Latest Post



Jakarta, SN – Diskusi publik mulai membahas nama-nama tokoh yang akan menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) menjadi partai pemenang paling dinamis dalam Pemilu 2019. Pasalnya, partai yang memperoleh 18,95 persen suara itu memiliki banyak calon.

 

Setidaknya ada empat nama dari PDIP yang sering dibicarakan. Pertama, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu menduduki peringkat teratas dalam setiap survei calon presiden yang dirilis lembaga survei.

 

Meski elektabilitas paling populer di partai banteng, jalan Ganjar menuju pemilihan presiden diyakini agak terjal karena gubernur dua periode itu tidak memiliki Soekarno.

 

Nama yang kedua adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengalaman Puan di dunia politik sudah tidak perlu diragukan lagi. Di pemerintahan, Puan sempat menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pada periode pertama Jokowi, sebelum akhirnya di periode kedua terpilih sebagai Ketua DPR.

 

Di partai, posisi Puan juga strategis, yaitu sebagai ketua bidang politik dan keamanan. Sementara nilai plusnya adalah Puan memiliki “darah Soekarno”.

 

Selain Ganjar dan Puan, ada juga nama Gibran Rakabuming Raka. Anak sulung Presiden Joko Widodo itu mempunyai kans kuat maju di pilpres. Gibran yang baru saja terpilih sebagai walikota Solo bisa menapaki karir bapaknya yang melejit dengan cepat, juga dimulai dari menjabat sebagai walikota Solo.

 

Sementara nama terakhir yang cukup mengagetkan adalah Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDIP itu mulai diperbincangkan sejumlah pengamat seiring adanya fenomena para pemimpin senior dunia kembali tampil di kancah politik. Seperti Joe Biden di Amerika Serikat, Mahathir Mohamad di Malaysia, dan Angela Merkel yang masih kokoh di Jerman.

 

Atas alasan di atas, Kantor Berita Politik RMOL melakukan survei di Twitter dengan tagar, #TwitPol24Jam untuk merekam siapa di antara keempat kandidat di atas yang pantas mewakili PDIP di Pilpres 2024.

 

Hasilnya, nama Gibran Rakabuming Raka menempati urutan pertama calon yang dianggap pantas mewakili PDIP dengan jumlah persentase pemilih sebanyak 31,3 persen.

 

Sedangkan urutan kedua diduduki Megawati Soekarnoputri dengan 30,8 persen, disusul Ganjar Pranowo dengan 30,4 persen dan terakhir nama Puan Maharani 7,5 persen.

 

Survei ini dibuka sejak hari Selasa (5/1) pukul 19.36 dan ditutup setelah 24 jam. Total ada sebanyak 721 warganet yang turut memberi pilihan dalam poling ini. Survei ini turut dikomentari sebanyak 27 komentar dengan 13 likes dan 6 retweets. Salah satu yang berkomentar adalah akun @Hendi74370131.

 

Dia mengaku akan memilih Megawati jika nama tersebut masuk dalam kolom pilihan survei. Hanya saja pilihan serupa belum tentu akan dilakukan di dunia nyata.

 

“Kalau secara realita di 2024, yo tak pikir maneh ta, sing penting polling mlaku dhisik. (Kalau secara realita di 2024, ya saya pikir lagi, yang penting polling berjalan dulu),” ujarnya.

 

Sementara warganet lain berkomentar dengan nada menyinggung dua kader PDIP yang sedang terjerat kasus korupsi di KPK.

 

“Saya lebih suka Harun Masiku dan Juliari Batubara,” tutur akun @abdjadbiru.

 

Survei ini sendiri bukan survei ilmiah sebagaimana dilakukan oleh lembaga survei kredibel. Survei sebatas merekam dinamika warganet tentang kecenderungan terhadap kandidat calon presiden dari PDIP.

 

Sementara warganet yang menjadi pemilih dalam survei ini tidak bisa diverifikasi faktual, apakah akun yang dijalankan orang sungguhan atau bot. []



Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengunjungi bekas kawasan lokalisasi Balong./Ist



Jakarta, SN – Setelah beberapa hari menjabat, Mensos Tri Rismaharini mulai menata Jakarta, seperti mengunjungi gelandangan di bawah jembatan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi tersebut menuai sejumlah tanggapan dengan mengatakan itu adalah langkah untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta nanti.

 

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengatakan, tindakan Risma bisa dilakukan sepanjang tidak mengabaikan tugas pokoknya sebagai menteri sosial.

 

"Jika Bu Risma punya niat dan intensi ke pilgub, ya tidak apa-apa. Tapi, jangan lupa warga DKI Jakarta sangat selektif dalam memilih gubernurnya," kata Hensat saat dikonfirmasi, dilansir Republika.co.id, Senin (4/1).

 

Menurut dia, saat ini, perlu dibuktikan terlebih dulu dalam mengurus persoalan bantuan sosial (bansos). Hensat menyebut, lebih baik tidak menghabiskan waktu untuk kegiatan mencari panggung dan pencitraan.

 

"Menjadi mensos kan panggungnya sudah disediakan, itu saja digunakan. Selesaikan masalah bansos. Intinya, warga paham mana orang yang berprestasi dan mencari panggung saja. Sukses untuk Bu Risma, semoga lancar dalam melaksanakan tugas barunya," ujar dia.

 

Tanggapan serupa juga dikatakan oleh Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarid Hidyatullah Jakarta, Adi Prayitno. Kegiatan blusukan Risma, sebaiknya tidak dilakukan hanya di DKI Jakarta, tapi perlu dilakukan di 33 provinsi lain, terutama di tempat yang jauh dari sorotan media.

 

"Indonesia tidak hanya Jakarta, tapi banyak tempat-tempat lain yang perlu diperhatikan. Bagus blusukan itu karena dia mensos tapi jangan bercakap hanya dengan masyarakat kelas bawah di Jakarta saja," ujar Adi.

 

Selain itu, aksi tersebut kata dia tidak ada kaitan dengan langkahnya untuk pilgub Jakarta 2022. Sebab, sejauh ini belum ada keputusan dari DPR dan pemerintah. Tujuan pengisian posisi Risma sebagai mensos dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja pemerintah terutama atas kasus korupsi yang dilakukan oleh Eks Mensos Juliari Batubara.

 

"Jadi Bu Risma memang diharapkan bisa menutup celah yang sudah ditinggalkan oleh Juliari. Kalau 2022 ada pilkada, Risma akan diusut untuk maju. Karena untuk melihat kader PDIP yang aktif bisa bertanding dan bersaing dengan Anies ya hanya risma," ucap dia.

 

Sementara itu, Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan ada dua target yang dicapai dari blusukan Risma. Pertama, untuk kepentingan jangka pendek, yakni memberi kesan Risma dengan sungguh-sungguh bekerja membenahi tata cara atau prosedur yang terkait dengan distribusi bansos.

 

"Mengapa Jakarta? Karena segala aktivitas Bu Risma di Jakarta dengan sendirinya akan menimbulkan efek berita nasional. Dengan cara ini, Bu Risma mau memberi pesan bahwa semua hal terkait dengan bansos akan ditata sebagaimana hal itu tengah dilaksanakan di Jakarta," kata Ray.

 

Target lain adalah untuk citra politik pada 2024 nanti. Ray menilai potensi Risma untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta besar. Pencitraan ini penting kata dia karena bukan hanya untuk mendapat simpati warga Jakarta, melainkan memguatkan posisinya di internal PDIP. Sebab, ada kandidat lain yang kemungkinan besar juga akan dicalonkan, misal Gibran Rakabuming.

 

Blusukan Risma juga tidak akan berlangsung lama dan tidak memengaruhi tugas utamanya. "Saya kira tidak akan selamanya. Mungkin hal ini dilaksanakan dalam beberapa bulan saja. Jika efek pertama sudah dapat tercapai, akan kembali ke tugas umumnya. Kemudian akan diulang di momen lain. Begitu siklusnya," ucap dia.[]


Di kota Surabaya juga terdapat sejumlah masyarakat yang juga tinggal di bawah Tol Waru-Tanjung Perak./Ist



Jakarta, SN – Menteri Sosial (Menos) Tri Rismaharini mengunjungi para tuna wisma di bawah jembatan Menteng, Jakarta Pusat. Menariknya, di kota Surabaya juga terdapat sejumlah masyarakat yang juga tinggal di bawah Tol Waru-Tanjung Perak. Lokasi ini dekat dengan Kampung 1001 Malam.

 

Data yang diperoleh jatimnow.com di lokasi menunjukkan jumlah KK yang tinggal di bawah Tol Waru-Tanjung Perak menuju Kampung 1001 Malam sebanyak 175 KK. Kawasan ini termasuk dalam kawasan Lasem Baru, Desa Dupak, Kecamatan Krembangan.

 

Sejumlah keluarga yang tinggal di kolong tol terbagi menjadi dua yang dipisahkan oleh sungai, sehingga harus menggunakan perahu tambang untuk menuju ke sana. Warga sudah tinggal di bawah jalan tol dan Kampung 1001 Malam sejak 1999.

 

"Di sini ya akses jalannya begini mas. Apalagi kalau malam. Gelap," kata Sigit Santoso alias Mamik, Pengurus Kampung 1001 Malam mengawali ceritanya, Senin (4/1/2021).

 

Pria berusia 37 tahun itu menegaskan bahwa perkampungan di bawah jalan tol dan Kampung 1001 Malam berbeda. Namun sama-sama berdiri sejak 1999. Dulu, wilayah tersebut hanya dataran dipenuhi ilalang seperti sawah atau orang jawa menyebut tegalan. Tak banyak yang tinggal dan hanya para pemulung. Suasananya juga seram.

 

"Dulu itu nama kampungnya Tegal. Terus ada salah satu orang yang membantu warga di sini, kemudian dikasih nama Kampung 1001 Malam. Akhirnya terkenal sampai sekarang dengan nama itu," jelasnya.

 

Mamik juga mengatakan bahwa pemukiman ini menjadi satu lahan dengan perkampungan sekitaran Dupak Bandarejo. Namun kondisi tersebut 'pecah' karena dilintasi akses jalan tol.

 

"Harapan warga di sini ya dapat perhatian dari pemkot. Tapi apa mas, dari dulu sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang ndak ada sama sekali. Apalagi bantuan, ndak ada sama sekali," tutur Mamik.

 

"Pembenahan kampung di sini ya dari warga sendiri. Akses jalan masuk, tempat pembuangan sampah. Semuanya mas," tambahnya.

 

Lantas, apakah Tri Rismaharini (Risma) pernah ke pemukiman warga di bawah kolong tol yang berdampingan dengan Kampung 1001 Malam selama menjadi wali kota Surabaya, Mamik mengaku belum pernah sama sekali.

 

Namun dia menyebut yang kerap berkunjung adalah Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana (WS) yang kini menjabat Plt Wali Kota Surabaya, menggantikan Risma yang saat ini menjadi Mensos.

 

"Yang sering itu Pak Wisnu. Hampir tiap tahun. Kegiatannya itu sahur bareng. Tapi sekitar tiga tahun ini ndak ke sini," paparnya.

 

Sementara Khusnul, warga yang menghuni kolong Jalan Tol Waru-Tanjung Perak mengakui hal sama. Katanya, selama hidup puluhan tahun di sana, belum pernah tersentuh pemerintah kota.

 

"Gak onok mas. Kok ngarepno bantuan. Lak gak nggolek rosokan yo gak mangan (Nggak ada mas. Kok mengharapkan bantuan. Kalau nggak cari rongsokan ya nggak makan)," cetusnya sambil beranjak pergi.(republika)


Kendaraan taktis Polri bersiaga di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan sidang praperadilan Habib Rizieq Shihab/Ist



Jakarta, SN – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung pada sidang praperadilan Habib Rizieq Shihab.

 

Aparat keamanan dari kepolisian telah memperketat pengunjung sidang Habib Rizieq mulai dari pagar hingga memasuki tempat parkir dan kendaraan dilarang parkir di kawasan PN Jakarta Selatan.

 

Area parkir pengadilan diisi tenda polisi, kendaraan taktis barakuda dan sepeda motor milik polisi. Kemudian, diberlakukan sistem buka tutup pagar masuk pengadilan bagi pengunjung sidang yang datang ke pengadilan.

 

Petugas keamanan pengadilan juga menanyakan maksud dan tujuan pengunjung yang datang apakah untuk persidangan atau bukan. Namun untuk aparat dan media dibolehkan masuk.

 

Adanya pembatasan ini, membuat suasana di ruang tunggu sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang biasanya ramai oleh para pencari keadilan, kini lebih longgar, lebih banyak pengamanan kepolisian baik yang berpakaian resmi maupun pakaian pengamanan biasa seperti warna hitam.

 

Sementara itu, sidang praperadilan Habib Rizieq Shihab digelar di ruang utama PN Jaksel yang memiliki kapasitas lebih besar dari ruang sidang lainnya.

 

Hanya saja pihak pengadilan dan kepolisian membatasi yang boleh masuk hanya peserta sidang, yakni kuasa hukum dari Habib Rizieq berjumlah hampir 20 orang, dan pihak termohon yakni Polda Metro Jaya berjumlah kurang lebih enam orang.

 

Awak media hanya boleh meliput dari luar ruangan. Pihak pengadilan menyiapkan space untuk media mengambil gambar dan mengikuti jalannya persidangan di depan pintu masuk ruang sidang.

 

Untuk bisa masuk ke ruang pengadilan, pengunjung sidang juga harus sabar mengantre pemeriksaan, baik pemeriksaan suhu tubuh, dan pemeriksaan menggunakan metal detektor portable (tangan).

 

Dilansir Antara, sidang yang dijadwalkan jam 09.00 WIB, dipimpin hakim tunggal Akhmad Sahyuti, Panitera penggantinya Agustinus Endri.

 

Setelah sidang dinyatakan dibuka, hakim melakukan pemeriksaan berkas tiap-tiap kuasa hukum dari kedua belah pihak, proses pemeriksaan berkas memakan waktu 30 menit lebih.

 

Hingga berita ini diturunkan pembacaan permohonan praperadilan dari kuasa hukum Habib Rizieq Shihab sedang berlangsung.

 

Dalam persidangan ini, Habib Rizieq tidak dihadirkan, baik secara langsung maupun telekonferensi.

 

Ruang sidang hanya diisi oleh peserta sidang dari pemohon dan termohon, serta petugas kepolisian.

 

Sebanyak 1.500 lebih personel Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya dikerahkan mengamankan sidang praperadilan Habib Rizieq. []





Jakarta, SN – Komnas HAM bersama kepolisian hari ini menggelar proses rekonstruksi terkait tewasnya 6 anggota laskar FPI. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui penyebab tewasnya 6 pengawal Habib Rizieq Shihab.

 

"Komnas HAM melakukan pendalaman beberapa keterangan dari kawan-kawan kepolisian terkait dengan voice note dan juga mendetailkan sequence peristiwa dan diakhiri tadi dengan rekonstruksi beberapa peristiwa yang kami masih perlu dalami," ujar Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara kepada wartawan di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021).

 

Beka menjelaskan, secara umum rekonstruksi yang dilakukan tadi untuk menggambarkan kronologi kejadian di tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya dalam peristiwa itu.

 

"Secara umum seperti itu. Kami tadi juga sudah dijelaskan, termasuk juga diperagakan lengkap siapa yang ada di barisan terakhir, tengah terus abis itu tindakannya apa yang diambil oleh temen-temen kepolisian sampai kemudian sampai ke rumah sakit Polri," ungkap Beka.

 

Lebih lanjut Beka menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melengkapi konstruksi peristiwa versi Komnas HAM. Nantinya, hal itu akan menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan dan menyampaikan rekomendasi terkait peristiwa tersebut.

 

"Paling lambat dua minggu ini kami akan menyelesaikan laporannya. Terus menyimpulkan peristiwa yang terjadi seperti apa terus kemudian menyampaikan rekomendasi, baik itu kepada presiden, kepada kepolisian, maupun juga pihak lain. Karena yang terlibat kan bukan hanya kepolisian dan juga yang menaruh atensi bukan cuma presiden saja tapi juga masyarakat," tuturnya.

 

Pada saat rekonstruksi hadir juga perwakilan dari Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat yang memenuhi panggilan dari Komnas HAM. Selain itu, hadir pihak dari Bareskrim.

 

"Jadi intinya kami datang ke sini semuanya, baik dari Polda Metro maupun dari Bareskrim, ditambah juga dengan forensik satu grup, ada Dokpol, Labfor, dan juga Digital Forensik dalam rangka memenuhi undangan dari pada Komnas HAM," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Hidayat.

 

Tubagus juga mengatakan terkait rekonstruksi hari ini dilakukan di beberapa titik yang dianggap penting untuk memberikan penjelasan terkait kejadian yang sebenarnya.

 

"Kemudian sudah dijelaskan oleh beliau (Beka) bahwa diakhiri dengan rekonstruksi di beberapa titik yang dianggap penting untuk memberikan penjelasan kejadian yang sebenarnya terjadi seperti apa," ujar Tubagus. (dtk)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.