalikan banjir Jakarta. Kala itu, Belanda sudah memberikan road map pengendalian banjir Jakarta dengan membuat beberapa bendungan, situ atau danau kecil.

Namun ia melihat hal yang dilakukan Belanda itu tidak dijalankan Joko Widodo, "Justru konsep ini yang tidak dimiliki Jokowi di saat menjabat Gubernur DKI, Jokowi hanya memaksimalkan dan menormalisasi aliran irigasi atau sungai yang ada, yang sebetulnya sudah overload karena banyak faktor," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Mirisnya, kata dia, saat sudah duduk di kursi RI satu, Jokowi justru mengambil opsi lain dengan tidak terlibat dalam pengendalian banjir di DKI. Padahal publik sudah menanti janji Presiden Jokowi tersebut saat masih menjabat DKI 1.

"Saat ini pemerintah pusat tidak memiliki prioritas pengendalian banjir di DKI dan justru mengambil opsi lain, yaitu dengan memindahkan Ibukota negara ke Kalimantan Timur. Opsi tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi yang katanya akan lebih mudah mengatasi banjir bila terpilih jadi Presiden RI," tandas Satyo. []

SANCAnews – Fakta-fakta mengenai kondisi Ustaz Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata semasa ditahan di rutan Bareskrim Polri dibeberkan oleh abang iparnya, Jamal.

Menurut Jamal, saat ditahan di rutan Bareskrim, Maaher ternyata ditempatkan di dalam sel tahanan yang ada di ruang bawah tanah (basement).

"Memang betul di basement. di B2. Ya, namanya basement gimana lah ya," ungkap Jamal dalam wawancara yang disiarkan kanal YouTube ReligiOne, 19 Februari 2021.

Saat menderita sakit di sel tahanan, Maaher juga sempat meminta agar dirawat di RS Ummi. Namun pihak kepolisian tidak memberikan penangguhan untuknya.

"Beliau dibawa ke RS Polri. Kami keluarga mintanya ke RS Ummi. Kenapa? Karena dari awal berobatnya di sana," kata Jamal.

Jamal juga membeberkan fakta bahwa kondisi kesehatan Maaher menurun karena psikologinya tertekan. Ditambah lagi, kondisi di rumah sakit juga tidak mendukung baginya untuk sembuh.

"Kondisi di dalam (penjara) itu kuranglah. Untuk orang yang sakit harusnya gak begitu," katanya.

Tak cuma itu, pihak keluarga juga sering tidak diizinkan menemui Maaher meski ada juga kesempatan untuk menemuinya.

"Sering tidak diizinkan ketemu. Ada diizinkan beberapa kali, tapi sering tidak diizinkan. Adik saya, istri beliau, ke sana ngantar air minum. Saya tanya, kenapa ngantar air minum? Karena air minum di sana menurut keterangan istri saya tidak bisa diminum. Jadi harus bawa air minum dari luar," kata Jamal.

Jamal juga mengungkap bahwa pihak keluarga sudah mewanti-wanti pihak kepolisian perihal kondisi kesehatan Maaher yang buruk.

"Artinya beliau ini udah lemah fisiknya. Awalnya beliau ini sakit TB usus. Harus rawat jalan dan harus ada obat yang diminum selama 9 bulan. Gak boleh putus. Baru 7 bulan beliau tersangkut kasus UU ITE dan langsung ditahan. Gak ada panggilan pertama, kedua, langsung ditahan. Dijemput subuh-subuh di rumah beliau di Bogor," sambung Jamal.

Secara garis besar, Jamal mengungkapkan kalau kematian Maaher memang agak aneh. Ia dan pihak keluarga mendapat kabar dari pihak Bareskrim bahwa Soni kritis dan dibawa ke RS Kramat Jati Polri.

Namun, belum lagi sampai rumah sakit, pihak keluarga sudah mendapat kabar yang berseliweran di media sosial bahwa Soni sudah meninggal.

"Kami dengar kabar dari Bareskrim kalau beliau kritis, dan dengar kabar kalau beliau kritis. Kami meluncur ke RS Polri. Nah, itu yang agak aneh. Kami belum sampai RS, tapi sudah dengar kabar dari medsos ustaz meninggal," ungkap Jamal dalam kanal YouTube ReligiOne, 19 Februari 2021.

"Kami sebagai pihak keluarga bingung, kok bisa bocor dari mana. Kok bisa langsung beredar kabar beliau udah meninggal. Kami saat itu belum percaya. Karena yang kami tahu, dapat kabar, beliau kritis. Kami langsung ke IGD. Kami tanya, 'Ada gak pasien dari Bareskrim, atas nama Ustaz Maaher, atau Pak Soni Eranata?'. Gak ada yang tahu," lanjut Jamal.

Setelah bertanya ke sana-sini di rumah sakit, akhirnya pihak keluarga mendapati Maaher sudah meninggal di ruang jenazah. Namun, Maaher bukan meninggal di rumah sakit, melainkan di Bareskrim.

"Coba lihat di kamar jenazah. Di situlah kami tahu beliau sudah meninggal. Posisinya masih ada di ambulans. Saya tanya, meninggalnya di mana? Meninggalnya di Bareskrim. Artinya bukan di perjalanan. Di Bareskrim pun sudah meninggal. Gitu. Itu sangat saya sayangkan," kata Jamal. []

SANCAnews – Kehadiran pemerintah pusat dalam menangani banjir DKI Jakarta mulai dipertanyakan. Hal ini seiring kembali viralnya pernyataan Presiden Joko Widodo yang saat masih menjadi gubernur DKI mengatakan bahwa menangani banjir Jakarta lebih mudah jika menjadi presiden.

Di mata tokoh nasional DR. Rizal Ramli, kemampuan pemerintah pusat dalam memanfaatkan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah masih minim.

“Lho pemerintah pusat ke mana aja? Kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan untuk selesaikan masalah minim,” ujar pria yang akrab disapa RR itu mengomentari sebuah video wawancara Presiden Jokowi, di akun Twitter pribadinya, Minggu (21/2).

Adapun dalam video yang diunggah tersebut Jokowi memberikan penjelasan kepada presenter bahwa air yang menyebabkan Jakarta banjir berasal dari daerah yang lebih atas.

Selain itu, sambung Jokowi, ada 13 sungai besar melewati ibukota. Di mana semua sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Artinya, lanjut Jokowi dalam video itu, banjir Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri oleh gubernur. Normalisasi kali juga akan menjadi percuma tanpa reboisasi dan penanganan lain di hulu.

Namun demikian, Rizal Ramli menilai ada ketidakkonsistenan pada diri Jokowi. Di mana apa yang disampaikan dengan baik saat itu tidak terlaksana.

“Tidak ada konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi. Janji berjibun, pelaksanaan payah,” demikian Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perluasan lapangan kerja secara berkelanjutan hanya bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha, bukan oleh pemerintah. Sehingga, kunci dari penyediaan lapangan kerja ada di pengusaha.

"Perluasan lapangan kerja berkelanjutan adalah dari pelaku usaha, dari dunia usaha, kuncinya di situ bukan dari pemerintah," ujar Jokowi dalam Perayaan imlek Nasional Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (20/2/2021).

Sementara itu, pemerintah hanya bisa menyediakan lapangan usaha sesekali waktu atau tidak berkelanjutan.

Untuk saat ini, Jokowi telah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (k/l) untuk menjalankan program padat karya agar lapangan kerja terbentuk di masa pandemi covid-19.

"Saya sudah perintahkan seluruh kementerian/lembaga jalankan program padat karya sebanyak-banyaknya agar melalui APBN dan APBD bisa buat peluang kerja sebanyak-banyaknya," tutur Jokowi.

Namun, Jokowi menyebut yang dibutuhkan masyarakat adalah ketersediaan lapangan usaha yang berkelanjutan. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha.

Hanya saja, dunia usaha saat ini sedang terpukul karena pandemi covid-19. Sebagian dari mereka ada yang merumahkan karyawan, memotong gaji, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk itu, sambung Jokowi, pemerintah sedang berusaha keras untuk memulihkan ekonomi dalam negeri. Salah satunya dengan membangkitkan lagi sektor UMKM dan perusahaan besar.

"Berikan prioritas pemerintah untuk belanja produk-produk dalam negeri dan membangun ekosistem yang baru untuk kebangkitan usaha-usaha besar," kata Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru berupa diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Diskon pajak 100 persen akan diberikan mulai Maret-Mei 2021.

"Lalu tiga bulan setelahnya diskon 50 persen, tiga bulan berikutnya 25 persen. Cara-cara ini yang akan bisa membangkitkan permintaan untuk bangkitkan konsumsi dan daya beli," jelas Jokowi.

Ia menambahkan bahwa permasalahan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus diselesaikan secara paralel.

"Tidak bisa dipisah, kami harus buktikan masalah kesehatan ditangani baik sehingga muncul kepercayaan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia," pungkas Jokowi. ***