SANCAnews.id

Ustaz Haikal Hassan saat penuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait ‘mimpi bertemu Rasul’/ Ist

Jakarta, SN – Agenda klarifikasi Haikal Hassan di Polda Metro Jaya sempat tertunda setelah hasil rapid antibody dinyatakan tidak aktif dan pagi ini, Haikal Hassan memenuhi undangan klarifikasi setelah hasil swab PCR di RS Polri dinyatakan negatif.

Haikal Hassan tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.30 WIB, didampingi pengacaranya, Tonin Singarimbun, Haikal Hassan akan memberikan klarifikasi soal ucapannya 'mimpi bertemu Rasulullah'.

Sesuai dengan prosedur protokol kesehatan, sebelum menjalani pemeriksaan, Haikal Hassan dites Corona dan dilakukan sebagai prosedur protokol kesehatan sebelum seorang terperiksa diperiksa penyidik.

"Iya di Krimsus sedang periksa rapid antigen-nya. Dia kan rajin udah datang dari pagi. Saya aja 5 menit lagi baru sampai," kata Tonin saat dihubungi wartawan, Senin (28/12/2020).

Tonin mengatakan Haikal Hassan siap memberikan klarifikasi soal 'mimpi bertemu Rasulullah'. Tonin mengatakan pihaknya membawa bukti-bukti untuk mendukung klarifikasi tersebut.

Lebih lanjut Tonin menjelaskan, konteks Haikal Hassan berbicara soal 'mimpi bertemu Rasulullah' pada pemakaman 5 laskar FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor.

"Sewaktu beliau bicara itu kan dalam rangka memberikan nasihat kepada keluarga, bukan kepada Muannas bukan kepada Husin kan," tuturnya.

Sebelumnya, agenda klarifikasi Haikal Hassan sempat tertunda karena hasil rapid antobodi di Polda Metro Jaya reaktif Corona. Haikal Hassan kemudian dibawa ke RS Polri untuk menjalani swab PCR dan hasilnya dinyatakan negatif.

"Reaktif di antibodi, kemudian di-swab antigen dia (Haikal Hassan) nonreaktif. Tetapi tetap kita mau diperiksa, kita lakukan PCR di RS Polri. Kita berangkat ke sana, kita lakukan PCR, alhamdulillah hasilnya sudah keluar, negatif," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (24/12/2020).

Sebelumnya, Haikal Hassan menjelaskan soal ucapannya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ia bersumpah bawa mimpi itu benar-benar dialaminya.

"Demi Allah mimpi itu betul. Saya bercerita mimpi yang betul itu," kata Haikal Hassan dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (23/12/2020) pagi. 

Pesan singkat tersebut dikirimkan Haikal ke redaksi setelah sesi wawancara dengan wartawan yang berlangsung di Mapolda Metro Jaya Rabu 23 Desember 2020 pagi.

Haikal Hassan mengungkap, dia menceritakan soal mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW itu untuk memotivasi keluarga almarhum 5 laskar FPI yang tewas dalam insiden penembakan di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Pemakaman itu sendiri dilaksanakan di Kompleks Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 9 Desember 2020.

"Saya bercerita mimpi yang betul itu... untuk menghibur keluarga yang berduka bahwa insyaallah juga terjadi pada kalian... sebagaimana terjadi pada saya," kata Haikal Hassan lagi.

Haikal Hassan dimintai klarifikasi setelah dilaporkan oleh Husen Shahab ke Polda Metro Jaya. Pelapor menyebut ucapan Haikal Hassan tersebut menyesatkan. (dtk)

"Milik tanah dalam republik Indonesia berarti menerima suatu kewajiban terhadap produksi dengan pedoman: menghasilkan sebanyak-banyaknya untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Tanah milik yang terlantar tidak dikerjakan berarti suatu keteledoran terhadap masyarakat dan hak miliknya itu harus diambil oleh negara."

Jakarta, SN – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai upaya PTPN untuk mengambil alih tanah Pesantren Habib Rizieq Shihab, yakni Markaz Syariah, bertentangan dengan misi Bung Hatta terkait tata guna lahan.

Menurut Anwar, Bung Hatta saat menyampaikan pernyataan pemerintah tentang politiknya kepada Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948 mengatakan, "Milik tanah dalam republik Indonesia berarti menerima suatu kewajiban terhadap produksi dengan pedoman: menghasilkan sebanyak-banyaknya untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Tanah milik yang terlantar tidak dikerjakan berarti suatu keteledoran terhadap masyarakat dan hak miliknya itu harus diambil oleh negara."

"Di dalam kasus tanah atau lahan Markaz Syariah (MS) yang dikelola oleh Habib Rizieq tanah dan lahan tersebut katanya memang berasal dari HGU PTPN VIII, tetapi pihak PTPN karena tidak mampu memproduktifkannya telah melepaskan lahan itu kepada masyarakat. Dan oleh masyarakat sudah dipergunakan untuk kepentingan pertanian. Oleh Habib Rizieq, tanah tersebut dibeli dari petani untuk mendirikan lembaga pendidikan pesantren," kata Anwar kepada JPNN.com, Minggu (27/12).

Menurut tokoh Muhammadiyah itu, tujuan dari pendirian pesantren tersebut oleh Rizieq, antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara konstitusional tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu terletak di pundak negara dan pemerintah.

"Yang menjadi masalah sekarang PTPN yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengurus tanah tersebut, akan mengambil kembali tanah tersebut. Saya rasa boleh dan sah saja PTPN melakukan hal demikian. Cuma yang menjadi masalah HRS sudah menghabiskan dana yang besar untuk itu yang dia himpun dari masyarakat dan dari diri dan keluarganya sendiri," kata dia.

Oleh karena itu, Anwar menilai etisnya PTPN memberikan ganti rugi kepada yayasan Rizieq tersebut dengan nilai yang pantas. Selanjutnya PTPN baru boleh menggunakan lahan tersebut.

Meski demikian, Anwar menanyakan apa yang ingin dilakukan PTPN di atas lahan tersebut. Tentunya PTPN harus memiliki alasan yang kuat dan urgen bagi bangsa ini untuk memanfaatkan lahan tersebut.

Sebab, menurut Anwar, untuk apa gunanya PTPN mengambil lahan kembali karena yang dilakukan oleh Rizieq sudah sangat membantu tugas negara.

"Untuk itu, dalam hal yang seperti ini ada kata-kata Bung Hatta yang sangat penting untuk kita perhatikan. Beliau mengatakan bila ada elemen masyarakat yang telah bekerja membantu tugas pemerintah maka wajiblah hukumnya bagi pemerintah untuk membantu mereka," kata Anwar.

Merujuk pernyataan Bung Hatta itu, Anwar menilai harusnya pemerintah membantu lembaga pendidikan atau pesantren yang ada di atas tanah tersebut. Apalagi tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Seperti dikatakan Bung Hatta, pendidikan itu merupakan bagian sentral dari pembangunan karena di sinilah sebenarnya terletak dan ditentukannya maju dan tidak majunya nasib sebuah bangsa," kata Anwar. (*)

Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural milik pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab (MRS) di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Jakarta, SN – Anggota DPR Tubagus Hasanuddin menyampaikan apresiasinya kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang telah mengirimkan surat panggilan ke Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural milik pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab (MRS) di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Namun, kata Hasanuddin, dari hasil penyelidikannya ternyata FPI bukanlah pihak pertama yang menduduki atau menguasai lahan PTPN VIII, "Sebelumnya ada individu, perusahaan atau kelompok yang menguasai lahan tersebut," kata anggota Komisi I DPR RI, Minggu (27/12).

Menurut seorang legislator dari Jawa Barat, dari data yang didapatnya, lahan bermasalah di bekas perkebunan Cikopo Selatan Gunung Mas yang kini diklaim PTPN VIII seluas kurang lebih 352,67 ha itu tersebar di 6 desa.

Hasanuddin menjelaskan, desa-desa tersebut termasuk Desa Sukakarya dan Kopo, Kabupaten Megamendung dengan luas sekitar 94,26 ha; Desa Sukagalih, Megamendung seluas kurang lebih 40,08 ha; Desa Kuta, Kecamatan Megamendung seluas 65,46 ha; Desa Sukaresmi Kecamatan Megamendung seluas 97,71 Ha dan Desa Citeko Kecamatan Cisarua seluas kurang lebih 55,16 Ha.

"Jadi, total semua di enam di desa di dua kecamatan itu seluas 352,67 hektar," terangnya.

Seperti dilansir Gelora.com, dari informasi yang dihimpun, purnawirawan jenderal TNI ini mengungkapkan, tak hanya FPI, sejumlah jenderal, yayasan, vila, dan perusahaan Korea juga menguasai tanah milik negara.

Karenanya, politikus PDIP itu enggan membela siapa pun dalam kasus ini. Ia menegaskan, negara harus adil kepada semua pihak, dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan tanah negara di Megamendung.

"Saya menegaskan bahwa semua pihak yang menguasai lahan milik PTPN VIII harus keluar sesuai aturan yang berlaku.

Perlu digarisbawahi bahwa saya tidak membela siapapun, tapi negara harus adil dan mendukung PTPN VIII. Jangan hanya satu pihak saja yang diusir, hukum harus ditegakkan untuk semua," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, PTPN VIII mengakui telah melayangkan surat somasi terhadap Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural milik imam besar FPI Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat untuk segera mengosongkan lahan.

Namun dalam keterangannya, Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning DT mengatakan bahwa pihaknya tak hanya mengirimkan somasi terhadap pesantren yang dimiliki Rizieq saja. Namun, kepada seluruh pihak yang menggunakan lahan aset milik PTPN VIII tersebut. (*)