SANCAnews.id

Jakarta, SN – Sejumlah pengurus Partai Demokrat menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko berupaya mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum partai. Mereka juga menyebut Moeldoko sudah berupaya menggalang dukungan dari sejumlah ketua Demokrat di provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dokumen pemeriksaan internal Partai Demokrat yang diperoleh Tempo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat Jhoni Allen Marbun dan mantan Bendahara Umum Demokrat sekaligus mantan terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin turut membantu Moeldoko.

Dokumen ini berisi cerita tentang sejumlah pengurus DPC Demokrat di daerah Kalimantan Selatan yang diajak ke Jakarta dengan alasan hendak diberi bantuan banjir pada 27 Januari 2021. Di Jakarta, ternyata mereka dikumpulkan di Hotel Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Awalnya, mereka dikumpulkan di ruangan 2805. Nazaruddin dan Jhoni disebut hadir dalam pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB tersebut. Menurut cerita, Nazaruddin membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.

Nazaruddin mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.

Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.

Jhoni juga berujar sosok Moeldoko dapat menggantikan kepemimpinan AHY yang dinilai masih kurang. Sebab, Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari AHY.

Dari ruangan 2805, mereka diminta berpindah ke ruangan 2809. Moeldoko disebut-sebut ada di ruangan ini. Menurut dokumen, Moeldoko disebut mengatakan akan maju sebagai ketua umum Demokrat dan akan membesarkan partai. Caranya adalah menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Di situ, Jhoni mengatakan Demokrat dikhawatirkan tak mencapai ambang batas parlemen 5 persen di 2024 dan tak mempunyai anggota DPR di 2029. 

Pelapor mengatakan pertemuan di ruangan ini berlangsung tak lama karena Moeldoko masih ada pertemuan lain dengan pembahasan sama.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian membenarkan para pengurus DPC Demokrat Kalsel yang mendapatkan undangan dan menghadiri pertemuan tersebut. Alasannya ialah pemberian bantuan dari anggota DPR untuk bencana banjir di Kalsel.

"Ternyata ada niat-niat yang tidak sesuai. Maka setelah selesai pertemuan itu mereka melaporkan ke DPP," kata Rusian kepada Tempo, Selasa malam, 2 Februari 2021.

Tempo melayangkan konfirmasi kepada Moeldoko melalui pesan singkat maupun surat tertulis, tapi belum ada jawaban. Senin malam lalu, Moeldoko membantah adanya pertemuan tentang rencana pengambilalihan partai. Dia mengatakan sejumlah kader partai tersebut sempat bertamu ke rumahnya, tapi mereka hanya berbincang-bincang seputar situasi terkini.

"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tak keberatan. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, masa kita dari luar," ujar Moeldoko. []

Jakarta, SN – Kepala Staf Presiden Moeldoko mengakui dirinya sempat bertemu dengan anggota dan mantan anggota Partai Demokrat seperti yang dituduhkan sejumlah pengurus partai berlambang bintang mercy tersebut.

Selain di hotel, Moeldoko mengatakan pertemuan dilakukan beberapa kali termasuk di rumahnya. Hal itu diakui Moeldoko saat konferensi pers di kediamannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (3/2/2021).

"Beberapa kali loh masanya. Ya ada di hotel ada di mana-mana. Engga terlalu penting lah," kata Moeldoko.

Hanya saja menurut Moeldoko, dalam pertemuan tersebut dia posisinya pasif. Dia diajak untuk melakukan pertemuan, bukan dia yang mengajak.

"Intinya aku datang diajak ketemu wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya," katanya.

Moeldoko heran mengapa pertemuan tersebut menjadi masalah. Termasuk lokasi pertemuan yang digelar di hotel.

"Jadi apa yang salah? apa mau pertemuan di mana hak saya. ngapain ikut campur? gitu," katanya.

Moeldoko tidak menjawab saat ditanya sejumlah nama anggota dan mantan anggota Partai Demokrat yakni Johny Allen, Muhammad Nazarudin, dan Darmizal ikut pertemuan.

Moeldoko mengaku tidak peduli dengan siapa saja yang ikut dalam pertemuan tersebut. "Saya nggak perduli itu siapa, wong saya itu hanya datang, ngobrol saja," katanya

Sebelumnya Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak berbohong kepada publik, terkait rencananya mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Rachland menyebut pertemuan membahas rencana tersebut, bukan berlangsung di kediaman Moeldoko, sebagaimana dirinya sampaikan kepada masyarakat.

"Jangan bohong. Pertemuan itu bukan di kediaman tapi di hotel Aston Rasuna lantai 28, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pkl. 21.00. Anda datang ke situ, bukan mereka mendarangi Anda," ujar Rachland dalam akun Twitter miliknya @RachlandNashidik, yang dikutip Tribun, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Selain itu, Rachland juga menyebut Moeldoko telah membawa-bawa nama pejabat tinggi negara lainnya, hingga mengaku telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil alih Demokrat secara paksa.

"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?" tulis Rachland.

Sebelumnya, Moeldoko membantah ingin mengambil alih Partai Demokrat secara paksa. Ia menceritakan penyebab dirinya dikaitkan dengan isu kudeta tersebut.

Menurutnya banyak orang yang sebagian adalah kader Demokrat, datang ke rumahnya. Mereka yang datang kemudian curhat mengenai kondisi yang terjadi ditubuh partai berlambang mercy tersebut.

Moeldoko mengatakan, apabila anak buah tidak boleh main kemana-mana termasuk bertemu dengannya, sebaiknya diborgol saja.

"Kalau anak buahnya tidak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya, begitu," katanya.

Sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu, Moeldoko mengaku hanya mendengar curhatan para tamunya itu. Sebagai seorang mantan Panglima TNI, ia terbuka kepada siapapun yang ingin bertemu.

"Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa? ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja gitu," kata Moeldoko.

Moeldoko menyarankan kepada AHY agar tidak baperan menjadi seorang pemimpin. Selain itu, tidak mudah terombang-ambing dalam menghadapi setiap persoalan.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya," kata dia.[]

Jakarta, SN – Pengamat IT Heru Sutadi menilai inovasi sertifikat tanah elektronik dari Kementerian ATR BPN memiliki beberapa risiko. Nantinya sertifikat elektronik itu akan menggantikan sertifikat tanah asli yang ditarik oleh Kementerian ATR/BPN.

"Sebenarnya sertifikat asli tetap harus dipegang pemilik. Selama ini yang asli dipegang pemilik saja banyak yang palsu, apalagi tidak dipegang," ujar Heru menyatakan kekhawatirannya saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (2/2) di Jakarta.

Karena itu dia juga mengingatkan agar BPN harus mau mengembangkan teknologi blockchain. Jadi sertifikat didukung data elektronik dan tidak bisa diubah sembarangan.

"Sekarang ini banyak masalah karena antara data di BPN dan di lapangan berbeda. Juga banyak tanah yang tidak ada sertifikatnya. Justru ini yang harus diperbaiki," jelasnya.

BPN menyatakan, untuk merealisasikan sertifikat elektronik ini, instansi terkait harus terlebih dahulu memvalidasinya dengan sertifikat tanah sebelumnya. Baik dari segi data, luas lahan dan sebagainya. Setelah validasi selesai maka sertifikat tanah dapat diganti dengan sertifikat elektronik. 

Ternyata sertifikat tanah asli yang dipunyai oleh setiap orang, nantinya tidak lagi tersimpan rapi di rumah. Tetapi wajib diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat.

Aturan itu sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Nantinya, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk elektronik yang disebut juga sertifikat-el (elektronik). []

Jakarta, SN – Pemerintah segera memberlakukan aturan baru terkait agraria. Rencananya, semua sertifikat tanah asli milik masyarakat akan ditarik mulai tahun ini. Namun, jangan khawatir, pemerintah akan mengganti dengan sertifikat elektronik atau disebut juga Sertifikat-el ( sertifikat tanah elektronik).

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Sofyan Djalil belum lama ini mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Dikutip dari Kontan, Rabu (3/2/2021), menurut Sofyan, tujuan dari aturan tersebut adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Ke depan, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat-el.

Memang untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini instansi terkait harus membuat validasi terlebih dahulu dengan sertifikat tanah sebelumnya, dari sisi data, ukuran tanah, dan sebagainya.

Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertifikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik.

Nantinya, sertifikat akan disimpan dalam database secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing.

Dengan sertifikat elektronik yang tersimpan di database, masyarakat pemilik tanah bisa mencetak sertifikat miliknya kapan saja dan di mana saja.

Aturan tersebut tertera dalam Pasal 16, yakni: 

(1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.

(2) Penggantian Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.

(4) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

Adapun beleid ini sudah diteken oleh Sofyan Djalil sejak 12 Januari 2021. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama saat konferensi pers, Selasa (2/2/2021), menjelaskan, pelaksanaan sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik itu dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap awal adalah lembaga pemerintah dan berlanjut ke badan hukum, “Karena badan hukum pemahamanan elektronik dan peralatannya lebih siap,” kata dia.

Barulah setelah itu penggantikan sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik milik warga atau perorangan. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menarik sertifikat secara paksa.

Nantinya penggantian sertifikat tanah analog menjadi elektronik dilakukan bila terdapat perbaruan data. Salah satunya terjadi bila ada pemberian warisan, hibah, atau jual beli.

"Nanti penerima hibah, pembeli baru mendapatkan sertifikat elektronik (sertifikat tanah elektronik)," terang Dwi. []

Jakarta, SN – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diisukan ingin mengambil alih bangku kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, meski tudingan itu telah dibantah. Sekuat apa sih Moeldoko hingga dituding ingin mengkudeta AHY?

"Dia kan tokoh senior. Yang kedua, jenderal; yang ketiga, mantan Panglima TNI itu pangkat tertinggi di militer, bahkan lebih tinggi dari Pak SBY; yang keempat, pengalaman di KSP memimpin KSP," kata pakar politik dari Indobarometer, M Qodari, saat dihubungi, Rabu (3/2/2021).

Qodari mengatakan, dari sisi pengalaman, Moeldoko sudah cukup makan asam garam, baik di pemerintahan maupun organisasi. Hal itu, menurutnya, berbanding terbalik dengan AHY yang hanya berpangkat mayor saat masih bergabung di TNI.

"Jadi secara pengalaman pemerintahan dan organisasi itu oke, dan itu tentu lebih dianggap lebih dibandingkan dengan AHY ya, AHY junior, pangkatnya mayor. Katakanlah tinggi di pemerintahan itu," ujarnya.

Qodari mengatakan memang memungkinkan pertemuan kader Partai Demokrat dengan Moeldoko itu guna mengusung sang jenderal menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Atau, kata dia, dimungkinkan juga guna mengusung Moeldoko sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Kalau ke Pak Moeldoko itu kan bisa ada 2 kemungkinan ya, pertama, untuk dijadikan Ketum, kalau dijadikan ketum kan sah-sah saja. Kedua adalah Pak Moeldoko sebagai calon presiden," tutur Qodari.

Namun, menurut Qodari, langkah Moeldoko menjadi calon presiden cukup berat. Mengingat selama ini tidak pernah ada survei yang menunjukkan Moeldoko memperoleh suara yang tinggi.

"Sebetulnya kalau mau jadikan Pak Moeldoko sebagai calon presiden itu masih berat ya situasinya karena kita atau saya belum pernah melihat hasil survei Pak Moeldoko yang betul betul sangat tinggi sebagaimana saya dulu liat survei Pak Jokowi di 2003, 2004, 2008, 2009, gitu," ungkap dia.

Selain itu, Qodari menilai harapan untuk mencalonkan Moeldoko sebagai presiden pada 2024 belum cukup realistis. Pasalnya, kata dia, berdasarkan sejumlah survei capres, nama Moeldoko belum punya elektabilitas untuk saat ini.

"Saya punya data survei Pak Moeldoko belum punya elektabilitas sebagai calon presiden di tahun 2021 ini, tetapi saya kira posisinya belum manifeslah masih potensi, jadi ekspektasi orang orang Demokrat pun yang ingin figur Moeldoko sebagai calon presiden sebetulnya belum cukup realistis juga ya," jelas Qodari. (gelora)