SANCAnews.id

Jakarta, SN – Terpilihnya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara membuat sebagian pihak menganggap PDIP punya agenda besar di baliknya. 

Pengamat politik Rocky Gerung, misalnya, mengatakan PDIP mungkin akan menyiapkan teater besar jika dilihat dari terpilihnya Risma yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. 

Pernyataan itu diutarakan olehnya dalam sebuah video yang diunggah Kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (25/12/2020).

Rocky Gerung menimpali dengan mengatakan PDIP sedang menyiapkan satu teater besar. Dia menyinggung pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2024 mendatang.

“Ya itu ada satu teater besar memang lagi disiapkan. Mungkin saja akomodasi dengan Prabowo tidak lagi prospektif, dengan kader lain juga tidak prospektif, maka tokoh daerah diminta kumpul di Monas,” ujar Rocky Gerung seperti dilansir Suara.com.

Rocky Gerung dalam kesempatan itu turut menyinggung Risma yang melakukan ‘lompat jabatan jauh’, dari semula menjadi Wali Kota Surabaya kini menjabat sebagai Mensos.

Melihat hal itu, Rocky Gerung menduga PDIP tidak memiliki kader lain yang dianggap mampu dan menguntungkan.

“Itu mungkin menandakan PIDP gak punya kader. Beliau (Risma) mungkin akan mendapat beban baru di bawah kepemimpinannya (menjadi Mensos). Saya percaya beliau akan banyak mengandalkan Stafsus,” kata Rocky Gerung.

“Tapi saya melihat ada kekurangan kader, tapi (Risma) juga bisa dikader PIDP karena pertimbangan macam-macam, Ibu Risma mungkin gitu, dipasang gubernur DKI Jakarta, lalu jadi Presiden 2024,” ujarnya menambahkan.

Saat ditanya apakah akan ada kemungkinan muncul persoalan, Rocky Gerung mengaitkan dengan Presiden Jokowi yang juga melakukan lompat jabatan cepat yakni Wali Kota Solo – Gubernur DKI Jakarta – Presiden Indonesia.

“Pasti akan ada persoalan karena ini lompatan politis bukan profesional. Memang orang akan bilang Presiden Jokowi bisa dari Walkot jadi Presiden, apa susahnnya Wali Kota jadi menteri. Tapi orang juga bisa bilang itu lah yang mengakibatkan amburadul kebijakan karena lompatnya kecepatan,” tandas Rocky Gerung.

Rocky Gerung Sebut Risma Tidak Seharusnya Ditunjuk Jadi Mensos

Tri Rismaharini dilantik Jokowi sebagai Mensos RI / Net

Melihat hal itu, penunjukkan Risma menurut Rocky Gerung tidak seharusnya dilakukan. Sebab, kata dia Kementerian Sosial kini harus diisi orang baru yang bisa membantu mengusut tuntas kasus korupsi Bansos Covid-19 itu.

“Seharusnya bersih total (Kemensos dari PDIP) karena masih ada sisa penyidikan yang melibatkan kantor Kemensos, supaya ada orang baru. Tetap secara ilmu etis, kalau yang mengganti dari wilayah politik yang sama, masih ada yang hendak disembunyikan,” ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengatakan, baiknya jabatan Mensos dipegang oleh para ahli yang memang paham soal kebijakan publik, tidak harus dari partai, dilansir Suara.com.

“Harusnya orang yang profesional (Mensos), orang-orang yang paham public policy, gak perlu dari partai. Ini apalagi bekas koruptor,” terang Rocky Gerung.

“Seharusnya PDIP bilang kami bertanggung jawab secara moral sehingga tidak mengirim calon. Soal-soal semacam itu dalam keadaan bencana masih cari keuntungan PDIP. Tentu presiden tidak mungkin manggagalkan jatah itu,” cetusnya.[]

Jakarta, SN – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kembali mempertanyakan sikap diam Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait beberapa hal yang menyangkut para pendukungnya. 

Refly Harun pun menyebut bahwa Prabowo terkesan sudah melupakan para pendukungnya di Pilpres 2019 lalu, dilansir TribunWow.com. Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Kamis (24/12/2020). 

Ia mulanya mengingatkan kembali para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang terdiri dari kelompok society maupun dari partai politik. 

"Kita tahu bahwa ketika maju di Pilpres 2019 bahkan sebelumnya di 2014, Prabowo didukung dan disokong oleh beberapa komponen society, sebut saja FPI, bersama juga kelompok-kelompok lainnya seperti PA 212, GNPF Ulama," ujar Refly Harun. 

"Beberapa partai seperti PKS, PAN, ada Demokrat yang akhirnya berlabuh juga di situ," imbuhnya.

Namun menurut Refly Harun, semenjak masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo menunjukkan sikap yang berbeda. 

Dirinya menyinggung persoalan yang tengah dihadapi oleh pendukung besarnya yakni Front Pembela Islam (FPI) bersama juga Imam Besarnya, Habib Rizieq Shihab. 

"Tetapi faktanya adalah ketika pendukung-pendukung calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno katakanlah disudutkan, diperlakukan tidak adil bahkan ada enam laskar FPI yang tewas tetapi belum ada kejelasan, termasuk Habib Rizieq yang ditahan." 

"Prabowo diam saja, Prabowo seolah-olah tidak peduli bahwa pendukungnya di Pilpres kemarin satu demi satu dilaporkan," ungkapnya. 

Selain itu, Refly Harun menyayangkan respons dari pemerintah terhadap kelompok oposisi, termasuk di antaranya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan proses demokrasi tidak berjalan dengan baik, "Termasuk juga munculnya kelompok-kelompok yang mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah juga mengalami kendala, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia," kata Refly Harun. 

"Ada kecenderungan demokrasi kita mulai dimasuki lagi unsur-unsur militerisme," imbuhnya. 

Oleh karenanya, mantan Komisaris Utama PT Pelindo itu berharap Prabowo menjadi sadar dan tetap memikirkan dan mempedulikan para pendukungnya. 

Ia juga berharap Prabowo bersama Partai Gerindra tetap bisa menjadi oposisi untuk mencipatakan keseimbangan dalam berdemokrasi. 

"Mudah-mudahan Prabowo sadar kesadarannya hal-hal seperti ini, kecuali kalau yang bersangkutan tidak peduli lagi dengan massa yang mendukung dia," harapnya. 

"Bahwa demokrasi sangat penting bagi kesehatan negeri ini, bahwa oposisi itu tidak boleh dimatikan karena dia menjadi obat demokrasi," pungkasnya. []

Jakarta, SN – Jenderal Polisi Kristen yang ditugaskan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik di pusat maupun di Mabes Polri, serta di tingkat daerah / provinsi atau Polda, saat ini belum ada Jenderal Polisi Kristen yang aktif meraih bintang empat. Karena seorang Jenderal Polisi yang aktif hanya memiliki bintang empat untuk Kapolri.

Selain itu, terdapat juga sejumlah jenderal Polri Kristen yang mengabdi di lembaga/instansi pemerintah lainnya, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Sejumlah Jenderal Polisi Kristen (Katolik Kristen dan Kristen Protestan) yang masih aktif hingga saat ini, terdiri dari jenderal bintang satu (Brigjen), jenderal bintang dua (Irjen), dan jenderal bintang tiga (Komjen). 

Dari sekian banyak jenderal Polri Kristen yang masih aktif tersebut, beberapa di antaranya menempati jabatan yang cukup strategis. 

Sebagian dengan usia yang masih cukup muda, sehingga masih berpotensi untuk naik pangkat dan menempati jabatan yang lebih tinggi/lebih strategis di tubuh Polri atau di lembaga/instansi pemerintah. 

Karena itu mereka adalah para jenderal Polri Kristen yang boleh dikatakan sedang bersinar, atau jenderal-jenderal Polri Kristen paling bersinar.

Siapa sajakah mereka?

Berikut daftarnya yang dilansir oleh laman Rubrikkristen;  

Komisaris Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo  lahir pada 5 Mei 1969. Saat ini Komjen Listyo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Dan Kriminal Polri (Kabareskrim Polri). 

Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol tahun 1991 dan Komjen Listyo merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi. 

Jabatan yang pernah dipegang Komjen Listyo di Polri antara lain adalah: Kapolres Pati, Kapolres Sukoharjo, Kapolresta Surakarta (Solo), Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, Dirreskrimum Polda Sultra, Kapolda Banten, dan Kadiv Propam Mabes Polri.

2. KOMJEN. POL. DHARMA PONGREKUN (WAKIL KEPALA BSSN)

Komisaris Jenderal Polisi Drs. Dharma Pongrekun lahir di Palu, Sulawesi Tengah, pada 12 Januari 1966.

Komjen Dharma Pongrekun saat ini bertugas di luar Polri sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN adalah sebuah lembaga negara yang posisinya setingkat dengan kementerian negara.

Komjen Dharma Pongrekun punya banyak pengalaman di bidang reserse, baik di Polda Metro Jaya maupun di Mabes Polri. Komjen Dharma Pongrekun pernah maju sebagai calon pimpinan KPK, tetapi tidak terpilih.

 3. IRJEN. POL. ARGO YUWONO (KADIV HUMAS POLRI)

Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono lahir di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2 April 1968. Irjen Argo Yuwono saat ini mengemban amanat sebagai Kepala Divisi Humas Polri.

Argo adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991

Jabatan penting yang pernah diemban Irjen Argo Yuwono antara lain:

Kasat Serse Polres TTU di Polda Nusra, Kapolsek Denpasar Barat Polda Bali, Wakapolres Takalar Polda Sulsel, Kasubdit Binops Ditpolair Polda Kaltim, Kapolres Nunukan Polda Kaltim, Dirtahti Polda Kaltim. 

Lalu, Kabidhumas Polda Jatim, Kabidhumas Polda Metro Jaya, Karopenmas Divhumas Polri, dan kini Kepala Divisi Humas Polri.

4. IRJEN. POL. DRS. IGNATIUS SIGIT WIDIATMONO (KADIV PROPAM POLRI)

Inspektur Jenderal Polisi Ignatius Sigit Widiatmono lahir di Salatiga, Jawa Tengah, pada 3 Februari 1969.

Irjen. Pol. Ignatius Sigit Widiatmono saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kadiv Propam Mabes Polri).

Irjen. Pol. Ignatius Sigit Widiatmono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT dan Karopaminal Divpropam Polri.

5. IRJEN. POL. DRS. MARTINUS HUKOM (KADENSUS 88)

Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom lahir di Ameth, Nusalaut, Maluku Tengah, Maluku, 30 Januari 1969.

Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Martinus termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Ditserse Polda Metro Jaya, yang menangkap teroris Imam Samudra di Pelabuhan Merak, Banten, 21 November 2002.

Riwayat Jabatan:

Penyidik Densus 88/Antiteror Polri

Kabid Intel Densus 88/Antiteror Polri

Wakadensus 88/Antiteror Polri (2015)

Direktur Penegakan Hukum BNPT (2017)

Wakadensus 88/Antiteror Polri (2018)

Kadensus 88/Antiteror Polri (2020)