SANCAnews.id

Jakarta, SN – Eks Wakil Ketua Umum PBNU KH. As'ad Said Ali mengomentari sosok Permadi Arya atau Abu Janda yang menurutnya kerap mengenakan atribut NU tetapi sering menimbulkan kegaduhan.

Terlebih lagi, belakangan ini Abu Janda dikecam berbagai pihak karena dituding menyebut Islam agama arogan dan melakukan rasisme terhadap Natalius Pigai.

Menyoroti polemik tersebut, Kiai As'ad Said Ali menyarankan agar PBNU mengambil sikap tegas terhadap Abu Janda.

Sebab menurutnya Abu Janda sudah memanfaatkan nama besar NU dan tidak lagi bisa dibiarkan karena bisa merusak keutuhan.

"Sebagai warga Nahdliyin, saya menyarankan sudah saatnya PBNU secara resmi bersikap tegas terhadap Abu Janda. Dia memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadi, jangan dibiarkan karena akan merusak keutuhan NU," kata Kiai As'ad Said Ali dikutip Suara.com dari laman resmi NU, nu.or.id, pada Minggu (31/1/2021).

Kiai As'ad Said Ali dikabarkan pula sebelumnya sudah sempat bertanya kepada pimpinan GP Ansor soal Abu Janda. Dia bertanya seusai mendapati Abu Janda selalu berbicara ngawur tentang NU.

Melihat hal itu, Kiai As'ad Said Ali bahkan menyebut Abu Janda adalah seorang penyusup di tubuh NU atau Ansor.

"Kesimpulan saya dia penyusup ke dalam Ansor atau NU, sehingga perlu ditelusuri kenapa bisa ikut pendidikan kader Ansor atau Banser," tegasnya.

Lebih lanjut, Kiai As'ad Said Ali menduga Abu Janda bisa diterima karena adanya rekomendasi seorang tokoh NU. Tokoh tersebut kata dia pasti mempertimbangkan prasangka baik sehingga tidak mengecek backgroud Abu Janda.

Selain itu, Kiai As'ad Said Ali menyatakan bahwa pimpinan Banser sudah menegur Abu Janda untuk tidak lagi berbicara perihal NU maupun Ansor. Namun, persoalannya adalah Abu Janda pernah memakai atribut Banser sehingga banyak orang menganggap dia bagian dari NU.

"Padahal fikrah dan akhlaknya bukan pengikut Aswaja (Ahlusssunah wal Jamaah)," kata Kiai As'ad Said Ali.

Menurut Kiai As'ad Said Ali, kerusakan provokasi yang ditimbulkan akibat Abu Janda di lingkungan NU cukup besar. Kata dia, beberapa pondok pesantren merasa terusik.

Bahkan, tidak sedikit pula yang kemudian menjauhi struktur NU karena pernyataan Abu Janda sering bertolak belakang dengan fikrah An-Nahdliyah.

"Saya mensinyalir ada Abu Janda- Abu Janda lain yang berpura-pura membela NU melalui media sosial tetapi sesungguhnya musang berbulu domba," tandas Kiai As'ad Said Ali.

Abu Janda Bukan Pengurus Ansor 

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Luqman Hakim menegaskan bahwa Abu Janda bukan pengurus Ansor.

Meski begitu, Abu Janda berstatus sebagai anggota Banser karena telah mengikuti serangkain Diklatsar di Magelang, Jawa Tengah, beberapa tahun lalu.

"Sebelum menjadi anggota Banser, Abu Janda sudah aktif di media sosial. Namun, aktivitasnya bersifat personal, bukan mewakili sikap resmi organisasi," terang Luqman Hakim menegaskan.

Abu Janda Tidak Ada Hubungan dengan Ansor 

Dalam catatan NU Online, berdasarkan berita pada 9 Januari 2017, isu soal akun media sosial Abu Janda yang kerap mengatasnamakan NU kerap diperbincangkan.

Kala itu, ada dua akun yang disorot yakni Abu Janda NU dan halaman Ustad Abu Janda Al-Boliwudi.

Tulisan Abu Janda diikuti banyak orang. Namun, tidak sedikit pula yang menentang dan memusuhinya sehingga timbul perdebatan di kolom komengtar.

Saat itu, Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Ksatkornas) Banser H. Alfa Isnaeni almarmuhm menyatakan bahwa akun Facebook 'Abu Janda NU' tidak ada hubungan sama sekali dengan GP Ansor maupun Banser.

Pasalnya, watak dari Ansor dan Banser tidak sesuai dengan apa yang tercermin dari akun tersebut. [sc]

Jakarta, SN – Dukungan dari akar rumput terus berdatangan untuk DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang melaporkan akun @permadiaktivis1, yang selama ini diduga dikuasai oleh Permadi Arya alias Abu Janda.

Salah satunya dari DPD KNPI Porvinsi Riau. Ahmad Andi Bahri sebagai ketua caretaker KNPI Provinsi Riau menegaskan dukungan penuh langkah Ketua Umum KNPI Haris Pertama cs yang membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis lalu(28/1).

"Kita DPD KNPI Provinsi Riau mendukung dan mengawal laporan yang dilakukan ketua umum,” tegas pria yang akrab disapa Andi Banjir itu kepada wartawan, Minggu (31/1).

Di mata Andi Banjir, apa yang dilakukan akun @permadiaktivis1 adalah sikap rasisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Penghinaan pada warna kulit merupakan penodaan terhadap prinsip kebhinnekaan dan Pancasila yang mengamanahkan untuk saling menghargai perbedaan suku, agama ras dan antar golongan.

Selain itu, apa yang dilakukan Abu Janda membuat kerja keras Presiden Jokowi untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini seolah sia-sia

Atas dasar tersebut, Andi Banjir menilai langkah ketua umum KNPI Haris Pertama melaporkan Abu Janda sudah tepat.

"Kami berharap Polri serius dalam permasalahan ini, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa." tutupnya. (rmol)

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono/dtk

"Anies bingung, mau komentar apa tentang kemacetan, karena fakta memang apa yang digambarkan dalam peluncuran buku itu memang betul adanya," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Sabtu (30/1/2021).

Oleh sebab itu, Anies hanya berkelakar soal kemacetan Jakarta. Sehingga, kata Gembong, tak ada yang bisa menangkis kelakar Anies.

"Maka yang dilakukan oleh Pak Anies ya hanya berkelakar, bahwa jam 2 Jakarta tidak macet, dan itu memang tidak ada yang bisa menyangkal," ujarnya.

Lantas, Gembong justru berbalik bertanya ke Anies. Apakah jam 2 pagi waktunya aktivitas warga Jakarta, Pak Anies?

"Namun demikian potret kemacetan yang digambarkan tersebut kan pada saat aktivitas warga Ibu Kota. Pertanyaannya kepada Pak Anies, apakah jam 2 itu waktunya aktivitas warga?" imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta sering mendapatkan citra tentang kemacetan. Anies tidak sepakat dengan pernyataan tersebut.

"Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan di Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih. Tergantung jamnya," kata Anies dalam acara 'Launching Buku Potret Jakarta 2020: Kolaborasi Melawan Pandemi' yang disiarkan secara virtual, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Anies, jalan di DKI Jakarta sepi pada jam 2 pagi. Ia pun bergurau sambil mengajak peserta peluncuran buku jalan pada jam 2 pagi agar terbebas dari macet.

"Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi, kalau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ," guraunya. (dtk)

Jakarta, SN – Rencana pemerintah mengumpulkan dana masyarakat melalui Wakaf Uang maupun cara-cara lainnya masih belum henti mendapat kritik. Terlebih dana masyarakat yang terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari lalu, dana wakaf senilai yang bisa mencapai Rp 597 miliar tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pernyataan ini seolah menunjukkan pemerintah sudah tak memiliki cara lain untuk bisa mendapatkan dana untuk menjalankan program mereka. Padahal, menurut aktivis Petisi'28, Haris Rusly Moti, pemerintah bisa saja menarik dana hasil korupsi yang diparkir di luar negeri.

"Sobat, bingung lihat cara Pak @jokowi, LBP, & Menkeu @smindrawatii nyari tambalan anggaran yang dicolongin. Tax amnesty, gagal. Bikin Sovereign Wealth Fund (SWF), hingga Dana Wakaf," ucap Haris Rusly Moti melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu (30/1).

"Kenapa pusing? Bukannya duit nyolong buanyak disimpan di luar? Rp 11.000 triliun kenapa tak dicolek?" tambahnya.

Haris Rusly pun seolah 'menantang; pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di luar negeri. Agar pemerintah tak pusing lagi hingga harus merayu masyarakat ikut 'menyumbang' dana pembangunan.

"Saya yakin jika Presiden @jokowi berani sita uang Rp 11.000 triliun hasil korupsi, pembabatan hutan, & eksploitasi tambang, yang disimpan di luar negeri, yang datanya di kantong @jokowi, seluruh rakyat akan nobatkan @jokowi sebagai manusia setengah dewa (lagu @iwanfals)," tandasnya. (gelora)