SANCAnews.id

Jakarta, SN – Pengacara 6 orang anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) itu mengaku tidak puas dengan temuan dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam temuannya, Komnas HAM menyatakan bahwa penembakan terhadap 4 dari 6 anggota laskar FPI adalah pelanggaran HAM.

Lembaga independen tersebut juga merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan melalui pengadilan pidana. Namun, kuasa hukum 6 laskar FPI, Hariadi Nasution menyayangkan temuan dan rekomendasi Komnas HAM itu.

"Menyesalkan hasil penyelidikan yang hanya berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut," kata Hariadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/1/2021).

Ia menyebut, bila Komnas HAM RI konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka seharusnya kasus ini diselesaikan lewat pengadilan HAM.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Karena menurut kami peristiwa tragedi 7 Desember 2020 yang terjadi di Karawang adalah jelas pelanggaran berat," kata Hariadi. 

Selain tak puas dengan rekomendasi Komnas HAM, Hariadi juga mempertanyakan metode yang digunakan lembaga tersebut untuk merekonstruksi peristiwa. Terutama, terkait dua laskar yang disebut tewas dalam peristiwa tembak menembak antara laskar FPI dan polisi.

 "Menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM RI, terkait peristiwa tembak menembak, yang sumber informasinya hanya berasal dari satu pihak, yaitu pelaku," kata Hariadi.

Temuan Komnas HAM ini diumumkan pada Jumat (8/1/2021) kemarin. Dalam hasil investigasinya, Komnas HAM membagi dua konteks peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari itu.

Konteks pertama, dua laskar FPI tewas ketika bersitegang dengan aparat kepolisian dari Jalan Internasional Karawang Barat sampai Km 49 Tol Japek.

"Didapat fakta telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI dengan petugas," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Sedangkan, tewasnya empat laskar FPI lainnya disebut masuk pelanggaran HAM. Sebab, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat, yakni saat sudah diamankan di mobil polisi.

Atas temuan itu, Komnas HAM merekomendasikan supaya penyelesaian kasus ini bisa diboyong ke pengadilan pidana. Ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil secara utuh dan upaya menegakan keadilan dalam kasus tersebut.

"Jadi ini tidak boleh dilakukan dengan internal, tapi harus dengan menggunakan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana," ucap Anam. []

Jakarta, SN – Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Surachman, mengatakan nelayan Pulau Lancang mendengar adanya ledakan di sekitar lokasi jatuhnya penerbangan Sriwijaya Air nomor SJ 182, Sabtu (9/1/2021).

Nelayan Pulau Lancang juga menyaksikan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air saat hujan deras mengguyur lokasi kejadian.

"(Nelayan) sempat mendengar ledakan dua kali di bawah laut dan dia melihat pesawat jatuh, lagi hujan lebat. Menurut mereka sekitar pukul 2 siang (pesawat jatuh)," kata Surachman dikutip dari siaran langsung Kompas TV.

Nelayan yang melihat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air langsung melapor ke Pemkab Kepulauan Seribu, "Nelayan itu langsung melapor ke kita," ujar Surachman.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Seribu Djunaedi mengatakan, pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak jatuh di sekitar Pulau Laki., "Betul (di Pulau Laki)," ujar Djunaedi kepada Kompas.com, ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, kapal patroli Kementerian Perhubungan juga menemukan serpihan daging di lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Konfirmasi Kemenhub

Juru Bicara Kementerian Perhubungan RI Adita mengonfirmasi bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1/2021).

Adita mengungkapkan, hilang kontak terjadi saat pesawat berada di atas kawasan Kepulauan Seribu.

"Informasi saat ini, ada lost contact Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak SJ 182, ada kontak 14.40 WIB," ujar Adita dalam tayangan TV One.

Saat ini, Kemenhub membuka posko di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, "Terakhir ada di atas perairan Pulau Seribu," ujar dia. []

Habib Rizieq Shihab/ Ist

Jakarta, SN – Habib Rizieq Shihab (HRS) disebut sempat mengalami penurunan kesehatan saat pergantian tahun. Habib Rizieq disebut sempat sesak napas dalam kondisi sendirian karena mendekam di sel isolasi.

"Jadi gini, pada waktu malam Sabtu, setelah tahun baru itu Habib nggak bisa napas. Pokoknya Jumat malam nggak bisa napas, itu jam 20.30 WIB," kata pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, kepada detikcom, Kamis (7/1/2021).

Sugito mengatakan Habib Rizieq lantas berteriak meminta tolong tahanan lainnya yang terpisah sel untuk mengabari polisi. Akhirnya kabar Habib Rizieq sesak napas tersebar secara berantai di rutan dan membuat Direktur Tahanan dan Titipan (Dirtahti) datang.

"Minta tolong karena nggak bisa ada yang bantu. Akhirnya berjenjang (kabar Habib Rizieq sakit) dari Blok A, Blok B, Blok C itu di tahanan untuk memanggil Dirtahti. Akhirnya Dirtahti datang," ucap Sugito.

Menurut Sugito, pihak Dirtahti pada malam Habib Rizieq sakit terlihat cemas. Kecemasan itu dinilai Sugito memperlambat pertolongan pertama pada Habib Rizieq.

"Mereka pada takut semuanya. Habib Rizieq itu kan diisolasi tahanannya, jadi tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapa pun, bahkan di depan kamar tahanannya ada CCTV," ujar Sugito.

Sugito melanjutkan ceritanya, Dirtahti Polda Metro Jaya akhirnya meminta tolong dokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes Polda Metro Jaya). Dokter kemudian datang pukul 22.00 WIB.

"Nah akhirnya Dirtahtinya datang, minta tolong Dokkes Polda Metro Jaya, itu (dokter) datang sudah pukul 22.00 WIB. (Penyebab sesak napas) Habib kambuh, kayak maag akut karena mungkin asam lambungnya naik, ya mungkin karena diisolasi. Dia biasa berinteraksi dengan banyak orang, (sekarang) dia tidak berinteraksi dengan siapa pun," jelas Sugito.

Sugito lalu menyampaikan Habib Rizieq pada malam itu (Jumat, 1 Januari 2021) hanya meminta satu hal, yaitu oksigen. Sugito menuturkan keluarga Habib Rizieq lalu membawakan tabung oksigen dari kediaman mereka di Petamburan.

"Habib cuma minta satu, oksigen. Akhirnya karena mungkin tidak ada (di Dokkes Polda) atau susah carinya, dari Petamburan kirim oksigen itu, sampai (di Polda Metro Jaya) pukul 22.30 WIB. Yang jelas mereka (Dirtahti) pada ketakutan semua untuk bisa membantu secara cepat menyangkut masalah kesehatan," tutur Sugito.

Singkat cerita, kondisi pernapasan Habib Rizieq membaik usai dipasangi oksigen di hidungnya. Terkait kejadian ini, Sugito meminta kepolisian bergerak cepat ketika ada seorang tahanan mengeluh sakit.

"Akhirnya dengan izin dari Dirtahti dan agak sedikit memaksa, oksigen itu bisa diantar dan dipasang ke hidungnya Habib Rizieq. (Oksigen) masuk pun agak susah dan agak berdebat, akhirnya diizinkan masuk, akhirnya (Habib Rizieq) bisa bernapas secara baik," jelas Sugito.

"Tapi intinya begini, saya sudah sampaikan ke Dokkes Polda Mtero Jaya, kalau sudah urusan kesehatan gini, tolong jangan menggunakan prosedur yang menyulitkan, karena ini soal nyawa orang. Dokkesnya sudah setuju bahwa itu memang harus gitu kalau untuk masalah kesehatan. Tapi pihak Tahtinya tuh takut kesalahan, ini yang menyebabkan prosedurial lambat dan kalau saat itu telat, bisa fatal itu," sambung Sugito.

Terakhir, Sugito menyebut tabung oksigen kini telah disediakan di dalam sel isolasi Habib Rizieq. Sugito menuturkan dia dan keluarga Habib Rizieq khawatir sakit maag akut itu kambuh.

"Sekarang posisinya Habib sudah ada oksigen, itu standby (dalam sel isolasi), yang dikirim dari Petamburan, karena khawatir dia akan kambuh lagi maag akutnya, mungkin karena faktor di tahanan. Di tahanan dia tidak bisa sosialisasi, berinteraksi dengan siapapun, keluarga juga tidak bisa menjenguk, ya mungkin karena faktor kepikiran makanya asam lambungnya naik," tandas Sugito. (*)

Jakarta, SN – Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di DKI Jakarta menuai kontroversi. Terakhir, dia bertemu dengan orang dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Sudirman hingga Jalan MH. Thamrin, Jakarta.

Pasca blusukan, ada dua orang yang mengaku sebagai kakek tua yang ditemui Risma. Yang pertama bernama Nursaman yang masih berkeliaran di ibu kota dan satu lagi Kastubi yang kini berada di Pusat Rehabilitasi Sosial, Eks Gelandangan dan Pengemis di Pangudi Luhur, Bekasi.

Terlepas dari siapa kakek yang sebenarnya ditemui Risma, tokoh nasional DR. Rizal Ramli meminta Risma menghentikan upaya-upaya mencari panggung pencitraan saat bekerja sebagai Menteri Sosial.

“Mbak Risma, sudaahlah. Jangan terlalu lebay,” tekannya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (7/1).

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut mengingatkan bahwa rakyat sudah muak dengan gaya-gaya pencitraan yang dipamerkan oleh pemimpin.

Apalagi, kini rakyat butuh tindakan cepat dari pemerintah untuk bisa melewati krisis kembar, ekonomi dan kesehatan, akibat pandemi.

Rizal Ramli juga menekankan agar Risma lebih berfokus pada kebijakan yang pro rakyat dari pada bergaya seolah merakyat.

“Rakyat sudah muak dengan gaya-gaya ‘pemimpin sandiwara’ yang lebay, yang hanya pura-pura merakyat, tapi kebijakannya tidak pro-rakyat. Satukan hati, pikiran, dan tindakan untuk rakyat,” demikian Rizal Ramli. []

Jakarta, SN – Menteri Sosial Tri Rismaharini memfasilitasi lima orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditemukan di Jakarta untuk bekerja di perusahaan milik negara, PT PP Properti di Bekasi.

"Tidak mungkin mereka segera keluar dari kemiskinan kalau hanya diberi bantuan," kata Risma di Bekasi, Jumat, 8 Januari 2020.

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan para pemulung dan gelandangan itu. Sebab, mereka tidak memiliki dokumen itu.

"Mereka harus mentas dari kemiskinan, bisa mengakses pekerjaan dan menambah income," kata Risma.

Eks gelandangan dan pemulung itu sempat ditampung di Balai Rehabilitasi Sosial di Bulak Kapal, Bekasi, itu mendapatkan pekerjaan di PT PP Property yang mengembangkan kawasan Grand Kamala Lagoon. Pekerjaan baru mereka adalah tukang kebun hingga petugas kebersihan.

Untuk sementara, mereka masih tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial sampai mendapatkan tempat tinggal sendiri. []