SANCAnews.id

SANCAnews – Personel TNI AD yang tergabung dalam satuan tugas aparat teritorial ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat bertugas di kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya.

"Memang benar ada laporan anggota TNI AD yang tergabung dalam Satgas Apter ditembak KKB di wilayah Kabupaten Intan Jaya," ucap Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignasius Yogo Triyono, dilansir Antara, Jumat (12/2).

Penembakan sudah berulang kali terjadi di Intan Jaya. Terakhir tiga hari lalu, warga sipil berinisial RNR yang menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, akan dibawa ke rumah sakit Timika, hari ini Selasa (9/2) untuk dirawat.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthafa Kamal dalam keterangan tertulisnya, Selasa dini hari, menyebutkan bahwa korban mengalami luka tembak di bawah hidung kiri sampai tembus rahang leher dan bahu kanannya.

"Pascakejadian itu, aparat gabungan TNI-Polri terus meningkatkan patroli di sekitar TKP dan di Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya," kata dia seperti dilansir Antara.

RNR (32) sudah dalam keadaan sadar dan telah dirawat di Puskesmas Bilogai. Selasa ini dia akan dievakuasi ke Kabupaten Mimika.

Ahmad menuturkan kronologi penembakan yang terjadi Senin 8 Februari pukul 17.30 WIT di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut saksi M yang merupakan istri korban, hari itu di atas pukul 17.30 WIT, pelaku muncul dari arah jalan belakang rumah korban di Jalan Bilogai Kampung, kemudian mendatangi korban dan menyatakan ingin menjual minyak tanah.

Korban kemudian memanggil saksi karena ada yang menjual minyak tanah. Lalu, kepada M, pelaku mengaku tidak membawa jeriken minyak tanah dan meminta M menyediakan jeriken.

Saat M hendak membalikkan badan untuk mengambil jeriken, pelaku seketika menodongkan senjata kepada RNR dan menembak korban dengan senjata api laras pendek. Setelah menembak, pelaku melarikan diri.

M langsung berteriak meminta bantuan sampai membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berlarian.

"Pukul 17.40 WIT salah satu tetangga korban (L), melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sugapa untuk meminta bantuan kepada personel Polsek Sugapa dan personel gabungan langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi korban ke Puskesmas Bilogai guna dilakukan tindakan medis," kata Ahmad Musthafa.

"Saksi M dan L telah diminta keterangan dan kasus penembakan sudah ditangani aparat kepolisian untuk diusut sesuai hukum yang berlaku," tegas Ahmad. []

SANCAnews – Pakar Telematika Roy Suryo menanggapi pernyataan Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman bahwa pemerintah tidak menggunakan buzzer untuk menghadapi kritik publik.

Roy membantah itu. Menurutnya sudah pernah diakui oleh Denny Siregar sebagai buzzer pemerintah.

"Saya 'Senyum' saja baca statement Jubir Presiden ini, sebab sudah diakui sendiri oleh salah satu BuzzerRp, si Densi (Denny Siregar)," kata Roy melalui pesan singkat, Jumat (12/2).

Roy pun mengingatkan kembali usulan seharusnya buzzer pemerintah ini diberikan kalung pengenal. Agar semua pihak tahu.

"Oleh sebab itu ingat kan, tahun lalu sudah ada usulan agar BuzzerRp ini seharusnya diberi Peneng (Kalung Pengenal). Agar tidak hanya majikannya saja yang tahu," kata mantan politikus Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dari publik.

Isu soal buzzer pemerintah kembali muncul. Warganet menyebut pemerintah menggunakan buzzer untuk membalas kritik publik terhadap pemerintah, "Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Kamis (11/2).

Dia mengklaim selalu diserang oleh buzzer di media sosialnya selama 24 jam. Meski demikian, dia menanggapi dengan santai hal tersebut.

"Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," ungkap Fadjroel.

Fadjroel juga menjelaskan influencer yang digunakan pemerintah untuk program vaksinasi diberikan tanpa diberikan imbalan. Hal tersebut sebagai bentuk gotong royong.

"Influencer atau KOL terkait covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi covid-19," ungkap Fadjroel. []

SANCAnews – Setelah Presiden Jokowi meminta untuk lebih banyak kritik dan masukan kepada pemerintah, posisi buzzer di media sosial kembali jadi sorotan. Belakangan buzzer dinilai lebih banyak meresahkan dibanding memberi informasi positif kepada masyarakat.

Sebenarnya, Majelis Ulama Indoensia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang kegiatan atau bermuamalah di media sosial. Fatwa itu tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Fatwa setebal 17 halaman itu memuat dasar hukum baik dari Al-Quran, hadits, maupun kitab-kitab para ulama besar yang menjadi rujukan dunia soal bermuamalah dan bagaimana hukumnya bila menyebarkan fitnah atau berita bohong.

Fatwa itu juga mengatur soal keberadaan buzzer. Dalam Ketentuan Hukum poin 9 dituliskan buzzer, termasuk penyuruh hingga pemberi fasilitas buzzer yang menyebar hoaks hingga fitnah hukumnya haram.

"Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram," tulis Fatwa MUI.

Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.
--Fatwa MUI soal bermuamalah di media sosial.

Sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan, buzzer di media sosial yang memberikan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah atau adu domba, gosip, dan lain-lain yang bersifat keburukan, itu diharamkan. Bahkan buzzer seperti itu sama seperti pemakan bangkai.

"Saya menyebut orang yang memfitnah, yang tidak ada diada-adakan, bohong, namimah, mengadu domba, lalu gibah menceritakan kejelekan orang lain di depan umum, kalau itu maknanya buzzer ya, itu sama di dalam Al-Quran disebutkan seperti makan bangkai saudaranya," kata Cholil kepada kumparan, Kamis (11/2).

Hukum seperti pemakan bangkai dikutip Cholil dari salah satu ayat Al-Quran: 

Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
--(QS. Al-Hujurat: 12)

Sebaliknya, Cholil mengatakan, bila peran buzzer justru menyampaikan atau menyebarkan kebaikan sah-sah saja.

"Jadi kalau buzzer memfitnah, menggibah, ya tentu di situ [seperti makan bangkai], tapi kalau buzzer dalam arti menyebarkan kebaikan dan menunjukkan kelebihan itu saya pikir sah-sah saja," tutup Cholil. []

SANCAnews – Sebuah kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UGM baru-baru ini menganugerahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan gelar “Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan Dengan Kenyataan,”

Gelar itu diberikan oleh kelompok tersebut karena pernyataan Presiden Jokowi terkait kebebasan mengkritik pemerintahannya dianggap mereka tidak konsisten.

Lewat media sosial Twitter, Aliansi Mahasiswa UGM juga mengucapkan selamat dengan nada menyindir terhadap Presiden Jokowi terkait penghargaan tersebut.

“Selamat kepada bapak presiden RI @jokowi yang juga Alumni UGM. Kami sebagai mahasiswa UGM merasa bangga dengan bapak,” katanya, dikutip dari akun Twitter @UGMBergerak pada Kamis, 11 Februari 2021.

Selain itu, mereka juga menyindir para buzzer politik dan oligarki yang diduga dipakai pemerintah untuk menghadang pengkritik serta melancarkan pemerintahan Presiden Jokowi. “Teruslah berkarya dengan oligarki dan para buzzer. Hedeh,” katanya.

Tak sampai disitu, mereka juga mengatakan orang-orang yang melancarkan kritik pada Presiden Jokowi banyak yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum meskipun presiden telah meminta masyarakat untuk mengkritik pemerintahannya.

“Di forum, mic dimatiin. Di kampus, diancam gak bisa lulus. Di jalanan, dihadang aparat. Di media sosial, diancam UU ITE,” katanya.

Sampai artikel ini dibuat, cuitan tersebut sebanyak 6.664 kali dan disukai oleh 15.700 pengguna Twitter.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan pedas dari pers.

Pramono Anung mengibaratkan kritik media massa ini sebagai jamu yang menguatkan pemerintah.

“Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono Anung.

Pramono Anung menyebutkan sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.

“Karena kami meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi,” ujar Pramono Anung.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pramono Anung meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama.

Lanjut, Pramono Anung apalagi seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi problem media sosial salah satunya adalah hoaks.

“Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif,” ujar Pramono Anung.

Sebelumnya pun Presiden Jokowi menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi," kata Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin, 8 Februari 2021, di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi menyebutkan masyarakat perlu melayangkan kritik untuk terwujudnya perbaikan pelayanan publik. ***