SANCAnews.id

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor, Luqman Hakim /Ist

Jakarta, SN – Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor, Luqman Hakim meradang melihat polisi tak memproses lebih jauh dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Raffi Ahmad dkk.

Luqman bahkan membandingkan kasus kerumunan yang dilakukan Raffi Ahmad, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Gading Martin di Rumah Sean Gelael dengan kasus Habib Rizieq Shihab di Petamburan.

“Kumpul belasan orang tanpa masker dan jarak, tidak langgar aturan Prokes? Apakah ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia? Kenapa beda perlakuan dengan acara maulid Rizieq Shihab di Petamburan (14/11)?” kata Luqman di akun Twitternya, Selasa (19/1/2021).

Legislator fraksi PKB DPR RI itu meminta polisi berlaku adil terhadap semua warga negara.

“Apakah Raffi, Ahok @basuki_btp dkk manusia istimewa?,” tanyanya disertai dua simbol wajah cemberut marah.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya memastikan, tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam penyelenggaraan pesta yang dihadiri Raffi Ahmad, Komisaris Utama PT Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan kawan-kawan.

Hal itu didapat berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolres Metro Depok, Senin (18/1/2021).

“Unsur persangkaan di Pasal 93 itu tidak ada karena cuma 18 orang di situ,” ungkapnya.

Selain itu, semua undangan yang datang ke pesta itu juga masuk dengan protokol kesehatan.

“Sudah kita periksa semuanya, ada swab antigen,” sambungnya.

Selain itu, pesta yang digelar di rumah Ricardo Gelael itu juga dihadiri oleh orang terbatas.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu menyatakan bahwa pembuat pesta juga telah menerapkan aturan ketat saat menggelar pesta dimaksud.

“Nggak ada beda dengan bikin kegiatan di luar, kebetulan itu lagi ulang tahun,” jelasnya. []

Jakarta, SN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengunjungi korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan turun tangan membantu korban gempa Sulbar.

Salah satu yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi ialah terkait dengan perbaikan rumah korban gempa Sulbar.

Rumah-rumah milik korban gempa Sulbar akan dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat hingga Rp50 juta. Namun, ucapan Presiden Jokowi ini dicibir oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. 

Pasalnya, Presiden Jokowi tidak hanya sekali mengumbar janji soal perbaikan rumah korban gempa. Sebelum terjadi gempa Sulbar, korban gempa Lombok dua tahun lalu juga diberi janji serupa.

Presiden Jokowi sempat menjanjikan uang perbaikan rumah senilai Rp50 juta kepada korban gempa Lombok saat berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin 30 Juli 2018.

"Masing-masing rumah yang rusak berat akan diberikan dana sebesar Rp50 juta," kata Jokowi.

"Pembangunan dan supervisi akan dibantu oleh TNI, sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh gubernur, bupati dan perangkat yang lain," ujar Presiden Jokowi menambahkan.

Hingga Januari 2019, tak nampak tanda-tanda digelontorkannya bantuan dari Presiden Jokowi maupun pemerintah pusat untuk perbaikan rumah korban gempa Lombok.

"Kami butuh bukti, bukan janji," ucap Kepala Desa (Kades) Jeringo Kabupaten Lombok Barat, Sahril pada Jumat 11 Januari 2019.

Padahal, bantuan tersebut sudah dicantumkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Lombok.

Sebenarnya, pada Desember 2018, pemerintah pusat dikabarkan sudah mengirim dana perbaikan rumah kepada warga Kabupaten Lombok Barat dengan total mencapai Rp278,21 miliar.

Namun, kebutuhan dana untuk melakukan perbaikan puluhan ribu rumah di Kabupaten Lombok Barat yang rusak akibat gempa Lombok mencapai Rp1,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim telah mengucurkan dana hingga triliunan rupiah untuk korban gempa Lombok. Akan tetapi, tampaknya bantuan itu belum semuanya sampai kepada korban gempa Lombok.

Masalah janji bantuan perbaikan rumah korban gempa Lombok ini menjadi perhatian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut Presiden Jokowi sebetulnya tak perlu mengulang janji yang sama jika tidak mampu memenuhinya.

Hidayat Nur Wahid mendesak Presiden Jokowi untuk lebih solutif saat mengunjungi lokasi bencana dan membantu korban, termasuk korban banjir Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kehadiran Presiden Jokowi mestinya jadi solusi jangka pendek dan panjang," kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari cuitan akun Twitter @hnurwahid pada Rabu 20 Januari 2021.

"Tidak untuk menambah kontroversi dan apatisme soal sebab banjir Kalsel atau menambah janji yang sulit dipenuhi," ujar Hidayat menjelaskan.

"(Yakni) bantu perbaiki rumah korban gempa Sulbar sampai dengan Rp50 juta. Karena janji serupa untuk NTB belum terlaksana juga," kicau Hidayat Nur Wahid menutup kritiknya pada Presiden Jokowi.

Sebagaimana dikabarkan Pikiran-Rakyat.com, Presiden Jokowi bantuan perbaikan rumah korban gempa Sulbar akan diberikan sesuai dengan kerusakan yang dialami masing-masing warga.

“Untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta,” ujar Jokowi. (*)

Jakarta, SN –  Tim Advokasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan kasus penembakan enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di tol Jakarta-Cikampek dan peristiwa 21-22 Mei 2019 ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Pelaporan itu dilayangkan dengan alasan dua insiden tersebut sebagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat resmi negara.

"Laporan tim advokasi korban pelanggaran HAM berat oleh aparat negara ke ICC. Tragedi 21-22 Mei 2019 dan pembantaian 7 Desember 2020," kata salah satu tim advokasi, Munarman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/1).

Berdasarkan tangkapan layar surat elektronik yang diterima CNNIndonesia.com dan sudah dikonfirmasi, laporan itu resmi dilayangkan pada 16 Januari lalu. Laporan dikirimkan kepada Juru Bicara dan Kepala Departemen Luar Negeri ICC Fadi El-Abdallah.

Dalam laporan itu tertulis bahwa Tim Advokasi meminta ICC bisa menindaklanjuti laporan kasus insiden 7 Desember 2020 dan Tragedi 21-22 Mei 2019.

Masih dalam surat elektronik itu, Tim Advokasi meminta agar ICC mampu mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi yang dilakukan aparatur negara terhadap warga negaranya sendiri.

"Kami memohon secara hukum untuk meminta Anda [ICC] menghentikan rezim Indonesia yang secara konsisten dan berkelanjutan menggunakan cara-cara intimidasi, penghilangan paksa, penyiksaan, pembunuhan, dalam melengkapi kebijakan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh kritis," kata isi laporan tersebut.

Ia mengatakan dokumen laporan yang telah dikirim ke ICC bersifat rahasia. Sebab, di dalamnya terdapat nama-nama pejabat yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

"Karena ada nama nama pejabat yang bertanggung jawab dan bisa menjadi suspect dan bisa diseret ke ICC nantinya," kata pria yang akrab disapa Ombat tersebut.

Diketahui, bentrokan antara polisi dengan pengawal Rizieq Shihab itu terjadi di Tol Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) dini hari lalu. Dalam kejadian tersebut, enam anggota FPI tewas ditembak aparat kepolisian. (sanca)

Jakarta, SN – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kabar 25 relawan uji klinis vaksin Covid-19 yang dinyatakan positif virus corona. Menurutnya, kasus ini harus dibedah dan tak bisa digenaralisasi sebagai kegagalan.

Dari uji klinis vaksin Covid-19 fase III buatan Sinovac yang dilaksanakan Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, terdapat 25 relawan yang dinyatakan positif virus corona setelah mendapatkan penyuntikan kedua.

Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, merupakan salah satu subjek penelitian uji klinis yang dilaksanakan di Bandung itu. Sebagai relawan, Emil mengatakan sudah menjadi metode penelitian bahwa separuh subjek diberi vaksin dan sisanya disuntik plasebo. Hal itu bertujuan untuk melihat efikasi atau khasiat vaksin.

Mantan Wali Kota Bandung itu pun meminta masyarakat tak perlu menggiring opini bahwa uji klinis tersebut gagal.

"Jadi menurut saya cerita itu harus dibedah dan tidak digeneralisasi seolah-olah gagal," kata Emil di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/1).

Emil menjelaskan kalaupun ada relawan yang diberi vaksin kemudian terpapar Covid-19, maka harus dilihat kembali riwayat terinfeksinya. Dia mengatakan berdasarkan keterangan tim dokter, antibodi muncul tiga bulan setelah suntikan kedua.

"Jadi kami disuntik pertama akhir Agustus, kemudian disuntik lagi 14 hari sekitar September, dari September ke Desember itu proses terbentuk antibodi," ujarnya.

"Jadi mungkin saja sebelum H30 dia terkena," kata Emil menambahkan.

Emil mengatakan antibodi yang dihasilkan vaksin Covid-19 sudah terbentuk di bulan ketiga. Sehingga, menurutnya, terkait vaksin gagal atau tidak lebih tepat dipertanyakan ketika memasuki masa tiga bulan tersebut.

"Seperti saya ini yang antibodinya sudah dinyatakan 99 persen dan kena Covid, itu baru pertanyaan yang valid. Tapi kalau terjadinya sebelum 30 hari setelah suntikan kedua itu bisa saja terjadi karena antibodinya sedang berproses," tuturnya.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Unpad Kusnandi Rusmil mengatakan setelah penyuntikan kedua vaksin asal China itu didapati 25 relawan terpapar Covid-19.

Rinciannya, 18 orang penerima plasebo atau obat kosong dan 7 orang penerima vaksin. Adapun total jumlah relawan ada 1.603, atau berkurang 17 orang karena mereka tidak datang untuk suntikan kedua setelah ditunggu sepekan sesuai jadwal.

Menurut Kusnandi, terpaparnya sejumlah relawan di Bandung pasca-penyuntikan adalah hal wajar. Sebabnya, para relawan tidak dilarang untuk beraktivitas. Sehingga bisa jadi mereka bertemu dengan orang yang sudah terpapar virus corona. []