SANCAnews.id

Jakarta, SN – Sekretaris Jenderal HRS Center, Haikal Hasan Baras tampak kecewa dengan rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Jokowi bahwa kasus tewasnya enam orang laskar FPI bukanlah pelanggaran HAM berat.

Secara satire, pria yang akrab disapa Babe Haikal ini mengatakan, kasusnya sudah selesai tinggal menunggu pengadilan Allah SWT, "Oke. Selesai kasus. Sampai nanti di hadapan pengadilan Allah swt. Terimakasih Komnas HAM," tulis Haikal di akun Twitternya, Senin (18/1).

Sebelumnya, kepada Presiden Jokowi, Komnas HAM menyampaikan hasil rekomendasinya terhadap kasus meninggalnya enam laskar FPI. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut.

"Kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan, sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," katanya dalam jumpa pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/1). (RMOL)

Jakarta, SN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjamin tidak ada pihak yang akan mengintervensi proses penyidikan kematian enam orang laskar FPI di ruas tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat.

"Tidak ada intervensi dari pihak mana pun selama proses penyelidikan," kata Kominioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/1).

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM telah menyampaikan laporan mengenai hasil investigasi peristiwa KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan 6 laskar FPI kepada Presiden Joko Widodo.

Kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus ini.

"Kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan, sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," katanya dalam jumpa pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam Kamis (14/1). (RMOL)

Jakarta, SN – Misteri calon kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021 akhirnya terkuak. Awalnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyerahkan lima nama komisaris jenderal atau perwira tinggi polisi berbintang tiga kepada Presiden Joko Widodo.

Nama-nama calon kapolri yang direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo itu telah melalui proses penyaringan oleh Kompolnas.

Kelimanya terdiri dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.

Kemudian, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Pilihan Jokowi

Dengan hak prerogatifnya sebagai presiden, Jokowi kemudian memilih Listyo Sigit sebagai calon tunggal kapolri. Nama Listyo pun sudah diserahkan presiden ke DPR pada Rabu (13/1/2021) untuk diproses.

Berbagai pertimbangan Jokowi memilih Listyo disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

"Ya tentu saja semua persyaratan formal dipenuhi. Selain itu tentu saja faktor integritas, kompetensi, profesionalitas," kata Donny kepada Kompas.com.

Selain faktor tersebut, kata Donny, Jokowi juga mempertimbangkan kemampuan calon kapolri untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di internal maupun eksternal pemerintahan.

Di sisi lain, Jokowi dan Listyo diketahui sudah memiliki kedekatan sebelumnya. Listyo pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada tahun 2011, di mana Jokowi ketika itu menjadi Wali Kota Solo.

Kemudian, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, Listyo turut menjadi ajudannya.

Arahan Idham Azis

Setelah Listyo terpilih sebagai calon kapolri, Idham Azis mengajak jajarannya mendukung Listyo hingga dilantik nantinya.

"Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk bergandeng tangan memberikan dukungan kepada calon kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo," ucap Idham dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

"Sehingga proses pelaksanaan rangkaian fit and proper test yang akan dilaksanakan pekan depan sampai dengan pelantikan Bapak Kapolri Baru bisa berjalan dengan sukses dan lancar serta tidak menemui hambatan apa pun," kata dia.

Idham pun berharap jajarannya tetap solid untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi. Ia meminta jajarannya meyakini bahwa keputusan Jokowi memilih Listyo pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang.

"Saya berharap kita semua tetap solid, bersatu dan mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden RI selaku pimpinan tertinggi Polri untuk kita laksanakan dan amankan," tutur Idham.

Tantangan satukan internal

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, pernyataan Idham Azis tersebut menunjukkan internal Polri tidak solid setelah pemilihan Listyo.

Bambang berpandangan, timbul kegusaran di internal Polri setelah pemilihan Listyo. Alasannya, Listyo yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 bakal “melompati” beberapa angkatan seniornya.

Ia pun menilai hal itu menjadi tantangan bagi Listyo bila terpilih nantinya untuk menyatukan internal Korps Bhayangkara.

"Bukan sekadar menyatukan kelompok yang ada saja, tetapi menyatukan dalam satu visi membangun pondasi untuk masa depan Polri.

Apakah Polri hanya akan jadi penjaga kepentingan rezim, atau kepentingan negara?," ucap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Bambang berharap Listyo dapat melakukan terobosan berupa perubahan kebijakan di internal Polri bila terpilih. Dalam pelaksanaannya, menurut dia, idealisme Listyo pun akan diuji.

"Tantangannya adalah tarikan-tarikan yang kuat dari berbagai kepentingan dan faksi-faksi di internal. Dan di sini integritas dan idealisme Pak Listyo akan diuji, mampu tidak menahan godaan-godaan itu," tutur dia. []