SANCAnews.id

Jakarta, SN – Kabar duka datang dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Sang ibunda tercinta, Hj Sitti Siada wafat pada Selasa pagi sekitar pukul 09.55 WITA di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Innaa Lillahi Wa Innaa Ilaihi Rojiuun. Allahummaghfirlahaa warhamhaa wa'aafiha wa'fu 'anha. Telah berpulang ke Rahmatullah Hj Sitti Siada, Ibunda Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Fadil Imran M.Si pada hari Selasa tgl 19 Januari 2021 pk. 09.45 WITA di Makassar," begitu bunyi pesan yang beredar melalui pesan Whatsapp, Selasa siang.

Terkait kabar duka ini, Sitti Husniah Dg Talenrang, adik Fadil Imran membenarkan. Husniah mengatakan ibu tercinta meninggal di RS Bhayangkara dan ba’da Dhuhur akan diantar ke pekuburan keluarga di Desa Majapahit Bontonompo Gowa. Sedangkan rumah duka Jl Talasapang Makassar.

“Kami masih di rumah sakit untuk proses pengambilan jenazah. Mohon maaf ya. Doakan ibunda,” kata Husniah.

Husniah dikabarkan baru saja resmi terpilih sebagai ketua partai DPC PAN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.[rmol]

Jakarta, SN – Kehadiran Raffi Ahmad hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sebuah pesta yang diduga melanggar protokol kesehatan menyita perhatian publik. Masyarakat pun membandingkan pesta tersebut dengan kasus kerumunan di Petamburan yang diadakan oleh Habib Rizieq Shihab.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat angkat suara perihal hal tersebut. Dia menyebut dua kegiatan itu merupakan dua hal yang berbeda.

"Ya beda, kan yang satu kerumunan banget dan yang satu di rumah. Dari jumlah massa saja sudah beda. Jangan dibandingkan, nggak equal-lah itu," kata Tubagus saat dihubungi detikcom, Selasa (19/1/2021).

Menurut Tubagus, perbedaan mendasar dari dua kegiatan tersebut terletak pada jumlah orang yang datang di dua acara tersebut. Dia menyebutkan kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab mencapai ribuan orang hingga menutup jalan KS Tubun, Jakarta Pusat.

Dia menambahkan, hal tersebut tidak ditemukan di pesta yang dihadiri Raffi Ahmad. Fakta tersebut, sambung Tubagus, membuat kedua acara tersebut tidak bisa disamakan.

"Coba saja dilihat bagaimana kejadiannya, bagaimana rangkaian segitu banyaknya orang (kerumunan acara Habib Rizieq Shihab), dan ini berapa belas orang. Masa sih harus disamakan," terang Tubagus.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan akan tetap menyelidiki kasus tersebut secara objektif. Tubagus menyebut besok polisi akan melakukan gelar perkara untuk menggali indikasi adanya pelanggaran protokol kesehatan dari pesta yang dihadiri oleh Raffi Ahmad hingga Ahok tersebut.

"Perkaranya tetap ditangani Polres Jakarta Selatan. Nanti gelar perkaranya bareng-bareng melihat ada-nggak pidananya," ujar Tubagus.

Untuk diketahui, Habib Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka akibat kerumunan massa di acara yang digelarnya. Habib Rizieq dijerat dengan Pasal 160 KUHP, Pasal 216 KUHP, hingga Pasal 93 UU Karantina Kesehatan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Sedangkan untuk kasus pesta yang dihadiri Raffi Ahmad hingga Ahok, sejumlah pihak diketahui mendesak kepolisian bersikap tegas terkait acara itu. Pesta tersebut disebut telah melanggar aturan protokol kesehatan di masa pandemi virus Corona.

Desakan tersebut salah satunya disampaikan anggota Komisi VII DPR Abraham Lunggana alias Haji Lulung, yang menyoroti tindakan Raffi Ahmad yang ikut pesta setelah divaksin. Meski Raffi Ahmad sudah meminta maaf, Haji Lulung meminta adanya penegakan hukum.

"Ya maksud saya tegakkan hukum dong yang baik, jangan cuma minta maaf saja selesai," kata Haji Lulung di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/1).

Haji Lulung juga menyoroti kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terlihat dalam pesta itu. Menurutnya, Ahok juga perlu dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.

"Ahok dipanggil, suruh Haji Lulung bilang. Ya harus diperiksa, emang Ahok siapa. Ahok kan warga negara biasa, nggak ada yang istimewa, gua aja nggak istimewa," katanya.(*)

Pemilik kafe itu beradu mulut dengan polisi diduga karena diminta tutup lebih awal sebagaimana penerapan kebijakan jam malam.

Video itu dibagikan akun TikTok @berita_gosip. Di dalam postingannya, akun tersebut juga menambahkan keterangan.

"Jangan ganggu customer saya pak, customer saya lagi makan," tulis akun tersebut.

Dalam video itu, pemilik kafe diminta untuk tutup lebih awal karena penerapan kebijakan jam malam covid-19. Selain itu, petugas polisi juga meminta agar menerapkan protokol kesehatan.

Lalu, pemilik kafe pun protes terhadap petugas polisi tersebut. Hingga akhirnya, petugas kepolisian terlihat emosi dan mulai beradu mulut dengan si pemilik kafe.

Viral pemilk kafe adu mulut dengan polisi. (Instagram/berita_gosip)

Menurut si pemilik kafe, pemerintah harus memahami para pemilik usaha dan pedagang lainnya. Sebab, adanya kebijakan jam malam membuat pendapatan menurun.

"Bapak dapat gaji pak dari pemerintah, saya dapat apa dari pemerintah?," ujar si pemilik kafe, dikutip Suara.com.

Sementara itu, seorang wanita berusaha menenangkan keadaan di kafe tersebut. Dia pun mengungkapkan akan segera menutup kafe tersebut.

Video itu rupanya menuai komentar dari warganet. Mereka kasihan kepada para pemilik usaha yang harus menutup usahanya di malam hari akibat kebijakan jam malam.

"Kalau disuruh tutup harusnya ada kompensasi. Bener kata pemilik tempat makannya. Kasihan lho harus bayar karyawan juga. Kalau nggak dapat duit terus makannya dari mana? Akhirnya bukan meninggal karena virus tapi karena kelaparan," ujar akun salisa*****.

"Emang corona malem hari doang?," balas akun irf**.

"Hal-hal seperti ini memberi kesan kalau rakyat lebih punya pikiran dibanding pemerintah," komentar akun rizk*****.

"Dia enak ngusir-ngusirin dapat gaji yang diusir ini yang repot. Orang mau cari duit dibuat susah. Hati-hati pak mutusin rezeki orang. Suatu saat rejeki bapaknya yang diputus," timpal akun azkd****.[]

Jakarta, SN – Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI. Ribka menilai rotasi tersebut sebagai hal yang biasa saja, "Biasa aja," kata Ribka Tjiptaning saat dihubungi detik.com, Selasa (19/1/2021).

Ribka mengaku bisa berjuang di mana saja demi kepentingan rakyat. Namun, ia heran karena dirinya yang seorang dokter dipindahkan ke Komisi VII, yang membawahkan isu energi, riset, dan teknologi.

"Di mana aja bisa berjuang untuk rakyat. Cuma lucu aja dokter ngurus minyak," ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka Tjiptaning mengungkapkan dirinya sudah 17 tahun menjadi anggota Dewan yang membawahkan isu kesehatan. "Aku 17 tahun di Komisi IX dan 10 tahun pimpinan Komisi IX," ucapnya.

Ribka juga enggan menjelaskan alasan pemindahannya menjadi anggota Komisi VII DPR RI. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan kepada pimpinan Fraksi PDIP DPR, "Tanya pimpinan fraksi yang memindahkan saya," ucapnya.

Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan yang membidangi ranah energi, riset, dan teknologi.

Komisi VII DPR RI bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi anggotanya di sejumlah komisi di DPR RI. Salah satunya Ribka TJiptaning, yang dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII.

Rotasi Ribka Tjiptaning ini tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Surat ini dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, "Benar," kata Bambang kepada wartawan, Senin (18/1).

Ada 5 anggota fraksi PDIP yang dirotasi. Selain Ribka TJiptaning, ada Ihsan Yunus yang dirotasi. Dia dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Lalu Johan Budi Sapto Pribowo dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III. Serta dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI. [*]

Komjen Listyo Sigit melakukan safari politik jelang uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di DPR/Ist

Jakarta, SN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Tahap awal DPR melacak rekam jejak.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). RDPU bertujuan untuk mengetahui rekam jejak calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit.

Selain itu, Komisi III DPR juga menelisik kinerja dan prestasi calon Kapolri sebagai seorang perwira di Kepolisian.

“Rekam jejak dan kinerja Listyo Sigit selama ini sebagai seorang perwira Polri,” katanya, Senin (18/1).

Dikatakannya, Komisi III DPR juga meminta penjelasan Kompolnas yang telah merekomendasikan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi.

“Poinnya adalah bagaimana mekanisme dari 13 orang menjadi lima nama dan dipilih calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto membenarkan jika pihaknya memberikan masukan kepada Komisi III DPR terkait rekam jejak Listyo Sigit.

“Kami memberikan masukan, terkait rekam jejak, jadi karir-nya dari nol sampai terakhir menjadi Kepala Bareskrim, ada atau tidak catatan-catatan yang negatif,” katanya.

Dikatakannya, masukan-masukan Kompolnas akan digunakan Komisi III DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Benny Mamoto juga menjelaskan bagaimana mekanisme munculnya lima nama calon Kapolri yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Kompolnas telah melakukan tiga kali Focus Group Discussion (FGD) untuk meminta masukan masyarakat sebelum mengusulkan nama-nama calon Kapolri.

“Pertama ‘FGD’ dengan anggota Polri aktif dari angkatan 1989-1995 karena mereka yang akan dipimpin nanti; kedua dengan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan tokoh agama. Lalu ‘FGD’ ketiga dengan para purnawirawan, mantan Kapolri dan Wakapolri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri,” ungkapnya.

Hasil FGD, lalu disusun kriteria Kapolri yang diharapkan masyarakat. Kompolnas kemudian mendata anggota Polri aktif berpangkat Komjen atau Bintang Tiga. Dari hasil pendataan itu ada 14 nama anggota Polri aktif dan kemudian Kompolnas mulai melakukan seleksi.

“Kami mulai seleksi, yang masa dinasnya kurang dari dua tahun kami ‘drop’, dua tahun lebih kami masukan. Berarti sudah berkurang banyak,” ujarnya.

Kemudian, Kompolnas melihat rekam jejak karir sebagai Kapolda. Nama yang belum pernah mejadi Kapolda dicoret hingga mengerucut pada lima nama yaitu Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol Boy Rafly Amar, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Komjen Pol Agus Andrianto.

Dia menjelaskan, setelah mendapatkan lima nama tersebut, Kompolnas melakukan analisis SWOT yaitu apa saja kekuatan, kelebihan, kelemahan, potensi, dan peluang masing-masing calon Kapolri.

“Lalu kami mendengarkan masukan dari berbagai pihak, misalnya, bagaimana kepribadian yang bersangkutan maka kami mendengarkan dari mantan anak buah dan teman-temannya,” tutur-nya.

Setelah itu menurut dia, Kompolnas mengajukan lima nama tersebut kepada Presiden Jokowi untuk dipilih sebagai calon Kapolri.

Sementara itu, calon Kapolri Komjen Listyo Sigit melakukan safari untuk mencari dukungan dan memohon restu. Sebelum bertandang ke DPR, Listyo Sigit mendatangi rumah Mendagri Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri.

“Tadi pagi jam 08.00 WIB lewat sedikit, pak Sigit ke kediaman saya dengan ibu Sigit. Kemudian saya menyampaikan mohon dukungan juga kepada pak Sigit, karena ini salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri. Pilkada yang sudah kita lalui, masih ada ekor-nya ya, sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi). Kita jaga jangan sampai terjadi konflik,” kata Tito.

Tito mengatakan Kemendagri memerlukan kerja sama dan dukungan dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, termasuk Polri untuk menjaga keamanan nasional usai penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 silam.

Terkait sosok, Tito menyebut sosok Listyo Sigit merupakan sosok yang cerdas dan tegas.

“Pak Sigit itu orangnya cerdas, sudah sangat paham dan matang. Bayangkan saja, pernah menjadi Kapolda, jabatan yang sangat penting di Polri, menjadi Kabareskrim. Beliau mempunyai pengalaman yang saya belum punya, yaitu pengalaman sebagai ajudan presiden. Otomatis beliau paham tentang ini, political landscape, tentang politik yang jauh lebih baik daripada saya, dan beliau juga memiliki pribadi yang baik,” katanya.

Tito yang pernah merasakan jabatan Kapolri, melihat Listyo adalah orang yang berkinerja baik selama diberi amanah di berbagai jabatan.

“Selama saya menjadi Kapolri, ada dua jabatan strategis yang beliau sudah laksanakan, pertama Kapolda Banten, kedua Kadivpropam. Pada saat Kapolda Banten, 2 tahun, situasi Banten saya lihat tenang, cool dan kinerjanya sangat baik selama di Polda Banten. Kemudian yang kedua, saat (menjabat sebagai) Kadivpropam, juga beliau sangat membantu saya dan sangat mendukung terutama mendisiplinkan anggota, mengawasi kinerja anggota, dan itu juga dilakukan dengan sangat baik,” tuturnya.

Dilansir Fin.co.id, Listyo juga dikenal sebagai sosok muda yang matang, kaya akan pengalaman, “Ditambah dengan pengalaman beliau sebagai Kabareskrim dalam waktu yang juga lumayan panjang, 1 tahun lebih, yang semua kita menyaksikan bagaimana kinerja beliau, sehingga saya merasa bahwa meskipun berusia muda tapi matang, cukup matang pengalaman di kewilayahan, teritorial, pengalaman di staf yang cukup lama dan juga pengalaman di bidang reserse. Kabareskrim jabatan yang sangat strategis di Polri. Saya kira dengan segala pengalaman itu ditambah dengan pribadi beliau, saya sangat paham. Pribadi yang santun, pribadi yang merangkul, termasuk kemampuan beliau merangkul semua pihak, senior, junior, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, tapi juga saya tau Pak Sigit sangat tegas, sikap beliau sangat tegas sekali,” tandasnya.

Dia pun menilai Listyo Sigit sudah sangat siap mengemban amanah sebagai Kapolri, “Sehingga sekali lagi saya berpandangan, Pak Sigit sangatlah tanggap dan sudah sangat siap untuk menjadi Kapolri, saya doakan semoga prosesnya lancar, dan semoga bisa mengemban amanah dengan baik,” pungkasnya.

Tak hanya ke Tito, Listyo Sigit juga menyambangi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Demokrat. Pada kesempatan tersebut AHY berharap Listyo bisa membawa Polri semakin profesional.

“Dalam kesempatan ini, saya dan Partai Demokrat menyampaikan harapan agar nanti jika terpilih, di bawah kepemimpinan beliau, Polri dapat semakin aktif dalam menegakkan hukum yang independen, netral, dan imparsial,” sebut AHY, , dilansir fin.co.id. 

AHY juga menyoroti isu radikalisme dan isu-isu negatif bisa diselesaikan secara professional, “Selain itu, saya berharap agar ke depan Polri juga semakin profesional dalam menyelesaikan isu-isu terkait intoleransi, radikalisme, serta semakin sukses dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional,” ucap AHY.

AHY juga mendoakan Listyo Sigit sukses menjalankan tugas barunya sebagai Kapolri, “Terakhir, saya menyampaikan pada Komjen Sigit agar Kapolri yang baru dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan. Agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, ‘justice for all’,” katanya.(*)