SANCAnews.id

Jakarta, SN – Misteri calon kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021 akhirnya terkuak. Awalnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyerahkan lima nama komisaris jenderal atau perwira tinggi polisi berbintang tiga kepada Presiden Joko Widodo.

Nama-nama calon kapolri yang direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo itu telah melalui proses penyaringan oleh Kompolnas.

Kelimanya terdiri dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.

Kemudian, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Pilihan Jokowi

Dengan hak prerogatifnya sebagai presiden, Jokowi kemudian memilih Listyo Sigit sebagai calon tunggal kapolri. Nama Listyo pun sudah diserahkan presiden ke DPR pada Rabu (13/1/2021) untuk diproses.

Berbagai pertimbangan Jokowi memilih Listyo disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

"Ya tentu saja semua persyaratan formal dipenuhi. Selain itu tentu saja faktor integritas, kompetensi, profesionalitas," kata Donny kepada Kompas.com.

Selain faktor tersebut, kata Donny, Jokowi juga mempertimbangkan kemampuan calon kapolri untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di internal maupun eksternal pemerintahan.

Di sisi lain, Jokowi dan Listyo diketahui sudah memiliki kedekatan sebelumnya. Listyo pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada tahun 2011, di mana Jokowi ketika itu menjadi Wali Kota Solo.

Kemudian, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, Listyo turut menjadi ajudannya.

Arahan Idham Azis

Setelah Listyo terpilih sebagai calon kapolri, Idham Azis mengajak jajarannya mendukung Listyo hingga dilantik nantinya.

"Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk bergandeng tangan memberikan dukungan kepada calon kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo," ucap Idham dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

"Sehingga proses pelaksanaan rangkaian fit and proper test yang akan dilaksanakan pekan depan sampai dengan pelantikan Bapak Kapolri Baru bisa berjalan dengan sukses dan lancar serta tidak menemui hambatan apa pun," kata dia.

Idham pun berharap jajarannya tetap solid untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi. Ia meminta jajarannya meyakini bahwa keputusan Jokowi memilih Listyo pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang.

"Saya berharap kita semua tetap solid, bersatu dan mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden RI selaku pimpinan tertinggi Polri untuk kita laksanakan dan amankan," tutur Idham.

Tantangan satukan internal

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, pernyataan Idham Azis tersebut menunjukkan internal Polri tidak solid setelah pemilihan Listyo.

Bambang berpandangan, timbul kegusaran di internal Polri setelah pemilihan Listyo. Alasannya, Listyo yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 bakal “melompati” beberapa angkatan seniornya.

Ia pun menilai hal itu menjadi tantangan bagi Listyo bila terpilih nantinya untuk menyatukan internal Korps Bhayangkara.

"Bukan sekadar menyatukan kelompok yang ada saja, tetapi menyatukan dalam satu visi membangun pondasi untuk masa depan Polri.

Apakah Polri hanya akan jadi penjaga kepentingan rezim, atau kepentingan negara?," ucap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Bambang berharap Listyo dapat melakukan terobosan berupa perubahan kebijakan di internal Polri bila terpilih. Dalam pelaksanaannya, menurut dia, idealisme Listyo pun akan diuji.

"Tantangannya adalah tarikan-tarikan yang kuat dari berbagai kepentingan dan faksi-faksi di internal. Dan di sini integritas dan idealisme Pak Listyo akan diuji, mampu tidak menahan godaan-godaan itu," tutur dia. []

Prabowo Subianto /Ist

Jakarta, SN – Teguran yang disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tak bisa dianggap enteng.

Namun, kata Direktur Eksekutif Tinjauan Politik Indonesia Ujang Komarudin, LaNyalla adalah pimpinan dari sebuah lembaga tinggi negara. Artinya apa yang dikatakan La Nyalla harus didengarkan dan dijadikan masukan bagi Prabowo Subianto.

“Karena bagaimanapun LaNyalla merupakan ketua lembaga tinggi negara. Dan dia berhak untuk menegur Prabowo,” kata Ujang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/1).

Selain itu, perseteruan LaNyalla dengan Prabowo juga disorot oleh Ujang Komarudin. Dimana pada tahun 2014, LaNyalla menjadi bagian dari tim sukses Prabowo Subianto di Pilpres.

Namun, pada Pilpres 2019, LaNyalla berubah arah, ia menyeberang dan memilih mendukung Joko Widodo dan kemudian LaNyalla sendiri terlibat ketegangan dengan Prabowo terkait mahar politik.

“Jadi peringatan tersebut merupakan tamparan keras bagi Prabowo. Karena dia pernah jadi tim sukses Prabowo di Pilpres 2014 dan menyebrang ke Jokowi di Pilpres 2019 yang lalu,” demikian Ujang.(sanca)

Ilustrasi

Jakarta, SN – Rekening Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya masih dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hingga saat ini, PPATK telah membekukan 89 akun FPI.

"Ada 89 (rekening FPI dan afiliasinya yang dibekukan)," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae, saat dihubungi, Minggu (17/1/2021).

Dian belum membeberkan apakah rekening FPI yang dibekukan ini adalah jumlah final atau tidak. Dia hanya mengatakan pemeriksaan rekening FPI ini masih dilakukan.

Namun sampai kapan pemeriksaan dilakukan, Dian mengatakan penelusuran masih dilakukan.

"Mudah-mudahan tidak lama lagi selesai (pemeriksaan rekening FPI)," lanjutnya.

Lalu, bagaimana hasil pemeriksaan sementara rekening FPI ini? Dian enggan membeberkannya. Dia hanya mengatakan hasil pemeriksaan PPATK ini akan diserahkan ke polisi.

"Hasil pemeriksaan tidak boleh kita info ke publik. Sesuai Undang-Undang akan kita serahkan (hasil pemeriksaan rekening FPI) ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian," tandas dia.

Rekening milik FPI yang diblokir, PPATK menyebut proses pemblokiran itu belum final.

"Iya betul," kata Dian Ediana Rae, saat dihubungi, Kamis (7/1). Dian menjawab pertanyaan saat dikonfirmasi terkait jumlah 68 rekening yang sudah diblokir.

Rekening yang dibekukan juga terkait FPI dan afiliasinya. "Belum final (jumlah rekening yang dibekukan). (Ke-68 rekening yang dibekukan) itu atas nama organisasi dan individu-individu terafiliasi," terangnya.(dtk)