Latest Post

Sabtu, Desember 26, 2020

Gibran Rakabuming Raka dan Puan Maharani /Ist




Jakarta, SN – Aliansi Pemuda Masyarakat Anti Mafia (APMAM) akan melakukan unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta memeriksa Puan Maharani dan Gibran Rakabuming Raka atas dugaan korupsi bansos.

 

“Kami akan demo di KPK (Senin, 28/12/2020) jam 11.00,” kata Direktur APMAM Afandi Somar dalam pernyataan, seperti diwartakan Suaranasional.com, Selasa (23/12/2020).

 

Afandi mengatakan, rencana demo meminta KPK untuk memeriksa Puan Maharani dan Gibran Rakabuming atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi bansos.

 

“Kami meminta KPK untuk memeriksa siapapun yang terlibat korupsi bansos. Kami menagih janji Ketua KPK Firli Bahuri,” jelasnya.

 

Afandi mendukung langkah Presiden Jokowi yang akan menghukum siapa saja yang terlibat dalam korupsi bansos. “Korupsi bansos harus dihukum secara berat,” ungkap Afandi. []

 

Baca selengkapnya »

Sabtu, Desember 26, 2020

Rocky Gerung dan Jokowi (Instagram @jokowi)



Jakarta, SN – Pengamat politik Rocky Gerung juga menyebut Tri Rismaharini terpilih sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi, menggantikan Juliari P Batubara yang ditangkap KPK atas kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19.

 

Sosok Risma sendiri belakangan ramai diperbincangkan karena disebut-sebut telah melanggar aturan rangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya.

 

Meski begitu, kini dikabarkan Mendagri mencopot Risma dari jabatan lamanya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah juga menunjuk Plt, Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

 

Namun, Rocky Gerung dalam kasus ini menyoroti pernyataan Risma bahwa Presiden Jokowi memberinya izin untuk merangkap jabatan.

 

Mengetahui pernyataan tersebut, Rocky Gerung tidak merasa aneh karena menurutnya, Presiden Jokowi sering kali terkesan tidak paham dengan aturan dasar negara dan seringkali begitu saja disahkan.

 

"Itu artinya presiden sangat membutuhkan Risma sehingga oke khusus Bu Risma boleh rangkap jabatan karena nanti mungkin dijanjikan akan diresmikan presiden (jembatan dengan air mancur di Surabaya), sama-sama punya kepentingan," ujar dia seperti dilansir Suara.com dari tayangan dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official.

 

"Kalau saya anggap gak aneh karena beliau sering gak paham aturan dasar. Banyak hal diterabas oleh Presiden Jokowi. Publik juga menganggap bahwa ya mempersoalkan presiden dalam bu Risma mengingakan kebijakan yang juga mendandakan ketidakpahamann Presiden soal aturan negara," imbuh Rocky Gerung.

 

Rocky Gerung kemudian menyinggung soal kurikulum pendidikan di partai khususnya PDIP yang menurutnya masih belum sempurna.

 

Pasalnya, belum ada muatan pendidikan soal kebijakan publik yang dirasa olehnya benar-benar dibutuhkan karena saat menjabat di pemerintahan, emosi pribadi harus dilepas begitu saja.

 

Rocky Gerung pun menyentil Presiden Jokowi yang kata dia sangat tidak mengerti maksud ini.

 

"Masalahnya ada di partai, harusnya ada kurikulum politik hal yang menyangkut kehidupan republik bahwa harus lepas dari emosi pribadi," tegas Rocky Gerung.

 

"Ini yang Presiden Jokowi gak paham. Itu yang menerangkan kenapa beliau anaknya (Gibran Rakabuming Raka) jadi Walkot, menantu (Bobby Nasution) jadi Walkot, itu (Presiden Jokowi) tidak mengerti kebijakan publik, dia melakukan hal yang sifatnya privat," tandas Rocky Gerung.

 

 

Risma Dilantik Jadi Mensos

 

Wali Kota Surabaya yang kini menjadi Mensos, Tri Rismaharini dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (23/12/2020).

 

Risma dilantik bersama 5 menteri lain yakni Sandiaga Uno (Menparekraf), Muhammad Lutfi (Mendag), Budi Gunadi Sadikin (Menkes), Yaqut Cholil Qoumas (Menag), dan Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP).

 

 

Risma Diprotes karena Rangkap Jabatan

 

Pengamat sekaligus mantan aktivis ICW, Emerson Yuntho angkat bicara perihal rangkap jabatan Tri Rismaharini yang baru saja ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial.

 

Emerson Yuntho mengatakan, Risma sudah seharusnya mundur dari Walikota Surabaya karena seorang menteri dilarang rangkap jabatan pejabat negara.

 

Emerson Yuntho menyertakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur soal rangkap jabatan pejabat negara, diantaranya UU Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 nomor a.

 

Dalam pasal itu, terdapat aturan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 


Risma Digantikan Whisnu

 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menunjuk Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjadi pelaksana tugas wali kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini yang diangkat menjadi menteri sosial.

 

Penunjukan tersebut dilakukan usai Khofifah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.35/7002/OTDA.

 

Selanjutnya, Khofifah menerbitkan surat perintah bernomor 131/1143/011.2/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang telah dikirimkan ke Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada tanggal 24 Desember.

 

"Dengan terbitnya surat perintah tersebut, Whisnu Sakti yang semula menjadi Wakil Wali Kota Surabaya resmi menjadi plt. per hari ini, Kamis (24/12)," ujar Khofifah dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (24/12/2020).[sanca]


Baca selengkapnya »

Sabtu, Desember 26, 2020

Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi minta klarifikasi Yaqut, yang baru-baru ini dilantik Jokowi sebagai Menag terkait kebijakan Syiah dan Ahmadiyah.



Jakarta, SN – Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi akan meminta klarifikasi terkait pernyataan Menteri Agama Yaqut C Qoumas yang akan menegaskan hak-hak beragama umat Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia dan nantinya PBNU akan melakukan dialog agar masyarakat tidak salah paham.

 

"Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Menteri Agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tidak salah paham," kata Masduki saat dikonfirmasi, Jumat (25/12).

 

Dia menilai, jika menurut Yaqut terkait hak berkeyakinan, Indonesia mengatur hal tersebut. Bukan hanya agama, kata dia, orang yang tidak beragama juga dalam UUD dan konteks HAM dilindungi hal tersebut pernah dijelaskan oleh Menteri Polhukam Mahfud MD.

 

"Jadi kalau dalam konteks hak warga negara, bisa jadi itu adalah bagian yang mau dipenuhi oleh Menag," ungkap Masduki.

 

Dia menjelaskan Indonesia bukan negara agama. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama. Sebab itu kata dia, perlu ada klarifikasi.

 

"Jadi jangan disalahpahami dulu. Ada kecenderungan orang, belum ada penjelasan apa-apa sudah bereaksi. Itu saya kira perlu didinginkan supaya tidak menjadi gejolak," ungkap Masduki.

 

 

Syiah dan Ahmadiyah Harus Dilindungi

Sebelumnya diketahui Menteri Agama, Yaqut C Qoumas, mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Yaqut tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

 

"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta. Demikian dilansir dari Antara, Jumat (25/12).

 

Gus Yaqut, sapaan Yaqut C. Qoumas, juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

 

"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.[]


Baca selengkapnya »

Sabtu, Desember 26, 2020

Rocky Gerung Soal Risma Rangkap Jabatan Mensos dan Wali Kota Surabaya (YouTube/RockyGerungOfficial).




Jakarta, SN – Terpilihnya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara membuat sebagian pihak menganggap PDIP punya agenda besar di baliknya. 

 

Pengamat politik Rocky Gerung, misalnya, mengatakan PDIP mungkin akan menyiapkan teater besar jika dilihat dari terpilihnya Risma yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. 

 

Pernyataan itu diutarakan olehnya dalam sebuah video yang diunggah Kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (25/12/2020).

 

Hersubeno Arief selaku rekan diskusi Rocky Gerung awalnya bertanya apakah ada strategi besar dibalik penunjukan Risma sebagai Mensos.

 

Rocky Gerung menimpali dengan mengatakan PDIP sedang menyiapkan satu teater besar. Dia menyinggung pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2024 mendatang.

 

“Ya itu ada satu teater besar memang lagi disiapkan. Mungkin saja akomodasi dengan Prabowo tidak lagi prospektif, dengan kader lain juga tidak prospektif, maka tokoh daerah diminta kumpul di Monas,” ujar Rocky Gerung seperti dilansir Suara.com.

 

Rocky Gerung dalam kesempatan itu turut menyinggung Risma yang melakukan ‘lompat jabatan jauh’, dari semula menjadi Wali Kota Surabaya kini menjabat sebagai Mensos.

 

Melihat hal itu, Rocky Gerung menduga PDIP tidak memiliki kader lain yang dianggap mampu dan menguntungkan.

 

“Itu mungkin menandakan PIDP gak punya kader. Beliau (Risma) mungkin akan mendapat beban baru di bawah kepemimpinannya (menjadi Mensos). Saya percaya beliau akan banyak mengandalkan Stafsus,” kata Rocky Gerung.

 

“Tapi saya melihat ada kekurangan kader, tapi (Risma) juga bisa dikader PIDP karena pertimbangan macam-macam, Ibu Risma mungkin gitu, dipasang gubernur DKI Jakarta, lalu jadi Presiden 2024,” ujarnya menambahkan.

 

Saat ditanya apakah akan ada kemungkinan muncul persoalan, Rocky Gerung mengaitkan dengan Presiden Jokowi yang juga melakukan lompat jabatan cepat yakni Wali Kota Solo – Gubernur DKI Jakarta – Presiden Indonesia.

 

“Pasti akan ada persoalan karena ini lompatan politis bukan profesional. Memang orang akan bilang Presiden Jokowi bisa dari Walkot jadi Presiden, apa susahnnya Wali Kota jadi menteri. Tapi orang juga bisa bilang itu lah yang mengakibatkan amburadul kebijakan karena lompatnya kecepatan,” tandas Rocky Gerung.

 


Rocky Gerung Sebut Risma Tidak Seharusnya Ditunjuk Jadi Mensos

 

Tri Rismaharini dilantik Jokowi sebagai Mensos RI / Net

Tri Rismaharini dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (23/12/2020) menjadi Mensos menggantikan Juliari P Batubara yang masih rekan satu partainya.

 

Melihat hal itu, penunjukkan Risma menurut Rocky Gerung tidak seharusnya dilakukan. Sebab, kata dia Kementerian Sosial kini harus diisi orang baru yang bisa membantu mengusut tuntas kasus korupsi Bansos Covid-19 itu.

 

“Seharusnya bersih total (Kemensos dari PDIP) karena masih ada sisa penyidikan yang melibatkan kantor Kemensos, supaya ada orang baru. Tetap secara ilmu etis, kalau yang mengganti dari wilayah politik yang sama, masih ada yang hendak disembunyikan,” ujar Rocky Gerung.

 

Rocky Gerung mengatakan, baiknya jabatan Mensos dipegang oleh para ahli yang memang paham soal kebijakan publik, tidak harus dari partai, dilansir Suara.com.

 

“Harusnya orang yang profesional (Mensos), orang-orang yang paham public policy, gak perlu dari partai. Ini apalagi bekas koruptor,” terang Rocky Gerung.

 

“Seharusnya PDIP bilang kami bertanggung jawab secara moral sehingga tidak mengirim calon. Soal-soal semacam itu dalam keadaan bencana masih cari keuntungan PDIP. Tentu presiden tidak mungkin manggagalkan jatah itu,” cetusnya.[]


Baca selengkapnya »

Jumat, Desember 25, 2020



Jakarta, SN – Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertindak layaknya menteri terkait pernyataannya melindungi Ahmadiyah dan Syiah, meski saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor.

 

Pernyataan Yaqut sebelumnya dilontarkan saat menanggapi Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra agar pemerintah lebih menekankan pada kelompok minoritas, terutama mereka yang kerap tersisih dan dipersekusi.

 

"Saya mengimbau menag sekarang ini kan masih Ketum GP Ansor tapi sekarang sudah jadi menteri, ya perilakunya juga harus seperti menteri. Beliau juga anak muda, ya kalau bisa sering-sering minta pendapat dulu ke orang tua," ujar Anwar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/12).

 

Pasalnya menurut Anwar, pernyataan Yaqut akan mengundang kontroversi, "Pernyataan menag pasti akan mengundang kontroversi. Itu diungkit lagi, diangkat lagi, umat Islam akan tersedot lagi pada perdebatan. Hingga akhirnya negeri ini enggak pernah aman," jelasnya.

 

Anwar menuturkan, sejak lama ajaran Ahmadiyah dianggap sesat di Indonesia karena mengakui keberadaan nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam ajaran Islam selama ini dikenal Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir.

 

Kendati demikian, Anwar tak melarang upaya dialog yang ingin dibangun Yaqut dengan kelompok-kelompok tersebut. Namun, menurutnya, hal itu harus dipertimbangkan dengan matang lantaran sudah lama menjadi persoalan.

 

"Kalau dialog ya boleh-boleh saja, itu kan sebenarnya problem berpuluh-puluh tahun. Menghabiskan waktu atau tidak," ucapnya.

 

Sebelumnya, Yaqut menyatakan pemerintah akan melindungi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Menurut Yaqut, mereka adalah warga negara yang harus dilindungi.

 

Ia juga menyatakan bahwa Kemenag akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang selama ini terjadi.

 

Pernyataan itu sendiri merupakan respons atas permintaan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas, terutama mereka yang kerap tersisih dan dipersekusi.[]


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.