SANCAnews.id

Jakarta, SN – Kewajiban bagi seluruh siswi SMKN 2 Padang, Sumatera Barat mengenakan jilbab menjadi sorotan publik. Pasalnya, kewajiban itu turut menyasar siswa non muslim.

Mayoritas menentang pengenaan kewajiban itu. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersuara dan melontarkan kecaman serta ancaman pada kepala sekolah.

Namun demikian, di mata Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono, penggunaan hijab bagi siswa non muslim merupakan hal sepele.

Menurutnya, tidak ada masalah mendasar bagi non Islam untuk turut mengenakan kerudung.

“Terkait siswa SMKN 2 di Padang Non Muslim harus pakai jilbab. Pakai jilbab juga gak apa-apa kok,” kata Arief dalam akun Twitter @bumnbersatu, yang diunggah pada Minggu (24/1).

Arief Poyuono menekankan bahwa jilbab bukan pakaian yang diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Sebagai contoh, ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengatakan bahwa Bunda Maria juga mengenakan jilbab sebagaimana yang dipakai wanita muslimah.

“Sebab perempuan yang ada di kisah-kisah Injil juga pakai jilbab. Loh.. tuh Bunda Maria, Ibu Jesus Kristus pakai jilbab,” tegasnya.

Jilbab di matanya merupakan pakaian khas orang Timur Tengah. Artinya, siapapun boleh memakai jiblab, termasuk wanita non muslim.

Mantan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Fauzi Bahar menjelaskan bahwa aturan soal jilbab diterbitkan di eranya.

Aturan soal penggunaan jilbab, kata dia, dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Padang dan diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang.

Namun demikian, Fauzi Bahar menegaskan bahwa aturan itu hanya diwajibkan bagi siswi yang beragama muslim. Sedangkan bagi yang non muslim sebatas bersifat dianjurkan. (*)

Penulis: Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Banjir Kalimantan Selatan, Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan banjir di banyak tempat lainnya di Indonesia, itu salah hujan. Banjir di Jakarta? Pasti salah Anies.

Banjir selalu jadi opini publik. Bergantung siapa yang menarasikan. Sejumlah pihak mengabaikan data. Yang penting bagi mereka, pengaruhi persepsi publik bahwa Anies yang salah.

Ada kesan, di masa Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi dan Ahok, seolah-seolah Jakarta gak pernah banjir. 

Di masa Gubernur Anies, apakah banjir Jakarta paling parah dan korbannya paling banyak? Apakah banjir di Jakarta lebih parah dari daerah lain? Nah, disini pentingnya melihat data. Semua bisa dilihat di media. Googling, semua data keluar dan bisa dibaca. Dari tahun ke tahun, semua ada datanya. Publik bisa membandingkan antara banjir di era Anies dengan era gubernur-gubernur sebelumnya.

Tidak bijak memang, membandingkan gubernur satu dengan gubernur lain, karena semua punya kerja dan jasa. Kecuali sebagai data untuk antisipasi dan penanganan banjir berikutnya agar lebih efektif. Tapi, membabi buta seolah banjir paling parah di masa Anies tanpa melihat data, itu sama sekali tidak bijak. Apalagi beropini seolah banjir terjadi di Jakarta hanya pada masa Anies saja, tentu ini lebih tidak bijak lagi.

Minggu kemarin (24/1), banjir di Jakarta terjadi. Ada 10 titik. Tingginya antara 10-45 cm. Jauh bila dibandingkan dengan daerah lain.

900 rumah kerendam di Bangka Belitung. Dua jembatan putus di Aceh. 400 ratus rumah tenggelam di Tasikmalaya. 21 orang mati karena banjir di Kalsel. Puluhan, ratusan hingga ribuan rumah tergenang air di beberapa tempat lain. Ini data.

Persoalannya bukan di data, tapi banjir di Jakarta itu dianggap isu paling seksi. Hidangan politik yang paling renyah untuk dimainkan. Tak ada yang lebih renyah isunya dari banjir Jakarta. Nengok kagak, bantu kagak, nyumbang kagak, tapi sibuk bermain politik di tengah penderitaan para korban. Dalihnya: ingin memperjuangkan hak para korban. 

Saatnya bangsa ini menyadari secara obyektif tentang "akar persoalan" banjir. Bahwa banjir itu akibat dosa lingkungan alam yang diwariskan selama kurun waktu yang sangat panjang. Tidak instan dan tiba-tiba datang. Akibat ratusan ribu hutan kalsel dan sejumlah wilayah Indonesia gundul karena ditambang, banjir datang. Menambang itu tidak dosa. Yang dosa itu karena pasca penambangan tidak dilakukan reklamasi sebagaimana perintah undang-undang. Nambang 100 hektar, setor biaya reklamasi satu hektar. Disiinilah permainan dan manipulasi terjadi

Selama tidak ada reklamasi yang benar di bekas tambang, kalsel dan semua wilayah tambang di negeri ini kedepan akan berlangganan banjir di setiap musim hujan. Termasuk gundulnya hutan di Puncak Bogor, Jakarta yang menanggung akibatnya. Ini terjadi dari ratusan tahun lalu.

Teori ini berlaku untuk wilayah tambang yang lain seperti Kaltim, Kalteng, Halmahera, Sulawesi Tenggara, dan juga daerah-daerah lain yang mulai gundul hutannya. Hanya nunggu giliran dan waktu saja!

Dari fakta banjir di berbagai daerah saat ini yang begitu parah, luas dan banyak menelan korban, Jakarta tetap dianggap paling seksi. Meski hujannya paling ringan. 10-45 cm.

Ini baru awal. Menuju ke pebruari, diperkirakan curah hujan akan makin besar. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, potensi banjir pun kemungkinan akan berlanjut dan bisa lebih parah dari hari kemarin.

Pemprov DKI kerja keras menyiapkan segala upaya untuk antisipasi, termasuk menyiagakan pompa-pompa air yang sempat beberapa dicuri dan dipotong kabelnya.

Disisi lain, para buzzer juga sudah siapkan camera, juru meme dan tukang video yang siap membidik obyek banjir di Jakarta untuk diviralkan.

Ketika Jakarta banjir, rumah-rumah yang tenggelam dan korban-korban yang berjatuhan di wilayah lain akan menghilang beritanya. Kalah seksi dengan berita banjir di Jakarta. Kasus korupsi bansos dan BPJS juga akan ikut tenggelam di tengah banjir Jakarta. Kenapa? Karena Anies gubernurnya. Kandidat calon presiden 2024 yang terus diburu kelemahan dan kesalahannya. Coba gubernurnya bukan Anies, mungkin akan berbeda.

Ini ujian bagi Anies. Langganan hujatan saat musim banjir. Bersiaplah menghadapi! 

Jakarta, 25 Januari 2021

Jakarta, SN – Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar membenarkan soal aliran dana dari luar negeri ke rekening FPI. Namun, uang itu bukan untuk pendanaan aksi terorisme, melainkan aksi kemanusiaan.

Menurut Aziz, FPI telah dipercaya banyak orang, sampai orang di luar negeri untuk menampung dan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Indonesia.

“Ini menandakan FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak yatim dan bantuan bencana serta yang lainnya,” ujar Aziz kepada JPNN, Minggu (24/1) malam.

Aziz menerangkan, selain menerima bantuan, FPI juga kerap mengirimkan bantuan ke negara lain yang kesusahan atau terkena musibah.

“Seperti misalnya di Palestina, juga terhadap saudara kita di Myanmar,” tambah Aziz.

Atas hal itu, dia meminta kepada siapa saja yang menuduh uang di rekening FPI sebagai bagian dari terorisme agar dicek kejiwaannya.

“Uang itu untuk bantuan kemanusiaan dan kesehatan, jika ada yang anggap dan tuduh itu bagian dari terorisme, maka yang menuduh harus dicek kejiwaannya,” tandas Aziz. []

Jakarta, SN – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan terkait penyitaan barang bukti anggota Laskar FPI M Suci Khadavi Putra oleh polisi pada Senin (25/1).

Sayangnya, sidang kembali ditunda lantaran pihak Bareskrim Polri selaku Termohon tak hadir untuk kedua kalinya.

Sidang pun hanya berlangsung lima menit, lalu majelis hakim tunggal Siti Hamidah mengetok palu setelah menyatakan sidang ditunda hingga 1 Februari 2021 mendatang.

Pengacara keluarga Suci Khadavi, Rudy Marjono mengatakan, ada sejumlah poin yang bakal dibacakan saat sidang tersebut digelar nanti.

Di antaranya mempertanyakan di mana keberadaan barang-barang pribadi milik Muhammad Suci Khadavi Putra yang sebelumnya tewas ditembak polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

"Perkara ini kaitannya dengan sah tidaknya penyitaan. Kami mempertanyakan masalah itu karena sampai detik ini kami belum terima berita acara serah terima barang ataupun adanya penetapan dari pengadilan yang disampaikan pihak kepolisian tentang penyitaan," ungkap Rudy Marjono, Senin (25/1).

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa pihak keluarga Suci Khadavi maupun tim pengacara tidak menerima berkas serah terima barang pribadi tersebut.

Karena itu, Rudy menilai penyitaan barang pribadi milik Laskar FPI tersebut tidak sah dan melawan hukum.

"Kami pun belum terima itu semua. Jadi keberadaan barang itu di mana juga kami pertanyakan di sini," pungkas Rudy Marjono.[]