SANCAnews.id

Jakarta, SN – Bareskrim Mabes Polri tengah mempelajari laporan yang ditujukan terhadap Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda.

Abu Janda diketahui dilaporkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terkait dugaan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

"Kita pelajari dulu, saat ini penyidik masih mempelajari LP yang kemarin dibuat oleh pelapor," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Jumat (29/1).

Rusdi belum mau berkomentar lebih lanjut ihwal laporan terhadap Abu Janda. Rusdi baru mau bicara jika sudah ada perkembangan terkait laporan tersebut, "Nanti perkembangannya pasti akan disampaikan," ucap Rusdi.

Sebelumnya, KNPI melaporkan Abu Janda karena membuat cuitan bernuansa rasisme kepada Pigai. Ketua Bidang Hukum DPP KNPI, Medya Rischa Lubis menyebut cuitan itu bernuansa ujaran kebencian yang dibalut dengan SARA.

Medya juga menuturkan bahwa kata-kata evolusi yang disampaikan Abu Janda merupakan penghinaan bentuk fisik bagi masyarakat yang menempati satu wilayah dengan Pigai.

"Kata-kata evolusi itulah yang jadi garis bawah bagi kami untuk melaporkan akun @permadiaktivis karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian" kata Medya kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, laporan itu teregister dengan nomor LP/B/0052/I/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.

Dalam laporan itu, Abu Janda diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 25 ayat (2) dan/atau Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Antar Golongan (SARA), Pasal 310 dan/atau pasal 311 KUHP. []

Jakarta, SN – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memeriksa tiga personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Selatan yang melakukan penangkapan hingga tewasnya buronan kasus judi, DG di Sungai Pagu, Solok Selatan, Rabu (27/1/2021).

Pemeriksaan dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar.

"Ada tiga personel Satreskrim Polres Solok Selatan yang sedang diperiksa Propam dan Itwasda Polda Sumbar terkait meninggalnya buronan DG," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto yang dihubungi Kompas.com, Jumat (29/1/2021).

Stefanus mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah ada kesalahan prosedur dalam proses penangkapan buronan judi, DG yang tewas ditembak di bagian kepalanya.

"Kalau nanti ada kesalahan tentu akan ada sanksi bagi personel tersebut. Kita akan lakukan pemeriksaan secara transparan," kata Stefanus.

Selain memeriksa tiga personel tersebut, Propam juga telah mengamankan pistol yang diduga digunakan untuk menembak korban.

"Senjata api personel juga telah diamankan. Saat ini baru tiga personel yang diperiksa. Ada kemungkinan bertambah, tergantung pemeriksaan nantinya," jelas Stefanus.

Sebelumnya diberitakan, kantor Polsek Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat diserang sekelompok orang yang diduga marah karena keluarganya meninggal dunia saat ditangkap polisi.

"Iya, keluarganya marah. Sekitar 200 orang datang. Kaca pecah dilempari dari jauh,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto yang dihubungi Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Menurut Stefanus, massa mendatangi Mapolsek sekitar pukul 15.30 WIB setelah penangkapan yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia.

"Tindakan tegas dilakukan karena tersangka melakukan perlawanan," kata Stefanus.

Tertembak di kepala

Stefanus mengatakan salah seorang anggota kepolisian pun mengalami luka di bagian tangan akibat terkena sabetan golok tersangka.

Tersangka, kata Stefanus merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus judi, "Tapi kasusnya bukan hanya judi, banyak seperti pemerasan dan pengancaman,” kata Stefanus.

Tersangka berinisial DG yang meninggal dunia tertembak di bagian kepala. Tersangka tewas setelah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan.

Saat ditangkap tersangka menyerang anggota kepolisian dengan menggunakan senjata tajam sehingga tersangka harus dilumpuhkan.

Keluarga: DG tidak melawan, ditembak depan anak dan istri...

Keluarga DG, Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tewas ditembak polisi saat penangkapan, di Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat, Rabu (27/1/2021) mengungkapkan fakta berbeda dengan versi kepolisian.

Kuasa hukum keluarga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pergerakan Indonesia, Guntur Abdurrahman menyebutkan DG ditembak polisi bukan karena melawan petugas.

"Tidak ada korban melawan. Versi polisi disebutkan korban melawan yang menyebabkan polisi terluka. Itu tidak benar. Rekaman video yang kita punya, terlihat tidak ada polisi yang terluka," kata Guntur yang dihubungi Kompas.com, Jumat (29/1/2021).

Guntur menjelaskan DG ditembak dari jarak dekat dengan peluru mengenai kepala korban, "Kejadian ini sangat ironis sekali karena dilakukan dihadapan istri dan anak-anak korban," jelas Guntur.

Akibat tindakan polisi itu, ratusan warga menjadi marah sehingga menimbulkan penyerangan ke Mapolsek Sungai Pagu sehingga menimbulkan kerusakan.

"Tindakan yang dilakukan polisi sudah di luar batas. Ini adalah pembunuhan bukan lagi kesalahan prosedur dalam penangkapan," kata Guntur.

Guntur meminta polisi benar-benar profesional dalam mengungkap kasus penembakan tersebut.

"Kita minta tindakan tegas bagi oknum polisi yang melakukan tindakan diluar batas itu," jelas Guntur. []

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira/Net

Jakarta, SN – Kebijakan baru Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang memajaki penjualan pulsa, kartu perdana hingga token dan vouher mendapat kritik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Pasalnya, kebijakan tersebut bertolak belakangan dengan negara lain yang justru memberikan subsidi bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Di negara lain justru ada subsidi besar-besaran dari pemerintahnya kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sementara kok Indonesia berkebalikan," ujar peneliti Indef, Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Bentuk subsidi yang diberikan negara lain kepada msyarakatnya, disebutkan Bhima adalah pulsa gratis. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi berupa intensif pajak untuk pegembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan.

"Masyarakat diberikan subsidi internet gratis. Kemudian juga perusahaan telekomunikasi diberikan intensif, sehingga dia melakukan ekspansi seperti pembanguanan jaringan-jaringan internet baru yanga ada di daerah-daerah terpencil atau terluar," ungkap Bhima.

"Itu yang dilakukan negara-neagara lain di tengah situasi resesi dan pandemi," sambungnya.

Oleh karea itu, Bhima menyimpulkan kebijakan Sri Mulyani kontraproduktif dengan situasi pandemi Covid-19. Justru, pengenaan pajak pulsa hingga token ini akan memperberat kondisi ekonomi rakyat.

"Kebijakan ini tidak memberikan stimulus di tengah situasi saat ini. Sehingga ini dianggap menjadi beban baru bagi masyarakat," demikian Bhima Yudhistira.

Pengenaan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher tertuang dalam aturan (beleid) yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher dikenakan kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Selain itu, penyerahan token listrik juga dikenai PPN kepada penyedia tenaga listrik. Sementara, Jasa Kena Pajak (JKP) atau penyelenggara layanan transaksi terkait jenis barang ini juga dikenai PPN.

Klasifikasi penyelenggara layanan transaksi yang dikenai pajak antara lain terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi dan jasa pemasaran dengan media voucher.

Selain itu, JKP lainnya adalah jasa penyelenggara transaksi permbayaran terkait dengan distribsi voucher oleh penyelenggara voucher dan peyelenggara distribusi, serta jasa penyelenggara program loyalitas dan penghargaan pelanggan.

Adapun, untuk masa pemberlakukan dari beleid ini ditetapkan Sri Mulyani mulai tanggal 1 Februari 2021 mendatang. (sanca)