SANCAnews.id

Jakarta, SN – Politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi cuitan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai terkait ucapan selamat Natal.

Kata Ruhut, apalagi menteri agama, bahkan dia yang beragama Kristen pun malas mengucapkan selamat natal kepada Natalius Pigai. Bahkan, kata Ruhut, cermin pun takut melihat betapa tampannya Natalius Pigai.

Sebelumnya, Natalius Pigai membagikan tangkapan layar berita berjudul “Menag: Selamat Natal 2020, Rayakan dengan Sederhana dan Terus Berbagi Kasih” pada Minggu (27/12).

Natalius menilai ucapan selamat Natal yang tidak tulus dari non kristiani itu berlebihan dan dia menyarankan agar umat non kristiani sebaiknya menjalankan agamanya dengan benar.

Natalius mengaku jarang merespon ucapan Natal dari non kristiani karena menurutnya Natal merupakan urusan umat Kristen.

“Tiap ucapan Natal dari non kristiani jarang saya respons karena itu forum internum (urusan kami), bukan forum externum (urusan kita),” tegas Natalius.

Pernyataan itu disampaikan Natalius menanggapi ucapan selamat Natal dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kepada segenap umat kristiani di Indonesia.

Menag berharap kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani dan mampu membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia.

“Selamat Natal 2020, semoga kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani. Kehidupan damai dalam harmoni kemajemukan Indonesia juga tetap terjaga,” ucap Menag di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Di tengah pandemi, Gus Yaqut mengimbau agar perayaan Natal 2020 digelar secara sederhana. Umat Kristiani diimbau menghindari dan menjauhkan diri dari perilaku konsumtif dan pemborosan.

“Rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan terus berbagi kasih pada sesama,” pesan Gus Yaqut.

Menurutnya, hal terpenting dari perayaan Natal adalah kesadaran umat Kristiani untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia.

Kesadaran itu lalu diwujudkan dalam perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik.

“Peringatan Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia,” katanya.

“Hal ini perlu direfleksikan melalui perbuatan-perbuatan kebaikan, kesederhanaan, perhatian terhadap kaum lemah dan cinta kasih bagi sesama,” tandas Gus Yaqut.[]

Jakarta, SN – Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus enam prajurit Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak mati pada 7 Desember akibat dugaan perlawanan polisi di Jalan Tol Karawang, Jawa Barat.

"Tewasnya 6 laskar itu kita akan selesaikan, kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kita akan selesaikan. Tetapi pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu, karena apa? Karena menurut hukum, pelanggaran HAM seperti itu menurut UU nomor 26 urusan Komnas HAM," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, Senin 28 Desember 2020.

Untuk itu, ia pun mempersilakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan soal perkara tewasnya enam anggota FPI saat mengawal Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

"Kita katakan, ayo Komnas HAM, Anda bekerja apa saja, silakan selidiki. Kami tidak akan mempengaruhi, tidak akan intervensi," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

"Kalau Anda perlu pengawalan dari polisi, kami bantu agar Anda tetap independen dan nanti diumumkan sendiri. Pemerintah akan ikuti apa hasil Anda itu, nanti akan kita follow up," sambung Mahfud.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu menuturkan pemerintah tidak membentuk TGPF sendiri, karena sudah membentuk UU no 26 tentang Komnas HAM, yang memang diberi tugas untuk itu.

"Jadi sekarang silakan Komnas HAM, Anda selidiki saja. Katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak lain yang salah, nanti kita dengar. Kan Anda pasti bisa meyakinkan publik bukti-buktinya, apa, bagaimana Anda menemukan bukti itu," lanjut Mahmud.

Dengan demikian, Mahfud menambahkan, kematian 6 laskar FPI itu akan ditangani secara terpisah sebagai kasus tersendiri, tidak lalu yang satu menutup kasus yang lain.[viva.co.id]

Jakarta, SN – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menanggapi ucapan selamat natal dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Natalius Pigai membagikan tangkapan layar berita bertajuk “Menag: Selamat Natal 2020, Rayakan dengan Sederhana dan Terus Berbagi Kasih” pada Minggu (27/12).

Dia menilai ucapan selamat Natal yang tidak tulus dari non-Kristen itu berlebihan dan Natalius menyarankan agar non-Kristen harus menjalankan agamanya dengan benar.

Twit Natalius Pigai (Screenshots)

Natalius mengaku jarang merespon ucapan Natal dari non kristiani karena menurutnya, Natal merupakan urusan umat Kristen.

“Tiap ucapan Natal dari non kristiani jarang saya respons karena itu forum internum (urusan kami), bukan forum externum (urusan kita),” tegas Natalius.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqur mengucapkan selamat merayakan Natal, 25 Desember 2020, kepada segenap umat kristiani di Indonesia.

Menag berharap kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani dan mampu membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia.

“Selamat Natal 2020, semoga kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani. Kehidupan damai dalam harmoni kemajemukan Indonesia juga tetap terjaga,” ucap Menag di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Di tengah pandemi, Gus Yaqut mengimbau agar perayaan Natal 2020 digelar secara sederhana. Umat Kristiani diimbau menghindari dan menjauhkan diri dari perilaku konsumtif dan pemborosan.

“Rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan terus berbagi kasih pada sesama,” pesan Gus Yaqut.

Menurutnya, hal terpenting dari perayaan Natal adalah kesadaran umat Kristiani untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia.

Kesadaran itu lalu diwujudkan dalam perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik.

“Peringatan Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia,” katanya.

Lahan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor/ Ist

Jakarta, SN – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Ichwan Tuankotta, mengaku kliennya memiliki bukti pembelian tanah tempat Pondok Pesantren Markaz (Ponpes) Megamendung, Kabupaten Bogor dan Ichwan mengatakan Habib Rizieq sudah memiliki perjanjian oper garap.

"Ya jadi karena ini memang bentuknya garapan, tanah garapan, dan kita sudah menganggap bahwa petani di sekitar situ sudah menggarap puluhan tahun, karena tadi, sudah ditelantarkan PTPN VIII. Maka, untuk membeli itu dibuatlah perjanjian oper garap, yang disaksikan pejabat setempat, baik RT, RW, maupun kepala desa, begitu," ujar Ichwan menjawab pertanyaan apakah pihak Habib Rizieq punya bukti HGU, saat dihubungi, Minggu (27/12/2020).

Ichwan menuding PTPN VIII menelantarkan lahan tempat Markaz Syariah berdiri lebih dari 25 tahun. Menurutnya, ada konsekuensi yang harus diterima jika menelantarkan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

"Karena tanah itu ditelantarkan, konsekuensinya di dalam UU Agraria tahun 60, itu ada kaitan tentang penelantaran, ya. Di sini disebutkan, di Pasal 34 yang saya baca, kalau HGU itu ditelantarkan, otomatis menjadi hapus haknya, begitu," ucapnya.

Lalu, bukti apa aja yang akan diberikan kuasa hukum HRS kepada PTPN VIII?

"Jadi begini, kalau bukti-bukti, kita ada bukti-bukti berkaitan keterangan saksi, saksi yang kita beli dari pembeli. Itu dia menyampaikan bahwa memang tanah itu sudah ditelantarkan," sebut Ichwan.

"Bukti lainnya bahwa kita juga membeli itu disaksikan oleh pejabat setempat, baik RT, RW, maupun kepala desa, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, gitu lho, perjanjian oper alih garap," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar surat somasi dari PTPN VIII kepada Ponpes Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab. PTPN VIII meminta Markaz Syariah meninggalkan lahan yang disebut miliknya.

Dilansir Detik.com, surat tertanggal 18 Desember 2020. Dituliskan, ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PTPN VII, Kebun Gunung Mas seluas kurang-lebih 30,91 hektar, oleh Pondok Pesantren Agrokultur Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara VIII.

Selain itu, Markaz Syariah diminta menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterima surat ini. Jika somasi tidak diindahkan, akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. []