SANCAnews.id

Jakarta, SN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa polisi yang terlibat bentrok dan menembak enam tentara Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, beberapa waktu lalu. Komisioner Komnas HAM dan Ketua Tim Pemeriksa M Choirul Anam mengatakan, penyidikan akan dilakukan dalam waktu dekat. 

"Kami akan memeriksa petugas kepolisian yang bertugas ketika peristiwa terjadi. Itu akan kami periksa, ya, dalam waktu dekat," kata Choirul di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/12/2020), dikutip Tribunnews.com. 

Choirul mengatakan, Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan tersebut di proses akhir penyelidikan. "Kalau kami periksa mereka duluan, itu metode dan prosedur pemeriksaannya juga kurang tepat. Dan kami memeriksa pendalaman bagi pihak-pihak lain kurang tepat. Makanya kami sisir dulu," ujarnya. 

Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa sejumlah pihak dan telah memanggil tim dokter yang melakukan otopsi terhadap jenazah enam laskar FPI yang ditembak mati polisi. 

Komnas HAM juga telah menerima bukti foto dan video kondisi enam jenazah dari pihak keluarga. Kemudian, Komnas HAM juga telah memeriksa mobil yang digunakan polisi dan laskar FPI saat kejadian. 

Ada tiga mobil yang diperiksa, yakni dua milik polisi dan satu milik laskar FPI. Choirul Anam memastikan, pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi jelas kasus ini. 

"Komnas HAM kerja keras dulu, olah TKP, lihat rekonstruksi peristiwa, lihat rekonstruksi kronologi, rekonstruksi tempat, dan sebagainya. Barulah ini pelan-pelan pendalamannya harus menukik. Kalau tidak menukik pendalamannya, ya, rugi kami kerja beberapa hari terakhir ini yang dari pagi ketemu pagi lagi," ujarnya. 

Penembakan terhadap enam anggota laskar FPI ini terjadi pada 7 Desember dini hari di Tol Jakarta-Cikampek. Ketika itu, para laskar FPI mengawal rombongan pemimpinnya Rizieq Shihab. 

Dalam rekonstruksi pada 14 Desember dini hari, polisi menggambarkan bahwa anggota laskar FPI yang terlebih dahulu menyerang dan menembak polisi saat kejadian. Dua anggota laskar FPI tewas setelah baku tembak. Kemudian, empat anggota laskar FPI lainnya ditembak setelah mencoba merebut senjata polisi di mobil. 

Bareskrim Polri mengungkapkan, total terdapat 18 luka tembak di enam jenazah anggota laskar FPI. Selain itu, tidak ada tanda kekerasan yang ditemukan pada keenam jenazah. Polisi mengatakan, hasil rekonstruksi belum final. Tak menutup kemungkinan dilakukan rekonstruksi lanjutan apabila ada temuan baru. 

Di sisi lain, pihak FPI sebelumnya telah membantah anggota laskar menyerang dan menembak polisi terlebih dahulu. FPI menyebut polisi tak berseragam dengan sejumlah mobil lebih dulu mengadang rombongan mereka. 

Oleh karena itu, laskar pengawal Rizieq berusaha menyingkirkan mobil yang tak diketahui identitasnya tersebut. Lalu, satu mobil yang ditumpangi enam laskar FPI terpisah dari rombongan utama. 

FPI juga memastikan, anggota laskar tidak dilengkapi senjata api. "Kami mengimbau untuk hentikan semua rekayasa dan fitnah. Mereka keenam korban hanya para pemuda lugu yang mengabdi kepada gurunya, menjaga keselamatan gurunya," kata Sekretaris Umum FPI Munarman. []

Jakarta, SN – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama (Menag) untuk menggantikan Fachrul Razi dalam jumpa pers perombakan kabinet yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (22/12/2020). 

Merujuk data yang dihimpun Kompas.com dari berbagai sumber, Yaqut Cholil Qoumas saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) dan juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI. 

Lantas siapakah Yaqut Cholil Qoumas?

Pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 4 Januari 1975 yang akrab disapa Gus Yaqut itu merupakan  putra dari (alm) KH Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR.

Adapun KH Cholil adalah kakak kandung KH Mustofa Bisri (Gus Mus), ulama kharismatik  pendiri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang. Baca juga: Menag Yaqut Cholil: Jadikan Agama sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi Kuliah di Fisipol UI, aktif di PMII Semasa kecil, Gus Yaqut menempuh pendidikan di SDN Kutoharjo dan lulus pada tahun 1987.

Kemudian menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMPN II Rembang pada tahun  1990 dan di SMAN II Rembang pada tahun 1993. Selepas SMA, Gus Yaqut menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (UI).

Di sana, ia aktif berorganisasi sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Cabang UI  Depok hingga 1997. Karier politik Gus Yaqut bermula saat dirinya aktif sebagai kader PKB di Rembang yang kemudian dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Rembang periode tahun 2001-2014.

Pernah gagal di Pilkada Rembang 2010

Selanjutnya Gus Yaqut benar-benar terjun ke politik praktis setelah terpilih menjadi anggota  DPRD Kabupaten  Rembang pada tahun 2005. Di tahun yang sama, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang periode tahun 2005-2010 mendampingi M Salim.

Pada Pilkada Kabupaten Rembang 2010, Yaqut pecah kongsi dengan M Salim dan memutuskan maju sebagai Bupati Rembang. Saat itu, Gus Yaqut maju didampingi oleh kader PAN, Arif Budiman. Namun pencalonannya gagal setelah kalah suara dengan calon bupati petahana M Salim-Abdul Hafidz yang diusung Partai Demokrat.

Gus Yaqut kembali duduk di parlemen pada tahun 2014. Dia dilantik sebagai Anggota  DPR  RI Fraksi PKB, dalam pergantian antarwaktu menggantikan Hanif Dhakiri yang diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja Presiden RI Joko Widodo.

Kritik kerumunan Rizieq Shihab

Berdasarkan catatan Kompas.com, selama ini Gus Yaqut tercatat aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ia pun mengaku prihatin dengan munculnya klaster Covid-19 dari sejumlah acara kerumunan massa Rizieq Shihab.

"Kasus ini juga menunjukkan bahwa ada yang tidak peduli dengan keselamatan jemaahnya," ujar Gus Yaqut, panggilan akrabnya saat memberikan orasi pada Apel Kebangsaan Virtual Banser, di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu (29/11/2020).

Gus Yaqut berharap agar kasus kerumunan massa yang berujung menjadi klaster Covid-19 tersebut adalah yang pertama sekaligus terakhir. Jangan sampai ada unsur pembiaran yang justru kembali menciptakan kelompok penularan Covid-19.

Minta tokoh jadi suri tauladan baik

Berkaca dari permasalahan ini, Gus Yaqut meminta pemerintah tak segan untuk bersikap tegas dan menolak tawar menawar kepentingan politik dan sebagainya.

"Tidak peduli yang melanggar itu habaib, wali Kota, atau tokoh Ansor Banser sekalipun, jika melanggar harus ditindak. Harus ada ketegasan," tegasnya di hadapan seluruh kader Ansor dan Banser se-Indonesia serta empat cabang luar negeri yakni Malaysia, Mesir, Korea Selatan, dan Taiwan dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, faceshield, dan menjaga jarak.

Dalam kesempatan itu, Gus Yaqut juga meminta kader Ansor dan Banser untuk tidak mudah percaya dengan tokoh-tokoh yang memanfaatkan Islam untuk sarana kepentingan politiknya. "Islam dijadikan kedok untuk menguasai panggung politik. Buat kader Ansor dan Banser, respons terhadap orang-orang seperti ini adalah, lawan mereka!" tegas Gus Yaqut.

Sudah selazimnya saat pandemi Covid-19, sambung dia, tokoh-tokoh agama harus bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat. Salah satunya yaitu saat menggelar kegiatan keagamaan harus diimbangi dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan. "Jangan sampai niat positif namun justru malah membahayakan keselamatan jiwa," pungkasnya.[]

Jakarta, SN – Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyinggung perjuangan parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 saat menyoroti pengangkatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Menurutnya, penunjukan Sandiaga, membuat perjuangan parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf menjadi sia-sia, "Percuma kemarin saya dan teman-teman koalisi berdarah-darah di Pilpres [2019]," kata Irma, seperti diberitakan CNNIndonesia.com, Selasa (22/12).

Irma, yang merupakan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 itu, berdalih pernyataannya itu bukan bentuk sikap tidak setuju pada langkah Jokowi yang telah menunjuk Sandi menjadi Menparekraf dan sebelumnya menjadikan capres penantang Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Atau, pernyataannya itu juga bukan menunjukkan sikap pamrih atas perjuangan yang telah dilakukan partai politik di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 silam.

Ia hanya mempertanyakan dampak yang akan dialami oleh partai politik yang tergabung di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf bila pasangan Prabowo-Sandi yang akhirnya memenangkan Pilpres 2019.

"Bukan tidak setuju, kalau capres dan cawapres lawan dua-duanya masuk kabinet. Untuk apa ada Pilpres kemarin yang hampir saja membelah Indonesia menjadi dua. Terpikirkan kan enggak sih jika sampai Jokowi-Ma'ruf kalah? Apa yang terjadi dengan kami-kami yang bertarung habis-habisan?" tuturnya.

Diketahui, Jokowi telah menunjuk Sandi untuk menjabat sebagai Menparekraf menggantikan Wishnutama, "Ini bukan soal pamrih atau tulus, tapi ini soal apresiasi," imbuh Irma.

Selain itu, Jokowi juga merombak lima posisi menteri lainnya yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, serta M Luthfi sebagai Menteri Perdagangan.[]