SANCAnews.id

Jakarta, SN – Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di DKI Jakarta menuai kontroversi. Terakhir, dia bertemu dengan orang dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Sudirman hingga Jalan MH. Thamrin, Jakarta.

Pasca blusukan, ada dua orang yang mengaku sebagai kakek tua yang ditemui Risma. Yang pertama bernama Nursaman yang masih berkeliaran di ibu kota dan satu lagi Kastubi yang kini berada di Pusat Rehabilitasi Sosial, Eks Gelandangan dan Pengemis di Pangudi Luhur, Bekasi.

Terlepas dari siapa kakek yang sebenarnya ditemui Risma, tokoh nasional DR. Rizal Ramli meminta Risma menghentikan upaya-upaya mencari panggung pencitraan saat bekerja sebagai Menteri Sosial.

“Mbak Risma, sudaahlah. Jangan terlalu lebay,” tekannya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (7/1).

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut mengingatkan bahwa rakyat sudah muak dengan gaya-gaya pencitraan yang dipamerkan oleh pemimpin.

Apalagi, kini rakyat butuh tindakan cepat dari pemerintah untuk bisa melewati krisis kembar, ekonomi dan kesehatan, akibat pandemi.

Rizal Ramli juga menekankan agar Risma lebih berfokus pada kebijakan yang pro rakyat dari pada bergaya seolah merakyat.

“Rakyat sudah muak dengan gaya-gaya ‘pemimpin sandiwara’ yang lebay, yang hanya pura-pura merakyat, tapi kebijakannya tidak pro-rakyat. Satukan hati, pikiran, dan tindakan untuk rakyat,” demikian Rizal Ramli. []

Jakarta, SN – Menteri Sosial Tri Rismaharini memfasilitasi lima orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditemukan di Jakarta untuk bekerja di perusahaan milik negara, PT PP Properti di Bekasi.

"Tidak mungkin mereka segera keluar dari kemiskinan kalau hanya diberi bantuan," kata Risma di Bekasi, Jumat, 8 Januari 2020.

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan para pemulung dan gelandangan itu. Sebab, mereka tidak memiliki dokumen itu.

"Mereka harus mentas dari kemiskinan, bisa mengakses pekerjaan dan menambah income," kata Risma.

Eks gelandangan dan pemulung itu sempat ditampung di Balai Rehabilitasi Sosial di Bulak Kapal, Bekasi, itu mendapatkan pekerjaan di PT PP Property yang mengembangkan kawasan Grand Kamala Lagoon. Pekerjaan baru mereka adalah tukang kebun hingga petugas kebersihan.

Untuk sementara, mereka masih tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial sampai mendapatkan tempat tinggal sendiri. []

Karena termasuk pelanggaran HAM, maka Komnas HAM merekomendasikan kasus tersebut dibawa ke pengadilan pidana./Ist

Jakarta, SN – Komnas HAM mengungkap sejumlah keterangan saksi tentang tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI). Salah satu keterangan saksi yang terungkap terkait kronologis tewasnya enam anggota FPI yang mengawal rombongan Habib Rizieq Shihab dan keluarganya.

Tim Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan dua laskar FPI tewas akibat aksi serempet antar mobil dengan petugas kepolisian yang diduga menggunakan senjata api. Insiden tersebut terjadi sepanjang jalan Karawang Barat sampai KM 49 Tol Cikampek.

Dari keterangan saksi di kawasan rest area KM 50, satu laskar yang tewas itu terlihat dalam posisi duduk di mobil dan satu lainnya diturunkan ke jalan.

"Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak," kata Choirul dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).

Masih di lokasi yang sama, saksi melihat adanya darah di jalan depan salah satu warung.

Kemudian, empat laskar FPI yang masih hidup diturunkan dari mobil ke jalan di daerah rest area KM 50. Saksi melihat petugas kepolisian melakukan kekerasan terhadap empat laskar tersebut. Ada yang memerintahkan jongkok dan tiarap.

Beberapa barang bukti ditaruh petugas di meja salah satu warung yang berada di rest area KM 50. Setelah itu, empat laskar tersebut dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol.

Menurut keterangan sanksi, terdengar perintah petugas polisi untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan telefon seluler.

Lebih lanjut, saksi juga mendengar adanya penjelasan dari petugas kepolisian kepada masyarakat sekitar bahwa apa yang mereka lakukan itu terkait kasus narkoba, bahkan ada yang mendengar perihal terorisme.

Di rest area KM 50 juga tampak sejumlah petugas yang hendak melakukan kepentingan protokol kesehatan Covid-19.

"Terlihat beberapa mobil, antara lain mobil spin, avanza, xenia, towing, dan landcruiser," ungkapnya.

Sebelumnya, Choirul Anam mengatakan, dua diantara enam pengawal Habib Rizieq itu tewas ditembak polisi di jalan Tol Cikampek.

Sementara 4 pengawal Habib Rizieq saat sudah berada di tangan tim polisi, sehingga dikategorikan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM.

Choirul Anam menjelaskan, pelanggaran HAM itu berawal dari insiden saling serempet antar mobil polisi - pengawal Habib Rizieq.

Saling serempet itu lantas berakhir dengan keributan antara laskar FPI dan polisi yang menggunakan senjata api di sepanjang Jalan Karawang Barat sampai Tol Cikampek Km 49.

"Dalam kejadian itu 2 laskar FPI meninggal dunia. Sementara 4 laskar FPI lainnya masih hidup," kata Anam.

Ia menjelaskan, keempat pengawal Habib Rizieq masih dalam kondisi hidup sampai di Tol Cikampek Km 50.

Tapi, ketika dalam penguasaan polisi, keempat pengawal Habib Rizieq itu akhirnya tewas. Kejadian inilah yang disimpulkan Komnas HAM RI sebagai pelanggaran HAM.

"Maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.

Dia menerangkan, pemberian kategori pelanggaran HAM tersebut dikarenakan pihak kepolisian melakukan penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu.

Padahal, kata dia, polisi seharusnya bisa melakukan upaya lain untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa.

"Kami juga mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap empat orang laskar FPI," kata dia.

Karena termasuk pelanggaran HAM, maka Komnas HAM merekomendasikan kasus tersebut dibawa ke pengadilan pidana.

"Demi menegakkan keadilan, tidak boleh hanya dilakukan hanya internal kepolisian. Harus penegakan hukum pengadilan pidana," tuturnya. []