SANCAnews.id

Jakarta, SN – Warga Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, Irwan Kurniadi mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani persoalan banjir di wilayahnya kerap menjadi daerah langganan banjir akibat luapan air dari Kali Sunter.

"Dari tahun 2014 sudah saya katakan banjir penyebabnya selalu dari luapan Kali Sunter, tidak ada yang lain. Tapi tahun ini itu semua aman dan tidak terjadi banjir (parah) lagi di tempat kami," ujar Irwan Kurniadi yang menjadi Ketua RW 04 Cipinang Melayu saat dihubungi di Jakarta, Senin (8/2).

Menurut Irwan, kinerja dari jajaran Pemprov DKI Jakarta beserta Pemkot Jakarta Timur yang telah menangani banjir di Cipinang Melayu secara menyeluruh, yakni mengatasi banjir seiring dengan pembenahan wilayah hulu Kali Sunter di Cikeas itu sehingga belum terlihat banjir di daerah tersebut.

"Untuk tahun ini saya apresiasi kerja dari gubernur, saya lihat ada kemauan untuk membenahi kali sunter dan mengatasi banjir secara holistik dan menyeluruh. Terlihat dari bagaimana jajaran Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Timur dalam membenahi masalah banjir di Cipinang Melayu dari hulunya, yakni di daerah Cikeas," tuturnya.

Menurut Irwan, Pemprov DKI mengambil langkah tepat untuk memfungsikan Waduk Tiu di Kawasan Pondok Ranggon Cipayung, Jakarta Timur, sehingga air dari Kali Sunter yang biasanya meluap ke pemukiman warga di Cipinang Melayu dapat ditampung terlebih dahulu di waduk tersebut dan debit air terjaga dari luapan banjir.

"Keberadaan waduk ini sangat membantu untuk mengurangi debit air, sehingga sampai sini, airnya terkendali dan tidak meluap menjadi banjir," ujar Irwan.

Ke depan, Irwan berharap agar Pemprov DKI melanjutkan proyek normalisasi di bantaran Sungai Sunter, khususnya di RW 04 dan 03 sehingga potensi banjir semakin dapat ditekan dan membuat warga aman tenang nyaman serta terhindar dari banjir dari Kali Sunter.

Sebelumnya, BPBD mencatat hujan yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah titik. Berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta hingga pukul 12.00 WIB, terdapat 42 RW dan 150 RT yang terdampak banjir, tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Persentase RT terdampak ini sebesar 0,492 persen dari total RT di Jakarta sebanyak 30.470 RT.

Pelaksana tugas (plt) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Sabdo Kurnianto memaparkan, untuk wilayah Jakarta Selatan, meliputi empat kecamatan dan tujuh kelurahan, 17 RW dan 38 RT dengan ketinggian 40-190 cm. Adapun jumlah pengungsi sebanyak 30 kepala keluarga dengan total 304 jiwa.

Sedangkan, untuk Jakarta Timur, meliputi 25 RW dan 112 RT dengan ketinggian 40-275 cm. Adapun jumlah pengungsi sebanyak 193 KK dengan total 725 jiwa dan sebanyak 14 lokasi pengungsian telah digunakan.

"Tingginya curah hujan di hulu, menyebabkan luapan Kali Sunter dan Kali Ciliwung. Jadi, warga yang tinggal di sekitar Kali terdampak luapan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengerahan petugas sudah dilakukan bersama Dinas Sumber Daya Air, Damkar, dan PPSU Kelurahan agar air cepat surut. Sedangkan, untuk hujan lokal di daerah Jakarta, dampak genangannya sudah surut," ujarnya.

Sementara itu, dari informasi lainnya, hari Senin sekitar pukul 11.00 WIB, sempat terjadi genangan dengan kedalaman 30 cm di sekitar Jalan Nurul Iman Cipinang melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Namun kedalaman tersebut, merupakan kedalaman yang ada pada titik terendah pemukiman warga RT 04 RW 04. (*)

Jakarta, SN – Sidang ketiga aktivis senior M. Jumhur Hidayat (MJH) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis lalu (4/2) masih menyisakan kejanggalan.

Pasalnya, dalam sidang yang beragendakan jawaban penuntut umum atas keberatan terdakwa itu, pengunjung semakin dibatasi.

Pengunjung hanya boleh masuk 4 orang, dua di antaranya dari asisten penuntut umum dan asisten pembela.

Namun di sisi lain, baik pembela ataupun pengacara tidak menjaga jarak atau duduk saling berdampingan.

“Jadi ada ada ketidakkonsistenan standar covid antara pengunjung dengan penuntut maupun pembela,” ujar inisiator Gerakan Bebaskan MJH, Harlans M. Fachra kepada redaksi, Selasa (9/2).

Sidang pun digelar dengan hanya dua orang kawan MJH yang masuk. Sementara pewarta tidak diperkenankan masuk.

Selain itu, micropon atau pengeras suara tidak kedengaran jelas. Suara yang dihasilkan kecil sekali, sehingga MJH mengeluhkan suara tidak kedangaran dan siapa yang bicara tidak jelas dari pihak mana, pihak penuntut, atau pembela.

“Saya berusaha berdiri di pembatas ruang sidang supaya bisa mensengar dengan jelas apa yang diperbincangkan, namun juga kurang jelas terdengar,” urainya.

Sementara di pintu utama masih tergantung papan pengumuman bahwa sidang terbuka untuk umum. Polisi juga masih menjaga pintu ruang sidang.

Dengan demikian pembela kembali meminta kepada hakim untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang, untuk menjamin bahwa hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam kuhap dapat di perhatikan.

Pada intinya penuntut umum menyampaikan bahwa surat dakwaan penuntut umum dapat diterima sesuai UU. Kedua, menetapkan bahwa eksepsi pembela MJH ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. Ketiga, menetapkan melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa MJH.

“Agenda sidang berikutnya adalah putusan sela. Putusan sela ini akan menentukan apakah sidang akan dilanjutkan atau stop sampai di sini,” urainya.

Untuk menghadapi sidang putusan sela tersebut, Harlans mengajak kawan-kawan aktivis untuk hadir di persidangan. Sidang yang olehnya merupakan kambing hitam atas kerusuhan usai penetapan UU Omnibus Law di Jakarta.

“Sidang akan berlangsung pada Kamis 11 Februari 2021. Pukul 09.00 pagi. Tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya Nomor 133,” undangnya. (rmol)

Jakarta, SN – Selama tiga tahun terakhir, DKI Jakarta mengalami transformasi mobilitas kota yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan semakin bermutunya transportasi publik di ibukota.

Selain program integrasi antarmoda transportasi publik yang semakin mantap. Berbagai inovasi mulai dari perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, penataan kawasan transportasi, revitalisasi halte dan trotoar, dan penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung mulai membuahkan hasil.

Kini warga sudah nyaman menggunakan transportasi umum dan mulai beralih ke transportasi selain kendaraan bermotor, misalnya bersepeda atau berjalan kaki.

Demikian disampaikan Senator DKI Jakarta Fahira Idris menanggapio terpilihnya Gubernurnya, Anies Baswedan sebagai satu dari 21 Heroes 2021 oleh Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).

“Adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa memang dalam tiga tahun terakhir ini terjadi transformasi mobilitas kota yang sangat signifikan di Jakarta,” tegasnya kepada redaksi, Selasa (9/2).

Menurut Fahira, paradigma pembangunan transportasi yang lebih mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, dan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi adalah sebuah keniscayaan yang harus ditempuh kota-kota besar seperti Jakarta.

Sebab, hanya dengan paradigma pembangunan seperti ini kompleksitas persoalan yang membelenggu kualitas sebuah kota yaitu kemacetan dan polusi udara yang berimbas kepada turunnya kualitas warga kota dan kerugian ekonomi bisa diselesaikan.

Paradigma pembangunan transportasi berkelanjutan seperti inilah yang sedang ditempuh oleh Gubernur Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta.

Dia menekankan bahwa pembangunan transportasi publik bukan hanya sebagai bentuk pelayanan pemerintah agar aktivitas warga kota lebih mudah dan berkualitas, tetapi juga dijadikan strategi untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan produktivitas kota tersebut.

“Untuk itulah menciptakan transportasi yang terjangkau, adil, dan inklusif untuk semua menjadi jalan harus ditempuh kota-kota besar seperti Jakarta,” pungkas Fahira.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai salah satu “pahlawan” dalam 21Heroes2021 oleh lembaga internasional Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).

Anies bersama 20 orang lainnya termasuk CEO SpaceX dan Arsitek Produksi Tesla, Elon Musk dan Walikota Paris, Anne Hidalgo, terpilih karena keberhasilan transformasi mobilitas kota yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup seluruh warga. TUMI adalah organisasi asal Jerman yang mendorong inisiatif implementasi kebijakan tentang transportasi urban berkelanjutan. []

Jakarta, SN – Puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 kali ini digelar di DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut melaporkan capaian DKI Jakarta yang mampu keluar dari 10 besar kota termacet dunia.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Peringatan ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet. Sementara pimpinan DPR dan gubernur daerah lainnya hadir secara virtual.

Anies dalam sambutannya, mulanya menyampaikan apresiasinya terhadap insan pers Indonesia. Sebab, meskipun Indonesia tengah diterpa pandemi COVID-19, insan pers tetap mengabarkan berita terkini.

"Bapak Presiden yang kami muliakan, bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Meskipun dalam suasana pandemi, yang saat ini sedang kita alami termasuk di Jakarta insan pers terus bertugas, terus mengambil peran walaupun harus meninggalkan interaksi bersama keluarga demi memastikan kita semua seluruh masyarakat mendapat pemberitaan yang aktual dan terpercaya. Kami menyambut baik dan kami menyampaikan apresiasi karena kita semua merasakan manfaat dari pemberitaan itu untuk sama-sama memiliki pemahaman tentang pola hidup sehat dan cara kita mencegah penularan melalui kebiasaan 3M," papar Anies.

Anies kemudian menyampaikan bahwa Jakarta saat ini sudah mengalami perbaikan. Salah satunya, Jakarta, keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia.

"Izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia. Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar, kalau kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar," ungkapnya.

Anies mengatakan, pada 2017, Jakarta menduduki peringkat keempat dalam daftar 10 besar kota termacet di dunia. Pada 2020 ini, kata dia, Jakarta berada di posisi ke-31.

"Di tahun 2017 Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31. Insyaallah ini menjadi pengalaman yang berbeda," tutur Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers Indonesia. Dia berharap Hari Pers Nasional ini menjadi kesempatan untuk memperkokoh sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

"Tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers di Tanah Air dan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi dan sekaligus soliditas institusi pers. Apalagi di masa pandemi masa penuh ujian seperti ini insyaallah dengan pesan optimisme dari media maka kita semua akan bisa mengantisipasi seluruh perubahan termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian," papar dia. (*)

Jakarta, SN – Citra mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang keras dan kritis pada aksi rasialisme seolah sirna seketika saat dirinya bertemu dengan pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda.

Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengomentari apa yang dilakukan oleh Pigai.

Dia menyangkan pertemuan antara Pigai dan Abu Janda yang dimoderatori oleh politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Terlebih lagi, usai pertemuan itu Pigai membuat pernyataan bahwa Abu Janda tidak bisa dijerat delik hukum atas postingan di media sosial yang berbau rasialisme terhadap dirinya.

"Disayangkan pernyataan bung Pigai yang justru seolah-olah seperti kuasa hukumnya Permadi si Abu Janda," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/2).

Bahkan, Satyo pun menilai pernyataan Pigai seolah-olah tidak menghargai Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang telah berjuang membuat laporan ke polisi untuk membela aktivis asal Papua tersebut.

"Kasihan KNPI, sudah bela mati-matian tapi Pigai malah lembek," kata Satyo.

Baginya, sikap Pigai semakin membuat Abu Janda merasa kebal hukum setelah tiga kali dilaporkan ke Polisi atas komentarnya yang menyerang Islam dan umat Islam.

"Namun tidak satupun yang berhasil menjeratnya. Itulah mengapa dia dianggap 'kebal' hukum,” tutupnya. []