Latest Post



Jakarta, SN – Ketua Umum DPP Projamin (Pro Jokowi-Maruf Amin) Ambroncius Nababan dijerat pasal berlapis terkait statusnya sebagai tersangka kasus kasus ujaran kebencian bernada rasial kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dari penerapan pasal berlapis itu, Ambroncius terancam hukuman pidana lebih dari lima tahun penjara.

 

Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Ambroncius hari ini resmi ditahan polisi. Penahanan terhadap Ambroncius dilakukan di rumah tahanan Bareskrim Polri.

 

Dir Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi mengatakan penahanan dilakukan setelah Ambroncius menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Selasa (26/1/2021) kemarin.

 

"Ya benar, penahanan di Rutan Bareskrim," kata Slamet saat dikonfirmasi, Rabu (27/1/2021).

 

Postingan rasis gorilla Ambroncius Nababan ke Natalius Pigai

Penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Ambroncius sebagai tersangka pada Selasa (26/1) kemarin. Politikus Partai Hanura itu langsung dijemput paksa oleh penyidik untuk diperiksa sejak petang.

 

Dalam perkara ini penyidik mempersangkakan Ambroncius dengan pasal berlapis.

 

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan, tersangka Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Kemudian, Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Pasal 156 KUHP.

 

"Ancamannya di atas lima tahun," kata Argo saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

 

Janji Tak Kabur 

Sebelumnya menyandang status tersangka, Ambroncius menyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia juga mengklaim tak akan melarikan diri.

 

Hal itu diutarakan Ambroncius saat mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (25/1) malam. Dia datang lebih awal dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi yang telah dijadwalkan penyidik pada Rabu (27/1).

 

"Sebagai Ketum Projamin saya terpanggil untuk sampaikan bahwa saya ini bertanggung jawab. Saya nggak lari dan tidak akan ingkar dari hukum karena saya akan hadapi dengan hati yang tulus," kata Ambroncius.

 

Dalam kesempatan itu, Ambroncius mengakui bahwa dirinya lah pemilik akun Facebook yang mengunggah foto kolase Natalius Pigai dengan potrait Gorila. Dia menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklaim tidak berniat melakukan tindakan rasial terhadap masyarakat Papua.

 

Adapun, Ambroncius berdalih mengunggah foto tersebut dari unggahan orang lain.

 

"Saya akui itu postingan saya dan sebenarnya gambar itu saya kutip, saya copas (copy paste)," katanya.

 

Selain itu, Ambroncius juga menjelaskan bahwa perbuatannya itu dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pernyataan Natalius Pigai yang menolak serta tak percaya dengan vaksin sinovac Covid-19. Dia lagi-lagi berdalih melakukan hal itu tanpa niat berbuat rasial.

 

"Percakapannya saya yang buat, itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satire, kritik satire. Kalau orang cerdas tau itu satire itu lelucon-lelucon, bukan tujuannya untuk menghina orang apalagi menghina suku dan agama, tidak ada. Jauh sekali, apalagi menghina Papua," kata dia.[sc]




Jakarta, SN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dana wakaf akan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

 

Menanggapi pernyataan tersebut, Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul menyinggung soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Hal itu dia kicaukan melalui akun Twitternya @ustadtengkuzul, pada Rabu (27/1/2021).

 

Dalam cuitan tersebut, Tengku Zul mempertanyakan soal dana wakaf yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

 

"Bangun infrastruktur dari dana wakaf? Apa dana APBN sudah bangkrut? Dana hutang 6000 triliyun sudah habis? Coba kita bertanya pada rumpu yang bergoyang," cuit Tengku Zul.



Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut, pemerintah terus mengelola wakaf tunai. Bahkan, wakaf tunai tersebut telah dititipkan ke perbankan.

 

Hingga 20 Desember 2020, wakaf tunai yang dititipkan ke perbankan sebanyak Rp 328 miliar.

 

Sri Mulyani menyebut sebagaian dana wakaf itu telah digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

 

"Sampai 20 des 2020 total wakaf tunai terkumpul melalui dan dititipkan bank sebesar Rp 328 miliar, sedangkan projek Based wakaf capai Rp 597 miliar," ujar Sri Mulyani dalam Peluncuran Gerakan Wakaf Uang secara virtual, Senin (25/1/2021).

 

Menurut Sri Mulyani, tak hanya lewat wakaf, pembangunan infrastruktur juga ada yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

 

Ia menerangkan, pemerintah tahun ini mengeluarkan dana sebesar Rp 27 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia.

 

"Peningkatan luar biasa, dari 2013 hanya 1 kementerian yang gunakan SBSN proyek, saat ini sudah ada 11 Kementerian yang ikut serta dalam penggunaan instrumen SBSN," kata dia. [gelora]




Jakarta, SN – Meski dalam kondisi positif Covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap menjalankan pekerjaanya. Tentunya, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan Covid-19 serta bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.

 

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat dihubungi Tribunnews, Rabu (27/1/2021), "Beliau masih berkoordinasi untuk pekerjaannya," ucap Wiku.

 

Wiku menambahkan, hingga hari ini atau lima hari setelah dinyatakan positif Corona, Doni dalam kondisi kesehatan yang baik. Doni, kata Wiku, juga sedang menjalani isolasi mandiri untuk meningkat kebugarannya, "Beliau kesehatannya dalam keadaan baik dan sedang isolasi, sekaligus meningkatkan kebugarannya," jelas Wiku.

 

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan dirinya  positif tertular virus corona menyusul  aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan.

 

“Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif Covid-19 dengan CT Value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8  kilometer,” kata Doni dalam keterangan pers, Sabtu (23/1/2021)

 

Kepala BNPB tersebut, kini tengah melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah.

 

Doni yang baru kembali dari Mamuju, Sulbar, Jumat sore, menuturkan dirinya selama ini begitu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan.

 

Pada Jumat sore, Doni dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulbar dan Kalimantan Barat juga menjalani tes PCR. Hasilnya, satu di antara stafnya juga dinyatakan positif.

 

“Covid-19 ini begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalan protokol kesehatan dan tetap bisa tertular. Dengan kejadian ini saya meminta masyarakat agar jangan kendor dalam memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya. (sanca)




Jakarta, SN – Jumlah kasus Corona di Indonesia sudah mencapai lebih dari satu juta orang per Selasa (26/1/2021), tepatnya 1.012.350 orang. Hal ini sudah diantisipasi pemerintah sejak Desember lalu dengan meminta seluruh rumah sakit rujukan meningkatkan kapasitas ruang perawatannya hingga 30-40 persen.

 

Dalam prakteknya, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg. Iing Ichsan Hanafi, hal ini tidak mudah terwujud karena pengelola rumah sakit harus memikirkan zonasi antara ruang rawat umum pasien dan pasien Covid-19.

 

"Belum lagi terkait infrastruktur, alat kesehatan, tempat tidur, serta sumber daya yang mumpuni untuk menangani pasien covid," terang Iing kepada tim Blak-blakan detikcom, Selasa (26/1/2021).

 

Sebenarnya, dia melanjutkan, sebanyak apa pun ruangan disediakan rumah sakit tidak akan cukup kalau masyarakat tidak disiplin menjalankan program 5M. Program ini maksudnya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

 

Saat ini ada sekitar 2.900 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 1.800 di antaranya adalah milik swasta. Dari catatan ARSSI, rumah sakit milik daerah atau swasta di wilayah Jabodetabek, tingkat okupansi (hunian) sudah lebih dari 80 persen.

 

Di tengah tuntutan untuk menambah kapasitas, menurut Iing yang juga Direktur Regional RS Hermina, ternyata pemerintah sejak Oktober - Desember belum membayar klaim biaya perawatan pasien Covid-19. Nilainya mendekati angka Rp 1 triliun.

 

"Padahal itu sangat kami butuhkan untuk operasional rutin dan menambah kapasitas seperti diminta pemerintah," kata Iing.

 

Di pihak lain, Iing juga meminta para pengelola rumah sakit segera membereskan berbagai dokumen yang disyaratkan agar pemerintah dapat cepat melunasi kewajibannya.

 

Terkait insentif bagi para tenaga kesehatan, Iing juga menyebut ada keterlambatan pembayaran. Dia berharap hal itu dapat segera dicairkan agar menambah motivasi para petugas kesehatan di lapangan. (sanca)




Jakarta, SN – Polisi memburu perekam video petugas PJR yang menghentikan sebuah truk, yang sedang melaju di Tol Pasuruan. Kasus itu tengah ditangani Direskrimsus Polda Jatim.

 

Dirlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman mengatakan, laporan itu karena perekam telah mem-viral-kan video tersebut. Sebab antara keterangan dalam video yang viral dan kenyataannya berbeda.

 

"Sudah kita laporkan ke Dirkrimsus pelaku yang mem-viral-kan karena tidak sesuai dengan kenyataan," ujar Usman kepada detikcom, Selasa (26/1/2021).

 

Usman kemudian mengimbau, jika memang ada pengendara yang merasa dirugikan oleh polisi, ia mempersilakan melapor. "Tetapi kalau dia mem-viral-kan berarti dia belum ada faktanya," lanjut Usman.

 

"Sedangkan tujuan kita adalah memberikan pelayanan. Mungkin bukan pengemudi itu aja tapi pengguna jalan lainnya. Kalau muatannya berlebih begitu membahayakan pengendara lainnya," imbuhnya.

 

Sebelumnya viral video petugas PJR menghentikan sebuah truk yang sedang melaju di jalan tol, tanpa alasan jelas. Video itu dibubuhi narasi yang terkesan menyudutkan petugas. Perekam juga membawa-bawa nama Presiden Jokowi.

 

Video berdurasi 2,30 menit itu pertama kali diunggah akun Bang Dhany Adj ke grup Facebook Romansa Sopir Truk (RSP) pada 19 Januari 2021 pukul 11.12 WIB. Video viral PJR itu diberi judul 'PJR Pasuruan Kejayan Mengejar Tanpa Alasan yang Jelas'.

 

Dalam video yang diduga direkam di Tol Gempol-Pasuruan itu, tampak mobil petugas PJR mengejar truk meminta berhenti. Petugas juga memberi isyarat dengan tangan agar kendaraan segera menepi. Bukannya menepi, truk terus melaju dan seorang yang ada dalam truk merekam peristiwa itu. Si perekam dan sopir truk mengaku tak menyalahi aturan dan heran dikejar petugas.

 

"PJR nguber-nguber, Sam. Pasuruan, Pasuruan. Pasuruan, he... Pasuruan. PJR Pasuruan. Pak Jokowi. Ini, Pak," ujar perekam video viral tersebut. Truk itu terus melaju meski mobil petugas mengarah di depannya. "Pasuruan, he. Koyo ngene kok jare ngayomi masyarakat. Ngayomi opo ta. Opo salah e truk. Mboh enek opo perkorone salah e opo dipepet ae. Iki, Pak, plate, Pak," seru kernet dan sopir bersahutan.

 

Karena tak kunjung berhenti, mobil petugas kemudian mengambil arah kiri. "Lur, Pak PJR, Lur. Duding-duding, Sam. Karepe gak oleh direkam, Sam. Ho... Ho... Ho... Pasuruan," ujar perekam. []


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.