Latest Post

Jumat, Februari 19, 2021


SANCAnews – Kicauan Ketua DPP PSI Tsamara Amany yang mendukung revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru berujung risakan dari warga net.

 

Pasalnya, PSI termasuk satu di antara partai politik yang kerap melaporkan oknum menggunakan undang-undang tersebut.

 

Awalnya, Tsamara menyatakan dukungan terhadap rencana revisi UU ITE melalui akun Twitter @TsamaraDKI, Kamis (18/2/2021).

 

Dia mengatakan bahwa orang yang menyampaikan pendapat tidak boleh dijerat dengan pidana. Oleh karena itu, kata dia, PSI mendukung agar UU ITE direvisi.

 

"Pendapat tidak boleh dipidana. Tak boleh ada warga negara yang takut mengungkapkan pendapat atau kritik. Kita memilih berdemokrasi. Oleh sebab itu, mari rawat demokrasi ini. Kami @psi_id mendukung revisi UU ITE demi melindungi hak warga negara berpendapat," kicau Tsamara.

Kicauan Tsamara yang menyinggung soal UU ITE justru berbuah bully-an dari netizen.

 

Bagaimana tidak, sejumlah kader PSI dikenal sering memperkarakan seseorang dengan aturan tersebut. Sebut saja saat politikus PSI melaporkan Farid Gaban lantaran mengkritik Teten Masduki, kemudian pelaporan terhadap komika Bintang Emon yang mengomentari penuntasan kasus Novel Baswedan, pelaporan Ustaz Maaher serta Haikal Hasan.

 

Sejumlah netizen pun me-retweet kicauan Tsamara dengan sindiran.

"Padahal anggota partainya yang tukang laporin orang ke polisi," tulis @apathoni.

 

"Setelah teman2 gw banyak ditangkapin?

Hellooo!!!  Kemaren² ngapain aja?" tulis @DonAdam68.



Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 19, 2021



SANCAnews – Divisi Propam Polri bakal melakukan operasi penertiban dan pengecekan urine kepada seluruh personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pasca penangkapan mantan Kapolsek Astanaanyar, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi yang diduga konsumsi narkoba.

 

Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengultimatum kepada anggota Polri yang terlibat kasus penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Menurut dia, anggota Polri akan dipecat dan dipidanakan bila terlibat penyalahgunaan narkoba.

 

Sebagai langkah pencegahan, Sambo mengatakan Propam Mabes Polri dan Propam Polda jajaran akan melaksanakan operasi penertiban dan pengecekan urine kepada anggota Polri yang terindikasi pengguna, dan anggota Polri di Polsek atau Polres yang terdapat banyak tempat hiburan.

 

“Hal ini sebagai upaya pencegahan dini Anggota Polri terlibat dan terjerumus dalam lingkaran penggunaan dan perdagangan narkoba,” kata Sambo pada Jumat, 19 Februari 2021.

 

Menurut dia, anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi ujung tombak pemberantasan narkoba di masyarakat sehingga jangan pernah sejengkal pun dekat dengan lingkaran tersebut.

 

“Tidak ada tempat bagi pengguna narkoba di kepolisian. Siapa saja yang terlibat, sudah pasti dipidana dan dipecat, putusan tidak dengan hormat,” ujarnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, pihak Propam Polda Jawa Barat mengamankan Kapolsek Astanaanyar yang diduga mengonsumsi narkoba.

 

Erdi mengatakan, kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Kompol Yuni berawal dari adanya pengaduan masyarakat ke Mabes Polri. Saat ini, Kompol Yuni sudah dicopot jabatannya sebagai Kapolsek Astanaanyar. []


Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 19, 2021



SANCAnews – Warga Klaten menilai penamaan Grha Megawati untuk gedung serbaguna sarat nuansa politis. Mereka khawatir nama Megawati akan membuat sebagian warga enggan memanfaatkan gedung yang bakal menelan APBD hingga Rp90 miliar tersebut.

 

Salah satu warga Klaten Selatan, Ichsan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan nama lain untuk gedung tersebut. Menurutnya, Pemkab sebaiknya memilih nama yang tidak identik dengan salah satu partai.

 

"Kalau Sukarno mungkin masih bisa dimaklumi karena beliau tokoh proklamator. Tapi (Grha Megawati) ini politis sekali," katanya saat dihubungi, Jumat (19/2).

 

Bupati terpilih Klaten, Sri Mulyani beralasan nama Megawati dipilih karena dipandang sebagai Presiden wanita pertama di Republik Indonesia. Ichsan tak sepakat dengan alasan tersebut. Saat ini Megawati masih menjabat sebagai ketua umum PDIP.

 

"Nanti yang warna kuning bagaimana? Yang warna biru bagaimana? Apa mungkin mereka pakai gedung itu kalau namannya Grha Megawati," katanya.

 

Hal senada disampaikan warga Klaten Tengah lainnya, Aris Darmawan. Ia menyebut pemilihan nama Megawati sebagai ajang Bupati Klaten untuk mencari perhatian dari Ketua Umum PDIP itu.

 

"Mungkin saja biar dianggap sebagai kader yang berbakti. Tapi ya terserah mereka. Toh, mereka yang berkuasa saat ini," katanya.

 

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengatakan nama Grha Megawati baru sebatas wacana Bupati Klaten terpilih, Sri Mulyani. Hingga saat ini Pemkab Klaten belum menetapkan Grha Megawati sebagai nama gedung tersebut.

 

"Jadi saja belum, kok. Itu kan baru wacana dari Bupati. Kita belum meresmikan namanya," katanya.

 

Saat ditanya mengenai alternatif nama selain Megawati, Wijanarka enggan berkomentar.

 

"Wah, kalau itu kan keputusan politis dari Bupati. Saya hanya ngurusi hal-hal teknis saja," katanya.

 

Sementara itu, Sri Mulyani membantah pemilihan nama Megawati didasari atas pertimbangan politis. Menurutnya, nama Megawati dipilih sebagai bentuk kecintaan warga Klaten kepada Presiden kelima Republik Indonesia itu. Ia juga menolak jika penamaan Megawati disebabkan karena kesamaan partai.

 

"Jangan dikait-kaitkan. Kenyataannya kan Ibu Megawati memang Presiden wanita kita yang pertama. Bahwa sekarang beliau menjadi Ketua Umum PDIP dan saya jadi ketua (DPC) PDIP juga jangan dikaitkan. Toh gedung itu bukan untuk acara politik," katanya.

 

Ia juga meminta masyarakat tidak lagi mempersoalkan penamaan gedung tersebut. Ia beralasan Pemkab membangun gedung serbaguna itu untuk kepentingan masyarakat luas, "Soal nama jangan dibuat ribet. Gedung ini kita bangun untuk masyarakat," katanya. []

Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 19, 2021



SANCAnews – Sejumlah pendiri dan politikus senior Partai Demokrat (PD) yang menentang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY terus melakukan konsolidasi.

 

Tujuan pertemuan tersebut ialah mendorong kongres luar biasa (KLB) guna mendongkel putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dari kursi ketua umum PD.

 

Salah satu pendiri PD M Darmizal mengungkapkan bahwa pertemuan para politikus senior partainya itu digelar pada Kamis (18/2). Meski tidak menyebut lokasi pertemuannya, Darmizal memastikan agendanya ialah membahas ketidakpercayaan terhadap AHY.

 

"Kami melakukan pertemuan antara pendiri, senior Partai Demokrat, membahas krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono," ujar Darmizal melalui keterangannya, Jumat (19/2).

 

Politikus yang belakangan lebih dikenal sebagai ketua umum Relawan Jokowi (Rejo) itu juga memerinci nama-nama pendiri dan tokoh senior PD yang menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya ialah yang notabene ketua umum pertama PD.

 

Selain Subur, ada pula Umar Said yang juga mantan sekretaris jenderal PD. Tokoh pendiri dan senior PD yang juga hadir ialah I Wayan Sugiana,  Jhoni Allen Marbun, dan Agus Abubakar.

 

Darmizal menegaskan bahwa PD harus segera menggelar KLB demi masa depan partai jawara Pemilu 2009 itu. Alasannya, saat ini pamor PD di bawah komando AHY terus merosot.

 

"Kesimpulan dari pertemuan itu menyepakati harus segera diadakan KLB untuk memilih ketua umum baru yang dianggap mampu dan memiliki kapasitas dan membawa Partai Demokrat disukai masyarakat Indonesia serta membuat besar," ucapnya.

 

Sebelumnya senior PD di Jawa Barat Yan Rizal Usman menyebut kongres partainya pada Maret 2020 yang mengangkat AHY sebagai ketua umum cacat prosedur.

 

"Kongres Maret 2020 tanpa ada laporan pertanggungjawaban ketua umum. Dengan kata lain, tidak melengkapi layaknya persidangan partai politik," ucapnya.

 

"Saya kira wajar ada tuntutan KLB. Sebab ada hal-hal mendasar yang mendorong munculnya keinginan untuk menggelar KLB. Partai Demokrat perlu hadirkan penyelamat partai untuk mengatasi kondisi terpuruk seperti ini," ucapnya.[]


Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 19, 2021


SANCAnews – Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kian kencang bergulir. Usulan tersebut bahkan dipintakan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Sejatinya Jokowi meminta DPR merevisi UU ITE lantaran keberadaan sejumlah pasal karet yang menjasi musabab masyrakat saling membuat laporan ke polisi.

 

Terkait itu, Analis Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto melihat ada tujuan lain dari keinganan orang nomor satu tersebut.

 

Di mana, menurut Arif wacana revisi UU ITE tidak terlepas dari barter politik dengan revisi UU tentang Pemilu yang belakangan ditolak pemerintah untuk dilanjutkan dalam pembahsan. Berbeda dengan UU ITE, revisi UU Pemilu saat ini masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021, kendati belum disahkan oleh DPR.

 

"Kita patut mengkhawatirkan bahwa rencana revisi ini menjadi bagian dari barter politik. Revisi Undang-Undang ITE ini tidak masuk dalam prolegnas yang sebelumnya sudah akan disahkan DPR tapi kemudian ditunda entah sampai kapan. Salah satunya terkait dengan penundaan revisi Undang-Undang Pemilu yang nasibnya sampai hari ini masih kabur," tutur Arif dalaam diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (19/2/2021).

 

Selain khawatir adanya upaya barter politik, Arif memandang menjadi wajar dan layak apabila masyarakat kemudian curiga bahwa pernyataan Jokowi mengenai pentingnya revisi UU ITE hanya dijadikan sebagai alat pencitraan politik.

 

"Kenapa demikian? Pemerintahan ini babak belur, bahkan di awal tahun 2021 ini berjalan kira-kira satu setengah bulan tapi sudah ada lima peristiwa yang yang tadi saya sebutkan. Mulai dari sorotan dunia internasional sampai pada kritik dari publik yang nyaris tidak menunjukan bahwa pemerintah mampu membuat capaian yang bagus," kata Arif.

 

"Kalau-kalau kita pertanyakan apa capaian pemerintah yang sudah bisa kita banggakan dalam satu setengah bulan terakhir? Hampir tidak ada, yang muncul justru adalah kritik-kritik termasuk hasil survei yang menunjukan bahwa ada yang keliru dengan cara pemerintah mengelola kekuasaannya," tandas Arif. []


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.