SANCAnews.id

Jokowi menjadi sorotan dunia/Net

Jakarta, SN – Presiden Joko Widodo atau yang sering disapa Jokowi sudah mendapatkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Rupanya, dia menjadi presiden pertama di dunia yang disuntik vaksin buatan China.

Langkah Jokowi menjadi sorotan dunia. Sejumlah media asing bahkan mengunggah pemberitaannya menjadi headline, seperti yang dilakukan Channel News Asia.

Dalam pemberitaannya yang diunggah pada Rabu (13/01), media yang berbasis di Singapura ini menuliskan bahwa Presiden Jokowi meresmikan vaksinasi massal di Indonesia dengan suntikan Sinovac.

"President Jokowi gets Sinovac jab to officially launch Indonesia's COVID-19 vaccination programme."

Dalam laporan itu, CNA menulis bahwa Indonesia adalah negara pertama di dunia selain China yang menyetujui penggunaan vaksin ini secara nasional.

"CoronaVac dari Sinovac bekerja dengan menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan tubuh terhadap virus. Ini membutuhkan dua dosis agar efektif. Dengan Jokowi menerima suntikan, program vaksinasi di Indonesia secara resmi dimulai," tulisnya.

Pemberitaan serupa juga dirilis oleh media-media terkemuka seperti Reuters, South China Morning Post dan tentu saja media asal negara vaksin itu sendiri, Global Times.

"Presiden Indonesia Joko Widodo menerima dosis pertama vaksin virus corona Sinovac Biotech bernama CoronaVac pada Rabu, menjadi orang pertama di negara yang divaksinasi. Indonesia memulai kampanye imunisasi nasional pada hari Rabu."

Seperti yang diketahui, deretan negara lainnya juga melakukan vaksin Covid-19. Sebut saja Joe Biden yang akan jadi Presiden AS dan Raja Salman dari Arab yang kompak memakai vaksin Pfizer.

Dicurigai

Namun ada saja warga yang kurang percaya bahwa vaksin yang disuntikkan ke Presiden Jokowi adalah Sinovac.

Warganet lantas mengunggah foto jarum suntik saat Jokowi menerima vaksin dan dibandingkan dengan jarum suntik vaksin Sinovac dan Pfizer.

Yg anda pake tadi sinovac ato Pfizer pak @jokowi ?

Cc @KemenkesRI pic.twitter.com/1rrKsFiANh

— Resty Cayah (@RestyCayaah) January 13, 2021

Tugas baru berikutnya bagi Jubir Presiden adalah Menjelaskan kepada Publik, Vaksin apa yang disuntikan ke Jokowi?, apakah Vaksin Sinovac atau Vaksin Pfizer?

Sebab Netizen itu cerdas2 melebihi kecerdasan Presiden itu sendiri.

🤭 https://t.co/ch3t2TRvzi pic.twitter.com/EqPgK388e2

— Lambe Waras (@abu_waras) January 13, 2021

Sementara itu, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP Ribka Tjiptaning berpendapat bisa saja cairan yang disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya pada Rabu (13/1/2021) bukan vaksin buatan Sinovac.

Dugaan itu dilontarkan Ribka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Komisi IX DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito dan Direktur Utama PT. Biofarma Honesti Basyir pada Rabu (13/1/2021).

“Bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasih kan kita enggak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita,” kata Ribka.

Di sisi lain, Ribka melanjutkan, Jokowi tidak bakal mengalami kesulitan jika ditemukan masalah ke depan imbas dari suntikan tersebut. Pasalnya, Jokowi bersama tokoh lainnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan masyarakat yang prima.

“Kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu disuntik orang pertama, kita semua tahu kalau itu Sinovac, kalau ada apa apa? Ya memang dokternya saja yang ngikuti ada berapa, rumah sakit siap tetapi yang [ada di daerah] di ujung-ujung sana, susah,” tutur Ribka.Sikap itu disampaikan Ribka berlatar pada pengalamannya saat menjabat Ketua Komisi IX. Saat itu, dia mengingat, terdapat sejumlah vaksin yang ditemukan bermasalah dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

“Yang tadinya vaksin untuk polio malah [jadi] lumpuh layu, yang kaki gajah jadi mati 12 [orang] di Sindangaaya sana di Jawa Barat,” kata dia. []

Presiden Jokowi disuntik vaksin Covid-19 di Istana Negara, Rabu 13 Januari 2021 / [Foto SuaraSulsel.id / Tangkapan layar Metro TV)

Jakarta, SN – Presiden Joko Widodo sudah divaksinasi Covid-19, sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak divaksinasi Covid-19. Ribka mengaku tidak mau divaksinasi apapun jenisnya.

 

Padahal, dia lebih memilih membayar sanksi bersama keluarganya daripada harus menerima vaksin. Hal tersebut disampaikan Ribka di hadapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, BPOM dan PT Bio Farma.

 

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021). 

 

Presiden Jokowi disuntik vaksin Covid-19 di Istana Negara, Rabu 13 Januari 2021 / [Foto SuaraSulsel.id / Tangkapan layar Metro TV)

 

Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

 

"Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya.

 

Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM. (sc)

Tonton videonya Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning tolak vaksin:

Listyo Sigit Jenderal beragama Kristen kedua yang akan jadi Kapolri/Ist

Jakarta, SN – Teka-teki pergantian Kapolri Jenderal Idham Azis akhirnya terjawab! Dari 5 calon yang diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Presiden Joko Widodo, akhirnya menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Pol ldham Azis sebagai Kapolri yang akan pensiun pada 30 Januari 2021.

Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polrii yang namanya bakal diajukan Presiden Jokowi ke Komisi lll DPR, Senin (11/1/2021) ini untuk diproses mengikuti Fit And Propper Test atau uji kelayakan.

Penunjukkan Listyo Sigit sebagai Kapolri, memang sudah diprediksi sebelumnya, karena kedekatan (chemistry) antara Listyo dengan Presiden Jokowi.

Prestasi yang ditunjukkan Listyo Sigit setelah baru saja menjadi Kabareskrim akhir tahun 2019 lalu, membuka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, terungkap, menangkap buronan kelas kakap Joko S Chandra di Malaysia.

Jika Sigit, dilantik sebagai Kapolri minggu ini, dia adalah jenderal beragama Kristen kedua yang pernah memimpin Korps Bhayangkara. Sebelumnya pernah Polri dipimpin Jenderal Widodo Budidarmo (Periode 1974-1978).

Jenderal Widodo disebut sebagai salah satu puncuk pimpinan Polri terbaik saat ini. Profesional dan berintegritas tinggi.

Profil Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo: Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969.

Listyo dikenal dekat dengan Presiden Jokowi karena pernah menjabat sebagai Kapolres Solo pada 2011, saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan Listyo dan Jokowi berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden. Pada 2014, Listyo pun menjadi ajudan Jokowi.

Setelah tidak menjadi ajudan Jokowi, Listyo menduduki sejumlah jabatan di kepolisian, yakni Kapolda Banten pada 2016-2018 dan Kadiv Propam Polri pada 2018-2019, sebelum diangkat menjadi Kabareskrim. [gelora]

Jakarta, SN – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka penghasut dalam kasus kerrumunan dan kuasa hukum Habib Rizieq, Alamsyah Hanafiah, menilai putusan hakim itu menyesatkan. 

"Putusan hakim ini, pendapat saya, menyesatkan. Menyesatkan karena sudah mengubah asas hukum. Dari asas hukum lex specialis, dijadikan digabungkan dengan asas hukum generalis. Asas hukum umum itu sebenarnya diharamkan oleh ketentuan undang-undang," kata Alamsyah seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (12/1/2021).

"Bahwa dia tidak boleh dicampur. Jadi kalau ada asas hukum generalis, KUHP. Jadi ada lagi hukum specialis, undang-undang karantina, ya undang-undang karantina yang dipakai. Bukan dua-duanya digabung, itu sesat itu," tambahnya.

Alamsyah kemudian menyatakan berencana menggugat judicial review ke MK terkait proses sidang praperadilan. Dia menilai praperadilan seharusnya tidak diputus oleh hakim tunggal, melainkan majelis hakim yang ada hakim anggotanya.

"Nanti rencana saya mau mengajukan judicial review tentang kami mengadili praperadilan, yaitu hakim tunggal. Hakim tunggal ini kan semau-maunya dia saja, itu tidak ada teman, maka pendapat para ahli, sampingan saja," sebutnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan. Artinya, status tersangka Habib Rizieq tetap sah.

Dalam pertimbangan, hakim menilai rangkaian penyidikan yang dilakukan polisi terkait kerumunan di rumah Habib Rizieq di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, adalah sah. Hakim juga menyebut penyidik sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sudah sesuai aturan.

"Menimbang bahwa dari alat bukti saksi dan para ahli serta barang bukti di atas, maka hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah," kata hakim.

"Maka permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak," tegas hakim Sahyuti.

Habib Rizieq dalam petitum gugatan praperasilannya meminta SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26 November 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Jadi penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (dtk)

Jakarta, SN – Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah, yakni Tjetjep Muhammad Yasen atau biasa disapa Gus Yasin, melaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Polda Metro Jaya terkait aksi menemui gelandangan di Ibu Kota DKI Jakarta yang dinilai rekayasa.

“Dalam hal ini pertemuan bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nursaman di Sudirman dan Thamrin (Jakarta Pusat), itu saya lihat banyak kebohongan,” kata Yasin di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/1).

Yasin rencananya akan menyangkakan mantan Walikota Surabaya itu dengan pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 28 dan pasal 45 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia tak percaya saat Menteri Risma melakukan pertemuan dengan gelandangan bernama Nursaman. Pasalnya, Yasin yang mengaku sebagai warga Surabaya itu mengaku heran mengapa saat jadi Walikota Surabaya, Risma tak pernah peduli dengan warganya yang jadi gelandagan sedangkan saat di Jakarta tiba-tiba jadi peduli. 

“Bu risma (saat Walikota Surabaya) itu terhadap warganya yang jadi gelandangan di kolong-kolong itu tidak perhatian tidak ada perhatian. Aneh ketika ketika tiba-tiba begitu,” tandas Yasin.

Risma menemui dua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin, 4 Januari 2021. Penemuan gelandangan di kawasan itu juga sempat dikomentari oleh Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

“Saya sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun. Baru denger ada tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin,” kata Riza di Balai Kota pada Rabu, 6 Desember 2020. (RMOL)