Latest Post

Selasa, Januari 26, 2021



Jakarta, SN – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan aliran dana korupsi ke pihak-pihak di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Penyidikan dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun 2007-2017.

 

Penyidik mengusut dugaan aliran tersebut kepada saksi yang dipanggil hari ini, Selasa (26/1). Yaitu mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Setneg, Piping Supriatna; dan mantan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Taufik Sukasah.

 

"Kedua saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah dana oleh pihak-pihak tertentu di Setneg terkait proyek pengadaan service pesawat PT Dirgantara Indonesia," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (26/1).

 

Sementara itu, kata Ali, untuk saksi Indra Iskandar, mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Setneg akan dijadwal ulang pada Jumat (29/1).

 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka baru. Beberapa tersangka baru itu diantaranya: Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI pada 2007-2014 Arie Wibowo (AW);  Direktur Utama (Dirut) PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana (DL); dan Dirut PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata (FSS).

 

Ketiganya menyusul mantan Direktur PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, Budiman Saleh dan mantan Dirut PT DI, Budi Santoso dan mantan Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Dirut Bidang Hubungan Pemerintah PT DI  Irzal Rinaldi Zailani yang lebih dulu menjalani proses hukum diKPK.

 

Budi Santoso dan Irzal kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Budiman diduga berperan menerima kuasa dari Budi Santoso untuk menandatangani perjanjian dengan mitra penjualan PT DI.

 

Selain itu, Budiman memerintahkan kepala divisi penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan fiktif dari mitra penjualan, dilansir Gelora.com.

 

Sepanjang 2007 hingga 2010, Budiman tercatat menempati posisi direktur aerostructure PT DI. Selain itu Budiman juga sempat menduduki kursi Direktur Aircraft Integration PT DI pada 2010-2012 dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI pada 2012-2017.

 

Perkara ini pun membuat kerugian keuangan negara mencapai Rp 202 miliar dan 8,6 juta dolar AS atau setara dengan Rp 121,7 miliar. Budiman juga diduga menerima aliran dana Rp 686 juta hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut. []


Baca selengkapnya »

Senin, Januari 25, 2021



Jakarta, SN – Pemerintah mengklaim ratusan warga negara (WN) Tiongkok yang masuk pada masa pelarangan sementara atau karantina dari masyarakat asing sudah sesuai dengan aturan.

 

Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan semua WN Tiongkok yang diizinkan masuk Indonesia sudah mengantongi dokumen yang diwajibkan Satgas Penanganan Covid-19.

 

"Pada Sabtu, 24 Januari 2021, telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT, dan 18 WNI," kata Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh dalam keterangan yang diterima, Senin (25/1).

 

Ahmad memerinci, dari 153 WN China itu, 150 di antaranya memiliki visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Sedangkan tiga orang sisanya menggunakan visa diplomatik.

 

"Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19," kata dia.

 

Ahmad mengklaim, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada pendatang tersebut. Dokumen keimigrasian seluruh penumpang itu pun dinyatakan lengkap.

 

"Selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat karantina," jelas Ahmad.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara WN asing masuk Indonesia pada 1-14 Januari 2021.

 

Pelarangan itu sesuai dengan Surat Edaran 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Covid-19. Aturan itu kemudian diperpanjang 15-25 Januari 2021. []


Baca selengkapnya »

Senin, Januari 25, 2021



Jakarta, SN – Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyindir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait statemennya soal sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2021.

 

Hal itu menanggapi tautan berita sebuah media online berjudul 'Kalsel Direndam Banjir, Megawati Kritik Kepedulian Lingkungan.

 

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyebut berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia di awal 2021 disebabkan masyarakat Indonesia mengabaikan lingkungan.

 

Megawati menyebut, sebenarnya bencana alam bisa dicegah jika semua pihak sadar lingkungan.

 

Ia menyayangkan banyak pihak tidak peduli terhadap persoalan lingkungan.

 

"Sebenarnya kalau kita tidak reaktif, tidak reaktif, maka sebenarnya bencana yang kemarin terjadi di Sulawesi Barat, lalu di Kalimantan Selatan karena banjir bandang, sebenarnya bisa di-minimize (diperkecil)," kata Mega pada rapat DPP PDIP secara daring, Senin (18/1/201).

 

Lebh lanjut, Mega menilai banyak pihak menganggap bencana alam hanya sebagai pemberian Tuhan.

 

Padahal seharusnya bencana dijadikan pelajaran untuk memperbaiki lingkungan.

 

"Berpikirnya itu bencana datang dari Gusti Allah. Tentu iya, saya sangat mengerti, tapi manusia berusaha untuk menghindari hal tersebut," ucap Presiden kelima RI itu.

 

Terkait pernyataan Megawati itu, Rachland mencoba mengingatkan tentang Keppres No. 41 tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan.

 

Keppres tersebut diketahui dikeluarkan di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ketika menjadi presiden.

 

"Tapi bagaimana dengan Keppres No. 41 tahun 2004 tentang penambangan di kawasan hutan lindung -- termasuk di Kalimantan Selatan -- yang madam tandatangani?" tulis Rachland di akun Twitternya, Senin (25/1/2021)

 

Selanjutnya, Rachland membeberkan data sejumlah menteri yang banyak mengobral izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

 

Data tersebut berdasarkan temuan dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah.

 

Dari data tersebut, diketahui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar merupakan menteri yang paling banyak mengobral izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

 

Sedangkan khusus di Kalimantan Selatan, hingga Juni 2020 terdapat 93 Unit IPPKH dengan 56.727,86 ha luasan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan, termasuk sawit dan tambang, yang diduga berkontribusi bagi deforestasi, kerusakan hutan dan lingkungan hidup di daerah aliran sungai utama yang menyebabkan banjir.

 

"Hampir 500 ribu hektare terbit sejak Menteri KLHK M. Prakosa (2001-2004), M. S. Kaban (2004-2009), Zulkifli Hasan (2009-2014), dan Siti Nurbaya Bakar (2014-sekarang). Namun, di era Siti Nurbaya seluas 266.400 hektare. Itu sudah setengah lho dari 499," tulis Rachland.


 G
Baca selengkapnya »

Senin, Januari 25, 2021



Jakarta, SN – Kewajiban bagi seluruh siswi SMKN 2 Padang, Sumatera Barat mengenakan jilbab menjadi sorotan publik. Pasalnya, kewajiban itu turut menyasar siswa non muslim.

 

Mayoritas menentang pengenaan kewajiban itu. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersuara dan melontarkan kecaman serta ancaman pada kepala sekolah.

 

Namun demikian, di mata Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono, penggunaan hijab bagi siswa non muslim merupakan hal sepele.

 

Menurutnya, tidak ada masalah mendasar bagi non Islam untuk turut mengenakan kerudung.

 

“Terkait siswa SMKN 2 di Padang Non Muslim harus pakai jilbab. Pakai jilbab juga gak apa-apa kok,” kata Arief dalam akun Twitter @bumnbersatu, yang diunggah pada Minggu (24/1).

 

Arief Poyuono menekankan bahwa jilbab bukan pakaian yang diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Sebagai contoh, ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengatakan bahwa Bunda Maria juga mengenakan jilbab sebagaimana yang dipakai wanita muslimah.

 

“Sebab perempuan yang ada di kisah-kisah Injil juga pakai jilbab. Loh.. tuh Bunda Maria, Ibu Jesus Kristus pakai jilbab,” tegasnya.

 

Jilbab di matanya merupakan pakaian khas orang Timur Tengah. Artinya, siapapun boleh memakai jiblab, termasuk wanita non muslim.

 

Mantan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Fauzi Bahar menjelaskan bahwa aturan soal jilbab diterbitkan di eranya.

 

Aturan soal penggunaan jilbab, kata dia, dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Padang dan diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang.

 

Namun demikian, Fauzi Bahar menegaskan bahwa aturan itu hanya diwajibkan bagi siswi yang beragama muslim. Sedangkan bagi yang non muslim sebatas bersifat dianjurkan. (*)


Baca selengkapnya »

Senin, Januari 25, 2021



Penulis: Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

 

Banjir Kalimantan Selatan, Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan banjir di banyak tempat lainnya di Indonesia, itu salah hujan. Banjir di Jakarta? Pasti salah Anies.

 

Banjir selalu jadi opini publik. Bergantung siapa yang menarasikan. Sejumlah pihak mengabaikan data. Yang penting bagi mereka, pengaruhi persepsi publik bahwa Anies yang salah.

 

Ada kesan, di masa Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi dan Ahok, seolah-seolah Jakarta gak pernah banjir. 

 

Di masa Gubernur Anies, apakah banjir Jakarta paling parah dan korbannya paling banyak? Apakah banjir di Jakarta lebih parah dari daerah lain? Nah, disini pentingnya melihat data. Semua bisa dilihat di media. Googling, semua data keluar dan bisa dibaca. Dari tahun ke tahun, semua ada datanya. Publik bisa membandingkan antara banjir di era Anies dengan era gubernur-gubernur sebelumnya.

 

Tidak bijak memang, membandingkan gubernur satu dengan gubernur lain, karena semua punya kerja dan jasa. Kecuali sebagai data untuk antisipasi dan penanganan banjir berikutnya agar lebih efektif. Tapi, membabi buta seolah banjir paling parah di masa Anies tanpa melihat data, itu sama sekali tidak bijak. Apalagi beropini seolah banjir terjadi di Jakarta hanya pada masa Anies saja, tentu ini lebih tidak bijak lagi.

 

Minggu kemarin (24/1), banjir di Jakarta terjadi. Ada 10 titik. Tingginya antara 10-45 cm. Jauh bila dibandingkan dengan daerah lain.

 

900 rumah kerendam di Bangka Belitung. Dua jembatan putus di Aceh. 400 ratus rumah tenggelam di Tasikmalaya. 21 orang mati karena banjir di Kalsel. Puluhan, ratusan hingga ribuan rumah tergenang air di beberapa tempat lain. Ini data.

 

Persoalannya bukan di data, tapi banjir di Jakarta itu dianggap isu paling seksi. Hidangan politik yang paling renyah untuk dimainkan. Tak ada yang lebih renyah isunya dari banjir Jakarta. Nengok kagak, bantu kagak, nyumbang kagak, tapi sibuk bermain politik di tengah penderitaan para korban. Dalihnya: ingin memperjuangkan hak para korban. 

 

Saatnya bangsa ini menyadari secara obyektif tentang "akar persoalan" banjir. Bahwa banjir itu akibat dosa lingkungan alam yang diwariskan selama kurun waktu yang sangat panjang. Tidak instan dan tiba-tiba datang. Akibat ratusan ribu hutan kalsel dan sejumlah wilayah Indonesia gundul karena ditambang, banjir datang. Menambang itu tidak dosa. Yang dosa itu karena pasca penambangan tidak dilakukan reklamasi sebagaimana perintah undang-undang. Nambang 100 hektar, setor biaya reklamasi satu hektar. Disiinilah permainan dan manipulasi terjadi

 

Selama tidak ada reklamasi yang benar di bekas tambang, kalsel dan semua wilayah tambang di negeri ini kedepan akan berlangganan banjir di setiap musim hujan. Termasuk gundulnya hutan di Puncak Bogor, Jakarta yang menanggung akibatnya. Ini terjadi dari ratusan tahun lalu.

 

Teori ini berlaku untuk wilayah tambang yang lain seperti Kaltim, Kalteng, Halmahera, Sulawesi Tenggara, dan juga daerah-daerah lain yang mulai gundul hutannya. Hanya nunggu giliran dan waktu saja!

 

Dari fakta banjir di berbagai daerah saat ini yang begitu parah, luas dan banyak menelan korban, Jakarta tetap dianggap paling seksi. Meski hujannya paling ringan. 10-45 cm.

 

Ini baru awal. Menuju ke pebruari, diperkirakan curah hujan akan makin besar. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, potensi banjir pun kemungkinan akan berlanjut dan bisa lebih parah dari hari kemarin.

 

Pemprov DKI kerja keras menyiapkan segala upaya untuk antisipasi, termasuk menyiagakan pompa-pompa air yang sempat beberapa dicuri dan dipotong kabelnya.

 

Disisi lain, para buzzer juga sudah siapkan camera, juru meme dan tukang video yang siap membidik obyek banjir di Jakarta untuk diviralkan.

 

Ketika Jakarta banjir, rumah-rumah yang tenggelam dan korban-korban yang berjatuhan di wilayah lain akan menghilang beritanya. Kalah seksi dengan berita banjir di Jakarta. Kasus korupsi bansos dan BPJS juga akan ikut tenggelam di tengah banjir Jakarta. Kenapa? Karena Anies gubernurnya. Kandidat calon presiden 2024 yang terus diburu kelemahan dan kesalahannya. Coba gubernurnya bukan Anies, mungkin akan berbeda.

 

Ini ujian bagi Anies. Langganan hujatan saat musim banjir. Bersiaplah menghadapi! 

Jakarta, 25 Januari 2021


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.