SANCAnews.id

SANCAnews – Gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi preseden baru bagi penegakkan hukum di Indonesia, jika dikabulkan hakim.

Begitu kata ahli hukum tata negara, Refly Harun dalam video yang diunggah di akun YouTube-nya pada Sabtu malam (20/1). Dalam video itu, Refly membahas soal digugatnya KPK oleh MAKI karena tak kunjung memeriksa politisi PDIP, Ihsan Yunus, padahal sudah mengantong 20 izin penggeledahan.

"Ini menarik ya, nanti apapun putusannya kalau dikabulkan permohonannya akan menjadi preseden baru bagi penegakkan hukum di Indonesia bahwa masyarakat bisa mengawasi dan berpartisipasi," ujar Refly seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Sehingga, kata Refly, jika gugatan MAKI dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menunjukkan bahwa KPK tidak hanya diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, melainkan juga bisa diawasi secara langsung oleh masyarakat melalui pengadilan, "Nanti kita tunggu hasilnya apa," kata Refly.

Refly pun berharap perjuangan MAKI berhasil dan KPK mampu membuktikan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

"KPK sekali lagi kita doakan mampu membuktikan, terlepas dari pesimisme masyarakat karena ada UU 19/2019 yang mengebiri KPK. Nyatanya Dewan Pengawas sudah memberikan izin penggeledahan 20, yang dipakai hanya sebagian,” sambungnya.

“Itu menunjukkan bahwa Dewan Pengawas tidak menghalangi KPK," pungkas Refly. []

SANCAnews – Ribuan orang yang tiba di RI sejak Desember 2020 diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal, mereka-mereka ini memegang surat keterangan bebas COVID. Bagaimana bisa?

Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers seperti dilihat Minggu, (21/2/2021), memaparkan data kedatangan warga negara asing dan warga negara Indonesia repatriasi sejak 28 Desember 2020. Doni menyebut ribuan orang yang tiba di RI ini positif COVID.

"Di sini bapak ibu sekalian, bahwa sejak 28 Desember 2020 tercatat sudah 1.214 orang yang positif COVID, baik WNI yang jumlahnya 1.092 maupun WNA 122," sebut Doni Monardo.

Doni Monardo menyebut ada 10 negara dengan kasus positif terbanyak. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi hingga Malaysia.

Doni Monardo menekankan, mereka yang terpapar COVID ini memegang surat keterangan bebas COVID.

"Kemudian ada 10 negara dengan kasus positif terbanyak mulai dari Arab Saudi, UEA, Turki, Malaysia, Qatar, Singapura, Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan. Padahal, saya ulangi, padahal, semuanya ini membawa surat keterangan bebas COVID," jelas Doni.

Bagaimana bisa orang yang membawa surat keterangan bebas COVID tapi positif COVID? Doni Monardo menyatakan pemerintah tengah melakukan penelusuran.

"Nah sekarang pertanyaannya apakah mereka ini terpapar tetapi belum terinfeksi atau terpapar selama penerbangan. Ini yang menjadi tugas kami bersama Kemenkes untuk mencari informasi lebih lanjut," tegas Doni Monardo. []

SANCAnews – Sejumlah rumah di permukiman di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kebakaran. 6 unit damkar dikerahkan.

"Kurang lebih 6 unit (damkar)," ujar petugas call center damkar Kemayoran, Iman, ketika dihubungi, Minggu (21/2/2021).

Kebakaran itu terjadi di Jalan Karet, Pasar Baru Barat 5, RT 12/RW 04, Jakarta Pusat, Minggu (21/2) pukul 01.49 WIB. Belum diketahui penyebab kebakaran.

"Yang jelas itu rumah terus ada dua atau 3 rumah (terbakar)," ucap Iman.

"Kayaknya (objek rumah yang terbakar) di lokasi banjir," lanjut Iman.

Belum diketahui pula ada tidaknya korban jiwa dari peristiwa ini. Saat ini petugas masih berusaha memadamkan api. (dtk)

SANCAnews – Kepercayaan publik kepada Joko Widodo diyakini akan semakin merosot jika mengingat kembali pernyataannya bahwa mengatasi banjir DKI Jakarta akan lebih mudah jika menjadi oresiden.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, jika memori publik dibuka kembali soal pernyataan Jokowi sebelum menjadi gubernur DKI dan sebelum menjadi presiden tentang banjir, maka yang terlihat hanya omong besar demi mendapat keuntungan elektoral.

Saat jadi walikota Solo, Jokowi pernah merasa bahwa menangani banjir DKI adalah hal mudah. Sementara saat jadi gubernur DKI, Jokowi mengatakan bahwa mengatasi banjir DKI akan lebih mudah jika menjadi presiden.

Faktanya, kata Ubedilah, ketika jadi gubernur DKI dan bahkan jadi presiden, Jokowi tidak mampu mengatasi banjir. Ibukota nyatanya masih tergenang banjir saat hujan lebat, walau Jokowi sudah memasuki periode kedua sebagai presiden.

"Padahal saat jadi gubernur dia mengatakan lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Setelah jadi presiden lebih dari 6 tahun ini dia tidak mampu atasi banjir, bahkan banyak menyalahkan hujan," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Ubedilah mentakan bahwa fenomena omong besar Jokowi dapat disebut sebagai bagian utama dari simulacra politik. Omong besar sebagai narasi citra, narasi semu demi mendapat citra an keuntungan elektoral.

Saat itu omong besar berhasil menaikan citra politiknya di level nasional. Ubedilah menyebutnya sebagai citra semu populisme."Kini omong besar Jokowi tidak terbukti," demikian Ubedilah. (rmol)

SANCAnews – Indonesia harus memperketat pintu masuk jalur udara dan mengurangi jumlah warga negara asing yang masuk. Hal ini guna menekan angka lonjakan kasus positif Covid-19.

Begitu saran pengamat penerbangan Alvin Lie menanggapi data bahwa ribuan orang yang datang ke tanah air terkonfirmasi positif Covid-19 terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 silam.

“Sebaiknya kita melakukan pengurangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Anggota Ombudsman RI ini mengurai bahwa Indonesia bisa tetap membuka diri bagi orang asing. Asalkan peraturan yang ada diperketat.

Contohnya, usai melakukan PCR, para pendatang dari luar negeri harus dikarantina agar benar-benar negatif dari Covid-19 sebelum memasuki pesawat.

“Itulah yang sering saya serukan, idealnya itu setelah dilakukan uji Covid-19 PCR orang itu sudah dikarantina dulu tidak ke mana-mana, tidak ketemu siapa-siapa sampai masuk ke pesawat,” katanya.

Namun hal itu sulit dilakukan lantaran butuh biaya besar untuk mereka yang hendak ke Indonesia.

“Tapi kan itu menjadi sangat tidak praktis dan mahal. Tapi kalau kita mau melindungi negara kita ya kita berlakukan seperti itu,” tandasnya. []