SANCAnews.id

SANCAnews – Wali Kota Pariaman, Genius Umar, menolak melaksanakan SKB 3 Menteri terkait pakaian seragam di sekolah. Genius mengaku sudah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk bisa bertemu langsung membicarakan aturan supaya persoalan ini tidak semakin melebar.

"Saya ingin bertemu membicarakan langsung apakah itu dengan Pak Menteri atau pejabat eselon juga boleh. Saya sudah menyurati, tapi belum dapat respons," kata Genius kepada wartawan, Sabtu (20/2/2021).

Genius menyatakan, dirinya tetap pada posisi semula yakni menolak penerapan aturan sesuai SKB tiga menteri. Ia sudah membicarakan alasannya langsung kepada Kementerian Dalam Negeri, "Di Pariaman, tatanan berpakaian di sekolah selama ini tidak pernah ada masalah," katanya.

Ia menyebut, di daerah yang dipimpinnya itu tidak pernah ada aturan yang mewajibkan siswa nonmuslim memakai kerudung di sekolah. Apakah itu aturan dari Perwako, Perda, atau aturan di sekolah. Karena itulah, menurut Genius, di Pariaman tidak perlu menerapkan sesuai dengan instruksi di SKB 3 Menteri.

"Kami selama ini tidak pernah memaksakan nonmuslim untuk berpakaian seragam seperti pelajar muslim. Tidak pernah ada Perda, Perwako, peraturan sekolah. Tapi tidak pernah juga ada yang mempermasalahkan soal pakaian sekolah di Pariaman. Semuanya sudah stabil jadi kenapa harus terapkan SKB?" katanya.

Genius menjelaskan ia juga memutuskan sikap dari Pemko Pariaman karena merasa daerah punya hak otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Atas dasar itu, menurut Genius, Indonesia saat ini sudah tidak lagi negara sentralisasi. Karena sudah desentralisasi, kata dia. pemerintah pusat juga harus menghormati kearifan lokal.

Selain itu, Genius juga berpendapat bahwa dunia pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan standar intelektualitas peserta didik. Tapi juga pendidikan karakter.

Menurutnya, karena Pariaman merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Islam, pendidikan karakter yang diberikan di sekolah adalah pendidikan karakter yang berbasis agama Islam.

Sebelumnya, Genius ditegur Kemendagri karena menolak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait seragam sekolah. Genius menganggap teguran itu merupakan bentuk sapa dari Kemendagri.

"Kalau dalam bahasa Piaman (Pariaman), ditegur itu sama dengan disapa. Saya sering disapa (Kemendagri) kok" kata Genius Umar kepada detikcom, Rabu (17/2).

Genius mengatakan apa yang disampaikannya itu sebagai koreksi untuk pemerintah, khususnya Mendikbud Nadiem Makarim. Meski begitu, Genius menyebut pihaknya tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat.

Begitu juga sebaliknya, dia meminta pemerintah pusat memperhatikan kearifan lokal di daerah. (dtk)

SANCAnews – Banjir yang tengah melanda Ibu Kota negara, yakni Provinsi DKI Jakarta, membuka tabir masa lalu dari apa yang pernah dijanjikan pemimpin sebelum Gubernur Anies Baswedan.

Tentu pendahulu Anies ialah Joko Widodo yang kini sudah 6 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).

Jika masih ada yang mengingat tahun 2014, tepatnya disaat Jokowi masih menjabat sebagai DKI-1, ada pernyatan menarik dari Jokowi yang diingat pendiri Yayasan  Zamrud Khatulistiwa, Farid Gaban.

Dalam akun Twitternya, @faridgaban, dia mengunggah sebuah gambar tangkap layar pemberitaan media online nasional, yang merekam pernyataan Jokowi pada tanggal 24 Maret 2014 silam.

Judul berita di media nasional itu yakni "Jokowi: Macet dan Banjir Lebih Mudah Diatasi jika Jadi Presiden".

Dari situ, Farid Gaban menuliskan kicauannya terkait pernyataan Jokowi saat masih jadi Gubernur DKI Jakarta tersebut dengan wacana yang tengah berkembang saat ini.

Meski masih sumir, wacana terkini yang dimaksud Farid Gaban adalah terkait wacana tiga periode untuk Joko Widodo bisa kembali duduk sebagai Presiden RI.

"Jangan heran kalau ada yang mulai mendorong agar Pak Jokowi nambah satu periode lagi jadi presiden setelah 2024. Macet dan banjir Jakarta belum teratasi," demikian Farid Gaban berkicau, pada Sabtu malam (20/2).

Menariknya, apa yang disampaikan Farid Gaban ini direspon oleh pengguna Twitter lainnya. Salah satunya ialah seorang Sastrawan kelahiran Tabanan, Ida Pandita Mju Jaya Prema Ananda, atau dikenal dengan nama Putu Setia.

Penulis buku 'Cari Angin' ini me-retweet kicauan Farid Gaban terkait ini, sembari menyampaikan pandangannya tentangt wacana Jokowi tiga periode.

"Setuju Kiai Farid, Pak Jokowi satu periode lagi. Gak perlu Pilpres, biar gak muncul lagi cebong kampret. Capek," tulis Putu Setia sesaat lalu. []

SANCAnews – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Akhmat Suyuti mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari tersangka Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB).

Penyidik KPK telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Namun, KPK tidak merinci jumlah uang yang diterima dan dikembalikan pada KPK.

"Akhmat Suyuti (Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal) didalami pengetahuannya terkait dengan adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka JPB melalui perantaraan pihak lain," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (20/2).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. []

SANCAnews – Seminar Dukun yang bikin heboh dunia maya itu rupanya diprakarsai PC GP Ansor Banyuwangi. Kekinian, telah beredar video klarifikasi dan permintaan maaf usai mendapatkan komplain dari Gus Miftah.

Pantas saja Gus Miftah meradang, lantaran namanya dicatut dalam poster publikasi seminar sebagai keynote speaker alias pembicara. Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman itu meminta pihak panitia penyelenggara bertanggung jawab dan klarifikasi.

Unggahan Gus Miftah  di Instagram itu langsung ditanggapi PC GP Ansor Banyuwangi. Melalui akun Instagram resmi GP Ansor Banyuwangi, seorang yang mengaku sebagai panitia acara menyatakan poster itu terburu disebarkan ke media sosial sebelum meminta konfirmasi kepada Gus Miftah.

“Kami mohon maaf yang sangat kepada Gus Miftah,” ujar pria yang mengenakan seragam Ansor warna hijau itu, dikutip Suara.com, Jumat (19/2/2021).

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Banyuwangi, Ikhwan Arief mengaku, bahwa pihaknya telah lalai karena belum konfirmasi kepada Gus Miftah yang direncakan sebagai keynote speaker pada Seminar Internasional yang mengangkat tema Dukun dan Perdamaian Dunia tersebut. Ia mengklaim telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Gus Miftah dan telah dimaafkan.

“Ya benar, alhamdulillah sudah selesai dengan baik,” ujar Ikhwan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (19/2/2021). []