SANCAnews.id

SANCAnews – Rocky Gerung akan dilaporkan ke polisi karena kritik UU ITE. Husin Alwin siap laporkan Rocky Gerung ke polisi karena pernyataan isi kepala Jokowi harus direvisi, bukan UU ITE.

Husin Alwin yakin pendukung Jokowi sakit hati jika baca pernytaan Rocky Gerung ini. Rocky Gerung dianggap tak bermoral.

"Saya sebagai pendukung setia pak @jokowi sakit hati baca pernyataan RG. Kelewatan, pertama dia rakyatnya, kedua dia orang yang berpendidikan, di mana moralnya sbg pendidik? Kalau seandainya pendukung Jokowi masuk dalam kategori antar golongan dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE saya siap laporkan!" kata Husin Alwi dalam akun Twitternya.

Sementara itu Politisi PSI Muannas Alaidid menilai ucapan Rocky Gerung itu tidak bisa dilaporkan oleh orang lain selain Jokowi. Namun dia menilai perkataan Rocky Gerung sebagai hinaan.

"Mesti presiden sendiri sayangnya yang lapor polisi tak boleh lagi diwakilkan dan bagaimana kalau ulama-ulama sepuh yang dimuliakan yang dihinakan begini? banyak orang pasti tidak terima terhadap orang yang dicintainya terlebih penghinaan terhadap nabinya. Jangan sampai revisi UU ITE membuat kita justru saling maki dan saling hina," kata Muannas.

Sebelumnya, pernyataan menohok itu ditimpali Hersubeno Arief yang bertanya apakah Rocky Gerung tidak melihat adanya semacam iktikad baik dari pemerintah mengingat belum lama ini Presiden Jokowi meminta warga untuk lebih aktif mengkritik pemerintah.

Namun, Rocky Gerung tampak tak sepakat. Pasalnya, hal semacam itu baru bisa dicapai apabila Presiden dan kekuasaan mengerti apa itu demokrasi.

Sampai-sampai, Rocky Gerung menyebut bukan UU ITE lah yang seharusnya direvisi, tetapi cara berpikir orang-orang di pucuk kekuasaan.

"Tapi kalau kekuasaan gak paham demokrasi percuma. Karena intelijen akan cari cara supaya memuaskan keinginan presiden agar opisisi tidak ada," tutur Rocky Gerung.

"Presiden harus datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi buruk. Oleh sebab itu saya revisi cara berpikir, bukan UU yang direvisi," tegasnya.

Menyoal keberadaan UU ITE, menurut dia yang harus dilakukan sekarang ini adalah menganggap keberadan oposisi karena bagian dari demokrasi.

Namun dalam hal ini, Rocky Gerung agaknya menyangsikan pengetahuan Presiden Jokowi dan jajarannya terkait demokrasi.

"Kalau oposisi gak dianggap, UU ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Yang mesti direvisi isi kepala presiden sebagai kepala negara. Beliau salah mengartikan demokrasi," terang pengamat politik.

"Istana tidak paham demokrasi. Kalau paham problemnya, bukan sekadar UU ITE tapi aturan kebebasan politik, aturan threshold mesti dihilangkan," sambungnya.

Melihat Presiden Jokowi belakangan ini, Rocky Gerung menyebut kepala negara itu tengah berada di ujung kekhawatiran.

Oleh sebab itu, Rocky Gerung menyarankan agar istana mempelajari lebih dalam lagi kemampuan menghasilkan politik demokratis.

"Pak jokowi di ujung kekhawatiran. Dia tiba-tiba punya ide melepaskan kendali politik. Itu ajaibnya. Orang lihat past event nya apa," tukas Rocky Gerung.

"Istana harus pelajari lagi kemmapuan menghasilkan politik demokratis, baru berbicara hal-hal etis. Jangan sogok pak JK dan SBY dengan soal UU ITE. Sogok rakyat dengan kecerdasan demokrasi," tandasnya. []

SANCAnews – Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Jumhur Hidayat terpaksa gigit jari. Pasalnya, permohonan agar menghadirkan terdakwa di ruang sidang tak pernah diwujudkan oleh majelis hakim. 

Hingga sidang memasuki agenda pemeriksaan saksi, tim kuasa hukum kembali melayangkan proses terkait sidang secara online.

Salah satu tim kuasa hukum Jumhur, Arif Maulana, menyampaikan hingga saat ini belum ada kejelasan dari majelis hakim terkait permohonan tersebut. Ia menyampaikan bahwa permohonan secara tertulis itu sudah dilayangkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) sejak 21 Januari 2021 lalu.

"Sampai hari ini tidak ada kejelasan atau penetapan, sidang ini online atau offline," kata Arif usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/2).

Permohonan tersebut kembali dilayangkan bukan tanpa sebab. Merujuk pada Perma Nomor 4/2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Arif berharap kebenaran materiil benar-benar ditemukan saat sidang berlangsung secara offline.

"Secara hukum jelas, di Perma 4/2020. Secara sosiologis juga, katanya banyak preseden kasus-kasus yang disidangkan secara offline dan tidak ada maslaah. Tapi kemudian mengapa pak Jumhur didiskriminasi?" jelasnya.

Kuasa hukum lainnya, Muhammad Isnur menambahkan, di dalam persidangan hakim mengaku telah memerintahkan JPU untuk mempermudah akses untuk bertemu dengan Jumhur. Namun, kenyataannya hingga kini mereka kerap kesulitan ketika hendak menyambangi Rutan Bareskrim Polri.

"Hakim mengakui, dia juga sudah memerintahkan jaksa untuk mempermudah. Tapi faktanya, perintah hakim tidak bisa dilaksanakan. Itu ada masalah antara di kejaksaan dan kepolisian yang menghalang-halangi perintah pengadilan," kata Isnur. (rmol)

SANCAnews – Beberapa hari yang lalu polemik soal pembangunan Museum atau Galeri SBY-Ani Yudhoyono sempat jadi perbincangan netizen. Bahkan tagar #SBYMakanDanaPacitan pun sempat puncaki trending di Twitter selama beberapa hari.

Pembangunan Museum SBY-ANI yang terletak di Jalan Lingkaran Selatan, Ploso, Kabupaten Pacitan Jawa Timur itu jadi bulan-bulanan netizen lantaran pembangunannya disebut-sebut dibantu anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp9 miliar.

Peletak batu pertama pembangunan Museum atau Galeri SBY-Ani itu diresmikan langsung oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah bergulir soal asal muasal dana yang digunakan pada pembangunan museum yang katanya merupakan tanda cinta SBY kepada Ibu Ani ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang juga hadir pada peletakan batu pertama menyatakan bahwa pembangunan museum itu akan turut mendongkrak pariwisata Jawa Timur.

Di tengah polemik yang terus bergulir, Partai Demokrat melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa pada saat pembangunannya SBY tidak pernah meminta kepada Pemkot Pacitan.

"Para Buzzer sudah fitnah keji soal pembangunan Museum SBY-ANI di Pacitan Jatim. Pak SBY ditawarkan bantuan hibah 9 M oleh Pemda Jatim untuk pembangunan. Pak SBY tidak pernah minta, bantuannya pun belum diterima. Niat baik Pemda Jatim, murni," kata Andi Arief pada Selasa, 16 Februari 2021.

Hingga saat ini, tudingan miring soal isu pembangunan itu masih terus menyeruak, selain Andi Arief, Yan Harahap yang juga politisi Partai Demokrat kembali meradang bahkan sampai mengungkit Graha Megawati yang juga disinyalir menghabiskan dana miliaran rupiah.

"Bentuk cinta kepada 'Madam' Megawati saja negara menggelontorkan dana lebih dari Rp36 miliar. Buzzer Rp diam saja. Apa takut 'upah' tak dibayar?," kata Yan Harahap dalam cuitannya di Twitter @YanHarahap pada Kamis, 18 Februari 2021.

Diketahui, Graha Megawati dibangun di Klaten Jawa Tengah yang menghabiskan dana Rp7 miliar dari Pemkab Klaten. Gedung Grh Megawati yang dibangun sejak 2018 disebut-sebut merupakan gedung serbaguna terbesar di Klaten, Jawa Tengah.

Pembangunannya bermula menghabiskan dana Rp3,5 miliar untuk urug tanah, kemudian 2019 sebesar Rp15,4 miliar dari APBD untuk pembangunan gedung utama. Kemudian pada 2020 dianggarkan Rp42 miliar namun disunat jadi Rp36 miliar karena pandemi.***

SANCAnews – Nama gedung Grha Megawati di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ramai disebut di media sosial belakangan ini. Nama gedung itu disinggung saat netizen ramai membahas pembangunan museum SBY. Seperti apa faktanya?

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Klaten, Pramana Agus Wijanarka, tidak membantah Pemkab sedang membangun gedung pertemuan tetapi belum resmi dinamakan Grha Megawati.

"Secara resmi belum (diberi nama Grha Megawati), kan belum ada peresmian," ungkap Pramana pada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (18/2/2021).

Pramana membenarkan nama Ghra Megawati itu baru wacana. Pembangunan gedung pertemuan Pemkab itu masih belum selesai hingga tahun ini.

"Iya (baru wacana dinamakan Ghra Megawati)," lanjut dia.

"Ini kan belum selesai tahun ini. Masih 2021 sampai 2022 baru selesai karena ada beberapa yang belum dibangun, seperti masjid dan ruang cateringnya," jelas Pramana.

Soal biaya APBD Klaten yang digunakan, terang Pramana, sejak dimulai pembangunannya dua tahun lalu sudah menyerap sekitar Rp 50 miliar. Tapi sampai selesai semuanya, kata dia, bisa habis anggaran hingga sekitar Rp 90 miliar.

"Tahun ini anggaran sudah sekitar Rp 50 miliar tapi kalau sampai selesai sekitar Rp 90 miliar. Nanti sampai 2022," pungkas Pramana.

Plh Bupati Klaten, Jaka Sawaldi, menambahkan gedung pertemuan yang dibangun Pemkab Klaten itu belum diberi nama. Termasuk soal nama Grha Megawati yang ramai dibicarakan.

"Belum. Namanya apa belum ada sampai sekarang, itu kan belum selesai dan saya belum tahu," ungkap Jaka Sawaldi pada detikcom melalui pesan singkat

detikcom sempat mendatangi gedung pertemuan di jalan lingkar selatan, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, itu. Kondisi lokasi sepi aktivitas. Gedung di lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi itu dipagar seng rapat. (*)