SANCAnews.id

Habib Rizieq Shihab /Ist

Jakarta, SN – Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui keputusan bersama menteri. Ormas bentukan Habib Rizieq ini dicekal karena terbukti mengganggu ketertiban umum. Larangan tersebut resmi berlaku sejak Rabu (30/12/2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga memaparkan ringkasan rekaman video terkait anggota FPI yang bersekutu dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Silahkan ada sedikit tiga menit ini, ada gambar-gambar pendukung," ungkap Mahfud dalam konferensi persnya, beberapa waktu lalu.

Di awal video, menampilkan orasi Habib Rizieq terkait dengan cita-cita ISIS untuk menegakkan syariat Islam. Menurut Rizieq, hal baik seperti itu haruslah diakui dan didukung.

Namun, dalam sebuah tayangan video yang diupload di channel YouTube Suara Indonesia beberapa waktu lalu, terdapat ceramah Habib Rizieq yang secara tegas menentang ISIS. Bahkan Rizieq melarang semua anggota FPI untuk mendukung kelompok radikal tersebut.

“ISIS itu sebagai salah satu contoh, Saudara. Bagaimana berbahayanya kalau merasa diri paling benar, Saudara. Saat ini di Irak, saat ini di Syam. Muslim dengan muslim bunuh-bunuhan, sedih. Syiah ribut dengan Syiah. Sunni ribut dengan Sunni,”ujar Habib Rizieq dikutip Okezone dari tayangan video tersebut, Jumat (1/1/2021).

“Udahan Syiah dengan Sunni, Saudara. Enggak pernah akur lagi di sana saat ini. Innalilahi waa Innailaihi Rojiun. Gara-gara apa? Gara-gara merasa paling Islam sendiri. Semua orang dianggap kafir, semua orang murtad, semua orang boleh dibunuh saudara, haram!" tegasnya.

Menurutnya, perang yang melanda sejumlah negara di Timur Tengah sangat mengerikan sekali. Pasalnya, perang tersebut melibatkan sesama kaum muslimin. 

"Bahaya sekali Anda kalau lihat di Syiria dan Irak saat ini mengerikan. Mujahidin dengan mujahidin perang. Mujahidin dengan mujahidin saling tembak. Wahabi dengan wahabi perang. Wahabi dengan sunni perang. Wahabi dengan syiah perang. Syiah dengan syiah perang. Sunni dengan sunni perang. Ada apa ini dunia?" ulasnya.

“Karena itulah saudara, kami dari FPI melarang santri-santri kami, laskar-laskar kami untuk ikut berjihad berperang di Irak maupun Syiria. Karena bagi kami musuhnya enggak jelas, yang jelas di sana pertempuran sesama muslim. Kita harus menghindarkan diri. Haram satu peluru umat Islam ditujukan ke saudara muslimnya. Kalau ngucapin kata ‘kafir’ aja enggak boleh, apalagi bunuh. Innalilahi wa innailaihi rojiun," tutup Habib Rizieq.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apapun.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, (30/12/2020). ***

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,  Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ini mendukung pemerintah tegas terhadap kelompok intoleran di tanah air./Ist

Jakarta, SN – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kembali ramai dibicarakan meski kalah dalam pertarungan Pilkada Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Kali ini pembahasannya bukan karena soal Pilkada, melainkan soal pernyataan Rahayu terkait pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI).

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini mendukung pemerintah tegas terhadap kelompok intoleran di tanah air. Sebab, kata dia, kelompok intoleran ini bisa membahayakan masa depan Indonesia.

Berbagai komentar netizen menyayangkan pernyataan Wakil Ketua DPP Gerindra tersebut. Bahkan tak sedikit yang mengaitkannya dengan dukungan FPI terhadap Partai Gerindra dalam kontestasi Pilkada atau Pemilihan Umum (Pilpres).

"Bagaimanapun anggota FPI yang bekerja untuk pak Prabowo di dua kali pilpres lalu. Mba Saras mengeluarkan pernyataan seperti ini secara fatsun politik sangat tidak produktif," tulis akun @thehenrisaputro yang dilansir Okezone, Sabtu, (2/1/2021).

"Tak tahu berterima kasih......Kek nya nggak diajari sm orang tuanya x ya?" ucap @igirmoey.

"Betul... Kita harus tegas.. Untuk itu 2024 selamat tinggal Gerinda.. Kita tidak butuh partai yang ninggalin rakyat nya a," cuit akun @5l4m3ts.

"Padahal sdh meraup suara byk karna di dukung FPI saat pilgun kemarin, kok tega bener ni orang ya?" kata akun @khariscandra2.

"Tidak ingat 2019 ya? Ketika banyak teman2 FPI ikut mendukung pak @prabowo ?" sambung akun @Syahfrudinmuha 1.[]

Drone bawah laut yang ditemukan oleh nelayan Sulawesi diduga milik China dan kini telah disimpan di pangkalan Angkatan Laut di Makassar untuk diperiksa,Sabtu (2/1/21)

Jakarta, SN – Baru-baru ini drone bawah air ditemukan oleh para nelayan di dekat Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Diketahui, drone yang diduga milik China tersebut saat ini sedang diamankan di Pangkalan Angkatan Laut di Makassar.

Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta mengatakan, pemerintah perlu segera mengusut untuk mengungkap asal usul drone. Jika drone terbukti milik China atau negara lain, pemerintah harus protes keras dan mengambil tindakan diplomatik tegas.

"Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing. Sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. Artinya keamanan nasional kita sangat rentan. Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tesebut," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Sabtu (2/1/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia. Menurutnya hal ini menunjukkan kemampuan pertahanan Indonesia tertinggal dari sisi teknologi.

"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh," jelasnya, dilansir Tribunnews.com.

Sukamta pun menilai Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi. Selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal.

Lebih dari itu, pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang masuk ke wilayah Indonesia ini tidak terulang lagi.

Di sisi lain, Sukamta juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.

"Ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN pasti akan berimbas ke keamanan wilayah Indonesia," kata Sukamta.

"Wilayah Indonesia yang berada di zona ketegangan bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang sedang berkonflik. Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melalukan patroli secara ketat," tandasnya. []

Jakarta, SN – Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menyinggung langkah pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Marsudi mengatakan pada dasarnya negara adalah aturan atau hukum, karena tidak ada aturan atau hukum, pasti ada kekacauan.

“Kita akan bertamu saja di rumah orang lain ada unggah-ungguhnya, ada aturannya, apa lagi hidup dalam sebuah Negara,” kata Marsudi dalam siaran pers, dilansir Sindonews.com, Jumat (1/1/2021).

Marsudi menilai, pemerintah menghentikan kegiatan FPI karena masalah kedudukan hukum atau legal standing. Ia menyarankan FPI memenuhi legal standing tersebut jika masih ingin melaksanakan kegiatan di Indonesia.

“Berarti legal standing FPI secara hukum perundang undangan dianggap belum terpenuhi, ya tinggal dipenuhi saja jika masih ingin bergerak dan beraktivitas di negara hukum Indonesia,” ujar Marsudi.

Dirinya menyontohkan beberapa organisasi-organisasi sosial keagamaan yang tetap berdiri di Indonesia. Organisasi tersebut diantaranya, adalah NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, PUI, Al Irsyad, dan Persis.

Organisasi tersebut menurut Marsudi, mengikuti aturan dengan memenuhi persyaratan hukum dari pemerintah.

“Bahkan berdirinya dari sebelum negara Indonesia berdiri dan masih eksis membangun bangsa sampai sekarang. Organisasi-organisasi ini tetap eksis keberadaannya, dan diakui oleh masyarakat,” ungkapnya. []