SANCAnews.id

SANCAnews – Sejumlah pendiri dan politikus senior Partai Demokrat (PD) yang menentang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY terus melakukan konsolidasi.

Tujuan pertemuan tersebut ialah mendorong kongres luar biasa (KLB) guna mendongkel putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dari kursi ketua umum PD.

Salah satu pendiri PD M Darmizal mengungkapkan bahwa pertemuan para politikus senior partainya itu digelar pada Kamis (18/2). Meski tidak menyebut lokasi pertemuannya, Darmizal memastikan agendanya ialah membahas ketidakpercayaan terhadap AHY.

"Kami melakukan pertemuan antara pendiri, senior Partai Demokrat, membahas krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono," ujar Darmizal melalui keterangannya, Jumat (19/2).

Politikus yang belakangan lebih dikenal sebagai ketua umum Relawan Jokowi (Rejo) itu juga memerinci nama-nama pendiri dan tokoh senior PD yang menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya ialah yang notabene ketua umum pertama PD.

Selain Subur, ada pula Umar Said yang juga mantan sekretaris jenderal PD. Tokoh pendiri dan senior PD yang juga hadir ialah I Wayan Sugiana,  Jhoni Allen Marbun, dan Agus Abubakar.

Darmizal menegaskan bahwa PD harus segera menggelar KLB demi masa depan partai jawara Pemilu 2009 itu. Alasannya, saat ini pamor PD di bawah komando AHY terus merosot.

"Kesimpulan dari pertemuan itu menyepakati harus segera diadakan KLB untuk memilih ketua umum baru yang dianggap mampu dan memiliki kapasitas dan membawa Partai Demokrat disukai masyarakat Indonesia serta membuat besar," ucapnya.

Sebelumnya senior PD di Jawa Barat Yan Rizal Usman menyebut kongres partainya pada Maret 2020 yang mengangkat AHY sebagai ketua umum cacat prosedur.

"Kongres Maret 2020 tanpa ada laporan pertanggungjawaban ketua umum. Dengan kata lain, tidak melengkapi layaknya persidangan partai politik," ucapnya.

"Saya kira wajar ada tuntutan KLB. Sebab ada hal-hal mendasar yang mendorong munculnya keinginan untuk menggelar KLB. Partai Demokrat perlu hadirkan penyelamat partai untuk mengatasi kondisi terpuruk seperti ini," ucapnya.[]

SANCAnews – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kepemilikan senjata api dengan terdakwa mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa dalam sidang tersebut menanyakan Gatot dalam kapasitasnya mantan Panglima TNI soal jenis beberapa senjata api yang disita sebagai barang bukti.

Gatot menjelaskan bahwa senjata kaliber 22 mm--sebagaimana senjata api yang dijadikan barang bukti yaitu jenis Mayer dan Revolver serta laras panjang rakitan. Kata Gatot, jarak tembak yang efektif hanya 10 meter. Lebih dari itu tidak efektif melesatnya peluru lantaran terkena angin.

"Kaliber 22 ini, jarak efektif hanya 10 meter. Jarang efektif itu jarak yang menakutkan kalau ditembakan. Di luar (jarak) itu dia bisa kena angin," papar Gatot.

Kemudian, barang bukti senjata api lain yakni laras panjang rakitan kaliber 22 mm, menurut Gatot kemungkinan besar untuk menembak burung.

"Jadi sesuai dengan pengalaman dan jabatan, jadi senjata itu tidak pernah dikenal di dalam TNI ya, kalaupun ada di Polri salah satu yang besar itu, revolver," tanya PH terdakwa Kivlan Zen.

PH terdakwa kemudian kembali menanyakan soal senjata jenis Mayer kaliber 22 mm kepada Gatot--yang selama bertugas apakah pernah melihat senjata api jenis tersebut.

"Ini (senjata api Mayer) di TNI tidak ada ini apalagi kalibernya 22, jadi organik di TNI tidak ada," jawab Gatot.  

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Kivlan Zen cs dalam kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam. Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap pembelian senpi ilegal alias tanpa disertai dokumen dari pihak berwenang, yakni

1 pucuk senpi jenis Revolver merk Taurus kaliber 38 mm

1 pucuk senpi laras pendek jenis Mayer warna hitam kaliber 22 mm

1 pucuk senpi laras pendek jenis Revolver kaliber 22 mm beserta 4 butir peluru

1 pucuk senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm. **

SANCAnews – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk membentuk virtual police atau polisi dunia maya. Instruksi ini untuk meminimalisasi penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan tim polisi dunia maya ini akan mengedepankan edukasi penggunaan ruang siber di masyarakat serta mengutamakan imbauan sebelum penindakan.

“Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial mengenai Undang-Undang ITE," kata Ramadhan dikutip dari Youtube Humas Polri pada Jumat, 19 Februari 2021.

Maka itu, Ramadhan mengatakan Polri akan berkoordinasi juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membentuk satuan khusus digital. Dengan demikian, polisi dunia maya nantinya sebelum melakukan penindakan akan menegur pelanggar terlebih dulu.

“Serta memberikan penjelasan potensi pelanggaran pasal-pasal sekian, ancaman-ancaman apa yang terkait dengan Undang-Undang ITE, memberikan apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi, sifatnya lebih kepada edukasi atau imbauan, dan kita koordinasi dengan Kominfo," jelasnya.

Namun, dia tak mau menjelaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang sudah berjalan atau ditangani kepolisian saat ini. Contoh kasus itu seperti laporan terhadap pegiat media sosial Abu Janda atau Permadi Arya.

“Saya tidak bicara kasus tersebut. Secara umum, Kapolri telah menginstruksikan agar memberikan perhatian terhadap kasus-kasus terkait UU ITE, selama 6 tahun terakhir ini menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Jadi, bukan hanya kasus itu. Tentunya kasus-kasus tersebut menjadi perhatian pimpinan Polri,” lanjut dia.

Menurut dia, penyidik Polri dalam menerapkan pasal-pasal pidana prinsipnya secara profesional, proporsional dan transparansi. Maka itu, Kapolri Listyo memberikan instruksi kepada jajarannya untuk membuat panduan tentang penyelesaian kasus-kasus yang menerapkan UU ITE.

“Pedoman tersebut nantinya akan dijadikan pegangan bagi para penyidik Polri di lapangan saat menerima laporan. Sehingga, penyidik harus melakukan penelitian sebaik-baiknya. Laporan yang sifatnya aduan, dibuat yang melapor harus korbannya, jangan diwakilkan. Jadi, kalau korbannya B, maka pelapornya B bukan A," katanya.

Sementara, Ramadhan menekankan sikap Polri untuk kasus dugaan ujaran kebencian, SARA, hoax dan berpotensi yang meresahkan masyarakat atau menimbulkan konflik horizontal serta memecah belah bangsa. Ia bilang penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas atau mutlak.

“Jadi, Bapak Kapolri memperhatikan untuk kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan konflik, memecah belah. Maka, penegakan hukum sifatnya mutlak,” ujarnya. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak DPR RI untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap menjadi alat pembungkam masyarakat menyampaikan aspirasinya. Meski demikian, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan kalau selama ini pemerintah tidak pernah menangkap para kritikus.

"Pemerintah tidak pernah menangkap para kritikus, tidak ada orang yang mengkritik ditangkap oleh pemerintah kecuali di masa lalu," kata Fadjroel dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (19/2/2021).

Fadjroel lantas menjelaskan kalau UU ITE kerap menjadi alat hukum antar masyarakat untuk saling melaporkan ke pihak kepolisian.

Ia menyebut kalau literasi digital masyarakat masih sangat kurang. Tidak sedikit masyarakat yang saling lapor hanya karena menulis kritik melalui media sosial.

Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi mewacanakan revisi UU ITE.

"Jadi, problem utama yang dilihat presiden ini dari kritik dan masukan adalah belakangan ini kata presiden banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya," ujarnya.

Ia juga menyebut kalau Jokowi sudah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuat lebih selektif dalam melihat laporan masyarakat dan membuat semacam pedoman interpretasi.

Kalau misalkan upaya itu tidak juga membuat UU ITE memberikan keadilan bagi masyarakat, maka Jokowi akan merevisinya bersama dengan DPR RI.

"Karena di sinilah (UU ITE) hulu (permasalahannya) supaya ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika dan produktif." []