SANCAnews.id

Jakarta, SN – Sidang lanjutan kasus Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat besok tiak akan dihadiri Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo (GN).

Komite Eksekutif KAMI, Gde Siriana Yusuf memastikan hal tersebut dengan menyataan, ketidakhadiran GN dalam sidang lanjutan nanti sebagai bentuk protes pihaknya terhadap proses peradilan yang dianggapnya tidak adil.

"Terkait sidang lanjutan Syahganda dan Jumhur Hidayat, besok Kamis, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo (GN) dipastikan tetap tidak akan menghadiri sidang," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/1).

"Sejak awal GN tidak hadiri sidang sebagai bentuk protes atas persidangan yang dianggap bukan benar-benar sidang yang adil," sambungnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini menerangkan, ketidakadilan persidangan kasus Syahganda dan Jumhur Terkait itu, adalah bisa dilihat dari beberap hal.

Pertama, Gde Siriana mengungkapkan, dakwaan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kedua tokoh KAMI itu tidak sesuai dengan dengan pasal yang dipakai pihak kepolisian untuk mentersangkakan Syahganda dan Jumhur.

"Tentang dakwaan yang dipakai adalah UU No.1/1946 pasal 14 dan 15, sedangkan pintu masuk untuk menangkap SN dan Jumhur adalah UU ITE. UU 1/1946 sendiri sudah tidak sesuai lagi dengan alam demokrasi saat ini," katanya.

Kemudian fator kedua yang membuat persidangan kaus ini tidak adi adalah keputusan dan atau kebijaan hakim yang tidak menghadirkan Syahganda dan Jumhur secara langsung di dalam sidang.

"Sedangkan aturan sidang daring ini kan hanya ada di PerMA (Peraturan Mahkamah Agung). Hakim bisa mengabaikannya jika berniat sidang berlangsung adil seperti sidang kasus Jerinx di Bali," ucap Gde Siriana.

Oleh karena itu, Gde Siriana menduga proses persidangan yang digear di Pengadilan Negeri Depok ini hanya berifat normatif. Karena menurutnya, hakim sudah memegang putusannya.

"Yang demikian ini menunjukkan bahwa bisa saja hukuman sudah ditetapkan hakim. Ya buat apa sidang-sidang lagi, langsung saja ketuk palu," tegas Gde Siriana Yusuf menutup.

Syahganda didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal penghasutan yang menciptakan keonaran yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang (UU) 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Setelah sidang pembacaan dakwaan pada 21 Desemeber yang lalu, tim kuasa hukum membacakan nota keberatan atau eksepsi pada Senin (4/1).

Dalam eksepsi itu, tim kuasa hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara kliennya tidak tepat. Namun, hakim menolak eksepsi Syahganda dan Jumhur.

Rencananya, Kamis besok (28/1) PN Depok akan melanjutkan sidang perkara ini dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. (sanca)

Jakarta, SN – Direktur Tindak Pidana Siber (Dir Tipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi mengingatkan semua pihak untuk lebih bijak menggunakan sosial media.

Dia berharap tak ada lagi kasus ujaran kebencian bernada rasial sebagaimana yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum DPP Projamin (Pro Jokowi-Maruf Amin) Ambroncius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

"Jangan lagi main jari yang mengarah ke perpecahan bangsa, khususnya rasis, agama, suku, golongan. Namun kalau bentuk kritik hal yang berbeda," kata Slamet kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Penyidik Dit Tipidsiber sebelumnya resmi menahan Ambroncius. Dia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa (26/1) kemarin. 

Slamet mengatakan bahwa Ambroncius resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari kedepan terhitung sejak hari ini.

"Ya benar, penahanan di Rutan Bareskrim," ujar Slamet.

Dijerat Pasal Berlapis 

Ambroncius ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (26/1) kemarin. Politikus Partai Hanura itu langsung dijemput paksa oleh penyidik untuk diperiksa sejak petang. Dalam perkara ini penyidik mempersangkakan Ambroncius dengan pasal berlapis.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menyebutkan, tersangka Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Pasal 156 KUHP.

"Ancamannya di atas lima tahun," kata Argo saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021). [gelora]

Jakarta, SN – Nama mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sempat disebut dalam persidangan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti dilihat jatimnow.com di website resmi MK (mkri.id), Selasa (26/1/2021) sore, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, dengan Nomor Perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021. Kemudian pokok perkara yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

Nama Risma dan Juliari disebut oleh Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut 02 Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, Veri Junaidi.

Kata Veri, pokok permohonan berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara pada Pilwali Surabaya oleh KPU Kota Surabaya pada 17 Desember 2020 Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020, Pasangan Calon Nomor Urut 01 Eri Cahyadi-Armudji mendapatkan suara 597.540 suara. Sedangkan Paslon Nomor 02 Machfud Arifin-Mujiaman mendapatkan 451.794 suara.

"Menurut pemohon, selisih suara tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan pasangan calon nomor 1, terstruktur sistematis dan masif di seluruh wilayah Kota Surabaya," ujar Veri saat membacakan permohonan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat.

Veri menyebut ada dua garis besar pelanggaran pada Pilwali Surabaya Tahun 2020 yang terstruktur sistematis dan masif (TSM).

"Pertama, keterlibatan pemerintah kota dan wali kota Surabaya beserta struktur di bawahnya, dengan memanfaatkan program kegiatan dan kewenangannya untuk pemenangan pasangan calon nomor 1," ujarnya.

"Kedua, pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif itu, serta adanya pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu," tambah Veri.

Permohonan mendalilkan terkait kecurangan TSM di halaman 15 khususnya di tabel 14, terdapat sebaran peta kecurangan dan pelanggaran yang TSM di 20 kecamatan dari seluruh 31 kecamatan di Surabaya.

"Berkaitan dengan itu, kami memohon kepada yang mulia untuk dapat melihat persoalan ini secara holistik dan merujuk timing waktu bagaimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan dengan melibatkan struktur yang ada dan juga proses penegakan hukum tidak berjalan," sambungnya.

Veri yang didampingi pemohon prinsipal, Machfud Arifin membeberkan terkait dengan keterlibatan Tri Rismaharini dengan jabatan wali kota Surabaya yang melekat untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi-Armudji. Katanya, ada beberapa kegiatan, tindakan yang kemudian dilakukan oleh Risma sebagai wali kota Surabaya.

"Pertama, muncul Surat Risma untuk warga kota Surabaya dan video Risma yang dalam kontenannya menunjukkan Risma sebagai wali kota Surabaya telah terang benderang mengajak warga Kota Surabaya untuk memilih pasangan calon nomor 1. Data dan bukti kami sudah kami lampirkan di dalam," katanya.

Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat kemudian menanyakan kepada kuasa hukum pemohon.

"Itu bukti P berapa, bisa disebutkan," tanya Arief.

"Ada di bukti P5," jawab Veri.

Kemudian Veri membeberkan tentang Surat Bu Risma untuk warga Kota Surabaya maupun video. Juga kampanye Risma untuk memenangkan paslon nomor 1. Hingga kampanye terselubung melalui webinar kegiatan road show pelaku UMKM yang dihadiri Risma.

"Risma telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Pilkada. Di mana, wali kota dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," terangnya.

Veri juga menyebutkan, penggunaan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemenangan pasangan calon nomor 1.

"Mengundang Menteri Sosial Juliari Batubara dalam pemberian bansos di Kota Surabaya," terangnya.

Veri juga menyebutkan tentang mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), keterlibatan kepala dinas, kepala pemerintahan, camat, lurah dan beberapa struktur lainnya.

"Terkait proses penegakkan hukum, kami lampirkan seluruh uraian yang kami sampaikan telah dilakukan pelaporan ke bawaslu. Bukti terlampir," ungkapnya.

"Proses penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga pelanggaran itu terstruktur sistematis dan masif (TSM)," jelas Veri. []