SANCAnews.id

Pandji Pragiwaksono: FPI Selalu Ada Saat Dibutuhkan/Ist

Jakarta, SN – Aktor dan komedian, Pandji Pragiwaksono menilai langkah pemerintah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI), bukan langkah yang tepat. Sebab akan muncul para simpatisan FPI ini dengan bentukan ormas yang berbeda.

“Ngebubarin itu percuma, karena nanti akan ada yang lain lagi, Front Pejuang Islam atau lainnya. Ngebubarin percuma kaya nutup situs bokep, entar juga kebuka lagi ga ada hujungnya gitu,” ujar Pandji ketika berdiskusi secara virtual dengan dua mantan anggota FPI, seperti dilansir dari chanel YouTubenya, Rabu (20/1).

Pandji Pragiwaksono mengatakan, di masyarakat ada banyak para simpatisan FPI. Terlebih lagi di kalangan bawah. Itu karena FPI selalu ada ketika masyarakat kalangan bawah meminta bantuan. Menurut Pandji Pragiwaksono, pendapat itu dia dengar dari Sosiolog Thamrin Amal Tomagola.

“FPI itu dekat dengan masyarakat. ini gue dengar dari Pak Thamrin Tomagola, dulu tahun 2012, kalau misalnya ada anak mau masuk di sebuah sekolah, kemudian ga bisa masuk, itu biasanya orang tuanya datangi FPI minta surat. Dibikinin surat ke FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk, terlepas dari isi surat itu menakutkan atau tidak, tapi nolong warga gitu,” ujar Pandji.

Pandji melanjutkan, FPI terkenal dan disukai di masyarakat kalangan bawah ketika para elit dari ormas Islam besar, yakni Nahdaul Ulama (NU) dan Muhammadiyah jauh dari masyarakat.

“FPI itu hadir gara-gara dua ormas besar Islam (NU dan Muhamamdiya) jauh dari rakyat. Mereka elit-elit politik. Sementara FPI itu dekat. Kalau ada yang sakit, ada warga yang sakit mau berobat, ga punya duit, ke FPI, kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang FPI ngasih surat. suratnya dibawa ke dokter jadi diterima,” ungkap Pandji.

Pandji melanjutkan, menurut Tamrin Tomagola, pintu ulama-ulama dari kalangan FPI selalu terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Sementara NU dan Muhammadiyah, terlalu elitis, sehingga masyarakat enggan untuk mendekat.

“Kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulama FPI kebuka untuk warga, jadi orang kalau mau datang bisa. Nah, yang NU dan Muhammadiyah yang terlalu tinggi dan elitis, warga tuh ngga kesitu, warga justru ke FPI. Makanya mereka pada pro FPI, karena FPI ada ketika mereka butuhkan,” ungkap pria 41 tahun ini.

Pandji bilang, bubarkan FPI bukan sebuah solusi yang tepat. Dia mengatakan, jika pemerintah tidak mau melihat FPI eksis, maka harus menyelesaikan masalah sosial lingkungan.

“Makanya gue bilang, bubarin FPI itu gampang tapi ga menyelesaikan masalahanya karena FPI menyediakan bantuan ketika rakyat lagi butuh selama elu ga kasi bantuan ketika rakyat lagi butuh, maka rakyat akan cari ormas lain untuk dapat bantuan,” ucap Pandji.

“Jadi kalau lu ga mau ormas itu tamba gede, tambah kekuatan, ya elu harus bisamenyelesaikan masalah sosial di lingkungan elu. Karena ketidak kepedulian lu terkaitpemasalahan sosial, akan berbalik dalam bentuk pemaslahan sosial lagi,” latanya lagi.

“Yang gampang adalah bubarin ormas, yang susah adalah peduli sama masyaraklatsekitar,” tutup Pandji.

Pemerintah resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (30/12) lalu. Segala bentuk aktifitas FPI juga dilarang karena dianggap ilegal.[]

Jakarta, SN – Politisi PSI, Muannas Alaidid, tampak meradang dengan apa yang dikatakan aktor dan komedian Pandji Pragiwaksono tentang Front Pembela Islam bersama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Muannas mengingatkan Pandji agar jangan sekali-kali menjadi YouTuber dengan menginjak-injak NU dan Muhammadiyah.

“Cari duit dari pelawak sudah betul itu atau stand-up komedi menghibur banyak orang, jangan pengen jadi YouTuber anda menginjak-injak NU dan Muhammadiyah, kurang ngajar bener anda Pandji,” tulis Muannas di twitternya, dikutip Kamis (21/1).

Muannas menilai, Pandji memuji FPI dengan mengatakan selalu ada ketika dibutuhkan Masyarakat, seperti teori politik membela bambu. Memuji FPI namun menginjak NU dan Muhammadiyah.

“Teori managent konflik, cara Pandji ini politik belah bambu, dia angkat yang satu kemudian menginjak ormas-ormas terbesar yang betul-bet menjaga dan mencerdaskan anak bangsa,” kata Muannas.

Muannas bilang, membandingkan FPI dengan NU dan Muhammadiyah salah besar. Sebab kedua ormas Islam besar di Indonesia itu telah banyak berjasa kepada bangsa.

“NU dan Muhammadiyah berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu masyarakat,” kata Muannas.

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono mengatakan, di masyarakat ada banyak yang menjadi simpatisan FPI. Terlebih lagi di kalangan bawah. Itu karena FPI selalu ada ketika masyarakat kalangan bawah meminta bantuan.

Menurut Pandji Pragiwaksono, pendapat itu dia dengar dari Sosiolog Thamrin Amal Tomagola ketika diwawancarainya di Har Rock FM Jakarta tahun 2012 silam

“FPI itu dekat dengan masyarakat. Ini gue dengar dari Pak Thamrin Tomagola dulu tahun 2012, kalau misalnya ada anak mau masuk di sebuah sekolah, kemudian ga bisa masuk, itu biasanya orang tuanya datangi FPI minta surat. Dibikinin surat ke FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk, terlepas dari isi surat itu menakutkan atau tidak, tapi nolong warga gitu,” ujar Pandji dilansir chanel YouTubenya, Rabu (20/1).

Pandji melanjutkan, FPI terkenal dan disukai di masyarakat kalangan bawah ketika para elit dari ormas Islam besar, yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah jauh dari masyarakat.

“FPI itu hadir gara-gara dua ormas besar Islam (NU dan Muhamamdiyah) jauh dari rakyat. Mereka elit-elit politik. Sementara FPI itu dekat. Kalau ada yang sakit, ada warga yang sakit mau berobat, ga punya duit, ke FPI, kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang FPI ngasih surat. suratnya dibawa ke dokter jadi diterima,” ungkap Pandji.

Pandji melanjutkan, menurut Tamrin Tomagola, pintu ulama-ulama dari kalangan FPI selalu terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Sementara NU dan Muhammadiyah, terlalu elitis, sehingga masyarakat enggan untuk mendekat.

“Kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulama FPI kebuka untuk warga, jadi orang kalau mau datang bisa. Nah, yang NU dan Muhammadiyah yang terlalu tinggi dan elitis, warga tuh ngga kesitu, warga justru ke FPI. Makanya mereka pada pro FPI, karena FPI ada ketika mereka butuhkan,” ungkap pria 41 tahun ini. []

Jakarta, SN – Seorang perempuan meluapkan emosinya di lokasi pengungsian gempa Sulawesi Barat di Stadion Manakarra, Mamuju, bertepatan dengan kedatangan Presiden Jokowi, Selasa (19/1).

Fajar melansir, dari beberapa tenda pengungsian yang dikunjungi Jokowi, ada satu tenda yang mendadak ramai lantaran salah satu pengungsi emosi.

Dia meluapkan emosinya di depan pengungsi lain dan sejumlah awak media. Hal itu terjadi lantaran tempat salatnya yang ada di dalam tenda yang dia tempati diinjak-injak pengungsi lain, awak media hingga paspamres.

Meski tempat salatnya itu hanya beralaskan kain tenda dan karpet karet, serta dibentangkan selembar sajadah, perempuan itu tetap kukuh agar tempat salatnya itu tak diinjak oleh siapa pun.

“Jangan diinjak, jangan diinjak. Tempat salatku itu,” kata perempuan tersebut.

Saat itu Presiden Jokowi membagikan makanan siap saji dan paket sembako.

Sementara sejumlah jurnalis dan pengungsi lain hendak mengambil foto Jokowi. Mereka pun berdesak-desakan hingga tak sengaja menginjak tempat salat itu.

Luapan emosi perempuan itu sia-sia. Karpet tempat dia salat terinjak juga. Namun kemarahan perempuan itu tak berlangsung lama dan tak terlalu memicu masalah.

Sebelum tiba di stadion itu, Jokowi bersama rombongan juga sempat mengunjungi gedung Gubernur Sulbar yang ambruk usai diguncang gempa. []

Jakarta, SN – Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo berharap di masa kepemimpinannya nanti tidak ada lagi anggapan kriminalisasi terhadap ulama. Komjen Listyo Sigit memastikan akan membuka ruang komunikasi dengan ulama.

"Saya kira bahasa kriminalisasi itu ke depan kami harapkan tidak ada lagi. Artinya, memang kami akan membuka ruang komunikasi," kata Komjen Listyo Sigit setelah menjalani uji calon Kapolri, di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Hal itu dikatakan Komjen Listyo Sigit sekaligus menjawab pertanyaan terkait tuduhan kriminalisasi ulama kepada pemerintahan saat ini. Komjen Listyo Sigit pun mewanti-wanti satu hal.

Dia meminta agar dibedakan antara ada dugaan tindak pidana dan tidak ada dugaan tindak pidana. Komjen Listyo Sigit menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan jika ada dugaan tindak pidana.

"Namun demikian, tentu harus dibedakan bahwa ada tindak pidana, kemudian ada ruang komunikasi," sebutnya.

"Saya kira mudah-mudahan ke depan dengan komunikasi yang baik tidak ada lagi hal-hal yang... Namun demikian, kalau ada proses penegakan hukum yang kami lakukan karena kriminalisasi, namun karena ada tindak pidana yang terjadi," imbuh jenderal bintang tiga itu.

Sebelumnya, Komjen Listyo Sigit mengungkap program 100 hari pertama menjadi Kapolri nanti. Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik.

"Seratus hari ke depan tentunya kami sudah menyiapkan program-program yang langsung tentunya bisa kami laksanakan, salah satunya adalah penuntasan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang saat ini ditunggu-tunggu," kata Komjen Listyo Sigit Prabowo setelah menjalani uji calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).(dtk)

Kementerian Sosial menyalurkan 554 paket bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, 26 Juli 2020.

- Kementerian Sosial gagal menyalurkan 935.940 paket bantuan Covid-19 karena tidak akuratnya data penerima.

- Sisa paket bantuan kebutuhan pokok itu dialokasikan untuk pelbagai komunitas, seperti kelompok difabel dan panti jompo.

- Sejumlah pejabat di Kementerian Sosial diduga meminta upeti dari perusahaan penyedia bantuan bahan pokok untuk kaum difabel dan jompo itu.

Kementerian Sosial tak bisa membagi habis 22,8 juta paket bantuan sosial Covid-19 di daerah Jabodetabek pada 2020. Hampir satu juta paket bansos tak tersalurkan karena berbagai kendala, seperti alamat tak lengkap atau tumpang-tindih data.

Kemensos lantas mengalihkan sisa bantuan senilai Rp 280 miliar tersebut untuk berbagai komunitas, seperti kelompok difabel dan jompo, melalui puluhan perusahaan yang diduga menyetor upeti ke sejumlah pihak.

Masalahnya, jatah bantuan sosial untuk komunitas itu diduga menjadi bancakan berbagai pihak, termasuk pejabat di Kementerian Sosial.

Dari setiap paket bantuan sosial, dikutip fee dengan jumlah bervariasi. “Perlakuannya hampir sama dengan bantuan sosial secara umum,” kata sumber yang mengetahui praktik kutipan ilegal di Kementerian Sosial itu.

Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal kutipan ilegal bantuan sosial ini.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang membawahkan Kementerian Sosial, Muhadjir Effendy, tak bersedia mengomentari persoalan tersebut. “Itu wewenang Kemensos sebagai kementerian teknis,” kata Muhadjir.

Sejauh ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pengurus perusahaan penyedia bantuan sosial dan menggeledah beberapa kantor mereka.

Komisi antirasuah sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial ini. Seorang di antaranya adalah Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial sekaligus Wakil Bendahara Umum PDIP. Lalu dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta dua orang penyedia bantuan sosial bernama Harry Sidabukke dan Ardian IM.[]