SANCAnews.id

Laporan FPI Diterima oleh Pengadilan Internasional/ist

Jakarta, SN – Ketua Tim Advokasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Hariadi Nasution mengatakan, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda telah menerima laporan dan berkas terkait dengan peristiwa penembakan 6 laskar FPI oleh polisi Indonesia.

“Saya perlu jelaskan, bentuknya itu bukan sebuah gugatan, akan tetapi seluruh laporan informasi terkait pelanggaran HAM berat sudah kita sampaikan kepada ICC, dan pihak ICC menyampaikan sudah menerima semua berkas itu dengan baik,” kata pria yang akrab disapa Ombat itu, Jumat (22/1).

Tidak hanya insiden penembakan 6 laskar FPI, Ombat mengatakan ICC juga telah menerima berkas laporan dugaan pembunuhan oleh aparat keamanan Indonesia pada saat demonstrasi 21-23 Mei 2019.

Menurut Ombat, laporan itu sengaja dikirimkan agar ICC melihat indikasi mata rantai kekerasan yang terus dilakukan aparatur keamanan negara Indonesia, “Seperti sudah menjadi kebijakan yang bersifat permanen oleh rezim Indonesia,” tuturnya.

Lanjut Ombat, masih menunggu tindak lanjut dan proses selanjutnya dari ICC. Tidak hanya ke ICC, Ombat mengaku juga telah mengirimkan laporan penembakan 6 laskar FPI ke Committee Against Torture di Jenewa, Swiss pada 25 Desember 2020 lalu.

Laporan tersebut dikirim karena Indonesia terikat oleh Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

“Dalam hal perjuangan menegakkan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia, kita akan terus melakukan upaya-upaya yang di anggap perlu dan sesuai dengan mekanismenya,” kata dia.

Seperti diketahui, peristiwa bentrokan antara polisi dengan enam Laskar FPI yang menjaga Babib Rizieq Shihab terjadi di tol Jakarta-Cikampek KM 50, Senin (7/12) dini hari. Dalam kejadian tersebut, enam anggota FPI ditembak mati oleh polisi.

Setiap kelompok mengajukan gugatan atas kejadian tersebut, baik dari FPI maupun polisi. Pasca kejadian, Komnas HAM langsung melakukan penyidikan, beberapa bulan kemudian tim penyidik Komnas HAM menyimpulkan bahwa kejadian pada akhir tahun 2020 itu merupakan pelanggaran HAM. (*)

Jakarta, SN – Kebakaran hebat menghanguskan 11 unit kios permanen dan 15 kios semi permanen di kawasan Pasar Kuok, Kabupaten Kampar pada Jumat (22/1/2021) pukul 04.30 WIB dini hari.

Saat kejadian, api dengan cepat menjalar ke kios-kios di pusat jual beli warga setempat itu. Akibat tempat dagangan yang hangus, para pedagang kebingungan untuk mencari nafkah selanjutnya.

Saat kejadian kebakaran, salah satu pedagang Jasri (45) bergegas keluar dan melihat api sudah mulai membesar. Jasri kemudian segera membangunkan seluruh penghuni yang tinggal di sekitar kios yang terbakar itu.

Dia bersama warga lainnya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api justru makin membesar.

"Sempat berupaya dipadamkan dengan alat seadanya, banyak kios yang dihuni terbakar," kata Jasri kepada SuaraRiau.id, Jumat (22/1/2021).

Dia yang sudah bertahun-tahun berdagang di lokasi itu pun tak tahu harus berbuat apa lagi, sebab lokasi kios barang harian dagangan tersebut sudah ludes terbakar malam tadi, "Kita hanya bisa pasrah," kata Jasri.

Dari informasi yang dihimpun, ada 14 keluarga yang menjadi korban amukan api, mereka tinggal dalam kios yang berada di lokasi itu.

Kepala Dusun setempat melalui kanal media sosial juga menggalang dana untuk membantu para korban yang terdampak di pasar Kuok tersebut.

Dalam unggahan itu, dia menyarankan agar sumbangan dapat disalurkan melalui Ketua RT/RW atau ke posko di tempat kejadian di Pasar Kuok, Kabupaten Kampar.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara penyebab dan jumlah kerugian masih dalam pendataan pihak kepolisian.

Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Muhammad Kholid melalui Kasubbag Humas AKP Deni Yusra mengungkapkan, bahwa saat kejadian itu salah satu pemilik kios, Jasri sedang tidur di dalam kiosnya dan melihat ada kepulan asap memenuhi tempat tinggalnya itu.

"Pada waktu bersamaan dia mendengar ada teriakan ada kebakaran," kata Deni, dalam keterangannya, Jumat (22/1/2021).

Selanjutnya Jasri bergegas keluar dan melihat api sudah mulai membesar, dengan segera Jasri membangunkan seluruh penghuni yang tinggal disekitar kios yang terbakar itu.

Kemudian dia bersama warga lainnya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api makin membesar, "Beruntung tidak ada korban jiwa," ungkapnya.

Tak lama setelah kebakaran pasar tradisional itu, Kapolsek Bangkinang Barat Ipda Yulanda Alvaleri yang mendapat informasi segera memerintahkan anggotanya mendatangi lokasi untuk melakukan pertolongan, sekaligus mengamankan lokasi kejadian serta menghubungi pihak Damkar Kabupaten Kampar.

Sekitar pukul 05.30 WIB, 4 unit Mobil Damkar Pemkab Kampar tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman, api baru dapat dipadamkan sekira pukul 06.30 WIB.

Kapolsek Bangkinang Barat Ipda Yulanda Alvaleri menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP, mendata dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran ini, "Kita masih melakukan pendataan," katanya.[]

Jakarta, SN – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menilai pelaporan yang dilakukan oleh Tim Advokasi laskar FPI ke International Criminal Court (ICC) adalah hal yang wajar.

Menurut Anam, siapa pun memiliki hak untuk memperjuangkan kasus pada semua level, termasuk sampai ke mekanisme internasional. "Ini jadi semangat konstitusi dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM," ujar dia saat dihubungi pada Kamis, 21 Januari 2021.

Di sisi lain, Anam mengatakan bahwa pelaporan ke ICC akan sulit. "Iya sulit (karena dua alasan)," kata Anam. Sebab, Indonesia bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Selain itu, status kasus kematian anggota FPI ini pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. 

Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI) ke ICC.

Dalam tangkapan layar laporan yang Tempo terima, tertulis bahwa tim advokasi meminta ICC atau Pengadilan Kejahatan Internasional menindaklanjuti laporan kasus yang dikirimkan, yakni kasus 21-22 Mei 2019 dan 7 Desember 2020.

Enam anggota FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30.

Komnas HAM menyatakan ada indikasi pelanggaran HAM berupa unlawfull killing terhadap empat anggota laskar. Adapun dua anggota laskar, menurut Komnas, meninggal tertembak saat bentrok berkejaran dengan mobil polisi.

Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya, Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawfull killing empat anggota laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana. []