SANCAnews.id

Oleh:M. Rizal Fadillah

SOAL wakaf uang sebagai gerakan nasional yang ikut diserukan Sandiaga Uno ternyata mendapat respon negatif. Netizen menyatakan keengganan untuk mengikuti ajakan Uno.

Ini menyangkut kredibilitas Sandiaga yang merosot setelah dia menjabat Menteri. Berbeda Uno saat menjadi Cawapres yang dielu-elukan dengan setelah menjadi Menteri yang disesalkan banyak orang.

Uno menyatu dengan citra Kabinet yang buruk bahkan bobrok. Ia tak akan mampu berkreasi sendiri untuk meningkatkan daya dukung publik. Publik menilai Uno akan mati berada di jajaran Kabinet Jokowi.

Senior dan pasangan Capresnya yaitu Prabowo memberi pelajaran tentang kematian itu. Uno muda dan bermasa depan diolok-olok saat mendapat amanat dari Menko Luhut untuk memperbaiki toilet. Prabowo nanam singkong, Sandiaga Uno mengurus WC.

Profil kesalehan diri Uno tidak mampu mendongkrak kharisma untuk berbicara dengan wibawa soal gerakan wakaf.

Sebagian rakyat khususnya umat Islam menilai bahwa gerakan wakaf uang yang dicanangkan Pemerintah Jokowi merupakan program ambivalen atau munafik.

Bahkan menyebut mengemis-ngemis untuk menarik dana umat. Sindirannya, kencleng masjid pun sedang dilirik. Harus dijaga ketat.

Uno pasti juga dapat membaca bagaimana potensial, muda, dan kreatifnya Mendikbud Nadiem yang dipercaya Jokowi, namun nyatanya tak berkutik juga di dalam kabinet.

Kualifikasinya biasa-biasa saja hampir tanpa prestasi. Kolam Kabinet tidak berair jernih. Masuk ke dalamnya ikut tercemar. Jadi sebaiknya Uno fokus saja pada pilihan untuk mengurus masalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Masalah wakaf biarlah para ulama dan ormas Islam yang jauh lebih kompeten.

Setelah menyasar dana wakaf, di samping menyesalkan Sandiaga Uno, publik juga banyak menyindir Jokowi dan Sri Mulyani dengan diksi "mendadak Kadrun". Pemerintah itu rupanya mulai sadar bahwa kearab-araban itu perlu juga, hi hi hi. Makanya jangan sok anti Islam, ya boss. Urusan duit umat, mata loe membelalak.

(Pemerhati politik dan kebangsaan.)

Jakarta, SN – Pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu janda menyangkal telah bersikap rasis kepada Natalius Pigai, eks Komisioner Komnas HAM lewat cuitan evolusi di media sosial. Justru, Abu Janda menganggap maksud evolusi versinya itu untuk mempertanyakan soal pemikiran Pigai.

Kata evolusi itu disampaikan Abu Janda lewat akun Twitter pribadinya, ketika Pigai perang argumen dengan eks Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.

"Evolusi itu berkembang, pikiran lu udah berkembang belum? Akhlak lu udah berkembang belum? Kan evolusi akhlak bisa, evolusi pikiran bisa," kata Abu Janda saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (29/1/2021). 

Tak cuma itu, Abu Janda juga memberikan contoh definisi evolusi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Dia pun mengatakan jika arti evolusi versi KBBI sangat berbeda dengan teori Darwin.

Abu Janda lantas menuding bahwa Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaporkan dirinya dengan tudingan melakukan tindakan rasial kepada Natalius Pigai dilatarbelakangi oleh dendam politik. Sebab, kata dia, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama merupakan pendukung Front Pembela Islam (FPI) yang kecewa organisasi masyarakat pimpinan Habib Rizieq Shihab itu dibubarkan.

"Saya yakin ini ada dendam politik karena ini ada framing, itu rasisnya di mana? Kata evolusi itu? Kecuali kalau aku bawa-bawa ras, atau pakai nama hewan, kan ini engga. Cuma kata evolusi tok," katanya.

"Aku kan sebagai tokoh yang terkenal selalu bersebrangan dengan FPI. Jelas kalau menurutku ada dendam politik di situ. Haris Pertama ini mungkin saat ini sakit hati FPI dibubarin dan Rizieq dipenjara. Jadi balas dendam ingin saya dipenjara juga," imbuhnya. (*)

Jakarta, SN – Ibu kota terus diguyur hujan sejak Jumat malam kemarin hingga hari ini, Sabtu (30/1/2021). Warga juga bingung tidak ada banjir di Jakarta padahal hujan cukup deras.

"Apakah jakarta akan banjir hari ini?" tanya @FaldySetyawan.

Akun @nvtsyu heran Jakarta belum ada berita banjir meski terus diguyur hujan. "jakarta hujan terus tapi blm ada berita banjir. is that odd?" tanyanya.

Akun lainnya, @utuntauk bersyukur Jakarta tidak banjir meski diguyur hujan. Dia pun berterimakasih kepada pasukan oranye dan biru milik PemprovDKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

"Hamdallah sdh empat hari ini hujan terus, ternyata Jakarta selalu indah dan tidak Banjir. Terimakasih pasukan orange and biru yg di pimpin systemnya oleh Pak Gub @aniesbaswedan. By. Salam Hormat warga Jakarta," ungkap @utuntauk.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta diperkirakan akan terus diguyur hujan deras mulai 28 Januari hingga 2 Februari mendatang.

Masyarakat diminta waspada dan disarankan mengunduh aplikasi JAKI untuk memantau kondisi kawasan sekitar dari genangan atau banjir melalui fitur JakiPantau, dan melaporkan jika menemukan genangan melalui fitur JakLapor. []

Jakarta, SN – Hal itu disampaikan untuk merespons draf revisi Undang-undang Pemilu yang salah satu poinnya mengatur readyviewed larangan bagi eks HTI menjadi peserta pemilu calon presiden, legislatif dan kepala daerah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai sangat berlebihan bila eks HTI dicabut hak politiknya dalam pemilu. Menurutnya, menghapuskan hak politik seseorang bisa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

"Menurut saya berlebihan jika eks anggota FPI dan HTI tidak memiliki hak politik: memilih dan dipilih. Bangsa Indonesia harus adil kepada warga negaranya. Menghapuskan hak politik bisa bertentangan dengan HAM," kata Abdul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/1).

Selain itu, Abdul pesimistis aturan itu mudah dilaksanakan bila nantinya RUU Pemilu disahkan. Pasalnya, eks HTI tak memiliki administrasi keanggotaan yang tertata dan terdata secara resmi, "Akan ada masalah pendataan," kata dia.

Abdul menyarankan pemerintah seharusnya terus melakukan pembinaan ideologi terhadap eks HTI. Sebab, ideologi organisasi tersebut masih tetap berkembang meski sudah dilarang di Indonesia.

Terpisah, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad tak mempermasalahkan apabila eks HTI menjadi peserta pemilu. Ia menilai salah satu cara untuk melawan ideologi HTI dengan mendorong mantan anggotanya ikut dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia.

"Iya, enggak ada masalah [ikut pemilu]. Melawan HTI itu salah satu caranya mendorong mereka untuk terlibat dalam politik formal. Itu cara untuk melunturkan ideologi HTI," kata Rumadi.

Lebih lanjut, Rumadi mengatakan eks HTI akan lebih suka bila tak diizinkan untuk berpartisipasi dalam politik formal di Indonesia. Pasalnya, kata Rumadi, HTI sendiri menganggap sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini sebagai sistem yang kafir.

"Karenanya, untuk eks HTI yang kita perlukan malah dorongan agar mereka terlibat atau didorong terlibat dalam proses demokrasi," kata Rumadi.

Sebelumnya, rencana larangan tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat. Beberapa fraksi di DPR ada yang menyetujui rencana tersebut. Ada pula yang menolaknya.

Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP Junimart Girsang menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, setiap orang berhak maju menjadi peserta pemilu sepanjang pengadilan tidak mencabut hak politiknya.

"Sepanjang pengadilan tidak memutuskan siapapun setiap orang yang tidak dicabut hak politiknya di pengadilan maka dia berhak untuk maju," kata Junimart.

Pendapat yang berlawanan turut disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim. Luqman menilai HTI patut disetarakan dengan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini sudah dilarang dalam UU Pemilu. (sanca)