SANCAnews.id

Jakarta, SN – Seorang netizen melaporkan dalam tweetnya bahwa ada kerumunan yang tiba di terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta pada Senin malam (28/12/2020). Netizen dengan akun @arisrmd pun menyertakan foto tumpukan penumpang.

"Baru dapat kabar dari rekan sejawat, beginilah keadaan T3 kedatangan internasional malam ini. Entah mau jadi apa kita ini," demikian cuitan @arisrmd, Senin malam (28/12/2020).

Banyak warganet yang merespon cuitan aris, yang juga dokter di Rumah Sakit Hermina Jakarta dan Rumah Sakit Siloam ini. Rata-rata mempertanyakan keseriusan masyarakat dalam ikut memerangi wabah ini.

Misalnya Gita, melalui akun @9ita7un menuliskan, "Yg “lucu”, mamaku cerita kalo ada aja orang2 yg gak bawa hasil swab, hasil rapid, terus nyelonong minta masuk dlm waktu kepepet, & tetap ngotot pengen terbang." katanya, dilansir Kompas.tv.

Namun yang menarik adalah cuitan aris ini juga dibalas oleh politisi Partai Gerindra Fadli Zon.

"Siapa ini yang menyebabkan kerumunan sehingga bisa melanggar protokol kesehatan?" tanya Fadli Zon.

Penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diduga imbas dari libur akhir tahun. Sehingga banyak penumpang yang keluar dan masuk Jakarta meski dengan syarat harus menyertakan test rapid antigen.

Catatan dari PT Angkasa Pura II mencatat  angka tertinggi di tengah pandemi COVID-19 dan dalam periode Natal, mulai dari pegerakan penumpang dan pesawat. Hal itu terlihat di kargo dengan 1.293.897 kilogram.[]

Jakarta, SN – Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mendatangi kantor Komnas HAM untuk memberikan dukungan terkait kasus penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI, PA 212 mengatakan ingin pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) hingga kasus itu dibawa ke pengadilan internasional.

"Ya pada prinsipnya alumni 212 mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dan tentu pertama-tama kita harapkan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, Komnas HAM juga dapat mendesak Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta," kata Amir Hamzah, yang disebut sebagai senior PA 212, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2020).

Dilansir detikcom, PA 212 mendatangi kantor Komnas HAM pada Selasa (29/12) pukul 11.15 WIB. Tidak sampai sepuluh orang yang ikut bersama mereka. Mereka mengaku telah bertemu dengan pihak Komnas HAM untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kasus penembakan laskar FPI.

Selain berharap pemerintah membentuk TGPF, PA 212 berharap kasus yang terjadi pada 7 Desember tersebut dapat dinaikkan ke tingkat internasional. Harapan tersebut dilayangkan kepada Komnas HAM agar dapat memfasilitasi masyarakat untuk membawa kasus itu ke mahkamah internasional.

"Oleh karena itu, kita harapkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga dapat menampung aspirasi masyarakat ini dan memberikan fasilitas ini tentang bagaimana masyarakat bisa melanjutkan kasus ini sampai ke mahkamah internasional," ujarnya.

PA 212 juga mengklaim melihat bahwa kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM menurun. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM dinilai karena Komnas HAM masih bimbang dalam memberikan penjelasan.

"Karena kita lihat kemarin kayaknya sepertinya dukungan yang diberikan masyarakat kepada Komnas HAM ini tapi kelihatannya Komnas HAM masih bimbang dalam memberikan penjelasan," lanjutnya.

Amir kembali menjelaskan bimbangnya Komnas HAM dalam memberikan penjelasan. Ia memberi contoh terkait rumah eksekusi yang dibantah oleh Komnas HAM.

"Misalnya tentang rumah tempat dilakukan eksekusi, tadinya dikatakan bahwa Komnas HAM sudah menemukan itu, kemudian ada ralat dan lain sebagainya," lanjut Amir.

Soal rumah eksekusi, Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM sudah membantah telah mengeluarkan statement tentang rumah eksekusi. Hal tersebut ia sampaikan kepada media saat konferensi pers yang dilangsungkan pada Senin (28/12).

"Jadi, kalau ada informasi soal rumah kejadian, saya pastikan itu tidak benar karena itu juga yang di-quote adalah statement saya," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (28/12/2020).

"Jadi saya pastikan bahwa Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan, ya. Sampai saat ini pun kami masih berproses mendetailkan semua narasi kronologi peristiwa. Sampai saat ini. Sampai semalam kami juga masih memeriksa kembali," tegas Choirul Anam.[]

Jakarta, SN – Tim investigasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit-Tipidum) Mabes Polri dan Polda Jawa Barat melakukan penyidikan pertama terhadap Habib Rizieq Shihab setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat.

"Hari ini fokus pemeriksaan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Megamendung," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian melalui pesan singkat, Senin (28/12).

Andi mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di rutan narkoba Polda Metro Jaya dan pemeriksaannya dimulai pukul 10.00 WIB.

Habib Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Polri mengatakan Habib Rizieq sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut.

"Hasil gelar perkara Polda Jabar tanggal 17 Desember hanya menetapkan MRS sebagai tersangka. (Habib Rizieq tersangka tunggal) iya," kata Andi Sabtu (26/12).

Andi menuturkan penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka berdasarkan dari alat bukti yang telah dikumpulkan tim penyidik Polda Jabar, Andi menyebut alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi hingga bukti petunjuk.

"Alat bukti yang diperoleh penyidik menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab terkait peristiwa kerumunan yang berujung pelanggaran terhadap protokol kesehatan adalah MRS. (Alat bukti) keterangan saksi, ahli, dan bukti petunjuk," tuturnya.

Bareskrim Polri telah mengambil alih kasus kerumunan acara pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, dan Megamendung, Jawa Barat. Bareskrim Polri mengambil alih kasus kerumunan tersebut lantaran peraturan yang diterapkan sama dan terjadi di dua wilayah. (Rmol)

Jakarta, SN – Politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi cuitan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai terkait ucapan selamat Natal.

Kata Ruhut, apalagi menteri agama, bahkan dia yang beragama Kristen pun malas mengucapkan selamat natal kepada Natalius Pigai. Bahkan, kata Ruhut, cermin pun takut melihat betapa tampannya Natalius Pigai.

Sebelumnya, Natalius Pigai membagikan tangkapan layar berita berjudul “Menag: Selamat Natal 2020, Rayakan dengan Sederhana dan Terus Berbagi Kasih” pada Minggu (27/12).

Natalius menilai ucapan selamat Natal yang tidak tulus dari non kristiani itu berlebihan dan dia menyarankan agar umat non kristiani sebaiknya menjalankan agamanya dengan benar.

Natalius mengaku jarang merespon ucapan Natal dari non kristiani karena menurutnya Natal merupakan urusan umat Kristen.

“Tiap ucapan Natal dari non kristiani jarang saya respons karena itu forum internum (urusan kami), bukan forum externum (urusan kita),” tegas Natalius.

Pernyataan itu disampaikan Natalius menanggapi ucapan selamat Natal dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kepada segenap umat kristiani di Indonesia.

Menag berharap kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani dan mampu membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia.

“Selamat Natal 2020, semoga kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani. Kehidupan damai dalam harmoni kemajemukan Indonesia juga tetap terjaga,” ucap Menag di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Di tengah pandemi, Gus Yaqut mengimbau agar perayaan Natal 2020 digelar secara sederhana. Umat Kristiani diimbau menghindari dan menjauhkan diri dari perilaku konsumtif dan pemborosan.

“Rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan terus berbagi kasih pada sesama,” pesan Gus Yaqut.

Menurutnya, hal terpenting dari perayaan Natal adalah kesadaran umat Kristiani untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia.

Kesadaran itu lalu diwujudkan dalam perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik.

“Peringatan Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia,” katanya.

“Hal ini perlu direfleksikan melalui perbuatan-perbuatan kebaikan, kesederhanaan, perhatian terhadap kaum lemah dan cinta kasih bagi sesama,” tandas Gus Yaqut.[]

Jakarta, SN – Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus enam prajurit Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak mati pada 7 Desember akibat dugaan perlawanan polisi di Jalan Tol Karawang, Jawa Barat.

"Tewasnya 6 laskar itu kita akan selesaikan, kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kita akan selesaikan. Tetapi pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu, karena apa? Karena menurut hukum, pelanggaran HAM seperti itu menurut UU nomor 26 urusan Komnas HAM," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, Senin 28 Desember 2020.

Untuk itu, ia pun mempersilakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan soal perkara tewasnya enam anggota FPI saat mengawal Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

"Kita katakan, ayo Komnas HAM, Anda bekerja apa saja, silakan selidiki. Kami tidak akan mempengaruhi, tidak akan intervensi," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

"Kalau Anda perlu pengawalan dari polisi, kami bantu agar Anda tetap independen dan nanti diumumkan sendiri. Pemerintah akan ikuti apa hasil Anda itu, nanti akan kita follow up," sambung Mahfud.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu menuturkan pemerintah tidak membentuk TGPF sendiri, karena sudah membentuk UU no 26 tentang Komnas HAM, yang memang diberi tugas untuk itu.

"Jadi sekarang silakan Komnas HAM, Anda selidiki saja. Katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak lain yang salah, nanti kita dengar. Kan Anda pasti bisa meyakinkan publik bukti-buktinya, apa, bagaimana Anda menemukan bukti itu," lanjut Mahmud.

Dengan demikian, Mahfud menambahkan, kematian 6 laskar FPI itu akan ditangani secara terpisah sebagai kasus tersendiri, tidak lalu yang satu menutup kasus yang lain.[viva.co.id]