SANCAnews.id

Jakarta, SN – Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI. Ribka menilai rotasi tersebut sebagai hal yang biasa saja, "Biasa aja," kata Ribka Tjiptaning saat dihubungi detik.com, Selasa (19/1/2021).

Ribka mengaku bisa berjuang di mana saja demi kepentingan rakyat. Namun, ia heran karena dirinya yang seorang dokter dipindahkan ke Komisi VII, yang membawahkan isu energi, riset, dan teknologi.

"Di mana aja bisa berjuang untuk rakyat. Cuma lucu aja dokter ngurus minyak," ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka Tjiptaning mengungkapkan dirinya sudah 17 tahun menjadi anggota Dewan yang membawahkan isu kesehatan. "Aku 17 tahun di Komisi IX dan 10 tahun pimpinan Komisi IX," ucapnya.

Ribka juga enggan menjelaskan alasan pemindahannya menjadi anggota Komisi VII DPR RI. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan kepada pimpinan Fraksi PDIP DPR, "Tanya pimpinan fraksi yang memindahkan saya," ucapnya.

Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan yang membidangi ranah energi, riset, dan teknologi.

Komisi VII DPR RI bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi anggotanya di sejumlah komisi di DPR RI. Salah satunya Ribka TJiptaning, yang dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII.

Rotasi Ribka Tjiptaning ini tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Surat ini dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, "Benar," kata Bambang kepada wartawan, Senin (18/1).

Ada 5 anggota fraksi PDIP yang dirotasi. Selain Ribka TJiptaning, ada Ihsan Yunus yang dirotasi. Dia dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Lalu Johan Budi Sapto Pribowo dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III. Serta dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI. [*]

Komjen Listyo Sigit melakukan safari politik jelang uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di DPR/Ist

Jakarta, SN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Tahap awal DPR melacak rekam jejak.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). RDPU bertujuan untuk mengetahui rekam jejak calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit.

Selain itu, Komisi III DPR juga menelisik kinerja dan prestasi calon Kapolri sebagai seorang perwira di Kepolisian.

“Rekam jejak dan kinerja Listyo Sigit selama ini sebagai seorang perwira Polri,” katanya, Senin (18/1).

Dikatakannya, Komisi III DPR juga meminta penjelasan Kompolnas yang telah merekomendasikan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi.

“Poinnya adalah bagaimana mekanisme dari 13 orang menjadi lima nama dan dipilih calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto membenarkan jika pihaknya memberikan masukan kepada Komisi III DPR terkait rekam jejak Listyo Sigit.

“Kami memberikan masukan, terkait rekam jejak, jadi karir-nya dari nol sampai terakhir menjadi Kepala Bareskrim, ada atau tidak catatan-catatan yang negatif,” katanya.

Dikatakannya, masukan-masukan Kompolnas akan digunakan Komisi III DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Benny Mamoto juga menjelaskan bagaimana mekanisme munculnya lima nama calon Kapolri yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Kompolnas telah melakukan tiga kali Focus Group Discussion (FGD) untuk meminta masukan masyarakat sebelum mengusulkan nama-nama calon Kapolri.

“Pertama ‘FGD’ dengan anggota Polri aktif dari angkatan 1989-1995 karena mereka yang akan dipimpin nanti; kedua dengan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan tokoh agama. Lalu ‘FGD’ ketiga dengan para purnawirawan, mantan Kapolri dan Wakapolri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri,” ungkapnya.

Hasil FGD, lalu disusun kriteria Kapolri yang diharapkan masyarakat. Kompolnas kemudian mendata anggota Polri aktif berpangkat Komjen atau Bintang Tiga. Dari hasil pendataan itu ada 14 nama anggota Polri aktif dan kemudian Kompolnas mulai melakukan seleksi.

“Kami mulai seleksi, yang masa dinasnya kurang dari dua tahun kami ‘drop’, dua tahun lebih kami masukan. Berarti sudah berkurang banyak,” ujarnya.

Kemudian, Kompolnas melihat rekam jejak karir sebagai Kapolda. Nama yang belum pernah mejadi Kapolda dicoret hingga mengerucut pada lima nama yaitu Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol Boy Rafly Amar, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Komjen Pol Agus Andrianto.

Dia menjelaskan, setelah mendapatkan lima nama tersebut, Kompolnas melakukan analisis SWOT yaitu apa saja kekuatan, kelebihan, kelemahan, potensi, dan peluang masing-masing calon Kapolri.

“Lalu kami mendengarkan masukan dari berbagai pihak, misalnya, bagaimana kepribadian yang bersangkutan maka kami mendengarkan dari mantan anak buah dan teman-temannya,” tutur-nya.

Setelah itu menurut dia, Kompolnas mengajukan lima nama tersebut kepada Presiden Jokowi untuk dipilih sebagai calon Kapolri.

Sementara itu, calon Kapolri Komjen Listyo Sigit melakukan safari untuk mencari dukungan dan memohon restu. Sebelum bertandang ke DPR, Listyo Sigit mendatangi rumah Mendagri Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri.

“Tadi pagi jam 08.00 WIB lewat sedikit, pak Sigit ke kediaman saya dengan ibu Sigit. Kemudian saya menyampaikan mohon dukungan juga kepada pak Sigit, karena ini salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri. Pilkada yang sudah kita lalui, masih ada ekor-nya ya, sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi). Kita jaga jangan sampai terjadi konflik,” kata Tito.

Tito mengatakan Kemendagri memerlukan kerja sama dan dukungan dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, termasuk Polri untuk menjaga keamanan nasional usai penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 silam.

Terkait sosok, Tito menyebut sosok Listyo Sigit merupakan sosok yang cerdas dan tegas.

“Pak Sigit itu orangnya cerdas, sudah sangat paham dan matang. Bayangkan saja, pernah menjadi Kapolda, jabatan yang sangat penting di Polri, menjadi Kabareskrim. Beliau mempunyai pengalaman yang saya belum punya, yaitu pengalaman sebagai ajudan presiden. Otomatis beliau paham tentang ini, political landscape, tentang politik yang jauh lebih baik daripada saya, dan beliau juga memiliki pribadi yang baik,” katanya.

Tito yang pernah merasakan jabatan Kapolri, melihat Listyo adalah orang yang berkinerja baik selama diberi amanah di berbagai jabatan.

“Selama saya menjadi Kapolri, ada dua jabatan strategis yang beliau sudah laksanakan, pertama Kapolda Banten, kedua Kadivpropam. Pada saat Kapolda Banten, 2 tahun, situasi Banten saya lihat tenang, cool dan kinerjanya sangat baik selama di Polda Banten. Kemudian yang kedua, saat (menjabat sebagai) Kadivpropam, juga beliau sangat membantu saya dan sangat mendukung terutama mendisiplinkan anggota, mengawasi kinerja anggota, dan itu juga dilakukan dengan sangat baik,” tuturnya.

Dilansir Fin.co.id, Listyo juga dikenal sebagai sosok muda yang matang, kaya akan pengalaman, “Ditambah dengan pengalaman beliau sebagai Kabareskrim dalam waktu yang juga lumayan panjang, 1 tahun lebih, yang semua kita menyaksikan bagaimana kinerja beliau, sehingga saya merasa bahwa meskipun berusia muda tapi matang, cukup matang pengalaman di kewilayahan, teritorial, pengalaman di staf yang cukup lama dan juga pengalaman di bidang reserse. Kabareskrim jabatan yang sangat strategis di Polri. Saya kira dengan segala pengalaman itu ditambah dengan pribadi beliau, saya sangat paham. Pribadi yang santun, pribadi yang merangkul, termasuk kemampuan beliau merangkul semua pihak, senior, junior, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, tapi juga saya tau Pak Sigit sangat tegas, sikap beliau sangat tegas sekali,” tandasnya.

Dia pun menilai Listyo Sigit sudah sangat siap mengemban amanah sebagai Kapolri, “Sehingga sekali lagi saya berpandangan, Pak Sigit sangatlah tanggap dan sudah sangat siap untuk menjadi Kapolri, saya doakan semoga prosesnya lancar, dan semoga bisa mengemban amanah dengan baik,” pungkasnya.

Tak hanya ke Tito, Listyo Sigit juga menyambangi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Demokrat. Pada kesempatan tersebut AHY berharap Listyo bisa membawa Polri semakin profesional.

“Dalam kesempatan ini, saya dan Partai Demokrat menyampaikan harapan agar nanti jika terpilih, di bawah kepemimpinan beliau, Polri dapat semakin aktif dalam menegakkan hukum yang independen, netral, dan imparsial,” sebut AHY, , dilansir fin.co.id. 

AHY juga menyoroti isu radikalisme dan isu-isu negatif bisa diselesaikan secara professional, “Selain itu, saya berharap agar ke depan Polri juga semakin profesional dalam menyelesaikan isu-isu terkait intoleransi, radikalisme, serta semakin sukses dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional,” ucap AHY.

AHY juga mendoakan Listyo Sigit sukses menjalankan tugas barunya sebagai Kapolri, “Terakhir, saya menyampaikan pada Komjen Sigit agar Kapolri yang baru dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan. Agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, ‘justice for all’,” katanya.(*)

Refly Harun (YouTube)

Jakarta, SN – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut memgomentari wacana Menteri Sosial Tri Rismaharini yang akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi gelandangan di DKI Jakarta. Menurut Refly, sebagai seorang Menteri, Risma seharunya tidak berperilaku seperti seorang Wali Kota.

“Sebagai seorang Menteri Risam tidak boleh berperilaku seperti seorang Wali Kota. Kalau seorang Wali Kota, memang kerjanya blusukan, karena dia kepala wilayah otonom, dia punya rakyat secara langsung, karena rakyatnya yang langsung memilih dia,” ujar Refly Harun di chanel YouTubenya, Selasa (19/1).

Refly bilang, Risma hanya seorang pembantu Presiden yang mengerjakan kerja-kerja Presiden secara Nasional yang mana tidak hanya konsen pada satu daerah saja.

Dia mengatakan, Risma harunya konsen melakukan perbaikan di Kementerian Sosial terkait korupsi.

“Beda dengan soerang Menteri. Menteri itu tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu Presiden. Sementara menteri hanyalah pembantu presiden. Yang harus dia konsen adalah bagimana dia membersihkan lingkungan Kementerian Sosial agar tidak lagi terjadi korupsi,” ucap Refly Harun.

Refly melanjutkan, dalam bernegara, masing-masing lembaga pemerintahan telah punya pembagian tugas. Sehingga rencana pembuatan KTP bagi gelandangan, menurut Refly, harusnya Risma melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Konsen itu (pembuatan KTP- red) tidak bisa direalisasikan dengan menabrak prosedur. Karena kita tahu bahwa harusnya kan ada pembagian tugas, kewenangan antara pusat dan daerah, antara teritorial dan sektoral, antara kerja seorang Bupati, Wali Kota d, Gubernur dan kerja seorang Menteri,” papar Refly.

“Jadi ya kalau ada konsen seperti ini Risma harusnya kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Tidak bisa main terobos begitu saja,” sambungnya.

Lebih jauh Refly menilai, ada agenda politik Risma menuju pilkada DKI Jakarta di 2022. Risma akan dipasang untuk mengadang popularitas Anies Baswedan.

“Ada pun mengenai agenda politik 2022 yang saya merasa hampir pasti, Risma akan dipasang untuk mengadang Anies Baswedan, sehingga berharap Anies bisa ditumbangkan sehingga tidak menjadi calon yang berbahaya di 2024,” ucap mantan komisaris PT Pelindo I ini.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma membuat gebrakan dengan membuatkan kartu tanda penduduk bagi pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lainnya di DKI Jakarta.

Risma menargerkan sebanyak 1.600 orang perhari. Risma mengatakan kepemilikan KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan, sesuai dengan alamat dan KTP.

“Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya,” kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Kemensos bekerja sama dengan Dukcapil dan menggandeng Bank Mandiri untuk pembukaan rekening Atensi bagi warga marjinal. (fin.co.id)

Jakarta, SN – Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan Baleg DPR RI masih menuai pro-kontra. Yang paling disoal adalah masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan fraksinya tetap keberatan jika RUU BPIP dimasukan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi RUU BPIP ini dibahas di tengah pandemi Covid. Menurutnya, legislative perlu fokus pada RUU yang terkait dengan penanggulangan Covid-19.

Dalam Raker Baleg DPR, DPD dengan Menkumham, Baleg sepakat RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR dicabut. Selanjutnya, pemerintah mengusulkan RUU BPIP untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah 2019-2024 dan dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Dengan melampirkan draft RUU serta naskah akademisnya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini melanjutkan, terhadap RUU BPIP pihaknya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali.

Fraksi PKS membuat catatan kritis terhadap RUU BPIP. Di antaranya meminta pemerintah tidak memasukkan pasal-pasal yang kontroversial dalam masyarakat, seperti tentang trisila, ekasila, ketuhanan yang berkebudayaan serta tafsir tunggal atas Pancasila.

Selain itu Fraksi PKS minta TAP MPR No. 25 tentang Larangan Komunisme dimasukkan menjadi dasar dalam RUU BPIP tersebut.

“Karena kita tengah fokus dalam penanggulangan Covid-19, RUU yang tidak mendesak seperti RUU BPIP ini agar dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah, mengingat kemampuan DPR menyelesaikan legislasi per tahun juga terbatas,” tegas Mulyanto, Senin (18/1).

Fraksi PKS menekankan kalau pun Pemerintah ingin menjadikan RUU BPIP ini sebagai UU maka isi harus terbatas pada kelembagaan BPIP saja dan tidak mengatur norma lain di luar itu.

Selain itu, mengingat MPR juga mempunyai tugas mensosialisasikan 4 pilar termasuk Pancasila, maka secara kelembagaan BPIP harus bekerja sama dengan MPR.

“Kemudian, kelembagaan BPIP diharap tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang melakukan indoktrinasi kepada masyarakat dan membuat tafsir tunggal yang monolitik atas Pancasila,” imbuh Mulyanto.

Politisi senior itu mendorong pemerintah tidak memonopoli tafsir butir-butir Pancasila. Tafsir Pancasila harus tetap terbuka dan lebih ditekankan pada aspek pengamalan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Pancasila jangan sekadar dijadikan wacana atau alat bagi rezim untuk memukul kelompok masyarakat yang berbeda.

Sebelumnya, dilansir Fin.co.id, DPR RI mengesahkan 33 RUU Prolegnas. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh peserta Rapat Kerja dapat menyetujui hasil pembahasan tersebut dengan sejumlah catatan. Sejumlah fraksi juga memberikan catatan masuknya RUU BPIP ke dalam Program Legislasi Nasional.

Fraksi Golkar misalnya. Pada prinsipnya, Golkar setuju sepanjang terkait dengan kelembagaan. Kalau hal-hal lain, Fraksi Partai Golkar menyatakan menolak dalam hal pengaturannya,

Selanjutnya, Fraksi Gerindra mengajukan catatan yang sama seperti Partai Golkar terkait RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila/ RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Nah, nanti mungkin dalam proses harmonisasi bisa disempurnakan. Demikian juga RUU Perlindungan Tokoh Agama, harapannya itu mencakup untuk semuanya. Sehingga RUU ini jadi RUU yang inklusif,” katanya.()

Jakarta, SN – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan mengritik pernyataan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri melalui twitternya, @UmarChelseaHsb, Selasa (19/1).

Seperti diketahui, Megawati mengaku kesal melihat kebiasaan warga Indonesia yang dinilai jorok karena membuang sampah sembarangan. Umar Hasibuan menilai, sebaiknya Megawati melihat sejumlah kadernya yang banyak melakukan korupsi.

“Helo Ibu ketua umum PDIP. Anda ngerti gak betapa sakitnya hati rakyat lihat kader anda korupsi dana bansos?” kata pria yang akrab disapa Gus Umar ini, Selasa (19/1).

Gus Umar mengatakan, Megawati harusnya berkaca. Kader PDIP yang banyak melakukan korupsi lebih jorok dan merugikan wong cilik.

“Teganya anda ngatai rakyat jorok padahal kelakuan kader anda joroknya luar biadab. Coba ambil cermin PDIP yang ngaku partai wong cilik tapi kelakuan kader anda rugikan wong cilik,” cetusnya.

Gus Umar mengatakan, yang paling jahat dari korupsi yang dilakukan kader Partai berkepala Banten itu adalah korupsi dana bantuan sosial.

“Korupsi emang jahat tapi yang paling jahat adalah korupsi bansos covid-19 dari partaii banteng. Salut atas prestasi kadernya dengan korupsi duit rakyat,” sambung dia.

Sebelumnya, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku kesal dengan kebiasaan bangsa Indonesia yang kerap membuang sampah sembarangan. Dia heran mengapa persoalan sampah hingga kini belum juga teratasi dengan baik.

“Saya itu sempat sampai jengkel, sampai jengkel sekali kok bangsaku ini jadi bangsa yang jorok. Terus terang, kenapa toh sampah itu tidak di-collect sendiri,” kata Megawati usai menerima rekor MURI secara virtual, Senin (18/1) kemarin.

Dia lantas menyinggung masyarakat Jepang yang mengenai disiplin menjaga kebersihan. Dia mengatakan, warga Jepang biasa membawa kantong untuk mengumpulkan sampah mereka masing-masing sehingga tidak dibuang sembarangan.

Dia mengatakan, gerakan semacam itu sudah dilakukan warga di negara tersebut. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta bangsa Indonesia bisa meniru warga Jepang terkait kedisiplinan membuat sampah.

“Tetapi kalau kita, dibuang ke tempat tidak sepatutnya antara lain sungai-sungai yang mengakibatkan musim hujan jadi banjir,” kata Megawati. (fin.co.id).