SANCAnews.id

Jakarta, SN – Anggota Komisi IX DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning menilai cairan yang disuntikkan ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya pada Rabu (13/1/2021) bukan vaksin buatan Sinovac.

Kecurigaan itu dilontarkan Ribka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, dan Direktur Utama PT. Biofarma Honesti Basyir pada Rabu (13/1/2021).

“Bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasih kan kita enggak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita,” kata Ribka.

Di sisi lain, Ribka melanjutkan, Jokowi tidak bakal mengalami kesulitan jika ditemukan masalah ke depan imbas dari suntikan tersebut. Pasalnya, Jokowi bersama tokoh lainnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan masyarakat yang prima.

“Kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu disuntik orang pertama, kita semua tahu kalau itu Sinovac, kalau ada apa apa? Ya memang dokternya saja yang ngikuti ada berapa, rumah sakit siap tetapi yang [ada di daerah] di ujung-ujung sana, susah,” tutur Ribka.

Sikap itu disampaikan Ribka berlatar pada pengalamannya saat menjabat Ketua Komisi IX. Saat itu, dia mengingat, terdapat sejumlah vaksin yang ditemukan bermasalah dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

“Yang tadinya vaksin untuk polio malah [jadi] lumpuh layu, yang kaki gajah jadi mati 12 [orang] di Sindangaaya sana di Jawa Barat,” kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah disuntik vaksin Covid-19 Sinovac pada Rabu (13/1/2021) oleh tim dokter kepresidenan.

"Ngga terasa apa-apa sama sekali," kata Jokowi usai disuntik vaksin Covid-19 seperti ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Sebelum menjalani vaksinasi, tim medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Presiden Jokowi, seperti mengecek tekanan darah dan suhu tubuh.

"Tekanan bapak 130/67 sehat," ujar dokter yang melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan Presiden Jokowi. []

Jakarta, SN – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengibaratkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac itu rongsokan dari negara asalnya, China. Menurut dia, masyarakat China tidak menggunakan vaksin virus corona.

"Kebetulan saya juga banyak teman di China, sebetulnya Sinovac ini istilahnya apa nih, barang rongsokan lah buat di sana itu, orang China sendiri sudah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya," ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX bersama dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Direktur Utama PT Biofarma (Persero), Rabu (13/1).

Sinovac merupakan vaksin Covid-19 yang digunakan pada program vaksinasi perdana di Indonesia yang dimulai hari ini. Pemerintah telah mendatangkan sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac dan 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku atau bulk.

Pada program vaksinasi ini, Presiden Joko Widodo merupakan orang yang pertama kali disuntik vaksin Sinovac. Dalam rapat itu, Ribka juga mengomentari pemberian vaksin perdana kepada kepala negara.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan keamanan vaksin Sinovac. Pasalnya, akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan sudah sangat terbatas di masa pandemi jika dalam skema terburuk terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Tadi dibilang kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu, disuntik sebagai orang pertama, kita semua tahu, kalau misalnya itu benar Sinovac, tapi kalau ada apa-apa (kepada Jokowi) dokter yang mengikuti berapa, rumah sakit siap, tapi nanti (warga) yang di ujung sana, orang kena Covid saja susah cari rumah sakit. Dan bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasih, kita tidak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita," ucapnya.

Selain Jokowi, ada sejumlah peserta lain pada pemberian vaksin tahap perdana ini yang berasal dari tokoh masyarakat dan perwakilan dari semua lapisan warga.

Beberapa di antaranya Ketua IDI Daeng M. Faqih, Sekjen MUI dan perwakilan dari Muhammadiyah Amirsyah Tambunan, selebriti yang mewakili anak muda Raffi Ahmad. Ada pula golongan pengusaha yang merupakan Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani, hingga perwakilan buruh Agustini Setiyorini, dan sebagainya.

Pada rapat kerja Komisi IX DPR RI Selasa (12/1), Riba secara tegas menolak untuk divaksin covid-19. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19. Ribka meragukan vaksin Covid-19.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac pada Senin (11/1). Izin penggunaan itu dikeluarkan setelah hasil evaluasi BPOM menunjukkan bahwa Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.

Angka tersebut dianggap sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 50 persen. []

Jakarta, SN – Pemerintah China mengajak Indonesia untuk bersama-sama mendukung ketersediaan dan keterjangkauan vaksin COVID-19 di negara berkembang dan negara Islam.

Ajakan tersebut disampaikan Kantor Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) dalam keterangannya kepada ANTARA di Beijing, Senin (11/1).

Langkah tersebut merupakan respons terhadap terbitnya sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan China, Sinovac.

Berkat dukungan pemerintah China dan pemerintah Indonesia pula, Sinovac bersama mitranya di Indonesia berhasil melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan, pengadaan, dan uji klinis tahap ketiga hingga akhirnya berhasil memperoleh sertifikat halal.

Vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac telah tiba di Indonesia dalam dua tahap, vaksin tersebut sudah bisa digunakan untuk keperluan darurat.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menyepakati bahwa vaksin Sinovac halal untuk digunakan. []

Tonton video Komisi IX DPR-RI tolak Vaksin Sinovac:

Ketua DPP PDIP RIbka Tjiptaning/Net

Jakarta, SN – Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang menolak divaksinasi Covid-19 menjadi sorotan publik. Karena sebagai kader dari partai pendukung pemerintah, seharusnya Ribka mendukung apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Namun, politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan pembelaan. Menurutnya, pernyataan anggota Komisi IX DPR RI harus dilihat dalam konteks.

"Harus dilihat konteksnya. Pernyataan kondisional, yaitu 'jika dipaksa' karena sebagai dokter dia tahu vaksin mana yang tingkat efikasinya lebih baik, kapan saat terbaik divaksinnya, dan seterusnya," kata Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (13/1).

Menurut Hendrawan, jika Ribka Tjiptaning lebih memilih vaksin mandiri dan dia mampu untuk membayar vaksinasi mandiri maka hal itu tidak serta merta menjadi masalah.

"Jadi, jika seseorang memilih vaksin mandiri, bayar sendiri karena mampu, tidak ada masalah bukan?" tandasnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dengan tegas lantang menolak untuk divaksin Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma.

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap (ngga mau divaksin) ," kata Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Komisi IX, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).  (RMOL)