Latest Post



Jakarta, SN  Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md melakukan klarifikasi terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut ia sampaikan dalam video podcast YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah pada 12 Januari 2021.

 

Perbincangan dimulai ketika Deddy Corbuzier menanyakan soal matinya organisai massa FPI, “FPI RIP, Rest in Peace?” tanya Deddy.

 

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud menyebutkan bahwa sejatinya FPI mati dengan sendirinya, sebab tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai Ormas yang berakhir sejak 20 Juni 2021, dilansir Gelora.co.

 

Menurut Mahfud, Hal tersebut dikarenakan pihak FPI tidak mau menyesuaikan AD/ART mereka dengan Undang-undang baru dan Perpu tahun 2017.

 

“Iya betul, sebenarnya dia RIP-nya, RIP sendiri sih secara hukum, menurut Undang-undang, Ormas yang mau mempunyai surat keterangan terdaftar (SKT) atau berbadan hukum, harus mendaftar kepada pemerintah,” terang Mahfud MD.

 

“Setiap pendaftaran itu diberi waktu 5 tahun, nah SKT dia ini berakhir pada 20 Juni 2019, dia mau memperpanjang tetapi ada tuntutan kalau mau memperpanjang harus menyesuaikan Undang-undang baru dan Perpu tahun 2017,” lanjutnya.

 

Kemudian, Mahfud menyebut pihak FPI tetap ngotot berpedoman dengan AD/ART lama, sehingga pemerintah tidak memberikan izin.

 

“Nah, disitu dia gak mau memperbaharui, pokoknya mau tetep AD/ART lama, kita gak kasihkan itu,” tutur Mahfud.

 

Perbincangan pun berlanjut, saat itu Deddy Corbuzier memberikan pertanyaan apakah Mahfud MD percaya dengan adanya karma.

 

“Ada teman saya ngomong, pak Mahfud percaya karma gak pak?,” tanya Deddy Corbuzier.

 

Dengan tegas, Mahfud menyatakan bahwa dia percaya dengan karma bahkan dosa dan balasan dari tuhan.

 

“Oo percaya, sangat saya percaya kepada karma, dosa, balasan dari Tuhan,” jawab Mahfud.

 

Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa jika tindakannya membubarkan FPI adalah salah, ia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Tuhan.

 

“iya, dan saya percaya begini kan mas Deddy, orang kan yang tidak suka mengatakan Pak Mahfud tuh suatu saat akan kena karma, ndak papa, kalau saya salah karena itu saya kena karma,” ungkapnya.

 

“Justru saya merasa terlambat melakukan tindakan itu, harusnya mumpung saya masih sempat melakukan saya lakukan sekarang, kalau ini salah saya berani bertanggung jawab kepada tuhan, kan gitu,” pungkasnya.[]


Syekh Ali Jaber meninggal dalam Keadaan negatif Corona, Kamis (14/121)/Ist


Jakarta, SN – Penceramah Syekh Ali Jaber meninggal dunia, Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa Syekh Ali Jaber negatif Corona.

 

"Benar Syeikh Ali wafat. 08.30, sudah dalam keadaan negatif covid. Di RS. Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta," tulis Ustaz Yusuf Mansur di Instagram, Kamis (14/1/2021).

 

"Kita semua kehilangan banget," tambahnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, asisten pribadi Syekh Ali Jaber yang bernama Arief juga mengabarkan hal yang sama. Syekh Ali Jaber meninggal pukul 08.30 WIB di RS Yarsi, Jakarta, "Sudah tidak (positif Corona). Negatif," kata Arief.

 

Seperti diketahui, Syekh Ali Jaber sempat terpapar Corona. Kondisinya sempat ramai dibahas karena beredar foto-foto viral. Namun, saat itu dipastikan kondisi Syekh Ali tidak parah.

 

"Berdasar komunikasi dengan keluarga Syekh Ali Jaber, alhamdulillah, Syekh semakin membaik," kata Menko Polhukam Mahfud Md lewat Twitter, Selasa (5/1/2021)(dtk)





Jakarta, SN – Pelanggaran protokol kesehatan di pesta Raffi Ahmad usai suami Nagita Slavina divaksinasi Covid-19 menyita perhatian Habib Rizieq Shihab. Dia ingin Raffi Ahmad dan semua yang terlibat dalam kerumunan itu diadili.

 

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar. Ia meminta mereka yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad diadili seperti Habib Rizieq Shihab.

 

Aziz Yanuar meminta pemerintah bersikap adil dengan mengusut tuntas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta ria tanpa protokol kesehatan usai menerima vaksin pada pagi hari di Istana Negara.

 

“Harusnya hukum berlaku sama baik untuk HRS dan warga negara lain, untuk buktikan Indonesia negara hukum. Bukan negara kesewenang-wenangan,” kata Aziz saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

 

Menurutnya, pihak aparat berwenang hingga saat ini belum menunjukkan aksi untuk menindak kerumunan Raffi Ahmad, hanya melalui teguran saja.

 

“Ini penegakan hukum diskriminatif dan tak berkeadilan nyata terang benderang,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Raffi Ahmad terpantau berpesta ria bersama artis-artis lain pada Rabu (13/1/2021) malam, bahkan ada Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ikut berpesta.

 

Kerumunan ini sangat disayangkan, sebab Raffi Ahmad yang baru saja menerima vaksin bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara justru membuat kerumunan tanpa protokol kesehatan 3M.

 

Bahkan Istana menyebut Raffi adalah perwakilan dari kaum milenial yang ditunjuk negara untuk menjadi panutan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sekaligus menyebarkan pesan protokol kesehatan 3M. []




Jakarta, SN – Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) belakangan menjadi sorotan atas aksi blusukannya tak lama setelah menjabat. Tindakan ini menuai pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang mengkritik.

 

Dalam rapat pertama dengan Komisi VIII DPR, Risma menegaskan tidak pernah berniat blusukan. Setiap pemulung atau gelandangan yang ditemuinya di jalan akan didekati dan ditanya apakah dia sudah makan atau belum, karena itulah tugasnya sebagai manusia.

 

"Demi Allah saya berani disumpah dengan Quran, saya enggak pernah niat blusukan. Tapi saya temukan di jalanan. Kalau saya nanya sudah makan atau belum, itu kan kewajiban saya sebagai manusia," kata Risma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

 

Risma ingin pemulung juga mendapatkan bansos seperti masyarakat lainnya meski mereka tidak memiliki rumah. Untuk itu, Risma memulai mendata pemulung yang dia temui dan menyerahkannya ke Dukcapil.

 

"Saya ingin pemulung-pemulung dapat bantuan karena selama ini mereka enggak dapat bantuan apa pun. Enggak punya rumah, enggak punya alamat, enggak dapat bantuan. Jadi tadi saya data mereka di Dukcapil," jelasnya.

 

"Jadi demi Allah saya enggak ada niatan apa pun karena mungkin saya entar mati, saya enggak tahu, tapi niat saya niat membantu," pungkasnya.

 

Sebelumnya, saat sertijab di Kantor Kemensos pada 23 Desember 2020, Risma meminta agar voorijder yang mengawalnya nanti untuk mengawalnya di belakang. Menurutnya, hal ini akan memudahkannya ketika sedang berkeliling.

 

"Saya ngomong nanti voorijder-nya di belakang. Kenapa? Soalnya saya kalau lihat sesuatu saya berhenti. Pernah di sini saya sampai muter 3 kali. Orang itu kenapa, ya, tidur deket sampah. Muter sampai 3 kali aku enggak kuat, enggak bisa, aku turun. Kenapa? Ternyata dia kelaparan," kata Risma.

 

Kebiasaan berputar-putar sebelum masuk kantor sudah dijalani Risma semenjak bertugas di Surabaya. Kebiasaan ini tidak ingin dia ubah, sehingga ia meminta agar voorijder mengawalnya dari belakang. 

 

"Makanya nanti kalau voorijder-nya di depan saya berhenti ketinggalan voorijder-nya. Ini karena memang saya tidak mau berubah. Saya pengin tetap jadi Risma," tuturnya. (*)




Jakarta, SN – Anggota Komisi IX DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning menilai cairan yang disuntikkan ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya pada Rabu (13/1/2021) bukan vaksin buatan Sinovac.

 

Kecurigaan itu dilontarkan Ribka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, dan Direktur Utama PT. Biofarma Honesti Basyir pada Rabu (13/1/2021).

 

“Bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasih kan kita enggak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita,” kata Ribka.

 

Di sisi lain, Ribka melanjutkan, Jokowi tidak bakal mengalami kesulitan jika ditemukan masalah ke depan imbas dari suntikan tersebut. Pasalnya, Jokowi bersama tokoh lainnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan masyarakat yang prima.

 

“Kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu disuntik orang pertama, kita semua tahu kalau itu Sinovac, kalau ada apa apa? Ya memang dokternya saja yang ngikuti ada berapa, rumah sakit siap tetapi yang [ada di daerah] di ujung-ujung sana, susah,” tutur Ribka.

 

Sikap itu disampaikan Ribka berlatar pada pengalamannya saat menjabat Ketua Komisi IX. Saat itu, dia mengingat, terdapat sejumlah vaksin yang ditemukan bermasalah dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

 

“Yang tadinya vaksin untuk polio malah [jadi] lumpuh layu, yang kaki gajah jadi mati 12 [orang] di Sindangaaya sana di Jawa Barat,” kata dia.

 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah disuntik vaksin Covid-19 Sinovac pada Rabu (13/1/2021) oleh tim dokter kepresidenan.

 

"Ngga terasa apa-apa sama sekali," kata Jokowi usai disuntik vaksin Covid-19 seperti ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

 

Sebelum menjalani vaksinasi, tim medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Presiden Jokowi, seperti mengecek tekanan darah dan suhu tubuh.

 

"Tekanan bapak 130/67 sehat," ujar dokter yang melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan Presiden Jokowi. []


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.