SANCAnews.id

Ilustrasi

Jakarta, SN – Mapolsek Sungai Pagu Solok Selatan, Sumatera Barat, diserang oleh sejumlah massa. Akibat penyerangan itu kaca Mapolsek rusak dan melukai petugas yang berjaga.

Kapolres Solok Selatan, AKBP Tedy Purnanto, membenarkan informasi tersebut. Peristiwa penyerangan itu terjadi sejak sore tadi.

"Benar. Tadi ada pelemparan" kata Kapolres, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/1/2021).

Aksi sejumlah massa ini dipicu karena polisi menangkap seorang warga bernama Edi Golok di Muaralabuh. Edi Golok selama ini masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam sejumlah kasus.

Tedy mengatakan Edi Golok kini meninggal dunia usai dilakukan tindakan tegas oleh aparat. Tindakan tegas itu dilakukan karena Edi melawan petugas saat diamankan.

"Tersangka ini dikenal dengan nama Edi Golok. Suka bawa-bawa golok. Tadi ketika mau diamankan menyerang anggota pakai golok, anggota kita luka. Karena melawan petugas, sehingga terpaksa kita lumpuhkan," ujar Tedy.

Penyerangan itu dilaporkan masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi memanas karena massa memblokir jalan raya.(dtk)

Jakarta, SN – Setelah melalui serangkaian proses mulai dari fit and proper test, pelantikan dan diakhiri serah terima jabatan (Sertijab), Listyo Sigit Prabowo kini resmi memegang tongkat komando Korps Bhayangkara. Institusi yang jadi garda terdepan dalam penegak hukum di Indonesia.

Persoalan hukum yang saat ini masih dilihat atau dirasakan oleh masyarakat berat sebelah, coba dihilangkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sebagai contoh ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," kata Listyo Sigit saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1).

Dalam fit and proper test itu, Sigit mengakui banyak masukan serta saran maupun kritik bahkan harapan yang pada umumnya kepada Polri untuk bisa mewujudkan rasa keadilan.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi, Listyo Sigit dapat menjalankan semua komitmennya untuk menciptakan hukum yang adil yang sebenarnya telah teruji semasa di Kabareskrim dengan memproses teman-teman sekelas dan seniornya karena terlibat dalam kasus suap Djoko Tjandra. Saat itu, dia menegakkan hukum secara ketat tanpa pandang bulu.

Sebagai ajang pembuktian, sudah selayaknya Listyo Sigit merespon desakan publik agar Polri juga bersikap tegas kepada orang-orang yang dilabeli sebagai pendukung pemerintah namun sikap dan tindakannya sangat provokatif. Sebut saja Permadi Arya alias Abu Janda dan Deny Siregar.

Keduanya belum sama sekali tersentuh oleh hukum, meskipun publik telah merasa bahwa keduanya sudah pantas mendapat hukuman. Oleh sebab itu, dengan memproses keduanya bisa dijadikan pembuktian selanjutnya--seusai Listyo Sigit berjanji dan berkomitmen sebelum resmi dilantik sebagai Kapolri yang ke-25. [gelora]

Jakarta, SN – Ambroncius Nababan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perbuatan rasial kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, diminta membantu kepolisian membongkar praktik rasial yang sudah lama terjadi di Indonesia.

Hal itu disampaikan sendiri oleh Natalius Pigai, selaku orang yang mendapat perilaku tidak manusiawi dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin) tersebut.

Mulanya, Pigai menyampaikan harapannya kepada pihak kepolisian untuk bekerja profesional, objektif dan imparsial atau netral, dalam mengusut tuntas persoalan rasialisme yang menjerat Ambroncius ini.

"Berbasis Perkap (Peraturan Kapolri) nomor 8 tahun 2009 (tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian). Tetapi di sisi lain hak Ambroncius juga harus dijaga," ujar Pigai dalam program Kompas TV Petang, Rabu (27/1).

Namun disisi yang lain, Natalius Pigai menyoroti sejarah rasialisme yang pernah terjadi di Indonesia pada masa sebelum sekarang ini, khususnya terhadap warga Papua.

Dia mengungkapkan, perilaku rasial pertama kali terjadi tahun 1970an oleh salah seorang pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Ali Moertopo, yang meminta orang Papua mencari tempat lain untuk hidup di Pulau Pasifik.

Kemudian, Pigai juga menyebutkan kejadian lain di tahun 1980an oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu yang tidak ia sebutkan namanya. Di mana, pejabat daerah itu mengusir orang Papua.

Tak sampai disitu, Pigai juga mengungkapkan perilaku rasial yang juga pernah dilakukan Jendral Hendropriyono pada tahun 1999, yang meminta orang Papua untuk pindah ke Sulawesi Utara.

"Lalu tahun 2015 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengusir orang Papua. Dan 2016 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan orang Papua hidup di pasifik saja," ungkapnya

Dari fakta-fakta yang dicatatnya tersebut, Pigai meminta Kepolisian tidak berhenti di perkara Ambroncius saja dalam mengusut tuntas persoalan rasialisme, "Tapi juga harus diselesaikans secara sistemik," tegasnya.

Maka dari itu, Pigai menyatakan permintaannya kepada Ambroncius untuk ikut membantu pihak kepolisian membongkar praktik rasialisme di Indonesia.

"Maka saya minta Ambroncius, dia harus menjadi Whistleblower. Karena dia bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar suatu gerakan dan skenario yang sistematis rasialisme di Indonesia," demikian Natalius Pigai menutup. (RMOL)

Jakarta, SN – Keberadaan baliho berukuran besar yang menunjukkan dukungan bagi Gubenur Jabar Ridwan Kamil menjadi Capres 2024 di kawasan Jalan Wanaraja, Kabupaten Garut, mendapat sorotan masyarakat.

Sebagian justru menilai Ridwan Kamil (RK) belum layak maju sebagai capres pada 2024 mendatang. Sebab, saat ini masih banyak pekerjaan rumah di Jawa Barat yang masih harus diselesaikan Gubernur. Termasuk terkait masih tingginya sebaran Covid-19 di Jawa Barat.

Komandan Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi mengatakan, saat ini rakyat Indonesia masih memiliki Presiden hasil Pemilu 2019. Terlebih periode kedua Presiden Joko Widodo belum genap 2 tahun memimpin.

"Kurang elok, hari ini kita masih memiliki Presiden hasil Pemilu 2019. Artinya baru dua tahun menjabat," kata Yudi, Rabu (27/1), dikutip Kantor Berita RMOL Jabar.

Ia menilai RK belum maksimal menuntaskan berbagai persoalan di Jabar sebagaimana janji kampanyenya. Saat kampanye RK menjanjikan jalan mulus di Jabar, namun hingga hari ini insfrastruktur belum bisa dikatakan bagus. "Banjir Rancaekek saja belum bisa teratasi dan diselesaikan," ujarnya.

Pihaknya meminta RK fokus menyelesaikan dan merealisasikan janji-janji kampanyenya daripada memikirkan soal politik di 2024 yang masih jauh. Terlebih saat ini permasalahan sebaran pandemi Covid-19 di Jabar belum terkendali, "Belanda masih jauh lah. Enggak usah terlalu geer sejak awal," ucapnya.

Bahkan menurut data yang dilansir Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Jabar termasuk penyumbang angka tertinggi infeksi Covid-19. Ia juga mengingatkan, agar RK memperbaiki sistem pendistribusian Bantuan Sosial (bansos) yang tidak efektif merambah ke masyarakat kalangan bawah.

"Selesaikan itu lah. Bansos Covid-19 juga benahi, jangan sampai kekacauan seperti yang sudah-sudah terulang kembali," tandasnya. []