SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Mayjen (Purn) Syamsu Djalal berpendapat, tata cara berpakaian di sekolah selama ini tidak ada masalah sebelum terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Bahkan, menurutnya, surat yang menyusul polemik kasus jilbab nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang itu telah menimbulkan kericuhan.

“Khusus di Sumatra Barat, selama ini sudah terkenal sebagai masyarakat yang identik dengan agama Islam. Tradisi Minangkabau dan ajaran Islam mengajarkan anak-anaknya memakai pakaian penutup aurat demi keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Saya melihat, SKB Tiga Menteri ini bikin ricuh. Apa tidak ada kerja lagi Menteri itu. Padahal, enggak keluar SKB ini enggak masalah. Ini sampai keluarkan sanksi,” kata Syamsu di Padang, Rabu, 17 Februari 2021.

Mantan Komandan Puspom TNI Angkatan Darat itu menilai, seharusnya para menteri yang merumuskan SKB tersebut terlebih dahulu bermusyawarah. Sebab Indonesia merupakan negara yang syarat dengan keberagaman dan setiap daerah punya kearifan lokal yang dilindungi oleh undang-undang.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat berencana menyurati Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Agung atas penerbitan SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah. Surat itu berisi aspirasi dan kerisauan masyarakat dengan adanya SKB Tiga Menteri.

Bahkan, pada Selasa, sejumlah tokoh Sumatera Barat, di antaranya Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar bertemu, dan berdiskusi untuk merespons SKB Tiga Menteri.

Pertemuan itu merupakan bentuk sikap yang akan ditunjukkan sebagai respons setelah terbitnya SKB Tiga menteri yang sudah merepresentasikan Sumatera Barat. Pada dasarnya, masyarakat Minangkabau keberatan dengan SKB Tiga menterikarena tidak sesuai dengan kearifan lokal di Sumatera Barat. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo mengusulkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi. Jokowi punya alasan revisi UU ITE tersebut jika dinilai sudah tak memberikan keadilan.

Terkait itu, aktivis HAM, Haris Azhar menyoroti keinginan Jokowi tersebut. Dia menyindir keinginan pemerintah yang disuarakan kepala negara sebagai momentum penting.

"Saya mau men-capture persoalan ini dari momentum politik dari orang nomor satu di republik ini. Saya mau nangkap dulu momentum ini. Kenapa? Momentum ini harus dipelihara, dan dijaga sebagai sebuah keinsafan penguasa terhadap apa yang mereka lakukan yang secara sengaja maupun tidak sengaja," kata Haris dalam Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA, Rabu, 17 Februari 2021.

Dia menyampaikan demikian karena Jokowi dinilainya tak mengetahui setiap kasus UU ITE yang terjadi. “Maksudnya begini, presiden tahu nggak, kalau ada polres di mana melakukan pidana sampai pengadilan. Kan presiden nggak tahu," ujar Haris.

Haris mengingatkan lagi momentum usulan revisi UU ITE ini mesti ditangkap. Kata dia, sebagai respons, pemerintah harus memiliki tindakan yang simultan.

"Satu, tindakan politik yang simultan, yang sifatnya memulihkan. Kedua, secara simultan harus dilakukan tindakan yang akademis apa namanya terhadap legislasi," ujar Haris.

Menurut dia, dalam revisi UU ITE tentu harus dimulai dengan menyusun naskah akademik sebelum dilempar ke DPR untuk dibahas. Namun, dalam penyusunan naskah akademik ini, ia berharap tindakan simultan itu juga dibahas.

"Naskah akademik dulu disusun kerangka-kerangkanya untuk menemukan masalahnya. Nanti naskah akademik itu saat dipinjam atau diintip oleh tim yang memulihkan itu untuk menyusun batasan-batasan tersebut digunakan dengan kata amnesti atau dikurangi atau dihentikan pengurangannya," jelasnya.

Kemudian, ia mencontohkan dalam simultan ini jika ada suatu kasus terkait UU ITE belum sampai tahap pengadilan maka ada tindakan yang disesuaikan bersifat meringankan terhadap tersangka. Pun, bila kasus sudah di kejaksaan atau kepolisian juga ada tindakan terkait seperti penghentian perkara.

"Kalau sudah ada di kejaksaan atau kepolisian itu mereka bisa dilakukan tindakan restorative justice atau penghentian perkara, dan lain-lain," ujar Haris.

"Kalau sudah di pengadilan, harus ada upaya pembelaan yang juga disadari dan didukung oleh negara yang tidak melanggar hukum, tentunya bukan intervensi," lanjutnya.

Dia bilang dalam usulan revisi UU ITE mesti disorot urusan teknis hukum acaranya. Sebab, banyak kasus-kasus yang mesti dengan naskah akademik untuk dipelajari kekurangannya.

"Dalam kasus-kasus tersebut, banyak barang buktinya yang tidak tepat, kasusnya tidak tepat, motif pemidanaannya tidak tepat, juga politis dan kontroversial," ujar Haris. []

SANCAnews – Wali Kota (Walkot) Pariaman Genius Umar menyatakan menolak penerapan SKB 3 menteri terkait atribut seragam sekolah di wilayahnya.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mendesak Mendagri Tito Karnavian mengambil sikap terhadap Genius Umar.

"Mendagri tuh harus betul-betul cerdas juga menyikapi ini. Ada baiknya melakukan sosialisasi atau edukasi yang sifatnya edukatif. Nah kalau tidak juga ya sudah. Mendagri dengan segala kewenangannya bisa mengambil sikap," kata Junimarti Girsang kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan Mendagri Tito bisa memberikan sanksi skorsing hingga rekomendasi pemberhentian. Terlebih, jika Walkot Pariaman Genius itu bersikukuh menolak SKB 3 menteri.

"Sikap itu apa, bisa skorsing sekian bulan, diberhentikan sementara, ketiga terberat, rekomendasi untuk diberhentikan, kembali kepada presiden," jelasnya.

Menurut Junimart, SKB 3 menteri berlaku seperti undang-undang. Sebab, kata Junimart, SKB 3 menteri merupakan aturan turunan dari undang-undang.

"Kan SKB 3 menteri itu turunan dari undang-undang. Kalau nggak salah SKB itu Nomor 2 dan Nomor 219 yang mengatur tentang atribut untuk sekolah. Dan karena ini turunan dari undang-undang. Tentunya itu juga berlaku sebagai undang-undang," ujarnya.

Lebih lanjut, Junimart menilai ada kemungkinan Walkot Pariaman Genius Umar belum mengerti SKB 3 menteri. Karena itu, ia juga menyarankan agar Kemendagri aktif menjelaskan urgensi dari SKB yang diteken oleh Mendikbud, Mendagri, dan Menag itu.

"Tentu sebaiknya mungkin karena kekurangpahaman dari kepala daerah boleh saja Kemendagri memanggil kepala daerah yang bersangkutan untuk menjelaskan urgensi dari SKB tersebut," ujarnya.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan daerahnya tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam. Dia menyatakan aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

"Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa," kata Genius Umar kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Genius lantas mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti SDIT. Dia mengatakan pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

"Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman," katanya.

Kemendagri telah menegur Genius Umar atas penolakannya terhadap SKB 3 menteri itu. Namun, tak tertutup kemungkinan sanksi dijatuhkan kepada Genius Umar.

Teguran Kemendagri kepada Genius Umar dilakukan secara lisan. Kemendagri tidak menutup kemungkinan menerapkan sanksi terhadap Genius agar paham akan tugas yang diemban.

"Kami menegur yang bersangkutan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kepada wartawan di Gedung A Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/2). (dtk)

SANCAnews – Amnesty International Indonesia (AII) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan seluruh korban kriminalisasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keputusan tersebut menjadi langkah konkrit Jokowi yang ingin merevisi UU ITE.

"Langkah pertama yang harus dilakukan presiden untuk menindaklanjuti pernyataannya sendiri adalah dengan membebaskan mereka yang dikriminalisasi dengan UU ITE hanya karena mengekspresikan pandangannya secara damai," kata Direktur Eksekutif AII,Usman Hamid dalam keterangan resminya, Rabu (17/2).

Usman berharap revisi UU ITE tidak hanya sekadar jargon. Berdasarkan catatan AII, sepanjang 2020 terdapat 119 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE, dengan total 141 tersangka.

Dari jumlah itu, 18 orang merupakan aktivis dan jurnalis. Jumlah kasus tersebut merupakan yang terbanyak dalam enam tahun terakhir.

"Banyak di antaranya dituduh melanggar UU ITE setelah menyatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti tiga pimpinan KAMI Jumhur Hidayat, Anton Permana dan Syahganda Nainggolan," ujarnya.

Usman mengingatkan hak masyarakat atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Komentar Umum Nomor 34 atas Pasal 19 ICCPR.

Sedangkan dalam hukum nasional, hak tersebut telah dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, serta Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk merevisi UU ITE. Menurut Jokowi, pasal-pasal karet yang multitafsir dalam UU ITE bisa dihapus.

Mantan wali kota Solo itu mengaku akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE.

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi. []